RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengawasi dan
mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana
Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun.
Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam
penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli.
"Harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp 468 juta
per ekor. Harga anjing Rp 150 juta per ekor, perahu karet Rp 156 juta
per unit, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk Rp 7 juta,
kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar per unit, dan lain-lian," kata Ketua
Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 22/1).
Menurut Neta, Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan
dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor, sementara untuk perahu
karet sebanyak 200 unit. Anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar
anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp 43,4 triliun. Proyek POPSP ini
merupakan anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada Nopember 2012
lalu, dan dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk
proyek POPSP ini serta iperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam
POPSP.
"IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat,
dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi.
Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek
ini," tegas Neta.
Selain itu, lanjut Neta, agar proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak
menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal
maupun eksternal Polri. Apalagi dari pendataan IPW selama ini cukup
banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir, padahal dana
yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar
rupiah. [ysa]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar