Jakarta (ANTARA
News) -
Kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi bukan wewenang Sekretariat
Gabungan partai-partai politik pendukung pemerintah, melainkan wewenang
pemerintah, kata anggota DPR RI Bambang Soesatyo.
"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana
menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak
mengurangi wewenang pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM
bersubsidi," kata anggota DPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.
Ia
menyebutkan, isu seputar rencana kebijakan menaikkan harga BBM
bersubsidi belakangan ini menjadi bias karena pemerintah cenderung
menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung
pemerintah.
"Padahal, jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya
wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan,"
ungkap Presidium Nasional KAHMI itu.
Apalagi, kata dia, dalam APBN 2013, pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
"Persoalannya
akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan
berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu," sambung
anggota DPR dari Golkar itu.
"Seakan-akan, kalau anggota koalisi
belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi
menjadi tidak sah," kata Bambang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar