Menguji Kepemimpinan Jokowi Tangani Banjir

INILAH.COM, Jakarta - Banjir yang melanda Ibukota Jakarta secara bersamaan menjadi ujian pertama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bagaimana kepemimpinan Jokowi dalam tangani banjir Jakarta?

Sejak banjir yang melanda Ibukota Jakarta pada 22 Desember 2012 lalu hingga banjir pada saat ini, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo benar-benar diuji.

Dalam akun twitter @jokowi_do2, Gubernur DKI Jakarta ini menulis "Kurangi instruksi, banyak mendelegasi, kurangi perintah, perbanyak berkomunikasi" demikian kicauan Joko Widodo yang menjadi kutipan favorit banyak orang ini. Bagaimana dalam kenyataan praktik lapangan, khususnya saat menangani banjir di Jakarta?

Jokowi dalam bingkai pemberitaan media melakukan banyak hal khususnya saat merespons banjir Jakarta. mulai terjun langsung di gorong-gorong di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI), menkomandoi rehabilitasi tanggul di Jalan Latuharihary, memantau langsung evakuasi korban di Plaza UOB, terjun langsung ke lokasi banjir dan pengungsi hampir di seluruh daerah banjir di Jakarta. Apakah itu cukup?

Pengamat birokrasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy V Salomo menilai kepemimpinan Jokowi sebagai individu cukup bagus. "Tetapi kepemimpiann Jokowi yang menggerakkan sistem belum kelihatan. Seorang pemimpin tidak boleh one man show tapi dia harus mampu menggerakkan sistem," kata Roy saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Minggu (20/1/2013).

Dalam manajemen pemerintahan, kata Roy, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan sistem, sumber daya manusia dan mengubah cara pandang dengan tujuan agar supaya semua bergerak secara harmoni untuk mencapai tujuan bersama. "Ini yang belum kita lihat pada Jokowi, mungkin karena waktu yang terlalu pendek dan kemungkinan juga Jokowi terlalu dominan," imbuh Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI ini.

Menurut dia, langkah Jokowi langsung turun ke lapangan memang bagus, hanya saja jika semua ditangani Jokowi dampaknya tidak bagus. "Yang pasti Jokowi akan kelimpungan. Pertanyaannya, yang lain ngapain saja," cetus Roy.

Khusus di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Roy menilai persoalan birokrasi harus segera dibenahi. Menurut dia, birokrasi DKI Jakarta masih korup, lamban, SDMnya banyak dan anggarannya berlimpah. Untuk urusan banjir ini seharusnya dapat diatasi 10-15 tahun lalu, tapi tidak ada gerakan signifikan. "Kita kasih waktu Jokowi untuk membenahi birokrasi. Sampai saat ini belum kelihatan reformasi birokrasi. Gerakan Jokwoi-Ahok terasa, tetapi mindset, sistem dan budaya birokrasi belum berubah," keluh Roy.

Anggota Komisi II DPR RI dari FPKB Abdul Malik Haramain juga menilai dalam merespons banjir Jakarta, Jokowi lebih aktif. "Aksi Jokowi tanpa dibarengi dengan kekompakan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta," nilai Malik.

Setali tiga uang, menurut anggota Komisi VIII DPR RI dari Frkasi PKS Hidayat Nurwahid menilai tidak terlihatnya langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam merespons banjir dalam tanggap darurat ini. "Yang saya saksikan di lapangan, memang tidak terlihat langkah-langkah konkret Pemprov DKI dalam masa tanggap darurat ini," kritik Hidayat.

Sementara Gubernur Jokowi pada Minggu (20/1/2013) mengumpulkan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta di Balai Kota untuk melakukan koordinasi penanganan banjir yang masih melanda beberapa wilayah di ibu kota. "Sengaja saya kumpulkan semua SKPD hari ini karena kami harus berkoordinasi, sehingga semua bisa tertangani dengan cepat," kata Jokowi.

Apakah Jokowi dalam menangani banjir di Jakarta ini telah mengurangi instruksi, memperbanyak pendelegasian, mengurangi perintah, dan memperbanyak komunikasi, sebagaimana yang ia tulis di akun twitternya itu? Silakan publik yang menilai.