VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan bukan hanya memasalahkan angka ambang parlemen dalam draf Rancangan Undang-undang Pemilu. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, juga ada tiga problem lainnya.
Pertama, mengenai jumlah daerah pemilihan. Golkar menginginkan daerah pemilihan bertambah dari 77 menjadi 100. "Usulan tersebut tidak relevan karena bukan konstituen yang mendekat kepada DPR, namun anggota DPR yang turun ke konstituen," kata Romy kepada VIVAnews, Rabu 27 Juli 2011.
"Memecah dapil, utamanya akan dijalankan untuk dapil di Jawa, sehingga alasan kedekatan jarak tidak relevan. Sehingga usulan ini sarat dengan kepentingan," kata Romy yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.
Implikasi dari penambahan dapil ini adalah, kedua, jumlah kursi di dapil berkurang dari maksimum 10. Kemudian ketiga, sisa suara habis di dapil, ditarik ke provinsi, atau ditarik ke pusat.
Romy mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang memiliki 10 kursi. "Kalau mau dipecah, kota sendiri, kabupaten sendiri, padahal kota dikitari oleh kabupaten. Dengan demikian alasan soal jarak menjadi terlalu imajinatif," kata Romy.
RUU ini sendiri masih belum disahkan karena berlarut-larutnya pembahasan ambang parlemen. PPP adalah partai yang menginginkan ambang parlemen maksimum 3 persen, sementara partai-partai besar menginginkan lebih dari itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar