RMOL. Sebagai langkah awal, rencananya penertiban jembatan penyeberangan orang (JPO) akan dikhususkan di tiga wilayah. Yakni Jakarta Pusat, Selatan, dan Barat. Adapun JPO yang menjadi target penertiban di antaranya JPO Senen, Bendungan Hilir, ITC Cempaka Mas dan Polda Metro Jaya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, penertiban PKL yang kerap berjualan memenuhi JPO di ibukota akan dilakukan dengan persuasif. Hal ini dilakukan untuk menghindari bentrok antara para PKL dan Satpol PP. Agar PKL tidak kembali berjualan, anggota Satpol PP juga akan disiagakan di bekas lokasi penertiban tersebut.
“Misalnya, kalau PKL berdagang mulai jam 09.00, petugas Satpol PP sudah stand by di JPO itu sejak pukul 07.00. Ini bisa menghindari bentrokan,” ungkapnya.
Namun dikatakan Prijanto, cara seperti itu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak. Padahal, personel Satpol PP DKI Jakarta tidak hanya mengamankan JPO, melainkan memiliki tugas lain sebagai aparat penegak perda ketertiban umum.
Untuk itu dia mengusulkan, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta dalam melakukan penertiban tersebut.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Effendi Anas menuturkan, keberadaan PKL yang memenuhi JPO sangat mengganggu para pejalan kaki yang menggunakan JPO tersebut. Hal ini juga membuka peluang terjadinya aksi kriminalitas seperti pencopetan.
“JPO bukan tempat berjualan. JPO itu merupakan jalur pejalan kaki. Kalau ditambah PKL, lama kelamaan orang malas menggunakan JPO,” katanya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Effan --sapaan akrabnya- mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Satpol PP di lima wilayah. Hasilnya, Senin ini Satpol PP DKI akan menertibkan dengan prioritas tiga wilayah. Yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Karena di tiga wilayah ini paling banyak JPO yang digunakan sebagai tempat berjualan PKL. [RM]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar