Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Tino Selestinus Angelo Ola kini ketakutan. Akhir-akhir ini pria yang melaporkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sering menerima teror.
Handphone Tino pun menjadi sulit dihubungi. Berkali-kali dihubungi, handphone Tino tidak aktif. Pernah sekali ia menjawab telepon, namun ia tidak mau bicara banyak.
"Saya sengaja mematikan handphone. Takut, sering ada teror," kata Tino. Siapa yang menerornya, pria yang mengaku mantan ajudan Jhonny itu tidak mengungkapnya. Ia langsung kembali mematikan telepon.
Sosok Tino tiba-tiba menyedot perhatian lantaran, Kamis 14 Juli 2011 lalu, melaporkan Jhonny ke KPK. Dalam laporan itu, Tino memberikan data adanya mafia anggaran yang dilakukan Jhonny bersama Monica Wilhemina Wenas. Monica adalah politisi Partai Demokrat yang kini duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
Tino mengetahui betul tentang praktek mafia anggaran yang dilakukan Jhonny saat menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR. Ia mengaku pernah menjadi ajudan Jhonny selama tiga tahun, yakni dari 2005-2008 . Selama itu, dia sering diminta Jhonny untuk bolak-balik mengantarkan uang ataupun berkas.
"Dulu saya bolak-balik disuruh ambil duit ke sana-ke sini, tidak tahu kalau itu korupsi. Saya baru tahu akhir-akhir ini. Saya sering nonton TV, saya tanya teman, katanya ini korupsi, jadi saya laporkan," kata Tino.
Menurut Tino, Jhonny sebagai wakil ketua badan anggaran bermain sebagai calo anggaran di DPR. Sedangkan Monika sebagai calo yang menghubungkan orang daerah dengan orang Badan Anggaran.
Permainan anggaran itu, jelas Tino antara lain dilakukan untuk anggaran Kabupaten Seram Barat, Maluku Utara pada 2008 silam. Saat itu kabupaten tersebut mendapat kucuran dana Rp 40 miliar.
"Dari dana tersebut mereka mendapatkan fee lima persen," kata Tino kepada wartawan di KPK waktu itu.
Untuk memperkuat laporannya Tino juga melampirkan sejumlah data ke KPK. Data-data itu sudah diterima KPK dengan nomor registrasinya 2011-07-000279. Selain data soal permainan anggaran untuk Kabupaten Seram Barat, Tino juga mengatakan duet Jhonny dan Monika juga mengembat anggaran untuk kabupaten-kabupaten lain di Indonesia.
Lalu mengapa Tino melaporkan mantan atasannya? "Ya karena korupsi di negara kita cukup parah. Saya jadi terpanggil," kata Tino
Jhonny tegas-tegas membantah menjadi calo anggaran seperti ditudingkan Tino. Jhonny bilang sebagai anggota DPR yang mengurusi anggaran wajar kalau dirinya mengurusi anggaran.
"Saya itu kan anggota DPR. Tugas anggota dewan salah satunya mengurusi anggaran untuk pemerintah,baik daerah maupun pusat. Apakah dalam menjalankan tugas itu saya dan anggota DPR yang lain bisa disebut mafia anggaran?" kata mantan Kepala Sekretariat Kantor Taman Margasatwa Ragunan itu ketus.
Jhonny tidak habis pikir mengapa Tino melaporkannya ke KPK. Hubungan Jhonny dan Tino selama ini dekat. Tino sering menginap di rumah Wakil Ketua Umum PD itu. Orang tua Tino dan Jhony pun sudah kenal baik. "Saya masih sering kontak (setelah Tino melapor ke KPK). Saya tidak mau hubungan baik itu menjadi rusak," kata Jhonny.
Jhonny pun tidak mau membalas laporan Tino dengan memperkarakannya ke polisi dengan tudingan pencemaran nama baik. Alasannya, pria yang juga dikait-kaitkan dengan kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur itu tidak mau terpancing dan menambah masalah PD.
PD akhir-akhir ini memang sedang gonjang-ganjing terseret kasus mantan bendahara umumnya Muhammad Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora. Nazar yang tidak mau sendirian jadi tersangka menyeret para elit PD dengan menuding mereka menerima uang suap. Nama yang disebut Nazar antara lain Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir dan Angelina Sondakh. Para elit PD itu pun telah memberikan bantahan.
"Saya tidak mau terpancing. Sekarang kan lagi ramai berita soal PD nanti bisa ramai lagi kalau saya terpancing," kilah Jhonny.
Partai Demokrat menyatakan pasrah saja pada proses hukum soal dilaporkannya Jhonny ke KPK. "Biarkan proses hukum yang bicara dan buktikan nanti ada kesalahan atau tidak,” kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.
PD mempersilakan KPK memeriksa Jhonny. Jika Jhonny terbukti secara hukum melakukan korupsi di badan anggaran, maka PD tidak akan melindunginya. "Namun hak hukum Jhonny untuk membela diri dan membantah segala tuduhan terhadapnya tetap diberi ruang," kata Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi DPP PD Didi Irawadi.
Namun sekalipun PD pasrah pada KPK, untuk membutikkan keterlibatan Jhonny dalam korupsi anggaran bukan perkara mudah. Mafia anggaran sulit dibuktikan secara hukum sekalipun modus-modus yang dilakukan para mafia anggaran sangat kentara.
"Membutikannya secara hukum memang sangat sulit. Namanya juga kerja mafia tentu tidak terlihat,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sabastian Salang.
Modus para mafia baru bisa terbongkar bila ada orang dalam yang membocorkannya. Misalnya seperti yang dilakukan Tino. Karena hanya bisa dibongkar dari dalam jaringan mafia itu sendiri, Sebastian menyarankan KPK untuk terus mendalami dan mengembangkan laporan yang dilakukan Tino.
Selain itu Tino juga harus dilindungi supaya keterangannya tidak berubah.Paling tidak jangan sampai Tino berubah pikiran untuk membongkar praktek mafia anggaran yang dilakukan Jhonny.
Praktek mafia anggaran selama ini memang menjadi ruang gelap yang sengaja dibiarkan ada. Di dalam setiap penyusunan anggaran, para mafia ini,yang terdiri dari para legislator dan eksekutif bergerak. Tapi sayangnya, aparat hukum tidak bisa berbuat banyak lantaran memang tidak ada aturan yang mengontrol permainan tersebut.
"Dalam ruang gelap (penyusunan anggaran) itu, ada janji,upeti, dan suap. Tapi ruang gelap itu sampai sekarang tetap dilanggengkan. Sehingga praktek permainan anggaran negara terus saja terjadi. Negara dirugikan hingga triliunan rupiah akibat permainan mafia anggaran," pungkas Sebastian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar