INILAH.COM, Jakarta - Dugaan penyimpangan terkait
pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang miliki keterkaitan
dengan kasus ini.
Hal ini diakui oleh Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (30/4/2013).
Saksi yang dimintai keterangannya setelah Rizal Ramli, Kwik Kian Gie dan Bambang Subianto, adalah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
"Pekan lalu ada permintaan keterangan eks pejabat BPPN," kata Johan, Selasa (30/4/2013).
Hanya saja, Johan mengaku tidak mengetahui secara pastik mantan pejabat BPPN yang diperiksa tersebut.
Seperti diketahui, KPK telah memeriksa kepala Biro di BPPN, Akiran Pandu Jayanto.
KPK diketahui memulai penyelidikan SKLI BLBI. Pada Selasa (2/4/2013), Komisi Anti Rasuah itu meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.
Kasus BLBI ini pernah diusut KPK saat Antasari Azhar menjadi ketua KPK sekitar 2008. Saat itu Antasari mengatakan, KPK menaruh perhatian jika ada oknum atau pejabat yang melakukan penyimpangan dalam penerbitan SKL tersebut.
BPPN menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya.
Namun SKL juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. [ton]
Hal ini diakui oleh Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (30/4/2013).
Saksi yang dimintai keterangannya setelah Rizal Ramli, Kwik Kian Gie dan Bambang Subianto, adalah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
"Pekan lalu ada permintaan keterangan eks pejabat BPPN," kata Johan, Selasa (30/4/2013).
Hanya saja, Johan mengaku tidak mengetahui secara pastik mantan pejabat BPPN yang diperiksa tersebut.
Seperti diketahui, KPK telah memeriksa kepala Biro di BPPN, Akiran Pandu Jayanto.
KPK diketahui memulai penyelidikan SKLI BLBI. Pada Selasa (2/4/2013), Komisi Anti Rasuah itu meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.
Kasus BLBI ini pernah diusut KPK saat Antasari Azhar menjadi ketua KPK sekitar 2008. Saat itu Antasari mengatakan, KPK menaruh perhatian jika ada oknum atau pejabat yang melakukan penyimpangan dalam penerbitan SKL tersebut.
BPPN menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya.
Namun SKL juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. [ton]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar