Bagi Para Pekerja Migran Wanita
JAKARTA-Indonesia mengusulkan kemudahaan akses komunikasi bagi para pekerja migran wanita di sektor informal pada pertemuan konsultatif ke-4 Para Menteri Negara Pengirim Tenaga Kerja Migran se-Asia (Colombo Process) di Dhaka, Bangladesh (20/4). Hal itu untuk mengurangi risiko kerja di rumah majikan. Usulan itu disampaikan Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Selain itu, diusulkan pulaupaya perlindungan tenaga kerja migran dan dukungan pelayanan, optimalisasi manfaat dari migrasi yang terorganisasi, capacity building, dan kerja sama pelatihan antarnegara serta pencegahan praktik ilegal dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran. Dalam surat elektroniknya yang dikirim INDOPOS kemarin, Muhaimin mengatakan, risiko wanita pekerja migran di sektor informal relatif lebih tinggi.
Terutama di sejumlah negara, seperti di Saudi Arabia.’’Wanita pekerja migran tidak memiliki akses komunikasi, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dan paspor ditahan dengan risiko kerja mengalami kekerasan, pelecehan seksual, dan bekerja lebih lama,’’ ujarnya. Dijelaskan, wujud perlindungan bagi pekerja wanita adalah pemberian pelatihan yang cukup saat dipersiapkan di dalam negeri dan memberi akses komunikasi agar bisa melaporkan kekurangan yang mereka alami. ’’Bahkan kita sedang memikirkan untuk memberi asuransi di negara tujuan penempatan agar perlindungan yang diberikan bersifat langsung,’’ tegasnya.
Muhaimin setuju dengan pernyataan PM Bangladesh Sheik Hasina dalam pidato pembukaan pertemuan yang menyatakan wanita pekerja migran memiliki risiko kerja lebih tinggi dibandingkan pria. Colombo Process (CP) yang berlangsung 19-21 April 2011 adalah forum konsultasi regional para menteri negaranegara pengirim tenaga kerja se- Asia yang sifatnya tidak mengikat (non-binding). (zul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar