BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 27 Desember 2011

Rusuh Bima, Gubernur NTB Gelar Rapat Tertutup

VIVAnews – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, menggelar rapat tertutup untuk membahas insiden bentrokan massa dan aparat yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Rapat tertutup tersebut diikuti oleh Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, Asisten I Bidang Tata Praja dan Aparatur Sekertariat Daerah Nasibun, Asisten II Setda NTB M.Nur Asikin, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Eko Bambang Sutedjo.

Sekda NTB Muhammad Nur mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gubernur NTB mengarahkan semua pembantunya untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Bima yang saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan.

“Tadi rapat konsolidasi pemerintah terkait dengan persoalan keamanan, ekonomi, dan politik NTB. Semua harus dipastikan berjalan kondusif,” kata Muhammad Nur di Mataram, Selasa 27 Desember 2011. Menurutnya, Gubernur NTB mengimbau semua pihak untuk membangun sikap positif, sehingga kerukunan dan ketertiban tetap terjaga.

Gubernur NTB juga mengimbau masyarakat untuk tetap berkepala dingin dan tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum. Melalui Sekda, Gubernur Zainul juga meminta warga untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui saluran demokratis, agar dapat disikapi oleh pihak berwenang.

“Yang harus dipahami sebelum menyampaikan aspirasi, adalah siapa yang memiliki kewenangan, lalu sektor mana yang menjadi tujuan aspirasi. Jangan sampai satu sektor menyandera sektor lainnya. Harus fokus dan sesuai porsi masing-masing, sehingga ada benang merahnya,” ujar Sekda.

Khusus mengenai Bentrok Bima, Gubernur NTB meminta masing-masing sektor di pemerintahannya untuk dapat berperan optimal. Misalnya dari sektor ekonomi, pemerintah NTB berniat memaksimalkan dan mendorong perekonomian lokal, untuk menjamin kebutuhan masyarakat NTB hingga akhir tahun 2011.

Sementara untuk sektor keamanan, Pemerintah Daerah NTB akan menyerahkan kewenangan soal itu kepada aparat penegak hukum, misalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbang Poldagri). Saat ini, Kepala Bakesbang Poldagri NTB Ridwan Hidayat sudah berada di Bima untuk mengupayakan penyelesaian masalah Sape, Bima.

“Kami sudah serahkan pada Bakesbang Poldagri dan aparat penegak hukum lainnya untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas,” kata Muhammad Nur. (eh)

Tidak ada komentar: