Pewarta: Kelik Dewanto
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai NasDem
Kurtubi mendukung target pemerintah mencapai swasembada produksi kilang
BBM dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri pada 2025.
Menurut dia, di Jakarta, Selasa, pemerintah harus mempercepat
proyek-proyek kilang pengolahan untuk menuju swasembada produksi BBM,
karena semakin lama ketergantungan impor bakal semakin besar.
"Ketergantungan impor BBM ini membahayakan ketahanan energi kita," katanya.
Menurut dia, proyek seperti "residual fluid catalytic cracking" (RFCC) di Kilang Cilacap, Jateng harus diperbanyak dan dipercepat, sehingga bisa mengurangi impor BBM.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, RFCC Cilacap
yang dibangun PT Pertamina (Persero) akan mulai beroperasi pada Juni
2015.
"Proyek ini merupakan tahapan menuju kedaulatan energi karena mengurangi impor BBM," katanya.
RFCC Kilang Cilacap berkapasitas 62.000 barel per hari dengan
produksi antara lain dua juta kiloliter bensin per tahun, elpiji 352
ribu ton per tahun, dan propilen 142 ribu ton per tahun.
Unit RFCC itu juga meningkatkan kapasitas pencampuran bensin oktan
92, mengurangi impor komponen bahan bakar oktan tinggi (impor high
octane mogas component/HOMC), dan meningkatkan marjin kilang.
Kurtubi mengusulkan, lokasi pembangunan kilang baru ditetapkan secara menyebar di seluruh Indonesia.
"Kilang baru bisa dibangun di NTB, Sulawesi, dan Jatim," ujarnya.
Menurut dia, dengan lokasi kilang yang menyebar, maka jangkauan
distribusi ke konsumen semakin pendek, sehingga makin efisien.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhy juga mengatakan, pembangunan kilang BBM tidak boleh tertunda lagi.
"Proyek kilang tidak bisa ditawar lagi. Bisa dibangun Pertamina
sendiri, bersama mitra, atau dibangun dengan dana APBN, karena ini demi
ketahanan energi," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar