Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua kalangan untuk menghormati proses hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Aparat hukum bebaskan dan jernihkan diri dari deal politik apapun. Tanggung jawab moral sungguh besar kepada rakyat," kata Presiden dalam tweetnya di akun twitter @SBYudhoyono di Jakarta, Senin.

Ditambahkannya, "saya mengajak penguasa, politisi, LSM dan pers untuk tidak menekan penegak hukum. Biarkan hukum dan keadilan bicara."

Presiden mengatakan keadilan pada hakekatnya sederhana. "Nyatakan yang salah itu salah dan benar itu benar. Jangan di balik-balik," tegasnya dalam tweet lainnya.

Presiden menambahkan banyak aduan dari masyarakat seperti penghakiman oleh media dalam kasus-kasus yang terjadi.

"Itu salah. Hanya hakim yang bisa putuskan dalam pengadilan. Sering pula isi BAP sebuah kasus tersebar ke media dan diketahui publik luas. Itu dokumen rahasia. Keadilan terganggu," katanya.

Kepala negara mengatakan keputusan hukum dan rasa keadilan bersifat universal sehingga bila tidak tepat tentu akan mendapat sorotan.

"Keputusan hakim sering dianggap tidak adil. Saya percaya keadilan itu universal. Apabila memang tidak tepat tentu ada banyak sorotan," katanya.

Presiden mengatakan banyak kepala daerah mengeluh ada kesalahan yang dicari-cari. Kemudian oknum aparat hukum muncul dan tawarkan solusi.

Di sisi lain, kata Presiden, ada juga tuduhan kepada aparat yang tidak profesional dan merekayasa kasus.

"Setiap tindakan hukum tentu didasari alasan yang jelas," katanya dalam tweet lain.

Kepada semua hal itu Presiden mengatakan tidak boleh terjadi, yaitu kesalahan hukum yang dicari-cari atau tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, namun bagi aparat hukum yang bekerja demi keadilan maka harus dilindungi.

"Sering kita dengar ada aparat di suap. Akibat 1-2 oknum, kemudian di generalisir. Saya perintahkan aparat jauhkan diri dari suap," tegasnya.

Ia mengatakan ada sistem hukum yang berjalan di negeri ini dan juga sistem tata negara yang telah ada.

"Patuhi sistem tata negara kita. Kepada MK dan KPK, cermatlah dalam membuat keputusan karena kekuasaan di kedua lembaga ini sangat besar," tegasnya.