FDR Sukhoi Superjet 100 Akhirnya Ditemukan

VIVAnews -Tim SAR akhirnya menemukan Flight Data Recorder (FDR) pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menabrak tebing di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Perangkat penting itu akan diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Kemarin ditemukan," ujar Danrem Surya Kencana Kolonel AM Putranto saat berbincang dengan VIVAnews, Kamis 31 Mei 2012.

Menurut dia, perangkat itu akan diserahkan kepada KNKT hari ini. "Nanti siang jam sepuluh bersama Kabasarnas, kami akan menyerahkannya kepada KNKT di Posko Halim," tutur dia. Namun, Putranto enggan menjelaskan proses penemuan FDR itu.

Perangkat FDR ditemukan setelah beberapa minggu pesawat Superjet 100 celaka di Pundak Gunung Salak I pada 9 Mei 2012. Sebelumnya, hanya ditemukan perangkat Cockpit Voice Recorder (CVR).

FDR berisi rekaman data penerbangan seperti ketinggian, kecepatan, dan temperatur saat pesawat mengalami kecelakaan. Sementara CVR berisi rekaman pembicaraan di dalam kokpit.

Kepala BNP2TKI : Reformasi Belum Selesai

INILAH.COM, Yogyakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Mohammad Jumhur Hidayat menggugah para mahasiswa untuk menuntaskan agenda reformasi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan saat Konferensi Tingkat Tinggi Mahasiswa Indonesia 2012 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Rabu (30/5/2012) malam.

"Kalau dahulu Bung Karno bilang revolusi belum selesai maka sekarang adalah reformasi belum selesai," katanya.

Mantan aktivis mahasiswa era 80-an itu mengingatkan bahwa agenda reformasi sejak 1998 adalah mendobrak otoritarianisme politik dan melawan konglomerasi ekonomi serta KKN. Bahkan ia juga pernah dipenjara selama tiga tahun di Nusakambangan karena menolak kehadiran Menteri Dalam Negeri, Rudini ke Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 5 Agustus 1989 lalu.

"Sekarang hampir setiap hari mahasiswa berdemo dengan menuntut mundur pejabat bahkan membakar foto Presiden tetapi tidak ada tuduhan melawan pemerintah," tukas Jumhur.

Ia menegaskan reformasi belum bisa mengatasi masalah kesejahteraan rakyat terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sehingga kesejahteraan rakyat masih bertumpu pada segelintir orang dan belum menyentuh rakyat kecil seperti petani dan buruh.

"Saya ingin tugas reformasi yang belum selesai dapat dijalankan oleh saudara-saudara mahasiswa yakni bagaimana memastikan demokrasi poltik dapat meningkatkan kesejahteraan demokrasi ekonomi," tambahnya. [ton]

POMAL tahan 11 oknum prajurit TNI-AL

Padang (ANTARA News) - Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) menahan 11 oknum prajurit dari kesatuan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Utama TNI AL II Padang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap wartawan.

"Sejauh ini sudah 11 oknum anggota yang ditahan POMAL," ujar Komandan Lantamal II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto di Padang, Rabu.

Selain diduga melakukan penganiayaan, para oknum prajurit TNI AL itu juga diduga melakukan perampasan dan pengrusakan peralatan kerja wartawan yang tengah meliput aksi pembongkaran bangunan liar di kawasan Bukit Lampu, Kelurahan Sungai Baremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa (29/5).

Gatot Subroto menyebutkan, para prajurit marinir yang sudah ditahan itu yakni Sertu ZM, Serda SH, Koptu B, Praka A, Praka K, Pratu Z, Pratu DM, Pratu K, Pratu DEP, Pratu US, dan Pratu E.

"Pengusutan dan pemeriksaan yang dilakukan POMAL belum akan berhenti pada 11 oknum tersebut, kemungkinan bisa saja akan bertambah (yang ditahan)," katanya.

Menurut Komandan Lantamal II, POMAL akan memeriksa sejauh mana kesalahan masing-masing prajurit tersebut dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap sejumlah wartawan dan masyarakat.

"Lantamal II Padang tidak akan menutup-nutupi kasus ini. Buktinya, kasus ini bahkan juga sudah dilaporkan kepada Kepala Staf TNI AL," ujarnya.

Ia memastikan Lantamal II Padang segera akan menuntaskan kasus dugaan penganiyaan tersebut. "Kami tidak akan pernah melindungi prajurit jika terbukti melakukan penganiayaan," katanya.

Dia juga mengakui pihaknya telah menemukan dua buah kaset kamera video milik wartawan yang sebelumnya diduga dirampas oknum prajurit TNI AL.

"Namun ada beberapa kamera dan kartu memori kamera foto milik wartawan yang belum ditemukan. Jika tidak ditemukan, kami akan menggantinya," kata Gatot Subroto.
(KR-ZON/R014)

AJI: usut pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis

Bandarlampung (ANTARA News) - Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengecam berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih terus terjadi di Indonesia dan mendesak pihak berwenang segera mengusut pelakunya untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Menurut Ketua AJI Indonesia, Eko Maryadi, dan Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia, Aryo Wisanggeni G, dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima di Bandarlampung, Kamis, menyebutkan sejak Januari hingga Mei, telah terjadi sedikitnya 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Kekerasan terhadap jurnalis itu, menurut Eko, masih terus berulang karena negara juga terus melakukan praktik impunitas terhadap para pelakunya.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi pada Selasa (29/5).

Puluhan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Padang, Sumatera Barat memukuli dan merampas paksa kamera, kaset video, dan memori kamera jurnalis di kawasan Bukitlampu, Kelurahan Sungai Baremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Selasa.

Aksi kekerasan itu melukai tujuh jurnalis, yaitu Budi Sunandar (jurnalis Global TV), Sy Ridwan (fotografer Padang Ekspres), Jamaldi (jurnalis Favorit Televisi), Andora Khew (jurnalis SCTV), Julian (jurnalis Trans 7), Afriandi jurnalis Metro TV), dan Deden (jurnalis Trans TV).

Para pelaku yang oknum TNI AL itu, juga merusak dan merampas peralatan kerja para jurnalis dimaksud yang sedang melakukan tugas liputan berkaitan penertiban lokasi yang ditengarai tempat mesum di sana.

Diduga, tempat mesum itu selama ini beroperasi dengan "dibekingi" oknum TNI AL di daerah itu.

Pada Selasa, juga terjadi kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Jurnalis Harian Kompas, Reny Sri Ayu, dan jurnalis Harian Mercusuar, Moechtar Mahyuddin, saat meliput antrean warga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Bungku.

Keduanya dikeroyok sejumlah orang yang diduga ikut antre untuk membeli bahan bakar minyak dengan jerigen.

Sebelumnya, pada Senin (28/5), terjadi perampasan kamera jurnalis Batam TV, Bagong Sastra Negara yang meliput kelangkaan bahan bakar minyak di Kota Batam.

Perampasan kamera oleh seseorang berpakaian berseragam mirip tentara itu, terjadi di SPBU Simpang Tobing, Kota Batam.

Pada Rabu (23/5) lalu, jurnalis Harian Bongkar di Lampung, Darwis Yusuf (52), diduga telah dibacok oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara, Kadarsyah.

Pembacokan itu, diduga terkait pemberitaan Harian Bongkar mengenai dugaan penipuan proyek dan penyalahgunaan anggaran pembuatan kolam senilai Rp3,4 miliar yang terletak di lahan warga di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.

Bahu Darwis mengalami luka dan mendapatkan 23 jahitan.

Kini, Kadarsyah telah menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara, namun tidak ditahan.


Kekerasan Terus Terjadi

Menurut AJI Indonesia, kasus-kasus itu melengkapi deretan panjang tindak kekerasan terhadap jurnalis yang masih saja terjadi di negeri ini.

AJI Indonesia mencatat, sejak Januari hingga Mei 2012 telah terjadi sedikitnya 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Para pelakunya, menurut Eko Maryadi, meliputi oknum polisi (lima kasus), anggota dewan perwakilan rakyat daerah (tiga kasus), pegawai negeri sipil pemerintah daerah (tiga kasus), oknum TNI (dua kasus), organisasi kemasyakatan (dua kasus), organisasi kemahasiswaan (satu kasus), massa/warga (dua kasus), petugas keamanan perusahaan (satu kasus), dan pelaku merupakan orang tidak dikenal (satu kasus).

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis selalu berulang, karena negara melalui aparat penegak hukumnya terus melakukan praktik impunitas yang membuat para pelaku tidak tersentuh hukum. Akibatnya, tidak ada efek jera. Semakin lama, orang menjadi semakin abai bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi," kata Aryo Wisanggeni G, Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia.

Praktik impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang kini terjadi, menurut dia, merupakan kelanjutan praktik impunitas dalam delapan kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi sejak 1996.

Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan itu, adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999), dan Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003).

Kemudian, Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nanggroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matrais Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

"Jika kasus pembunuhan jurnalis saja diabaikan, apalagi kasus kekerasan terhadap jurnalis lainnya. Jurnalis yang bekerja di bawah ancaman kekerasan akan takut memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Itu berarti mengancam hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi. Kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya merugikan jurnalis, tetapi merugikan publik dan setiap warga negara," kata Aryo lagi.

Karena itu, AJI Indonesia mendesak aparat penegak hukum, baik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia, untuk menindak para pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

AJI Indonesia menuntut para pelaku itu diadili dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi mendorong kesadaran setiap warga negara bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh hukum, kata dia pula.

Menurut inforasi, sebanyak 11 oknum marinir yang diduga melakukan tindak kekerasan telah ditahan dan diproses oleh pihak Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) II Padang, menyusul aksi aksi para wartawan setempat ke DPRD Sumbar, Rabu siang.

Di Lampung, PWI setempat juga telah melaporkan kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi diduga dilakukan oknum aparat kepolisian dan marinir, berakibat tindak kekerasan dialami jurnalis dari Bandarlampungnews.com di Kabupaten Pesawaran.

PWI dan AJI Bandarlampung juga telah mendesak pihak kepolisian segera mengusut dan memproses hukum pejabat yang diduga melakukan tindak kekerasan, bahkan sampai melukai jurnalis berkaitan dengan tugas jurnalistik yang dilaksanakan para wartawan di daerahnya itu. (B014)

Aparat Gabungan Serbu Markas OPM

VIVAnews - Aparat gabungan TNI/Polri menyergap Markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Wadapi Distrik Angkaisera Kepulauan Yapen Papua, Selasa 29 Mei 2012 kemarin.

Juru Bicara Polda Papua AKBP Yohanes Nugroho Wicaksono ketika
dikonfirmasi membenarkan adanya penyergapan terhadap markas OPM tersebut.

"Gabungan TNI Polri (Polres Kep. Yapen, Kodim 1709 Yawa dan Kompi E Yonif 753) dengan kekuatan 1 SSK saat melakukan patroli, berhasil melakukan penyergapan terhadap Markas TPN OPM yang berada di hutan Kampung Wadapi Distrik Angkaisera," ujarnya, Rabu 30 Mei 2012.

Dari penyergapan itu, kata Yohanes, pihaknya berhasil menangkap dua orang anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka serta berhasil menyita sejumlah barang bukti.

"Ada sejumlah dokumen OPM dan senjata api yang berhasil kami sita," katanya.

Yohanes kemudian menjelaskan kronologi penyergapan. Berawal ketika pihaknya mendapat informasi ada kegiatan mencurigakan di kampung tersaebut. Lalu, patroli gabungan bergerak dari Mapolres menuju lokasi. 

"Jarak dari Kampung Wadapi ke lokasi markas OPM hanya 400 meter masuk ke dalam hutan. Kemudian dilakukan penyergapan dan terdapat markas OPM dengan areal kurang lebih 1000 m2, dilengkapi lapangan apel, lapangan HR, 10 bivak personel, senjata dan logistik," jelasnya.

Kemudian dilakukan pembongkaran terhadap Bivak serta sarana lain yang dijadikan OPM dalam melaksanakan kegiatan mereka. Juga dilakukan penyergapan terhadap dua rumah lain di sekitar lokasi dan berhasil menyita sejumlah senjata api.

Barang bukti yang disita dari kedua rumah itu, 1 pucuk senjata rakitan dan 1 unit sepeda motor tanpa nomor, 20 butir amunisi pistol call 9 mm, 1 pucuk senapan angin, 2 buah tombak dan 1 unit sepeda motor tanpa nomor.

Sementara anggota OPM yang berhasil ditangkap bernama     Tedi John Muntia (26) dan Yan Aroi. "Saat ini keduanya sedang diperiksa secara intensif di Mapolres Yapen," kata dia.

Seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari Markas OPM
yakni, 

- 2 pucul senjata rakitan
- 4 pucuk senapan angin
- 3 pucuk senjata panah
- 2 pucuk tombak
- 4 buah golok
- 2 buah kapak
- 2 buah wajan ukuran besar
- 1 buah genset
- 1 buah senso penebang pohon
- 1 buah stabilisator
- 6 buah tenda terpal
- 5 karung beras
- Beberapa stel  pakaian PDL loreng salah satu diantaranya
  beratribut pangkat Letda inf, Yonif 753, lambang Kodam   Trikora dan lambang  satuan Yonif 753
- 3 pasang sepatu PDL
- 2 pasang sepatu boot
- Satu bendel dokumen logistik
- 1 buah papan nama bertuliskan "Selamat datang di markas   Kodam III Saireri"
- 1 buah printer multifungsi.

Semua barang bukti itu saat ini diamankan ke Mapolres Kepulauan Yapen.

"Indonesia Jual Listrik ke Malaysia"

VIVAnews – Subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak dan listrik, masih membelit anggaran negara.

Berbagai cara terus diperjuangkan agar anggaran sehat. Mulai dari pembatasan konsumsi BBM hingga penghematan besar besaran. Tak cuma pada BBM, pemerintah pun mengupayakan penghematan konsumsi listrik. Tujuannya satu, pembengkakan subsidi akibat kenaikan harga minyak internasional tidak membuat anggaran negara jebol.

Di tengah kekhawatiran ini, pekan lalu VIVAnews kedatangan tamu orang yang paling berkuasa atas listrik di Indonesia. Dialah Nur Pamudji, Direktur Utama PT PLN (Persero).
Berikut petikan wawancaranya:

Pemerintah saat ini gencar mengkampanyekan penghematan listrik dan BBM,  posisi PLN sendiri bagaimana?Soal penghematan, pertama tentu duduk perkaranya dulu musti jelas. Memang pemerintah mendorong penghematan, tetapi jangan lupa PLN  sendiri korporasi, kami jualan listrik. Kami tidak menyebut ini untuk mencari untung, tetapi menyediakan listrik sebisa mungkin untuk masyarakat. Masyarakat butuh, kami harus bisa menyediakan. Jangan sampai masyarakat butuh listrik, listriknya tidak tersedia.

Tugas PLN pertama kali tentu saja menyediakan listrik yang cukup untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan, jangan sampai tidak cukup, apalagi tidak ada.
Mengenai penghematan, tentu kampanye dilakukan Kementerian Energi, barangkali Direktorat Jenderal Kelistrikan. PLN sendiri sifatnya memfasilitasi orang yang ingin melakukan penghematan. Masa kami jualan listrik, tapi menyuruh orang untuk hemat.  Eh, jangan pakai listrik banyak-banyak ya...hahaha.

Tentu PLN mengupayakan penurunan subsidi. Itu jelas. Karena pemakai listrik yang golongannya tinggi mendapatkan subsidi lebih rendah. Kami dorong orang yang ingin menyambung listrik ke rumah atau gedung dengan kapasitas sebesar mungkin, agar mereka membayar besar ke PLN dan subsidi turun. Itu concern kami. Namun, yang jelas kampanye penghematan energi itu dari pemerintah.

Bukankah mendorong penggunaan listrik sebesar-besarnya membuat subsidi membengkak, karena masyarakat yang termasuk golongan tinggi pun masih disubsidi?Segmentasi tarifnya beda. Semakin tinggi golongannya, maka komponen presentasi subsidinya rendah. Memang masih disubsidi, tapi tidak sebanyak segmen yang lebih rendah. Akan berkurang subsidinya, secara absolut akan berkurang.

Seberapa besar pertumbuhan listrik di Indonesia?Saya cerita fakta,  tahun lalu, 2011, konsumsi energi naik 7 persen sedangkan pada 2010 sebesar 9 persen, sedikit menurun. Pertumbuhan listrik pada 2012 ini empat bulan pertama year on year 10,9 persen, nyaris 11 persen. Jadi kalau saya membacanya, sebagai penyedia listrik, kebutuhan listrik tinggi, kami harus sediakan.

Konsumsi listrik tinggi, apa artinya? Kalau pemakaian listrik tinggi ekonomi sedang tumbuh. Saya selidiki, angka dari 11 persen itu breakdown-nya seperti apa, ternyata yang tumbuh paling besar dari rumah tangga. Rumah tangga yang mana? Rumah tangga kelas menengah dengan daya 2.200 VA dan 1.300 VA yang tumbuh gila-gilaan. 23 persen dan 30 persen. Ini karena mereka pada beli kulkas dan AC.

Sedangkan untuk pertumbuhan industri hingga empat bulan pertama konsumsi energinya naik 10 persen, penambahan pelanggannya hanya 3,9 persen. Existing customer, konsumen yang lama, menambah konsumsi listriknya. Artinya apa? Ada pergerakan ekonomi di situ. Sedangkan untuk segmentasi bisnis, pertumbuhan energinya 8,4 persen, pertumbuhan pelanggannya naik 5,1 persen.

Jadi kembali ke penghematan, kalau industri tumbuh seperti itu apa mau dihemat? Masa industri disuruh menghemat, nanti ouput perekonomian nasional turun. Lalu kalau bisnis naik juga, apa kita suruh hemat? Tidak juga. Bisnis itu sektor produktif. Kalau gedung-gedung perkantoran seperti ini disuruh menurunkan konsumsi listrik, apa implikasinya tidak ke output nasional.
Saya pikir yang harus dihemat itu penggunaan listrik yang konsumtif. Misalnya lampu taman di rumah, apakah hal seperti itu dibutuhkan? Menurut saya konsumsi listrik seperti itulah yang harus dihemat. Seperti pohon disoroti lampu, ya sudah lah gak usah. Pagar rumah mewah, setiap dua meter lampu bulat-bulat, apa perlu? Kalau dimatikan dan hanya menyalakan lampu teras saja kan cukup. Hal-hal seperti itulah yang harus dihemat.

Tapi apakah bisa menyuruh orang seperti itu untuk menghemat? Saya penasaran dan berdialog dengan pelanggan yang membayar rekening listrik Rp3 juta per bulan.
Dia dari sektor rumah tangga, seorang Ibu.  Dia bertanya, cara menghematnya bagaimana? Saya jawab, bisa saja AC jangan 24 jam nyala. Nyalakan saat ada orang atau aktivitas saja. AC kamar tidur juga jangan nyala terus, kalau mau tidur saja.
Dia jawab, tidak..ah, saya mau menikmati hidup, yang penting kan saya bayar.
Begitulah kira-kira bahasanya. Artinya untuk pelanggan seperti ini, kalau disuruh hemat dengan cara cuap-cuap, "eh hemat dong, hemat-hemat," tak akan mempan. Naikkan saja tarif listriknya, pasti hemat. Begitu lihat rekening listrik melonjak dari Rp3 juta menjadi Rp5 juta dia pasti berfikir, bagaimana caranya menghemat.
Idealnya tarif listrik rumah tangga dan industri itu seperti apa?Kalau Anda cek websitenya PLN Jepang, Tokyo Electric Power Company (Tepco), Anda dapat bandingkan tarif rumah tangga dan industri di Jepang itu jomplang.
Tarif rumah tangganya mencapai 20 sen dolar per KWh, sedangkan industri paling 12-13 sen. Lebih murah. Jadi memang sektor yang less productive itu harus dikasih tarif yang tinggi agar tidak terlalu konsumtif, agar mereka pikir kalau mereka mau duduk di taman rumahnya, dengan menyalakan semua lampu, tarifnya mahal.
Sedangkan untuk industri mau menggunakan listrik berapa pun, pakai saja, karena ini dapat menaikkan output ekonomi nasional. Itu pandangan saya tentang penghematan, jadi yang harus ditembak untuk penghematan adalah sektor yang konsumtif sedangkan sektor produktif kita fasilitasi saja penggunaan listiknya.

Cuma pertanyaannya apakah mal itu konsumtif apa produktif? Itu saya tidak tau, hahaha. Gedung-gedung perkantoran dan gedung pemeritah, kalau di lobi-lobi gedung seperti itu banyak lampu yang sebenarnya dapat dimatikan, namun kurang indah, kurang mentereng kalau lampunya dimatikan. Kalau seperti itu konsumtif atau produktif? Susah menilai. Saya gak tau itu masuk ke mana.

Untuk golongan rumah tangga, semua  masih disubsidi?Tidak. Rumah tangga ada yang tidak disubsidi. Pelanggan 6.600 VA ke atas itu tidak disubsidi.

Pelanggan di bawah 6.600 VA juga sudah ada yang mampu, kenapa masih di subsidi?Itu kebijakan pemerintah. Pertanyaan kenapa yang mampu masih disubsidi? Jawabannya adalah sampai sekarang kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif listrik adalah mensubsidi golongan di bawah 6.600 VA. Tarif listrik kan bukan PLN yang menentukan.

Kenapa PLN tidak menerapkan pembatasan seperti halnya BBM? Ya mungkin barangkali tidak dilakukan saja, kan belum dilakukan.  As simple as that, tidak dilakukan saja. Kalau kita lakukan pasti timbul kesadaran itu muncul, yang kita sentuh itu pride-nya. Mobil keren kok pakai BBM bersubsidi, rumah sudah 2.200 VA kok masih disubsidi. Emang saya yang minta subsidi? Jangan-jangan nanti jawabannya begitu, hahaha.

Mereka tidak punya opsi. Saya tidak mau disubsidi, tapi tidak tahu caranya. Kalau BBM kan pergi ke Pertamax, di situ gak disubsidi, begitu caranya.
Sebelum pemerintah mengkampanyekan BBM nonsubsidi, saya sudah lebih dulu. Di rumah, kalau anak saya mau menggunakan mobil, saya bilang, ini uang bensin, kamu tidak boleh menggunakan Premium, kamu beli Pertamax.
Anak saya langsung beli Pertamax. Kesadaran itu ada karena mereka bisa milih, saya pilih untuk tidak disubsidi. Namun, kalau di listrik tidak bisa, ga ada opsi itu. PLN bisa saja kalau disuruh menyediakan listrik 2.200 VA tanpa disubsidi, kami bisa.

Paling tinggi subsidinya di kelas berapa?450 VA, itu sampai 25-30 persen. Kelas 450 VA itu juga jumlah pelanggan kita paling banyak, hampir 19 juta pelanggan.

Jika golongan 450 VA dinaikkan, memberatkan masyarakat kecil?Kalau kasihan coba Anda bikin riset kecil-kecilan. Sewaktu di Ujung Pandang, saya bikin riset dengan Universitas Hasanuddin. Berapa spending masyarakat untuk listrik, berapa untuk handphone, berapa untuk rokok, dan berapa untuk susu. Ternyata spending terbesar untuk handphone, sehingga kalau golongan 450 VA ini kita kecilkan subsidinya, paling dia mengurangi spending handphone.
Rata-rata rekening listrik mereka tidak sampai Rp50 ribu. Saya pernah iseng-iseng tanya ke pelanggan, kamu bayar rekeningnya berapa? Dijawab, Rp40 ribu, Pak.
Saya tanya, kalau saya naikkan 10 persen saja, keberatan tidak? Lalu dijawab,  tidak apa-apa, cuma nambah Rp4 ribu. Saya tanya lagi, kalau naik 20 persen terasa berat tidak? Dijawab, tidak juga.

Jadi, kalau tarif listrik kami naikkan 20 persen, kami sudah bisa menghemat subsidi triliunan. Dana triliunan itu bisa digunakan untuk investasi.
Beberapa waktu lalu saya datang dalam peletakan batu pertama pembangunan pabrik PT Krakatau Steel-Posco. Saya tanya berapa investasinya, Rp30 trilliun. dan ekuitasnya hanya sepertiganya, Rp10 trilliun. Yang Rp20 trilliun pinjaman dari bank. Jadi dengan Rp10 trilliun kita bisa bikin pabrik segede Krakatau Steel-Posco.
Gila yah, kalau ibu-ibu saya tanya naikin 20 persen masih mampu, dijawab gak apa-apa pak.  Itu kita bisa saving beberapa triliunan dan bisa kita investasikan beberapa pabrik baja. Ini hanya soal pilihan, duit negara mau kita bakar atau untuk produktif seperti bikin pabrik baja, ini pilihan politis.

Perkembangan langganan listrik prabayar bagaimana?Pemakaian listrik prabayar meledak. Kami juga tidak menyangka,  kami gembar-gemborkan besar-besaran pada 2010, sewaktu Pak Dahlan Iskan sebagai dirut. Sekarang sudah 5 juta pelanggan atau 10 persen dari pelanggan PLN itu prabayar. Dan Indonesia sudah menjadi negara dengan sistem langganan listrik  prabayar terbesar di dunia.
Saya kemarin juga mengadakan riset kecil, nyolek salah satu pelanggan prabayar. Orang itu baru mengganti listriknya dengan prabayar.  Dia ini ibu-ibu, pendidikannya hanya SMA, tidak bekerja, hanya buka warung di depan rumah. Saya tanya pakai listrik sehari berapa, dia jawab sehari 1 kWh. Saya tanya lagi, tahu dari mana? Saya kan bisa baca hari ini berapa kWh, besok dari berapa kWh, ke berapa kWh, jadi saya tahu berapa pemakaiannya. Ini ibu-ibu awam lho.

Apakah ada indikasi naiknya pelanggan prabayar menambah penghematan subsidi?Itu harus kita riset dulu dari orang yang migrasi. Tapi yang pasti, ibu-ibu itu jadi aware, padahal sebelumnya juga sudah ada angkanya. Tapi gak diperhatikan, cuma buat tukang listrik. Padahal itu sama, ukurannya kWh juga. Karena orang memikirkannya sebulan bayar listrik Rp40 ribu. Tapi karena prabayar, dia tidak perlu bayar sebulan sekali. Ibu itu jualan rokok, mie, dan sebagainya, pendapatannya harian. Jadi bayar listriknya tidak perlu sebulan sekali. Dia tinggal lihat saja, kalau masih cukup beberapa kWh untuk berapa hari lagi.

Kesadaran tentang pemakaian listrik menjadi muncul, karena dia bisa bayar listrik kapan saja. Itu bedanya prabayar dengan pascabayar, ternyata dampaknya luar biasa.
Tetapi itu pertanyaan menarik, apakah terjadi penghematan? Karena kami punya 46 juta pelanggan, itu semuanya masuk dalam database. Sampai ke Wamena sana, semua masuk database. Kami bisa melihat kapan dia migrasi, dan bisa dilihat polanya seperti apa.

Nasib proyek pembangkit 10 ribu Megawatt tahap pertama saat ini bagaimana?Ya memang 10 ribu MW itu kok kayak ga selesai-selesai, targetnya meleset. Ya memang benar meleset. Tapi jadi.  Sekarang ini PLTU Labuan sudah beroperasi dengan baik, salah satu ukurannya adalah capacity factor.
Labuan itu share-nya 72 persen. Untuk PLTU batu bara, it's good number. Artinya performanya bagus dan dia bisa mengeluarkan produk dengan baik.  Kemudian PLTU Lontar sudah beroperasi, Indramayu beroperasi, Rembang beroperasi, Suralaya unit 8 beroperasi dengan baik. Jadi running well.
Sedangkan dalam tahap penyelesaian itu Pacitan yang akan diselesaikan tahun ini. Pelabuhan Ratu tahun ini masuk, Paiton masuk. Paiton nomor 9 sekarang sudah selesai tesnya, bulan depan sudah beroperasi.
Tahun ini 6 ribu MW beroperasi, tinggal 4 ribu MW, itu seluruhnya akan selesai pada 2014. Tetapi sebagian besar, sekitar 90 persen, akan selesai di 2013 dan 10 persennya di 2014. Apa penyebab terlambat? Macam-macam. Setiap site kasusnya berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan akan terus tumbuh, apakah PLN siap menyediakan listriknya?Cukup, secara nasional cukup. Karena sewaktu menyusun APBN 2012 kami mentargetkan pertumbuhan listrik 9 persen. Tetapi saat APBN-P  pertumbuhannya tidak bisa seperti itu, karena subsidinya dipotong, terpaksa kami hanya perkirakan 7 persen growth. Tetapi faktanya 4 bulan pertama 11 persen growth. Perkiraan saya sampai Desember itu kira-kira 9 persen, artinya kembali ke angka semula.

Untuk 3-4 tahun ke depan listrik masih cukup?Cukup, karena tahun depan ada tambahan kapasitas baru yang cukup signifikan. Tahun ini saja ada tambahan dari pembangkit baru di luar proyek 10 ribu MW, seperti PLTU Tanjung Jati B, itu persis 1 Januari itu tambah 660 MW, Paiton 3 itu tambah 800 MW, sebentar lagi Cirebon 615 MW.
Itu di luar proyek PLTU 10 ribu MW. PLTP Ulubelu sebentar lagi masuk 2x55 MW, Juli unit pertama masuk. Kira-kira dua bulan berikutnya unit kedua 2x55 MW di Lampung juga masuk.
Di Medan, PLTP Nagan masuk 2x115 MW, lalu di Padang, 2x100 MW juga masuk. Insya Allah cukup. Di Kendari 2x10, Sulawesi Utara 2x25 MW, Jeneponto 2x100 MW, sudah testing, semester II masuk, tahun depan operasi penuh. Kota baru, Sulawesi Selatan 2x50 MW. Insya Allah kita gak akan kesulitan.

Proyeksi aman sampai tahun berapa?Kami sudah mengamankan hingga 2020. Bagaimana cara mengamankannya? Kami sudah memulai proyek-proyek yang dibutuhkan di 2016, tahun ini sudah di proses, seperti Jawa Tengah, 2x1000 MW, itu kan masuknya 2016. Hal ini kami siapkan dari sekarang supaya nanti tidak ada lagi defisit listrik.

Kemudian kami juga siapkan kabel bawah laut Sumatera-Jawa, kapasitas 3 ribu MW, dilelang tahun depan dan operasi 2016. Makanya saya sangat optimis sekali ekonomi kita saat ini tumbuh 6 persen, wah indah sekali. Dan jangan khawatir, insya Allah listrik cukup, dan bahkan kami sudah bikin rencana untuk ekspor.

Apa alasan PLN mau ekspor listrik?Malaysia sekarang itu lagi menderita soal listrik karena ada pembangkit listrik tenaga gas sebesar  5.000 MW yang gasnya mengalami penurunan pasokan.
Malaysia punya 12.000 MW, tiba-tiba 5.000 MW tidak bisa beroperasi. Gasnya kurang. Dari sumurnya tiba-tiba habis. Empat tahun habis lebih awal. Mereka datang ke PLN, boleh kami impor dari Indonesia? Langsung kami sambut, ekspor listrik kan cakep, macam-macam dengan Indonesia, kami cabut...hahaha.

Namun, ada juga orang yang sinis, listrik di Indonesia belum cukup kok sudah ekspor. Kita lihat kapan ekspornya, kan nanti, 2017. Namun supaya terjadi...ya sekarang bikinnya. Kontraknya harus tahun ini dibikin. Karena masa kontraknya empat tahun untuk merealisasikan ekspor listrik dalam jumlah besar.

KPU Harus Putus Hubungan dengan Lembaga Asing

INILAH.COM, Jakarta - Permintaan dana Pemilu 2014 sebesar Rp 16,2 triliun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti sebagai hal yang mencengangkan.

Pasalnya permintaan anggaran tersebut nilainya hampir mencapai dua kali lipat dari Pemilu 2009 lalu yang hanya menghabiskan anggaran Rp 7 triliun.

"Apakah yang membuat dana Pemilu sehingga membengkak? Dengan dana sebesar itu, apakah Pemilu akan jauh lebih baik?,"tegas Ray kepada INILAH.COM, (29/5/2012).

Pertanyaan lain, kata dia, yakni apakah anggaran sebesar itu dapat menjamin bahwa KPU akan secara otomatis menghilangkan kebiasannya menjalin kerjasama dengan lembaga donor asing. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ray meminta KPU dibawah kepemimpinan Husni Kamil Manik lebih terbuka dan transparan. Yakni dengan menjabarkan faktor apa saja yang membuat anggaran Pemilu 2014 mencapai dua kali lipat dari pemilu 2009.

"Dengan dana sebesar itu, terlihat belum ada sikap tegas dari KPU untuk menyatakan dengan tegas tidak akan meminta atau menerima dana dari negara atau lembaga asing terkait dengan pengelolaan tahapan Pemilu,"ucap Ray.

"Komponen mana yang berat dan akibatnya mahal. Apakah komponen itu bersifat wajib atau hanya penunjang. Kewajiban terbuka menjadi sarat utama untuk melihat apakah dana itu realistis dan rasional,"pungkasnya. [ton]

Pemerintah Perbaiki Makam Keramat Mbah Salak

VIVAnews -- Sebuah makam berwarna putih di Puncak Salak I rusak berat dalam proses evakuasi korban pesawat Sukhoi Superjet-100. Atapnya copot, berterbangan tersapu helikopter Superpuma yang terbang hilir mudik. Nisannya hancur tertimpa logistik tim evakuasi yang menyasar jatuh tepat di atasnya. Maklum letaknya tak jauh dari helipad.

Ada tulisan Raden KH Moh Hasan bin RKH Bahyudin Braja di nisan makam itu. Namun, warga akrab menyebutnya Mbah Salak, sesepuh yang dihormati. Menurut cerita sejumlah anggota TNI, saat makam rusak ditimpa logistik, kabut tebal muncul di Puncak Manik. Atas usul masyarakat, anggota TNI pun langsung memagar makam tersebut agar tak sembarang orang bisa lalu lalang di atasnya. Lalu, kabut perlahan menipis.

Kini, setelah proses evakuasi dinyatakan berakhir, pemerintah memperbaiki makam tersebut. "Kami sedang memperbaiki makam sesepuh wilayah ini yang rusak saat dilakukan evakuasi di puncak Gunung Salak," ungkap  Komandan Korem 061 Bogor, Kolonel Infanteri AM Putranto, pada VIVAnews.com, Selasa 29 Mei 2012.

Dia menjelaskan, perbaikan dilakukan atas inisiatif tim dan atas permintaan masyarakat yang menginginkan makam keramat di Puncak Manik Gunung Salak kembali seperti semula. "Kami memaklumi keinginan masyarakat ini dan kami upayakan perbaikan,” paparnya.

Namun Putranto tak bisa memastikan kapan renovasi makam Mbah Salak ini akan selesai. "Kami akan upayakan secepatnya. Kami masih fokus membantu tim KNKT yang bekerja. Tahapan perbaikan sudah dilakukan oleh anggota dan masyarakat. Ini bukti kami menghormati masyarakat setempat," tegasnya.

Kerusakan makam Mbah Salak bukan sesuatu yang disengaja dan tidak bisa di hindari. Posisinya yang berada di Puncak Manik dan berada di area yang cukup datar membuat kawasan pemakaman ini dijadikan landasan darurat evakuasi korban jatuhnya pesawat Sukhoi SSJ-100.

Selain itu, posisinya yang tidak jauh dari tebing yang dihantam pesawat buatan Rusia itu membuatnya ideal untuk di jadikan kamp para relawan untuk beristirahat dan berkoordinasi dalam evakuasi.

Perbaikan makam ini membuat masyarakat tenang. Sebab,  masih banyak masyarakat sekitar yang menghormati dan memelihara makam keramat yang dianggap leluhur mereka itu.

ASDP: Sopir Truk Mengamuk di Pelabuhan Merak Karena Ada yang Tidak Fair

Ramdhan Muhaimin - detikNews

Jakarta Ratusan sopir truk mengamuk di Pelabuhan Merak, Banten, tadi malam. Kemarahan sopir-sopir itu diduga dipicu karena adanya sejumlah oknum aparat yang mengawal truk-truk tertentu untuk masuk ke kapal.

"Karena dipicu ada yang tidak fairness. Ada truk-truk yang dikawal aparat dan bisa masuk begitu saja, sedangkan yang lain mengantre lama hingga berhari-hari," ujar Dirut PT ASDP, Danang S Baskoro saat dihubungi detikcom, Senin (28/5/2012).

Danang membenarkan kantor ASDP Pelabuhan Merak yang dirusak oleh ratusan sopir truk. Namun dia membantah, jika kemarahan para sopir itu karena pelayanan pelabuhan yang buruk sehingga mereka harus mengantre lama untuk dapat diangkut kapal.

Dia mengatakan perbaikan Darmaga 2 Pelabuhan Merak memang menjadi penyebab antrean truk-truk di jalan tol Merak arah pelabuhan. Namun, perbaikan tersebut sudah disosialisasikan sejak lama.

"Kita sudah minta izin kepada regulator, dan sudah kita sosialisasikan juga melalui media. Karena perbaikan ini untuk peningkatan pelayanan mengantisipasi libur sekolah. Ini bukan penyebab kemarahan mereka. Ini ada oknum-oknum pengamanan yang memicu," jelasnya

Hingga pagi ini, antrean truk-truk masih mengular di tol Merak menuju Pelabuhan Merak. Situasi di Pelabuhan sendiri sudah kembali normal.

Nenek Meninggal, Wa Ode Diizinkan Tinggalkan Rutan

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan izin kepada Wa Ode Nurhayati, untuk keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Izin itu diberikan, karena nenek dari politisi PAN itu meninggal Dunia.

"Neneknya meninggal dunia," ujar Kuasa Hukum Wa Ode, Sulistyowati ketika dihubungi wartawan Sabtu (26/5/2012). Dia melanjutkan, Wa Ode yang menjadi tersangka dugaan penerimaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011, telah keluar dari Rutan Pondok Bambu pada Jumat (25/5/2012) kemarin, dan langsung terbang ke Wakatobi melalui Makassar dengan didampingi sejumlah petugas penjaga tahanan dari KPK. "Di Wakatobi. Besok kembali ke Jakarta," ucapnya.

KPK menetapkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebagai tersangka kasus dugaan suap DPID tahun anggaran 2011. Wa Ode disangkakan dengan pasal 12 huruf a dan b dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Ia diduga menerima aliran dana sebanyak Rp 6 miliar untuk meloloskan alokasi anggaran DPPID untuk tiga kabupaten di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Ketiga kabupaten di NAD itu, yakni Aceh Besar, Pidie dan Benar Meriah. Total alokasi anggaran untuk proyek DPPID di ketiga kabupaten sebanyak Rp40 miliar.

Selain itu, dari pengembangan kasus DPID, KPK kembali menetapkan Wa Ode sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, KPK menduga uang senilai Rp 10 miliar dalam rekening milik Wa Ode berasal dari pencucian uang. Atas perbuatannya, Wa Ode dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU No.8/2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).[bay]

Komisi III: Pembatalan Konser Lady Gaga Pilihan Terbaik

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta Konser Lady Gaga di Indonesia akhirnya dibatalkan. Komisi III DPR menilai pembatalan konser Lady Gaga tersebut sebagai pilihan terbaik.

"Dibatalkannya konser Lady Gaga di Jakarta oleh promotor harus dipahami sebagai pilihan terbaik untuk mengakhiri tanda tanya masyarakat apakah konser ini jadi atau tidak. Dengan demikian kita tidak perlu memperpanjang polemik ini lagi. Polri pun tidak dipersalahkan lagi karena sudah meluruskan sikapnya, yang tidak keberatan memberikan izin asal penampilan Lady Gaga dalam konser tersebut tidak seronok dan vulgar," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Senin (28/5/2012).

Rencana konser Lady Gaga yang kandas harus jadi pelajaran semua pihak. Agar promotor tak asal membawa artis barat ke Indonesia.

"Memang kita terlanjur mengenal Lady Gaga dari penampilannya di Amerika atau di Barat. Karena itulah kita beranggapan bahwa penampilannya di negara asalnya akan sama dengan di negara kita, padahal belum tentu seperti itu. Kejadian ini hendaknya menjadi pelajaran bagi promotor show ke depan, agar menampilkan penyanyi yang diperkirakan tidak menimbulkan resistensi yang tinggi dari masyarakat," katanya.

Bagi polisi, menurut Martin pembatalan konser Lady Gaga ini juga harus dijadikan pelajaran. Polri agar lebih profesional ke depan dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat keamanan.

"Tidak buru-buru menyatakan menolak memberikan izin, sehingga memicu kontroversi dan reaksi protes dari masyarakat. Kita mengharapkan agar promotor dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas kegagalan konser ini dan segera bisa mengembalikan uang para penonton yang sudah sempat dibayarkan pada panitia," tegas Martin.

Pejabat: beasiswa dosen berlaku sama untuk PTN/PTS

Padang (ANTARA News) - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengatakan, pemerintah memberlakukan sama perolehan beasiswa untuk dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) ke luar negeri.

"Sekarang dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan program beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri," kata Muslim Kasim di Padang, Minggu.

Ia menjelaskan, sepanjang dosen sudah punya tanda atau bukti diterima pada suatu perguruan tinggi di luar negeri, sudah dapat mengusulkan beasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah akan menanggung semua biaya kuliah dan biaya hidup selama menjalankan pendidikan pada perguruan tinggi yang diinginkan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wamendikbud menantang dosen Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang, untuk meraih beasiswa tersebut.

"Suatu kebanggan apabila ada dosen Akbid dan Stikes yang melanjutkan sekolah dengan beasiswa yang telah disediakan pemerintah tersebut. Jika tidak, tentu hanya gedung baru yang dapat dibanggakan," ujarnya.

Menurut Musliar, perguruan tinggi tak akan bisa menciptakan lulusan yang berkualitas, jika tidak didukung oleh dosen yang bagus.

Sebab, sarana prasana tidak menjamin proses belajar mengajar berjalan dengan baik tanpa didukung dengan kompetensi tenaga pengajarnya.

"Supaya bisa meraih beasiswa ke luar negeri, tentu kemampuan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris sangat diperlukan," ujarnya.

Sebab, program beasiswa untuk dosen yang disediakan pemerintah untuk 1.000 orang/tahun sejak dua tahun terakhir, tapi tidak terisi semuanya.

Kondisi itu, katanya, tak terlepas dari penguasaan bahasa asing para dosen baik di PTN maupun PTS masih kurang sehingga peluang yang ada tak dimanfaatkan.
(KR-SA/Z002)

KPK Optimis Hambalang ke Penyidikan

 Jpnn

JAKARTA - Sasaran tembak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelelidikan kasus Hambalang ternyata bukan hanya pada Anas Urbaningrum. Namun, lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu juga mendalami peran Menpora Andi Mallarangeng.

"Bagaimana pun juga Kementerian (Kemenpora) adalah pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Jadi kami juga terus mendalami apakah ada penyimpangan di Kementerian," kata seorang pegawai KPK yang ikut menangani kasus ini.

Jadi, kata dia, pemanggilan Menpora Andi pada Kamis (24/5) lalu selain untuk mendalami peran Anas yang selalu disebut sebagai otak, penyidik juga dengan cermat mencecar Andi dengan pertanyaan seputar proses pembangunan proyek olah raga yang menelan biaya Rp 1,2 triliun tersebut.

Mantan juru bicara presiden itu mengakui dirinya memberi keterangan seputar perencanaan dan pembangunan proyek itu. Katanya soal perencanaan pembangunan adalah hal utama yang ditanyakan penyidik. Tapi dia membantah telah terjadi penyimpangan dalam perencanaan proyek tersebut.

Bahkan dia buru-buru membantah pengurusan sertifikat lahan Hambalang disertai uang pelicin. "Biarlah KPK yang menangani kasus ini. Saya berkomitmen membantu KPK mengungkap kasus ini," kata pria yang pernah menjadi pesaing Anas Urbaningrum di bursa pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Namun sumber lain di KPK mengaku mengungkap Hambalang bukanlah hal yang mudah. Apalagi saat ini, beberapa saksi penting ternyata melakukan aksi tutup mulut. "Saksi penting itu yang bungkam berinisial MS," katanya dalam perbincangan via blackberry messenger.

Tapi, dia tetap optimis bahwa pihaknya masih bisa menaikkan kasus ini ke penyidikan dan menyeret tersangka yang diduga kuat terlibat. Meski tidak menyebut nama, inisial MS yang dimaksud sumber tersebut adalah Mahfud Suroso yang merupakan saham PT Dutasari Citralas.

PT Dutasari Citralaras merupakan subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang. Mahfud yang sudah dicekal ke luar negeri sejak 27 April lalu itu disebut orang dekat Anas. Dia merupakan orang yang dianggap sebagai saksi penting karena mengetahui hubungan antara PT Adhi Karya dengan Anas.

"Tapi dia selalu berkilah. Itu adalah yang biasa, kami (KPK) sudah punya banyak cara," imbuhnya.

Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi mengaku tidak mengetahui hal-hal teknis dalam pemeriksaan pihak-pihak yang dipanggil untuk pengembangan kasus Hambalang. Menurutnya, jika memang benar ada beberpa pihak yang bungkam, pihaknya akan tetap mencari bukti-bukti lain. "Kami tidak akan menyerah hanya pada pengakuan seseorang saja," kata Johan kemarin.

Saat disinggung, soal keterlibatan Andi, Johan lagi-lagi menegaskan tidak mengetahui soal materi penyelidikan. Menurutnya, saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang dinyatakan sebagai tersangka. Jadi sebaiknya masyarakat menunggu hasil kerja keras tim penyelidik. (kuh)

Sekolah Dilarang Tahan Ijazah

BATAM - Ujian Nasional telah berakhir. Siswa dan orang tua telah mengetahui perjuangan mereka selama tiga tahun belajar di SMA/SMK sederajat. Namun sejumlah persoalan masih menghantui sebagian siswa dan orang tua terutama mereka yang merasa punya tunggakan administrasi di sekolah.

Walau belum ada yang melapor secara resmi, tapi ada saja keluhan orang tua terkait ditahannya ijazah anak mereka oleh pihak sekolah dengan alasan di atas. Untuk mencegah hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin menegaskan kepada seluruh sekolah di Batam terutama sekolah negeri agar tidak boleh menahan ijazah para siswa dengan alasan apapun.

Karena, lanjut Muslim, ijazah merupakan hak bagi semua siswa yang telah dinyatakan lulus Ujian Nasional. "Dengan alasan apapun. Ijazah siswa itu tidak boleh ditahan. Kita juga menghimbau kepada sekolah swasta agar hal ini juga bisa dilakukan," ujar Muslim Bidin melalui Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata kepada Batam Pos, Minggu (27/5).

Tidak hanya penahanan ijazah. Muslim juga mewanti-wanti pihak sekolah untuk tidak memungut biaya apapun saat pembagian ijazah kepada siswa yang lulus.

"Kecuali sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI). Tapi sebelum dipungut, biayanya harus dimusyawarakan dulu dengan komite sekolah," imbuhnya.

Pungutan uang ijazah di RSBI ini menurut Ardi diperuntukan bagi pengembangan dan perluasan proses belajar mengajar di sekolah bukan untuk kepentingan guru.

Sekolah, lanjut Ardi, hanya bisa menahan satu lembar ijazah foto copy untu dijadikan arsip di sekolah sedangkan ijazah asli siswa harus diberikan secara gratis.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan DPRD Batam Udin P Sihaloho mengaku sangat pesimis dengan kebijakan Muslim Bidin ini. Politisi PDI Perjuangan ini beralasan, pendidikan gratis di sekolah negeri itu sebenarnya tidak ada.

"Saya tegaskan sekolah gratis itu tidak ada. Itu akal-akalan saja. Karena realitanya sekolah negeri juga berbayar," ujar Udin Sihaloho.(spt/jpnn)

ASDP Akan Pecat Petugas Jalur Tembak

Liputan6.com, Merak: PT ASDP Merak bakal menindak tegas oknum petugas jalur tembak yang memicu kemarahan sopir dan awak truk ekspedisi di Pelabuhan Merak, Banten, tadi malam. "Kami menindak tegas oknum petugas yang melindungi jalur tembak. Kami juga memberhentikan petugas satuan pengamanan," kata La Mane, Kepala Cabang PT ASDP Merak, Senin (28/5).

Ia mengatakan, kericuhan yang dilakukan ribuan sopir truk mengakibatkan sejumlah fasilitas PT ASDP Merak rusak, di antaranya bagian loket karcis dan tempat ruang tunggu. Bahkan, penyeberangan Merak-Bakauheni, Lampung, sempat ditutup sementara [baca: Ribuan Sopir Mengamuk, Pelabuhan Merak Lumpuh].
Kericuhan itu, lanjut La Mane, diduga adanya jalur tembak yang mendahulukan kendaraan setelah membayar kepada oknum petugas. Dengan begitu sopir truk bisa segera menyeberang tanpa mengantre. Karena itu, pihaknya akan memberikan sanksi tindakan tegas hingga pemecatan kepada oknum satpam.
Untuk petugas lainnya yang membekingi jalur tembak, La Mane memastikan pihaknya akan memecat oknum tersebut. "Kami tidak akan main-main dan jika terbukti melindungi jalur tembak akan dipecat," ucapnya. "Tindakan ini untuk memberikan efek jera dan Pelabuhan Merak bebas dari pungutan liar."
Menurut dia, ASDP akan mengoptimalkan kembali penyeberangan Merak-Bakauheni apabila kondisi sudah kondusif. Hingga pagi ini, penyeberangan Merak-Bakauheni masih ditutup sementara. "Kami berharap siang ini bisa dibuka kembali penyeberangan Merak-Bakauheni," tutur La mane.
Sejauh ini, aparat Kepolisian Resor Cilegon masih berjaga-jaga di sekitar Pelabuhan Merak guna mengantisipasi terjadinya aksi kericuhan susulan. Polisi dan petugas ASDP juga menutup pintu pelabuhan untuk sementara.(ANT/BOG)

Ketua MA siapkan sanksi bagi hakim mogok

Surabaya (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyiapkan sanksi bagi hakim yang mogok.

"Jangan mogok karena yang dirugikan bukan pemerintah, tapi pencari keadilan. Apa boleh buat, kalau mogok akan kita jatuhkan sanksi," katanya di aula Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu dalam dialog hukum bertajuk "Kajian Permasalahan Hukum Berkaitan Rasa Keadilan dan Penegakan Hukum" yang digelar Ikatan Alumni FH Unair Surabaya.

Orang nomor satu di MA yang juga alumni FH Unair angkatan 1972 itu mengaku pihaknya sudah menandatangani SK untuk membentuk tim gabungan yang melibatkan MA, Komisi Yudisial (KY), KemenPAN, dan Sekretariat Negara.

"Tim itu akan membahas gaji hakim yang lain, termasuk transportasi, akomodasi, dan sebagainya, karena itu kalau para hakim mogok justru akan membuat tim menjadi tidak respek," katanya.

Selain itu, ia menyatakan tim gabungan juga tidak bisa dibatasi waktu, seperti para hakim yang mengancam mogok bila pemerintah tidak menyinggung soal itu pada 16 Agustus (Pidato Presiden).

"Hakim pernah mogok pada tahun 1956, tapi mereka akhirnya berhenti dengan sendirinya, karena diprotes masyarakat," katanya.

Namun, ia mengaku banyak perkara yang masuk ke peradilan tapi jumlah hakim terbatas, sehingga kendala sumber daya manusia itu menyebabkan terjadi "error" dalam proses penegakan hukum akibat kontrol peradilan yang lemah.

"Contoh sederhana ada hakim pasang toga di ruang sidang, ada hakim yang SMS saat sidang, hakim yang tidur saat mengadili perkara korupsi, putusan pilkada masuk pidana akibat `copy paste`, dan banyak lagi," katanya.

Kasus wartawan dilukai oknum pejabat perlu dikawal

Bandarlampung (ANTARA News) - Kasus yang dialami Darwis (51), wartawan Harian Bongkar Lampung yang terluka akibat terlibat pertikaian dengan oknum Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara beberapa hari lalu perlu dikawal bersama agar proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan.

Kuasa hukum Harian Bongkar Prabu Bungaran mendampingi Pemred koran itu H Muhammad Kiki di Bandarlampung, Minggu, menegaskan, kasus itu akan ditindaklanjuti melalui proses hukum sebagaimana mestinya.

"Kami tidak akan mundur dan tidak gentar walaupun ada teror atau ancaman berkaitan kasus yang dialami wartawan kami itu," kata dia.

Dia menegaskan akan terus melindungi dan mengawal proses hukum selanjutnya serta tidak akan mundur sedikit pun.

Pihaknya juga telah membentuk tim advokasi guna mengawal penanganan kasus itu selanjutnya.

Berkaitan kasus itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung Supriyadi Alfian menyarankan agar segera ditangani sesuai dengan permasalahannya, termasuk mencaritahu motif di balik terjadi kasus itu.

Menurut dia, perlu dikaji lebih lanjut pemicu kasus itu akibat pemberitaan wartawan yang bersangkutan dimuat di Harian Bongkar atau akibat permasalahan pribadi di antara mereka berdua.

"Perlu dibentuk tim untuk mengkajinya secara mendalam, sehingga persoalan menjadi jelas, begitupula penanganan selanjutnya," kata dia lagi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Wakos Reza Gautama juga sependapat, dan mengingatkan kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis dengan alasan apa pun tidak dibenarkan, apalagi bila berkaitan dengan pemberitaan.

Menurut Wakos, pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers seharusnya menempuh mekanisme sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, antara lain menggunakan hak jawab, menyampaikan somasi, dan atau mengadukannya kepada Dewan Pers.

Namun bila tidak berkaitan dengan pemberitaan dan ditemukan wartawan melakukan perbuatan menyalahi profesinya seperti memeras, mengancam atau tindakan mengarah pidana lainnya, hendaknya dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut, kata dia.

Pemred Harian Bongkar HM Kiki menegaskan, sejak awal koran itu terbit pada Mei 2011 memang fokus pada liputan dan pemberitaan kasus korupsi dan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintahan di daerah itu.

Dia juga memperkirakan kasus yang menimpa salah satu wartawannya itu adalah akibat pemberitaan yang dibuat dan beberapa kali disiarkan di koran itu, berkaitan dugaan penyimpangan program pengembangan budidaya ikan di kolam warga di Kabupaten Lampung Utara.

"Saya sempat menerima ancaman via HP akibat pemberitaan itu, termasuk setelah wartawan kami itu terluka dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit," kata dia.

Karena itu, dia berharap aparat kepolisian dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku terhadap oknum Kepala Dinas Perikanan Lampung Utara, Kd.

Pihaknya juga menyatakan siap untuk dikaji berkaitan isi pemberitaan koran tersebut bila dinilai menyalahi standar penulisan dan etika jurnalistik.

Berkaitan kasus kekerasan terhadap wartawan itu, semua pihak diimbau oleh berbagai kalangan di Lampung untuk menghentikan dan menghindari tindak kekerasan kepada para jurnalis yang belakangan beberapa kali dialami pekerja pers.

Imbauan itu disampaikan dalam diskusi bertema "Kekerasan Jurnalis: Antara Penguatan Etika dan Penegakan Hukum" yang diselenggarakan AJI Bandarlampung, Sabtu (26/5) petang.

Hadir dalam diskusi yang dimoderatori Ketua AJI Bandarlampung Wakos Reza Gautama itu sejumlah tokoh pers dan jurnalis di Lampung, seperti Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian, mantan Ketua AJI Bandarlampung Oyos Saroso HN dan Juwendra Asdiansyah, anggota DPRD Okta Rijaya, advokat senior Dedy Mawardi, Pimred Harian Bongkar H Muhammad Kiki, sejumlah pengurus dan anggota AJI Bandarlampung, beberapa wartawan, aktivis LSM, Ormas Garda Bangsa dan beberapa lainnya.

Terungkap dalam diskusi itu kasus kekerasan dialami para wartawan di Lampung, baik berupa intimidasi, teror maupun makian kasar dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya telah diperbuat narasumber atau pihak lain diduga berkaitan dengan aktivitas jurnalistik dan pemberitaan.

Dua kasus terakhir yang menonjol dan menjadi perhatian kalangan pers di Lampung adalah kasus kekerasan dialami wartawan media online bandarlampungnews.com Erda Nizar, dan wartawan Harian Bongkar Darwis.

Darwis bahkan harus dirawat di sebuah rumah sakit di Kotabumi, Lampung Utara, akibat senjata tajam yang melukai tubuhnya, diduga dilakukan oknum Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara, Kd.


Jadi Perhatian Bersama

Menurut Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, kasus kekerasan yang dialami para wartawan di Lampung itu patut menjadi perhatian bersama dan harus jadi momentum untuk kalangan pers di daerahnya untuk segera melakukan evaluasi dan introspeksi.

Dia mengingatkan agar para jurnalis dan media massa di daerah itu saat menjalankan tugas jurnalistik selalu patuh dan mengindahkan ketentuan Kode Etik Jurnalistik serta menghormati tata krama dan aturan hukum yang berlaku.

"Belakangan ini memang banyak laporan dan pengaduan disampaikan berbagai kalangan atas ulah oknum wartawan maupun yang mengaku wartawan, namun di lapangan melakukan perbuatan tidak terpuji," ujar pimpinan bandarlampungnews.com itu.

Mantan Ketua AJI Lampung Oyos Saroso HN juga mengajak kalangan pers di daerah itu untuk semakin mempererat kebersamaan dan memperkuat solidaritas setiap kali menghadapi kasus kekerasan terhadap jurnalis maupun permasalahan pemberitaan.

Namun para jurnalis di Lampung juga diingatkan untuk tetap mengedepankan etika dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugas jurnalistik serta tidak melupakan penulisan berita yang selalu berimbang.

Menurut Wakos Reza Gautama, dukungan bagi penyelesaian semua kasus kekerasan terhadap pers itu hendaknya bulat dan terus diberikan agar penanganan kasus-kasus itu oleh pihak kepolisian dapat dikawal dengan baik.

"Jangan sampai membiarkan kasus kekerasan terhadap jurnalis di daerah ini tidak jelas penyelesaiannya, dan seperti menguap begitu saja," ujar dia.

Kalangan pers di Lampung diingatkan untuk segera mengoreksi dan meralat serta memuat hak jawab para pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers yang keliru atau kurang tepat.

Namun Wakos juga mengingatkan para pihak yang merasa dirugikan oleh pers itu hendaknya selalu menggunakan mekanisme hak jawab dan aturan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

"Hanya saja untuk kasus tindakan pidana diduga telah dilakukan oknum wartawan atau mereka yang mengaku sebagai wartawan, sebaiknya diadukan saja kepada pihak kepolisian agar dapat diproses hukum lebih lanjut," kata dia lagi.

Darwis dilaporkan dibacok di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Rabu (23/5).

Aksi kekerasan itu, diduga dipicu oleh beberapa pemberitaan di Koran Bongkar dalam sepekan terakhir yang tidak disukai isinya oleh pelaku.

Pelaku pembacokan itu adalah Kepala Dinas Perikanan Lampung Utara, Kd, sehingga mengakibatkan korban Darwis mengalami luka robek di bahu kiri atas sepanjang 5 cm dan kedalaman 2 cm, dan harus mendapatkan perawatan medis di RSU Ryacudu Kotabumi, Lampung.

Kendati begitu, pelaku melalui klarifikasinya secara tertulis yang disampaikan kepada beberapa organisasi pers dan media massa menyangkal telah sengaja melakukan pembacokan Darwis itu karena pemberitaan yang dibuatnya.

Kejadian tersebut, merupakan masalah pribadi, akibat dirinya telah mendapatkan ancaman dari wartawan itu.

Dia juga membantah menggunakan senjata tajam miliknya saat kejadian, melainkan senjata tajam itu milik wartawan bersangkutan yang berhasil direbut dan digunakannya saat pertikaian terjadi, dengan tujuan untuk membela diri.

Menurut informasi sejumlah saksi kejadian, Rabu (23/5) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, Darwis sedang keluar dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, dari arah berlawanan muncul sebuah kendaraan roda empat yang langsung menghadangnya.

Korban sempat terlibat perang mulut dengan pengendara mobil tersebut, dan berlangsung berkepanjangan sampai terjadi perkelahian antara keduanya.

Warga sekitar melihat korban kemudian sudah tersungkur di pinggir jalan dengan bersimbah darah, sehingga harus dilarikan ke rumahnya, dan akhirnya dibawa ke RSU Ryacudu.

Hingga kini belum diperoleh informasi dari pihak kepolisian yang berupaya mengamankan oknum pejabat diduga telah melukai wartawan Harian Bongkar itu. (B014/R014)

BPN: sertifikat prona tidak dipungut biaya

Nunukan (ANTARA News)- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan mengakui soal sertifikat program nasional (prona) yang diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu secara gratis atau tidak dipungut biaya.

"Sertifikat prona adalah program pemerintah pusat dan segaka biaya yang dibutuhkan sudah dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN),"  demikian dikatakan Kepala BPN Kabupaten Nunukan, Purwanto, di Nunukan, Jumat.

"Bagi BPN, tidak ada pungutan biaya bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat prona ini," katanya.

Kalaupun ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat, adalah kewenangan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan yaitu kelurahan masing-masing. Sebab sertifikat prona ini, BPN berkoordinasi dengan pihak kelurahan/desa dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakatnya yang dianggap berhak untuk mendapatkannya.

Menurutnya, masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat prona ini adalah tanah perumahan dengan ukuran maksimal 2.000 meter persegi. Apabila lahan yang ukurannya melebih ketentuan tersebut, tidak berhak untuk diberikan sertifikat prona.

Purwanto menjelaskan, syarat untuk mendapatkan sertifikat prona diantaranya telah memiliki surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak menjadi obyek sengketa. Dan tanah yang dibeli, harus menyertakan surat induk dan kwitansi pembelian.

Bagi tanah atau lahan yang nilai jual obyek pajak (NJOP) melebihi Rp 60 juta, dikenakan biaya selisih yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku.

Purwanto juga meminta kepada masyarakat yang telah mendaftarkan lahan atau tanahnya untuk mendapatkan sertifikat prona agar lebih proaktif terutama dalam melengkapi persyaratannya.

(ANT)

Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik Trisakti

INILAH.COM, Jakarta - Mahasiswa melalui Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM Usakti) meminta pemerintah untuk mengintervensi konflik yang menimpa perguruan tinggi reformasi tersebut.

Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Sandy Mandela Simanjuntak mengatakan konflik terjadi hampir 10 tahun. Akreditasi untuk sejumlah program studi menurun.

Tak hanya itu, jumlah mahasiswa yang kuliah di universitas reformasi itu juga menurun drastis akibat pertikaian pihak yayasan dengan rektorat. Ini semua karena konflik berkepanjangan antara pihak Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti.

"Konflik yang berlangsung pada 2002 hingga kini, berdampak negatif pada kami. Apa yang kami bayar tidak sebanding dengan apa yang kami dapatkan,” jelas Sandy, Jakarta, Minggu (27/5/2012).

Menurut Sandy, pihaknya, tidak pernah mencampuri proses hukum, baik menolak atau mendukung keputusan hukum yang telah ditetapkan. "Yang kami tuntut agar konflik ini segera diselesaikan karena mengganggu kondusifitas proses belajar mengajar,” tambah Paulus Greogorius Sole, Ketua Kongres Mahasiswa.

Sementara, dampak konflik itu juga membuat kepercayaan untuk kuliah di sana menurun. Pada 10 tahun lalu sebelum konflik itu terjadi jumlah mahasiswa mencapai 33 ribu, dan sekarang hanya 18 ribu. Ini berarti telah terjadi penurunan minat hingga hampir 50 persen.

Karenanya, masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti meminta pemerintah untuk intervensi dalam menyelesaikan masalah ini. Mahasiswa juga tidak akan turut campur proses eksekusi pada Senin, 28 Mei 2012. Mereka hanya memantau agar proses itu sesuai dengan peraturan berlaku. [bar]

PBB Kutuk Pembantaian 34 Anak di Suriah

VIVAnews - Dewan Keamanan PBB mengecam pembantaian di Suriah. PBB meminta pelaku pembantaian itu bertanggung jawab.
Setidaknya 108 orang--termasuk 34 anak-anak--dilaporkan tewas, 300 lainnya terluka dalam tragedi di Houla, Suriah, Jumat 25 Mei lalu.

"Anggota Dewan Keamanan PBB mengutuk pembunuhan itu, di Desa Houla, dekat Homs, dalam penyerangan yang melibatkan artileri dan tank pemerintah," kata pernyataan yang dibacakan oleh wakil Azerbaizan di PBB, Tofig Musayev, seperti dikutip BBC.

"Anggota DK PBB juga mengutuk pembunuhan sipil dengan menembak dari jarak dekat dan kekerasan fisik yang parah."

"Penggunaan kekerasan yang keterlaluan kepada penduduk sipil semacam itu merupakan pelanggaran hukum internasional yang berlaku," lanjut Musayev.

Sementara itu, Duta Suriah untuk PBB, Bashar Jaafri, mengatakan sejumlah anggota Dewan Keamanan salah mendapatkan informasi tentang Suriah.

"Ini sangat menyedihkan bahwa sejumlah anggota Dewan Keamanan keluar beberapa menit setelah Jenderal Mood [peninjau PBB Jenderal Robert Mood] memberi informasi yang salah, berbicara bohong tentang apa yang terjadi," kata Jaafri.

Sebelumnya, sebuah video amatir yang diunggah ke dunia maya menunjukkan jasad anak-anak yang ditutupi selimut usai serangan. Kantor berita Suriah SANA menyebut jasad-jasad itu sebagai ulah kelompok teroris bersenjata.

Menurut para aktivis, beberapa korban tewas dalam baku tembak, sementara korban lainnya tewas karena dieksekusi oleh rezim militer Suriah yang juga dikenal dengan nama Shabiha. Houla, yang terletak di provinsi Homs, selama ini dikenal sebagai basis pasukan oposisi.

Sementara itu, kelompok oposisi Pasukan Pembasan Suriah mengatakan mereka tidak bisa lagi berkomitmen untuk tetap melakukan gencatan senjata dengan situasi yang ada.

April lalu, Duta Perdamaian PBB-Liga Arab, Kofi Annan, menentukan enam poin perdamaian bagi masyarakat sipil Suriah, yang disetujui oleh Al Assad. Nyatanya, hingga saat ini kekerasan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan: Pendidikan & Perekonomian

Rivki - detikNews
Sebatik, Pemerintah mempunyai tiga prioritas untuk memajukan wilayah perbatasan Indonesia. Tiga prioritas itu terletak di sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Menko Kesra Agung Laksono, dalam sambutannya di Acara Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan, Pulau Sebatik, Kaltim, Minggu (27/5/2012). Turut hadir Mendagri Gamawan Fauzi dan Menpera Djan Faridz dalam acara tersebut.

"Ada tiga hal, pertama pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi harus dimajukan di sini. Agar masyarakat perbatasan bisa menyerap ilmu pendidikan. Kita butuh bidan, kita butuh perawat, dan itu harus ditempuh lewat jenjang pendidikan," kata Agung dalam sambutannya.

Sektor kedua ialah kesehatan. Agung mengatakan dirinya akan melakukan pembangunan fasilitas kesehatan di pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Bahkan, dirinya akan berupaya menaikkan APBN untuk bidang kesehatan di wilayah perbatasan.

"Kita akan coba tambah anggaran Rp 1 triliun untuk seluruh wilayah perbatasan di Indonesia," tukasnya.

Prioritas ketiga ialah menaikkan taraf perekonomian warga di wilayah perbatasan. Hal itu perlu dilakukan agar kehidupan masyarakat perbatasan di Indonesia tidak kalah dengan negara tetangganya.

"Penaikkan taraf untuk menyamakan kehidupan warga di perbatasan dengan taraf hidup negara tetangga kita," ujar Agung.

Salut! 100 Persen Siswa di Pulau Terluar Indonesia Lulus UN

Rivki - detikNews

Kalimantan Timur Kendati hidup di wilayah perbatasan dengan fasilitas pendidikan seadanya, siswa-siswa SMU di pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, tetap semangat. Alhasil, seluruh peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMU di pulau ini lulus.

"Seluruh siswa SMU yang mengikuti UN di Kabupaten Nunukan termasuk Pulau Sebatik, lulus 100 persen," kata Kadisdikbud Kabupaten Nunukan, Nizaruddin, di acara Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan, Pulau Sebatik, Kaltim, Minggu (27/5/2012).

Ia tidak bisa merinci berapa nilai rata-rata siswa yang lulus di daerah perbatasan ini. Namun, menurutnya hasil kelulusan 100 persen ini sangatlah membanggakan.

"Nilai rata-rata belum bisa diumumkan, tapi yang pasti ada 1 mata pelajaran dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi yaitu 8,4," ungkap Nizarudin.

Terkait keluhan warga soal tidak adanya perguruan tinggi di Pulau Sebatik ini, Nizar berupaya membantu. Salah satunya ialah program beasiswa bagi siswa perbatasan.

"Bagi mereka yang ingin kuliah, jika mereka berhasil mencapai IP 2,75 akan ada beasiswa dengan nominal Rp 2,5 juta," ucapnya.

Ia berharap agar prestasi ini dapat menjadi pemicu pendidikan di seluruh kota besar. "Kita saja di wilayah terpencil bisa lulus 100%," ucapnya bangga.

KPK: biaya politik tinggi dorong korupsi

Bandarlampung (ANTARA News) - Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Handoyo Sudradjat, mengingatkan biaya politik yang tinggi dalam pencalonan kepala daerah, akan mendorong pejabat melakukan korupsi.

"Ini artinya, biaya politik yang tinggi bisa memiliki potensi besar mendorong setiap calon kepala daerah yang terpilih, kemudian dipenjarakan setelah menduduki jabatannya karena melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya politik itu," ujar Handoyo, di Bandarlampung, Kamis.

Karena itu, dia menyatakan, seharusnya para politikus dapat berpikir ulang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, jika tidak memiliki integritas yang baik.

"Sepatutnya berpikir ulang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena biaya pencalonan yang normal saja akan cukup mahal, dan tidak mungkin modal politik itu dapat kembali dalam hitungan lima tahun ke depan," ujar dia lagi.

Handoyo mengemukakan, bila hanya mengandalkan gaji sebagai kepala daerah yang hanya berkisar antara Rp20 juta sampai Rp60 juta, tidak mungkin bisa mengembalikan modal politik pencalonan sebelumnya.

Dia mencontohkan, pencalonan kepala daerah di Yogyakarta, untuk biaya politik secara normal bisa mencapai Rp6 miliar.

Padahal, pendapatan per bulan sekelas kepala daerah hanya berkisar Rp20 juta sampai Rp60 juta.

Artinya, kata dia, pendapatan yang diperoleh itu belum bisa menutupi biaya modal pencalonan.

"Perlu dipikir ulang sebelum mencalonkan diri, sudah dibebankan dengan biaya besar, bagaimana bisa mendedikasikan diri secara optimal jika begitu menjabat langsung dibebankan pengembalian modal politik yang mahal sebelumnya," kata dia.

Padahal Indonesia ini, menurut dia, membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi.

Pemimpin yang mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang diperlukan bangsa Indonesia saat ini, ujar dia lagi.

"Sampai ada sebuah wacana yang terlontar saat saya mengikuti Lemhanas beberapa waktu lalu, bangsa ini tidak akan berubah menjadi lebih baik, jika sistem perpolitikan yang demikian itu tidak segera diubah," kata Handoyo.

Di Provinsi Lampung, sudah ada dua kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dengan negara mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah.

Kepala daerah yang terlibat kasus tersebut, di antaranya Bupati Lampung Timur nonaktif, Satono, dan mantan Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurnajaya.

Selain Satono dan Andy Achmad, Wakil Bupati Mesuji, Ismail Ishak, juga terlibat dalam kasus menerima suap saat dirinya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tulangbawang.

Pasangan Khamamik dan Ismail Ishak terpaksa dilantik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Menggala, Tulangbawang, tempat Ismail menjalani hukuman penjaranya itu, mengingat saat pelantikan, wakil bupati Mesuji itu telah menjadi terpidana.

"Ini artinya, biaya politik yang tinggi itu, bisa memiliki potensi besar setiap calon kepala daerah yang terpilih kemudian dipenjarakan karena praktik korupsi setelah menduduki jabatannya," ujar Handoyo pula.

Marak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut, ujar dia, KPK menilai perlu sebuah sistem pengendali internal pemerintah (SPIP) untuk mengontrol perilaku atasan maupun sebaliknya, untuk meminimalkan praktik korupsi di tingkat penyelenggara pemerintahan yang berdampak pada kerugian besar bagi negara. (ANT316/B014)

Kejari sangkal abaikan hak tersangka korupsi KPU

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau menyangkal telah mengabaikan hak didampingi penasihat hukum sehubungan dengan penahanan dua tersangka perkara korupsi dana hibah untuk Pilkada Karimun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum setempat.

Dua tersangka yang ditahan masing-masing Ketua KPU Karimun Zu dan komisioner DM. Keduanya ditahan sejak Rabu (25/4) terkait dugaan korupsi dana hibah 2010-2011 senilai sekitar Rp12,5 miliar yang dikucurkan Pemkab Karimun untuk penyelenggaraan Pilkada 5 Januari 2011.

"Kami telah proaktif menawarkan kepada tersangka apakah memerlukan penasihat hukum, dan tersangka rupanya telah menunjuk penasihat hukumnya. Namun, pada pemeriksaan hari ini, penasihat hukum bersangkutan tidak bisa hadir," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun Hasbi Kurniawan di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Hasbi mengatakan, ketidakhadiran penasihat hukum kedua tersangka tidak menghalangi proses pemeriksaan untuk keperluan penyempurnaan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Kami tetap membuat BAP, namun tidak memeriksa materi perkara," ucapnya.

Terkait gugatan praperadilan yang didaftarkan Zu dan Dm ke pengadilan setempat pada Senin (21/5), Hasbi mengatakan hal itu merupakan hak tersangka, namun dalam hal penetapan sebagai tersangka dan penahanan, penyidik telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan sebagai tersangka sudah terpenuhi sesuai aturan KUHAP serta mekanisme yang ada pada Pasal 184 KUHAP, yaitu telah cukupnya alat bukti, serta Pasal 21 ayat 1 tentang alasan penahanan, yaitu untuk memudahkan pemeriksaan dan mencegah hilangnya barang bukti. Karena itu, kami siap menghadapi sidang praperadilan itu," ucapnya.

Zu dan DM mempraperadilankan Kejari Tanjung Balai Karimun di pengadilan dengan nomor perkara Pid/02/2012.PN TBK.

Keduanya menggugat penyidik karena menilai penetapan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan karena tanpa didampingi penasihat hukum. Keduanya juga menilai penahanan yang dilakukan penyidik juga tidak sesuai prosedur karena keduanya mengaku cukup koperatif untuk memenuhi panggilan penyidik. (ANT)

Uji Emisi, Esemka Akan Diangkut Trailer

VIVAnews - Mobil Esemka akan kembali menjalani uji emisi di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP)  pada akhir bulan Mei ini. Hanya saja, mobil tersebut tidak dikendarai seperti pada saat pemberangkatan  uji emisi yang pertama, mobil karya siswa SMK itu akan diangkut menggunakan trailer menuju BTMP di Serpong, Tangerang.

Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, mobil Esemka positif diberangkatkan dengan menggunakan trailer untuk menjalani uji emisi yang kedua kalinya di BTMP.

"Nanti bisa diangkut dengan trailer maupun kontainer. Tergantung kendaraan mana yang siap untuk mengangkut Esemka," kata Rudy sapaan akrab Wakil Walikota Solo  kepada VIVAnews, Jumat, 25 Mei 2012.

Seperti diketahui, mobil tersebut saat akan menjalani uji emisi yang pertama kali beberapa waktu lalu dikendarai sendiri dari Solo menuju Serpong oleh Wakil Walikota yang ditemani dengan Roy Suryo. Terbukti mobil buatan siswa tersebut tidak mengalami mogok maupun kerusakan mesin selama perjalanan.

Lantas, Rudy pun mengungkapkan ketika pemberangkatan uji emisi yang pertama dengan disopiri memang  ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mobil Esemka benar-benar mobil yang bisa dinikmati seperti halnya mobil lainnya. Selain itu juga ingin menunjukkan bahwa mobil Esemka  mampu berjalan dari Solo-Jakarta hingga Jakarta-Solo.

"Dengan dibawa trailer dan kondisi mesin Esemka berhenti diperkirakan hasil uji emisi akan jauh berbeda dibandingkan saat dibawa dengan dikendarai Solo-Serpong," paparnya.

Lebih lanjut, dia memastikan mobil Esemka akan diberangkatkan dari Solo, Senin, 28 Mei 2012 nanti. Sedangkan  tes uji emisi masing menunggu jadwal yang dikeluarkan oleh BTMP.

"Harinya kapan masih menunggu dari sana. Tetapi setidaknya kami telah melakukan komunikasi dengan BTMP kapan jadwal uji emisi itu dilakukan," jelas Rudy. (sj)

Urai Macet, Bus Umum Boleh Masuk Jalur Busway

VIVAnews - Guna mengurangi kemacetan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengizinkan angkutan umum melintas di koridor busway. Kebijakan itu diambil karena selama ini banyak angkutan umum yang ngetem di jalan sehingga mengakibatkan kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan berdasarkan kajian salah satu penyebab kemacean di Ibukota karena perilaku sopir angkutan umum yang suka ngetem di persimpangan dan dekat badan jalan.

Perilaku buruk sopir itu juga membuat layanan mereka tidak memberikan jaminan waktu tempuh lebih cepat. "Solusinya angkutan dibolehkan untuk menggunakan koridor busway," kata Pristono kepada VIVAnews, Jumat 25 Mei 2012.

Menurutnya, terobosan ini untuk menciptakan layanan angkutan umum massal yang lebih baik di Ibukota. Dia berharap semakin baik layanan angkutan umum maka masyarakat akan beralih dan meninggalkan kendaraan pribadi.
Pristono menjelaskan penggunaan jalur busway ini hanya diberikan kepada angkutan umum yang dikelola oleh perusahaan, bukan pribadi. Kemudian, armada angkutan itu harus mengikuti aturan di jalur busway. Semisal menyesuaikan ukuran bus dengan bus Transjakarta. Kalau menggunakan armada lama maka penumpang tidak dapat masuk ke dalam halte. Bus tersebut harus dilengkapi dengan pendingin ruangan, sehingga penumpang merasa nyaman.

Armada hanya diperbolehkan berhenti di halte bus Transjakarta. "Tidak boleh ngetem. Angkutan yang diperbolehkan masuk jalur busway ini sangat ketat. Bukan angkutan sembarangan," ujar Pristono.

Dengan demikian, dia menambahkan, maka pengusaha bus harus meremajakan angkutannya. "Seleksi angkutan yang berjalan saat ini sangat ketat. Bus abal-abal tidak bisa mengikuti seleksi ini. Tidak bisa menggunankan bus lama seperti saat ini," ujarnya.

Begitu juga dengan mekanisme tarif dan tiket. Nantinya penumpang bus yang ada saat ini pun membayar tiket untuk dua angkutan. Satu existing dan bus Transjakarta.

Angkutan umum yang menggunakan koridor busway ini merupakan bus yang sebagian trayeknya bersinggungan dengan jalur busway. Trayeknya pun tidak diubah. "Terobosan ini tentu saja terjadi integrasi sistem dan tarif angkutan," katanya.

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, M Akbar, menyambut baik rencana ini. Akbar mengungkapkan nantinya halte bus Transjakarta mengalami peningkatan fungsi, bukan sekadar pelayanan Bus Transjakarta semata, tapi dapat dimanfaatkan oleh bus lainnya.
"Keberadaan bus existing itu dapat berfungsi sebagai feeder busway. Ujungnya pun bisa meningkatkan jumlah pengguna bus Transjakarta," ucap Akbar.   (sj)

Masyarakat Diimbau Melapor Bila Mendapatkan Paket Berisi Narkotika

E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta Polisi menilai pengiriman narkotika melalui amplop surat adalah modus baru. Masyarakat pun diimbau untuk melapor ke polisi bila mendapatkan paket semacam itu.

"Kita imbau masyarakat, kalau terima kiriman-kiriman seperti itu agar lebih waspada. Segera laporkan kalau menerima paket seperti itu," kata Kasubdit III Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Toni Surya Putra kepada detikcom, Kamis (24/5/2012).

Terlebih lagi, bila nama si pengirim tidak dikenal. "Apalagi dia merasa tidak memesan apa pun," katanya.

Sementara itu, ia mengapresiasi tindakan Renny Jayusman yang melaporkan paket tersebut ke aparat polisi. Langkah Renny dapat menjadi contoh baik bagi masyaraka lainnya.

"Kita mengapresiasi tindakan Renny Jayusman yang sudah melaporkan hal ini kepada kami." ungkapnya.

Sebelumnya Renny Jayusman melapor kepada Polda Metro Jaya atas paket yang ditujukan kepada anaknya, padahal kedua anaknya tidak memesan barang itu. Di Polda, aktivis Gerakan Anti Narkoba (Granat) itu menunjukkan paket yang ditujukan pada kedua anaknya, Yuka Mandiri dan Gerowong. Paket itu dikirim dalam 2 amplop putih panjang, dibungkus dalam plastik salah satu perusahaan ekspedisi, JNE.

Menurut Renny, paket itu tiba di rumahnya, Jalan Ragunan Kav Polri, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.30 WIB. Salah satu anaknya, Gerowong, membuka paket itu.

Amplop yang ditujukan untuk Gerowong tersebut dikirim atas nama Rosmiati dengan alamat di Jalan Jati Raya Gang Ma'at 24 B, Bedeng Pasar, Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan amplop untuk Yuka Mandiri, dikirim atas nama yang sama dengan alamat yang berbeda, yaitu Jalan Batu 3, Gambir, Jakarta Pusat.

KNPI Minta KPK Segera Pastikan Status Menpora

INILAH.COM, Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menuding Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Andi Mallarangeng telah mencoreng nama pemuda Indonesia.

Oleh karena itu, KNPI mendesak KPK untuk segera mengungkap dan menuntaskan segala perkara hukum yang melibatkan mantan Juru Bicara Kepresidenan itu.

Menurut Ketua Bidang Pertahanan DPP KNPI Mukhlis Amran kepada INILAH.COM, Kamis (24/05/12) di Jakarta, sebagai menteri yang mengklaim dirinya mewakili aspirasi pemuda, seharusnya tidak terlibat dalam masalah-masalah bangsa termasuk perkara hukum.

Untuk itu, kata Mukhlis dengan mimik serius, KNPI mendesak KPK untuk segera mengusut perkara hukum yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

"Kami tidak mau menteri yang mengatasnamakan pemuda, lagi-lagi terlibat kasus yang hingga saat ini belum tuntas. Apabila pak Andi Mallarangeng memang bersalah kami meminta agar segera dituntaskan kasusnya termasuk berbagai kasus yang selama ini menjerat beliau," tekan Mukhlis dengan nada tinggi

Seperti diketahui hari ini, Kamis (24/05/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.[jat]

Popularitas, Materi & Kekuasaan Tak Cukup untuk Jadi Anggota DPR

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa menilai setiap caleg ataupun politisi dituntut untuk membangun jaringan dan berkomunikasi langsung dengan konstituennya. Sebabnya, hal itulah faktor yang menentukan tingkat keterpilihan saat pemilu legislatif.

"Popularitas, materi dan kekuasaan (power) tidak cukup untuk menjadi anggota DPR, tapi sangat ditentukan dengan bagaimana membangun jaringan melalui kerja-kerja politik," ujar Saan Mustopa kepada detikcom, Rabu (23/5/2012).

Dengan sistem proporsional terbuka, menurut Saan, fungsi representasi menjadi lebih kuat. Karena setiap caleg dituntut berinteraksi di dapilnya masing-masing.

Partai harus mengedepankan urusan rekrutmen, supaya kekhawatiran bahwa caleg selalu didominasi modal dan popularitas, bisa diminimalkan. Mantan anggota Pansus RUU Pemilu ini mengakui saat ini ada kekhawatiran caleg dengan popularitas tinggi dan pendanaan yang besar akan mendominasi.

"Kekhawatiran itu wajar karena ada kompetisi di tiap dapil. Dan hal ini harus dicermati bagaimana proses rekrutmen caleg punya dampak penguatan institusi DPR. Di sini partai harus mencermati hal ini," kata Wasekjen PD ini.

Saan memaparkan, hasil penelusuran profil caleg terpilih 2009. Dituturkannya, banyak caleg dari kalangan pengusaha, tapi suaranya juga tidak signifikan. Demikian juga dengan suara ketua umum partai yang minim. Ternyata artis yang populer luar biasa, juga tidak berbanding lurus dengan keterpilihannya.

"Artis yang terpilih pun tidak banyak dengan suara signifikan. Yang overrespresentasi hanya Tantowi Yahya (Partai Golkar). Artis yang sangat populer seperti Mandra pun ternyata tidak terpilih. Jadi kalau disebut mereka menjadi votegetter ternyata tidak tercerminkan juga," paparnya.

Pada bagian lain, Saan mengatakan, setiap partai akan menghitung soal pluralisme ketika merekrut kader yang akan ditempatkan menjadi caleg.

"Hal ini tidak mungkin diabaikan itu. Kekuatiran itu bisa dilihat saat proses rekrutmen. Partai Demokrat akan sangat memperhitungkan itu nanti," ucapnya.

Dia menjelaskan, pilihan sistem terbuka yang berlaku secara nasional untuk menghindari sektarian yang menguat.

"Partai lokal akan memunculkan primordialisme dan melahirkan ketegangan sebab identitas kembali menguat. Ini aspek yang jadi pertimbangan. Ada kekhawatiran terkait integrasi bangsa dan NKRI, maka diberlakukan secara nasional sekaligus juga untuk mengefektifkan pemerintahan," jelasnya.

Grasi Corby, DPR: Australia Harus Bebaskan Nelayan Anak Asal Indonesia

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta Wakil Ketua Komisi DPR bidang Polhukam, Priyo Budi Santoso, mendesak pemerintah Australia membebaskan nelayan-nelayan anak asal Indonesia yang ditahan, sebagai ganti kemurahan Presiden SBY memberikan grasi untuk Corby.

"Itu sungguh memilukan anak-anak di bawah 14 tahun dan sekarang sudah 16 tahun, mereka dipenjara di Australia karena dianggap pelanggaran. Konjen kita tidak melakukan langkah-langkah pembelaan," kata Priyo kepada detikcom, Kamis (24/5/2012).

"Di saat presiden bermurah hati terhadap Corby, maka ini saatnya pemerintah kita menggunakan diplomasi untuk segera membebaskan anak nelayan kita. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi di penjara dewasa dan tidak ada pembelaan. Ini sangat memilukan dan harus kita perjuangkan," imbuhnya.

Priyo mendorong pemerintah menggunakan celah diplomasi yang ada. Agar hubungan baik dengan Australia benar-benar berdampak positif bagi penyelamatan WNI di sana.

"Kita meminta kesediaan Presiden, Menlu dan jajarannya dengan murah hatinya kita terhadap Corby agar Australia segera membebaskan anak-anak itu. Jangan karena anak nelayan tidak terberitakan, kemudian kita alpa bahwa mereka adalah WNI yang harus kita bela," jelas Priyo.

Terlebih, pemberian pengurangan masa hukuman untuk Corby menuai pro-kontra. Priyo menilai, sudah sepatutnya langkah SBY mendapat timbal balik dari pemerintah Australia.

"Kita minta agar ada timbal balik terhadap kemurahan hati kita. Karena ini momentum yang sangat baik," tegasnya.

KNKT Siap Selidiki Kecelakaan Sukhoi Meski Tanpa FDR

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta Flight Data Recorder (FDR) milik Sukhoi SuperJet 100 yang jatuh di Gunung Salak belum juga ditemukan. Namun bukan berarti akan menggangu proses penyelidikan untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

"Andaikata tetap tidak ketemu, kita siap menelitinya," kata Ketua penyelidik di KNKT untuk kasus Sukhoi, Mardjono Siswosuwarno, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/5/2012).

Guru besar asal ITB ini mengakui jika FDR merupakan instrumen terpenting dari penyelidikan jatuhnya pesawat. Beragam informasi penting bisa didapatkan dari alat itu.

Mulai dari data gerakan pesawat, termasuk naik turun serta kemiringan pesawat. Juga data soal kecepatan terakhir, temperatur mesin, daya mesin, putaran kipas, hingga kapasitas bensin.

"(Tanpa FDR) kurang lengkap dan kurang akurat," jelas Mardjono.

Namun dia memastikan hal itu tidak akan mengurangi bobot penyelidikan. Tim nya akan berupaya keras menjawab misteri penyebab jatuhnya pesawat itu di Gunung Salak.

Polres Kediri tahan dosen kedapatan membawa daun ganja

Kediri (ANTARA News) - Petugas Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, menangkap seorang dosen dari sebuah perguruan tinggi swasta di Jombang, karena kedapatan membawa daun ganja.

"Kami tangkap dia di sebuah hotel wilayah Kota Kediri. Dia sedang istirahat dan disampingnya ada daun ganja," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Kediri Kota AKP Surono di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan, dosen itu bernama Abdul Komar (39), warga Jalan SumatEra, Kabupaten Jombang. Ia ditangkap menginap di Hotel Pardikan Asri, Jalan Ahmad Dahlan Kota Kediri.

Saat ditangkap, kata Surono, pelaku sedang sendirian. Ia baru saja masuk ke dalam kamar hotel nomor 212 dan hendak pesta ganja.

Pelaku, lanjut dia, tidak dapat mengelak ketika diketahui membawa barang terlarang itu. Ganja itu diletakkan di atas tempat tidurnya, dibungkus dengan plastik dan sebagian sudah digulung dibentuk batang rokok.

"Ada 1,7 gram daun ganja yang kami temukan. Tiga sudah dibentuk batang rokok, dua dibungkus plastik dan siap dibuat pesta," paparnya.

Selain daun ganja, lanjut Surono juga ditemukan satu bungkus rokok. Seluruh barang itu belum sempat dikonsumsi oleh pelaku.

Sementara itu, Abdul yang ditemui di kantor polisi mengaku nekat mengonsumsi daun ganja agar lebih tenang.

Ia mengatakan, masih belum lama mengonsumsi barang haram itu. Ia juga tidak terlalu sulit mendapatkan barang itu, karena bisa pesan lewat telepon seluler.

"Saya punya uang Rp300 ribu, saya berikan semua dan diberi barang itu. Saya belum sempat memakainya, karena baru saja datang ke hotel," ucapnya.

Ia menampik menggunakan ganja saat mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jombang. Ia menggunakan saat santai dan ingin melepas penat.

Saat ini, polisi masih menahan pelaku di markas. Ia akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Indonesia- Portugal sepakati investasi dua arah

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia dan Portugal telah sepakat untuk meningkatkan investasi dua arah antara kedua negara.

"Kami juga telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama investasi dua arah. Saya meyakini, kedua negara kita memiliki keunggulan komparatif masing-masing yang dapat saling melengkapi," kata Yudhoyono dalam jamuan makan malam kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam, untuk menghormati Presiden Republik Portugal Anibal Cavaco Silva.

Pada kesempatan itu, Yudhoyono meminta para pelaku ekonomi dari kedua negara, untuk secara seksama membangun kemitraan dan menciptakan peluang-peluang baru.

Yudhoyono juga berharap, pertemuan bisnis yang melibatkan para pelaku ekonomi dari kedua negara bisa membangun kemitraan di masa depan.

"Saya juga senang, besok Yang Mulia akan melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui pertemuan tersebut Yang Mulia akan dapat lebih mengetahui aspirasi rakyat Indonesia, yang disuarakan oleh kalangan parlemen kami," katanya.

Dalam bidang sosial budaya, kata Yudhoyono, Indonesia dan Portugal juga memiliki potensi kerja sama dan kedekatan.

"Kedekatan ini dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh di Barat hingga Flores dan Maluku di Timur Indonesia. Bahkan di Jakarta, di kawasan Tugu, terdapat komunitas keturunan Portugis yang ikut melestarikan musik keroncong. Musik ini dipengaruhi oleh cita rasa musik Portugal," katanya.

Selain itu, Yudhoyono juga mengulas tentang nuansa budaya Portugal di Larantuka.

"Setiap tahun, menjelang Paskah, Kota Larantuka dipenuhi oleh peziarah perayaan Semana Santa atau Pekan Suci. Umat Kristiani di sana melakukan prosesi ibadah mereka dengan menggunakan Bahasa Portugal," kata Yudhoyono.

Presiden Portugal dan rombongan tiba di Istana Merdeka pada Selasa sore.

Kunjungan Cavaco Silva itu adalah kunjungan pertama Presiden Portugal ke Indonesia sejak kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1950. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah berkunjung ke Portugal pada 1960.

Pengenalan Jenazah Kepada Keluarga Dihentikan

VIVAnews – Direktur Eksekutif Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri, Kombes Anton Castilani, menyatakan proses pengenalan jenazah korban kecelakaan Sukhoi kepada keluarga telah selesai dilaksanakan Selasa sore, 22 Mei 2012.

Anton menjelaskan, kegiatan akan dilanjutkan esok hari dengan agenda serah terima jenazah kepada keluarga korban. “Untuk anggota keluarga korban, tidak ada kegiatan lagi hari ini di RS Polri. Keluarga  dipersilakan kembali ke rumah masing-masing,” ujar Anton di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta.

Ia mengatakan, maghrib nanti rencananya ke-45 jenazah akan dibawa ke Lanud Halim Perdanakusuma untuk dipersiapkan dalam upacara serah terima kepada keluarga esok hari.
“Besok pukul 10.00 WIB dilakukan serah terima dari DVI ke Basarnas, selanjutnya dari Basarnas ke Kementerian Perhubungan, dan dari Kemenhub ke keluarga korban,” papar Anton.

Anton pun mengumumkan kepada para keluarga korban untuk datang lebih pagi ke Lanud Halim. “Besok pagi diharapkan anggota keluarga sudah datang di terminal kedatangan pukul 08.30 WIB, karena acara penyerahan akan dilakukan jam 10 pagi,” kata dia.

Mengenai korban yang tercatat sebagai warga negara asing, Anton menjelaskan perwakilan dari kedutaan besar negara-negara yang warganya menjadi korban kecelakaan pesawat Sukhoi, telah datang melihat jenazah para korban. “Tiga perwakilan dari Kedubes Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis sudah datang,” kata dia. (adi0

Pagi Ini Korban Sukhoi Diserahkan ke Keluarga

VIVAnews - Tim Disaster Victim Identification Mabes Porli akhirnya berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di kawasan Gunung Salak, Jawa Barat.
Sejak tadi malam seluruh korban telah disemayamkan di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diserahkanterimakan kepada keluarga pagi ini Rabu, 23 Mei 2012.

Korban kecelakaan pesawat itu terdiri atas 35 warga negara Indonesia dan 10 warga negara asing. Seluruh korban dinyatakan sudah diindetifikasi secara ilmiah dan tidak terbantahkan.

Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Disaster Victim Identification (DVI), Komisaris Besar Polisi Anton Castilani, seluruh jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti dibungkus memakai plastik agar tidak merembes, dilapisi kain putih lalu dibalut kain batik.

Pada Selasa sore, 22 Mei 2012, keluarga sudah dipersilakan untuk melihat jenazah sebelum dibawa ke Bandara Halim untuk upacara serahterima kepada pihak keluarga. Ada dua psikolog yang memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai kondisi korban.

Penyerahannya jenazah kepada keluarga akan dilakukan pukul 10.00 WIB di ruang belakang kedatangan Lanud Halim.
PT Trimarga Rekatama mempersiapkan seluruh acara upacara penyerahan jenazah korban. Disiapkan 38 mobil jenazah, lima mobil pengawal, dan 35 motor yang juga untuk pengawalan.

Menurut Juru Bicara PT Trimarga Rekatama, Sunaryo, rencana keberangkatan jenazah diprioritaskan untuk jenazah yang akan diterbangkan ke luar Jakarta, dan jarak pemulangan jenazah di luar kota Jakarta seperti  Bandung maupun Karawang.

"Tim yang bergerak pertama adalah mobil ambulans. Jeda pemberangkatan antar rombongan diatur selama 10 menit," katanya.

Pihak Trimarga juga menyesuikan dengan permintaan keluarga untuk membawa jenazah tempat pemakaman. "Untuk jenazah yang diterbangkan ke luar Jakarta, kita koordinasi dengan operator untuk jadwal penerbangannya," kata dia.

Sunaryo berharap semua perencanaan penyerahan serta pemulangan berjalan lancar. Upacara penyerahan akan berlangsung 45 menit untuk dilanjutkan ke acara pemulangan jenazah ke tempat masing-masing. (umi)

Akademisi: reformasi birokrasi di Jakarta berhasil

Jakarta (ANTARA News) - Reformasi birokrasi pada sistem pengelolaan administrasi pemerintahan kota di DKI Jakarta dinilai berhasil, ditandai dengan mampunya ibukota itu mengelola pajak iklan dan reklame dengan baik serta menjadi tempat pertumbuhan industri musik karena kemudahannya dalam mengurus izin.

Sistem pengelolaan administrasi pemerintahan di DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berhasil dibandingkan periode sebelumnya," kata dosen Universitas Paramadina, Saiful Haq, di Jakarta, Minggu.

Saiful juga mencontohkan pengelolaan administrasi pemerintahan yang berhasil seperti kemudahan mengurus KTP serta mengurus izin mendirikan bangunan. Untuk perzjinan bangunan memang ketat namun tidak mempersulit.

"Semua ini merupakan suatu hal yang baik, serta pertanda kemajuan sistem pengelolaan administrasi pemerintah kota DKI Jakarta," katanya.

Namun, menurut dia, masih ada yang perlu diperbaiki oleh DKI Jakarta yakni masalah KTP elektronik.

"Bila e-KTP telah berjalan dengan baik, maka saya rasa semua aspek birokrasi akan makin mudah karena semua orang punya identitas yang terkoneksi dengan sistem yang lebih cangggih dan bila itu sudah tertangani dengan baik, maka saya pikir itu akan menjadi lebih baik lagi," katanya.

Saiful menambahkan aspek lain yang menjadi salah satu keberhasilan sistem pengelolaan administrasi pemerintahan kota di DKI Jakarta, bisa dilihat dari banyaknya artis luar negeri yang datang dan menyelenggarakan pertunjukan di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Jakarta sangat kondusif untuk tumbuhnya industri musik.

"Artinya, orang luar negeri juga melihat Jakarta ini sebagai kota yang sangat kondusif apalagi pasca teror dimana-mana. Banyaknya artis luar negeri yang datang ke Jakarta tidak hanya adanya jaminan keamanan namun juga adanya kemudahan mengurus izin dari pemerintah Jakarta," katanya.

Pemerintah dalam lima terakhir ini, kata Saiful, cukup memberikan peluang dan fasilitas untuk menumbuhkembangkan industri musik di ibukota ini. "Dari musik ini banyak juga sektor-sektor informal yang menjadi `hidup' seperti koreografer, `sound system', `lighting', panggung dan segala macam yang saya pikir pajak dari situ juga banyak.," katanya.

Hal tersebut,menurut dia, cukup memberikan poin yang besar terhadap pemerintahan yang sekarang.

Untuk kedepan ia mengharapkan siapapun yang menjadi gubernur, hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dijaga karena itu bukan hanya untuk DKI Jakarta, namun juga untuk Indonesia secara keseluruhan.