VIVAnews - Sepanjang sejarah Indonesia, para ulama selalu menjadi pemimpin perubahan. Kini, saat perilaku tidak malu melakukan korupsi yang merambah semua lini kehidupan, ulama diharapkan tampil menjadi pelopor pemberantasan berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ajakan itu disampaikan Ketua Umum PBNU yang juga Sekretaris Jenderal Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH Hasyim Muzadi di Konferensi Internasional bertema "Konsolidasi Jaringan Ulama Intenasional Meneguhkan Kembali Nilai-nilai Islam Moderat" di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Sumberejo, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 29 Maret 2014.
Hasyim mengajak ulama dan kyai kembali ke moral ulama, turun tangan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatasi masalah serius di Indonesia, yakni melawan antek-antek korupsi yang membuat Indonesia bangkrut.
"Melalui konferensi ini, kami juga mengajak ulama untuk anti korupsi. Gerakan KPK sedang dihadang oleh banyak kalangan. KPK harus didukung terutama oleh para ulama," katanya.
Lainnya, ulama juga diajak menjaga politik di Indonesia untuk bersih dari praktik politik uang, jual beli suara dengan jargon 'wani piro'. "Itu melanggar aturan agama, ulama harus mengingatkan," ujarnya.
Dia menyebut, karena ulama sangat dekat dengan masyarakat, ulama bisa secara langsung memberikan pendidikan moral politik. Memberikan pelajaran moral berpolitik kepada para politisi.
Lebih lanjut, kyai kelahiran Bangilan Tuban ini mengatakan, era reformasi telah memberikan peluang sangat besar kepada parpol untuk merubah Indonesia. Karena itu, perbaikan parpol akan berpengaruh pada kemajuan Indonesia.
Soal capres yang didukung, Hasyim menegaskan, para ulama dalam konferensi itu tak akan mendukung salah satu nama capres.
"Tapi soal kreteria, ulama bisa mengajak masyarakat memilih pemimpin yang punya integritas dan melihat visi pemimpin membangun Indonesia," katanya. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar