Jakarta (ANTARA News) - Komisi X DPR RI menyatakan prihatin terhadap pelaksanaan ujian nasional di Sulawesi Selatan karena kelengkapan bagi siswa dalam menjalankan ujian tersebut relatif kurang berkualitas.

"Dengan penyelenggaraan ujian nasional yang seperti ini, kami dari Komisi X merasa kecewa dan prihatin. Kami melihat ada beberapa masalah penting, mulai lembar jawaban yang kualitasnya tidak baik sampai distribusi soal yang terlambat," kata Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bahri di Jakarta, Selasa.

Komisi X menemukan kekurangan dalam pelaksanaan UN itu setelah tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan pemerintah provinsi serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (22/4).

Menurut Syamsul, pelaksanaan UN, yang sering kali menjadi perdebatan, memang masih dijadikan parameter untuk mengukur kemajuan pendidikan di daerah-daerah dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

"Kami merasa kecewa atas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan ujian nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Mendibud harus menjelaskan secara komprehensif mengenai hal ini," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kekecewaan Komisi X itu timbul setelah menerima laporan dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan terjadi keterlambatan distribusi naskah soal UN akibat adanya soal yang tertukar.

"Hal itu juga mengakibatkan membengkaknya biaya pengiriman karena harus memakai helikopter," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihak Kemendikbud perlu meninjau ulang apakah UN akan tetap dijadikan sebagai satu-satunya alat ukur untuk menentukan kelulusan para peserta didik.

"Dengan pelaksanaan UN seperti ini, naskah soal cenderung `bocor` di beberapa daerah sehingga nantinya hasil ujian ini tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari peserta ujian," kata Syamsul.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI telah mengadakan rapat dengan Kemendikbud mengenai penyelenggaraan UN 2013, dan Mendikbud Mohammad Nuh telah menyatakan bahwa persiapan UN lancar dan penyelenggaraannya siap dijalankan.

"Akan tetapi, kami lihat pada kenyataannya tidak demikian. Kami akan meminta bertemu dengan Mendikbud pada Jumat (26/4) malam walaupun sedang dalam masa reses karena ini sangat mendesak," ujar Syamsul.

"Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus. Kami harus mendapat penjelasan Pemerintah mengapa masalah UN ini bisa terjadi dan bagaimana konsekuensinya lebih lanjut," kata dia menambahkan.(*)