Pewarta: Panca Hari Prabowo
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengupayakan penanganan defisit
BPJS Kesehatan dengan sejumlah masukan dari pengelola BPJS Kesehatan.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers di Kantor
Presiden Jakarta, Rabu malam, mengatakan Presiden Joko Widodo telah
melangsungkan rapat dengan pengelola BPJS Kesehatan untuk melihat opsi
apa yang dapat dilakukan.
"Sebagaimana diketahui terjadi defisit, dari rakor tadi belum ada
kesimpulan, usulan perubahan perpres termasuk periode masa tunggu
dimasukan dalam perpres, prinsipnya (presiden-red) disetuju," kata
Sofyan.
Pembahasan kembali akan dilakukan pada dua pekan mendatang.
Menurut Menko Perekonomian klaim yang paling besar atas BPJS
kesehatan berasal dari peserta Mandiri, yang melebihi angka iurannya,
sementara klaim dari peserta dengan sistem PBI masih 80 persen dari
angka iurannya.
Sofyan mengatakan secara bertahap sistem akan terus diperbaiki
karena untuk mencapai kesempurnaan memerlukan proses dan waktu.
Beberapa opsi yang ada antara lain dengan menaikkan Iuran bagi
peserta mandiri. Juga ada masukan pemberlakuan insentif bagi masyarakat
yang berperilaku hidup sehat dan disinsentif bagi perokok misalnya.
Juga ada usulan untuk mendorong tingkat peran serta pemerintah daerah dalam pengelola BPJS kesehatan.
"Upaya untuk jaga dan perbaiki sistem agar sistem lebih sustainable," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar