INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi
Partai Gerindra, Martin Hutabarat tak setuju jika jabatan Kapolri
dilelang seperti halnya jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Pasalnya
tugas Kapolri sangat berat sehingga perlu orang yang tepat.
"Tidak ada institusi lain, termasuk DPR yang bisa mengawasi Kapolri dengan effektif. Oleh karena itu Kapolri harus orang yang dipercaya presiden, apalagi menghadapi Pemilu 2014. Sehingga tidak tepat kalau untuk jabatan Kapolri diadakan lelang jabatan," ujar Martin di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Menurutnya, satu-satunya orang atau lembaga yang bisa mengawasi tugas dan kinerja Kapolri adalah presiden. Pasalnya hirarki Kapolri sendiri berada langsung dibawah presiden.
"Sebab hanya presiden yang secara nyata satu-satunya institusi yang bisa efektif mengawasi Kapolri," imbuhnya.
Martin menilai, jika ada wacana untuk melelang jabatan di Polri, maka yang seharusnya dilelang adalah jabatan dibawa Kapolri. "Mungkin terhadap jabatan-jabatan lain dibawahnya bisa dipertimbangkan secara selektif, dengan memperdalam dan mematangkan lebih dahulu konsep lelang jabatan tersebut dan kemudian mengadakan uji coba lbh dahulu pada internal kepolisian," jelasnya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna sempat melempar sebuah pernyataan saat diwawancara sejumlah wartawan di PTIK-STIK, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013) tentang wacana pergantian Kapolri. Saat ditanya tentang kriteria Kapolri ke depan, Nanan mengungkapkan bahwa Kapolri nanti harus lebih baik dari Kapolri saat ini.
"(Untuk figurnya) Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silahkan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," ungkap Nanan.[jat]
"Tidak ada institusi lain, termasuk DPR yang bisa mengawasi Kapolri dengan effektif. Oleh karena itu Kapolri harus orang yang dipercaya presiden, apalagi menghadapi Pemilu 2014. Sehingga tidak tepat kalau untuk jabatan Kapolri diadakan lelang jabatan," ujar Martin di Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Menurutnya, satu-satunya orang atau lembaga yang bisa mengawasi tugas dan kinerja Kapolri adalah presiden. Pasalnya hirarki Kapolri sendiri berada langsung dibawah presiden.
"Sebab hanya presiden yang secara nyata satu-satunya institusi yang bisa efektif mengawasi Kapolri," imbuhnya.
Martin menilai, jika ada wacana untuk melelang jabatan di Polri, maka yang seharusnya dilelang adalah jabatan dibawa Kapolri. "Mungkin terhadap jabatan-jabatan lain dibawahnya bisa dipertimbangkan secara selektif, dengan memperdalam dan mematangkan lebih dahulu konsep lelang jabatan tersebut dan kemudian mengadakan uji coba lbh dahulu pada internal kepolisian," jelasnya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna sempat melempar sebuah pernyataan saat diwawancara sejumlah wartawan di PTIK-STIK, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013) tentang wacana pergantian Kapolri. Saat ditanya tentang kriteria Kapolri ke depan, Nanan mengungkapkan bahwa Kapolri nanti harus lebih baik dari Kapolri saat ini.
"(Untuk figurnya) Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silahkan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," ungkap Nanan.[jat]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar