Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - PDI Perjuangan tidak terpengaruh dengan ditekennya kontrak baru koalisi partai pendukung pemerintah. Partai oposisi ini tidak merasa sendirian di parlemen untuk terus kritis kepada pemerintah.
"Fraksi PDI Perjuangan tidak merasa sendirian di lembaga DPR yang mayoritas berkoalisi sebagai partai pemerintah," kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).
Kontrak baru yang diteken kemarin memang memuat sanksi yang lebih tegas, yakni partai anggota dianggap mundur dari koalisi jika berbeda pendapat dari kesepakatan. Sejumlah pihak meyakini adanya sanksi ketat ini membuat Golkar dan PKS, dua partai yang selama ini sering berbeda pandangan, akan melunak.
"Soal koalisi pemerintah, pada prinsipnya PDI Perjuangan tidak ingin terlibat dalam urusan internal rumah tangga partai lain. Silakan saja. Itu hak politik partai-partai yang berkoalisi dalam pemerintahan," terang Tjahjo.
Sekjen DPP PDIP ini mengatakan, secara konstitusional DPR adalah lembaga wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.
"FPDI Perjuangan yakin akan dapat dukungan anggota DPR dan fraksi-fraksi lain apabila ada penggunaan hak-hak DPR yang memperjuangkan masalah-masalah yang menyangkut pengawasan, budget dan legislasi," tuturnya.
"Kami yakin karena walaupun teman-teman berkoalisi, tapi semua mempunyai sikap politik partainya dan mempunyai konstituen masing-masing yang semuanya yakin tidak mau mengecewakan rakyat yang mendukungnya," terang Tjahjo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar