VIVAnews - Pemilihan umum 2014 diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu memberi harapan baik bagi dunia usaha. Sejumlah pengusaha yang hadir dalam acara diskusi publik "Pemilu Di Mata Dunia Usaha" di Resto Bengawan Solo, Grand Hotel Sahid, Jakarta, Minggu 23 Maret 2014, meminta jaminan stabilitas ekonomi selama lima kepada pemimpin yang baru.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, Ismed Hasan Putro menuturkan, tahun 1960-an pendapatan per kapita Indonesia pernah mengalahkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar US$100 atau setara dengan Malaysia dan Korea Selatan. Sedangkan pendapatan per kapita RRT saat itu masih di bawah US$50.
Namun, kondisi itu tidak bisa dipertahankan dan berubah secara signifikan pada tahun 2000 dengan pendapatan per kapita Taiwan sudah US$23 ribu, Korea Selatan US$20 ribu, Malaysia US$6.500, dan Indonesia hanya US$ 3.500.
"Saya berharap siapapun Presidennya, seharusnya pendapatan per kapita Indonesia pada 2019 minimal US$5.000," ujar Ismed ketika ditemui VIVAnews.
Menurut Ismed, dengan pemerintahan baru dan siapapun Presidennya, dunia usaha ingin pemimpin yang dapat mengatasi empat point penting yang menurutnya dapat mengganggu iklim usaha di Tanah Air.
Pertama, persoalan utang luar negeri yang sudah mencapai lebih dari Rp2.000 triliun. Permasalahan kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak tinggi lebih dari Rp300 triliun, dan yang ketiga, impor pangan dengan nilai lebih dari Rp300 triliun.
"Ini yang paling krusial, yaitu mengurangi jurang kemiskinan dan kekayaan yang sudah terlampau besar. Contohnya, banyak orang kaya di Menteng, tapi banyak orang miskin di Banten. Padahal Banten dan Menteng jaraknya dua jam saja," Jelas Ismed.
Lanjut Ismed, persoalan kesenjangan dapat menjadi agenda besar untuk partai politik dan Presiden baru. "Kita harus terus menerus menagih janji kepada elit politik. Saya juga minta kepada mereka jangan hanya janji-janji ke dunia usaha kalau tidak bisa merealisasikannya," ujar Ismed.
Hal senada diungkapkan, Sukamdani Sahid Gitosardjono, Chairman & Presiden Sahid Group. Dia mengharapkan agar pemerintah yang baru dapat mepersiapkan secara serius sumber daya manusia (SDM) dengan pola meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBN.
"Terkait menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan hanya bersaing dalam komoditas tapi juga para manusiannya. Dalam hal ini, pemerintah setidaknya menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam APBN supaya SDM kita bisa lebih unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara lain," katanya.
Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) bidang ritel, Susanto menginginkan pemerintahan baru untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan dapat mendukung usaha ritel. Selanjutnya, Susanto menuntut porsi pelaku UKM dan koperasi Indonesia ditingkatkan pemerintah.
"Jangan sampai impor barang -barang ritel dari luar negeri membunuh pengusaha lokal. Seperti kampanyenya Tony Abbot Perdana Menteri Australia yang menekankan hal itu," katanya.
Sementara itu, terkait dengan pelaksaan kampanye yang sudah berjalan sembilan hari, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melihat tahapan pemilu akan berjalan lancar. Tidak ada gesekan yang berarti dalam pelaksanaan kampanye.
Menurut Gubernur Lemhannas, Budi Susilo Soepandji, gejolak atau kekisruhan dalam pemilu kemungkinan sangat kecil akan terjadi. Dia yakin, pemilu akan berjalan dengan lancar dan damai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar