Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Potensi kerugian negara akibat acara aparatur sipil
negara yang digelar di hotel mencapai Rp 40 triliun. Di saat yang sama,
infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sangat minim, dan kemiskinan
juga masih marajelela.
"Sehingga kebijakan Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi yang
menyerukan larangan rapat-rapat di hotel merupakan keniscayaan," kata
Koordinator Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika,
dalam keterangan kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 12/12).
Menurut
Nova, alokasi dan biaya rapat dan kedinasan di hotel yang jumlahnya
sangat fantastis, akan lebih maslahat dan bermanfaat jika lebih
diprioritaskan untuk dialokasikan bagai keperluan rakyat.
"Seperti
pembiayaan pembangunan infrastuktur, belanja modal dan lain sebagainya
yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat," ungkap Nova.
Di
bagian lain, Nova mengingatkan, Menteri Yuddy Chrisnandi, pasti akan
mendapat perlawanan dari pihak-pihak mapan atas yang selama ini
menikmati kenyamanan. Karena itu IBSW berharap Yuddy lebih kuat
menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang membangkang.
"Mereka
itu pihak-pihak yang selama ini bekerjasama dengan pihak luar atau
pengusaha yang mendapat keuntungan selama ini dari pengeluaran
perjalananan dinas atau kegiatan kedinasan," demikian Nova. [ysa]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar