VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kerja
pemerintah (RKP) pertama pada tahun ini. Dalam rapat tersebut, Presiden
membeberkan evaluasi kinerja pemerintah pada 2012.
Presiden SBY menilai,
kinerja pemerintahan pada tahun lalu berjalan baik. Meskipun ada
beberapa sasaran pemerintah yang belum tercapai, karena kompleksibilitas
permasalahan atau kinerja jajaran pemerintahan yang kurang maksimal.
"Meskipun evaluasi akan
disampaikan secara rinci, saya memiliki evaluasi berdasarkan observasi
dan pemantauan sendiri," ujar Presiden, ketika memberikan pengarahan RKP
Pertama 2013 di Jakarta, Senin 28 Januari 2013.
Di bidang ekonomi,
Presiden mengingatkan Indonesia pada tahun ini masih diselimuti oleh
dampak resesi ekonomi dunia. Meskipun, dirinya bersyukur perekonomian
Indonesia masih bisa tumbuh dengan baik dibanding negara-negara lain di
kawasan.
Menurut SBY, ada lima
poin utama yang harus diperhatikan pemerintah untuk meredam dampak dari
krisis tersebut. Pertama, meminimalkan dampak resesi ekonomi dengan
menjaga pertumbuhan. Kedua, menjaga kesehatan fiskal dengan mencegah dan
memperkecil defisit anggaran.
Ketiga, memastikan
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara benar, subsidi tepat
sasaran, dan penyerapan anggaran yang produktif. Keempat, pemerintah
harus bisa menjaga inflasi, terutama yang didorong stabilitas harga
bahan pangan dan bahan pokok lainnya. "Inflasi itu adalah musuh rakyat,
musuh ekonomi," ungkapnya.
Kemudian yang kelima,
adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih besar lagi, sehingga
mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju.
Kepala Ekonom Bank
Mandiri, Destry Damayanti menilai, lima poin yang disampaikan Presiden
SBY itu benar. Paling tidak, menurutnya, poin-poin tersebut sangat
penting untuk ekonomi domestik, sehingga investor bisa nyaman dan
tentram berinvestasi di Indonesia.
"Selanjutnya, yang tak
kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur, di mana itu harus ada
perbaikan agar meningkatkan konsumsi dan investasi," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta, Senin.
Destry juga menyoroti
poin penting yang disampaikan Presiden, yakni mengenai penyerapan
anggaran yang harus optimal. Sebab, menurut ekonom ini, sebenarnya
defisit fiskal Indonesia sedikit, sehingga penyerapannya harus lebih
bijaksana. "Intinya, yang disampaikan SBY sangat penting untuk ekonomi
domestik dan iklim investasi," ujarnya.
Kesenjangan Sosial
Sementara itu, di bidang
kesejahteraan rakyat, Presiden SBY mengatakan bahwa tingginya
pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat kesenjangan antara si kaya dan si
miskin semakin lebar.
Menurut Presiden, masih
kurang kuatnya kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan rakyat membuat pemerintah semakin kesulitan dalam mencapai
target penurunan kemiskinan setiap tahunnya.
Guna mengatasi persoalan
itu, Yudhoyono mengatakan, ada dua hal yang harus dipertajam pemerintah
tahun ini. Pertama, memperkuat koordinasi seluruh jajaran pemerintah
pusat maupun daerah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin di
Indonesia.
"Upaya yang sangat
serius, terintegrasi dan sinergis, pusat dan daerah, sektoral dan
regional, untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan," ungkap
Presiden.
Upaya kedua adalah
pengelolaan inflasi yang baik, khususnya dengan menjaga stabilitas
ekonomi, terutama harga-harga bahan pokok yang erat kaitannya dengan
masyarakat.
Jika hal tersebut dapat
dijaga pemerintah, Presiden optimistis bahwa inflasi tidak akan mengerus
kesejahteraan masyarakat, khususnya warga miskin. "Terhadap ini semua,
saya melihat keadaan di berbagai kabupaten dan kota masih ada kantong
kemiskinan. Masih ada demonstrasi kesenjangan yang sebenarnya sangat
bisa kita kurangi," tutur SBY.
"Untuk itu, saya mengajak
semua pihak sampai dengan pejabat pemerintah yang paling depan guna
mengambil tanggung jawab penuh, dan bekerja keras," kata Yudhoyono.
Pakar Ekonomi Kwik Kian
Gie juga mengaku bahwa apa yang dikatakan Presiden SBY benar. Terutama,
mengenai masih ada kesenjangan. "Sebab hingga kini, masih ada
kesenjangan antara kota dan daerah," ujarnya di tempat terpisah.
Realisasi Investasi 2012
Sementara itu, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa realisasi
investasi sepanjang 2012, yang mencapai Rp313,2 triliun merupakan yang
tertinggi sepanjang sejarah investasi di Indonesia.
"Angka ini jauh melonjak
dari target 2012 sebesar Rp283,5 triliun atau sekitar 110,5 persen dari
target," kata Kepala BKPM, Chatib Basri saat ditemui di kantornya,
Jakarta, belum lama ini.
Realisasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) 2012, tercatat sebesar Rp92,2 triliun, melebihi
target yang sebesar Rp76,7 triliun dan realisasi investasi PMDN 2011
yang hanya Rp76 triliun.
Penanaman Modal Asing
(PMA) juga ikut meningkat, dari Rp175,3 triliun pada 2011 menjadi Rp221
triliun pada 2012. Angka ini juga melewati target yang ditetapkan BKPM
sebesar Rp206 triliun.
"Nilai investasi yang
kita hitung adalah investasi di luar bidang migas, perbankan, lembaga
keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah
tangga," kata Chatib.
Sedangkan realisasi
investasi proyek penanaman modal triwulan keempat 2012 mencapai Rp83,3
triliun, naik 18,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu
sebesar Rp70,2 triliun. (sj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar