Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (24/3) siang ini akan membuka Rakernas II Dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center Yogyakart a . Rakernas Apdesi II ini akan dirangkai dengan seminar nasional bertajuk "Dari Desa Untuk Indonesia".
Ketua Panitia Rakernas Apdesi II Sukro Nur Harjono, di Yogyakarta, Minggu (23/3) mengatakan, Rakernas dan seminar bertujuan untuk memantapkan pemahaman kepala desa atau pemerintah desa selaku garda terdepan dalam pembangunan masyarakat di pedesaan.
Sukro Nur Harjono menambahka Rakernas akan dihadiri sekitar 3.000 peserta dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi se-provinsi seluruh Indonesia dan kepala desa se-Jawa.
"Kami sudah menyampaikan pemberitahuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait acara ini, dan dijadwalkan Presiden SBY akan menghadiri Rakernas, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang berharga bagi Apdesi," katanya.
Sementara itu, materi yang akan disampaikan dalam seminar nasional antara lain SosialisasiUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang akan disampaikan oleh Kemdagri.
Selain itu, lanjut Sukro, kebijakan pemeritah terhadap desa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta proyeksi perimbangan keuangan ke desa melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Seminar nasional ini memfokuskan tema pembahasan pada upaya bersama pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa kawasan perdesaan," katanya.
Menurut Sukro, Rakernas akan menjadi rutinitas kelembagaan pemerintah desa dalam lingkup nasional yang dilaksanakan setiap tahun guna membangun silaturahmi dan mempererat nasionalisme pemerintah desa seluruh Indonesia.
"Melalui kegiatan ini kami ingin membangun pemahaman yang selaras dalam rangka pembangunan desa dan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam otonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat," katanya. (WID/Humas Setkab/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar