VIVAnews - Mantan Juru Panggil Mahkamah Konstitusi Masyhuri Hasan membuat pengakuan mengejutkan kepada panitia kerja mafia pemilu DPR. Hasan membeberkan kronologis munculnya surat palsu, termasuk keterlibatan sejumlah tokoh penting.
Mantan anggota KPU Andi Nurpati Baharuddin, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, dan Dewi Yasin Limpo dinilai Masyhuri Hasan berperan penting. Hasan mengaku ada komunikasi antara dia dengan Neshawati (putri mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi), Arsyad, Dewi, serta Andi di berbagai kesempatan.
"Kesimpulan rapat semakin jelas siapa-siapa yang mendorong terjadinya surat palsu itu. Itu dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2009 difaks kepada Andi Nurpati," kata Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, Kamis Malam, 21 Juli 2011.
Anggota Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko menjelaskan komunikasi Andi Nurpati dan Masyhuri Hasan. Masyhuri Hasan mengungkapkan, pada 13 Agustus 2009 Andi Nurpati memintanya mengantarkan ke ruang kerja Arsyad. Hasan menunggu di luar. Usai pertemuan, Hasan mengantarkan Andi ke tempat persidangan MK. Keduanya satu lift saat Andi menyampaikan pesan penting kepada Hasan.
Pada 14 Agustus 2009, Andi meminta Hasan menemuinya di KPU. Di sana, Hasan diberitahu ada surat KPU yang perlu disampaikan ke MK. Namun, surat urung diberikan. Baru pada sorenya, MK menerima surat KPU yang menanyakan maksud putusan MK atas sengketa hasil pemilu Dapil Sulawesi Selatan I.
Hasan mengaku, surat itu dibahas dan disusun panitera MK Zaenal Arifin Hoesein dan Panitera Pengganti Mohammad Faiz. "Muncul kata penambahan di dalam surat (dapil Sulsel I) itu," kata Budiman.
Pada 15 Agustus, Bambang, staf dari caleg Hanura Dewi Yasin Limpo, menelepon Hasan untuk mengirimkan surat jawaban MK ke KPU segera. Andi dan Nesha juga meminta Hasan untuk segera mengirim surat tersebut kepada KPU.
Hasan semula menolak dengan menyebut bahwa surat itu masih berbentuk draf. Draf itu juga belum ditandatangani oleh panitera MK. Namun, Andi meminta segera dikirim karena akan segera dibahas dalam pleno. "Hasan mengaku mengirim surat itu dengan menggunakan scan tanda tangan panitera MK," kata Budiman.
Surat itu akhirnya dikirim pada 15 Agustus 2009 pagi hari ke nomor fax Andi. Hasan mengaku mengirim melalui fax di meja kerjanya di ruang kerjanya di lantai 11 Gedung MK.
Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengungkapkan, Hasan mengaku melihat Andi Nurpati dan Dewie Yasin Limpo bertemu di Stasiun Jak TV, tempat Hasan memberikan surat asli MK kepada Andi Nurpati.
"Di Jak TV ternyata ketika Hasan hendak pulang Dewi Yasin Limpo dateng. Hasan keluar berpapasan Dewi. Hasan sempat lihat keduanya ngobrol tapi tidak tahu apa yang diobrolkan," kata Hakam.
Kepada Panja, Hasan mengungkapkan, ketika mengantar surat itu, Andi sempat membukanya. Andi berkomentar, "Kalau menang tidak mengubah kursi buat apa."
Hasan juga mengungkap peran Arsyad Sanusi. Seperti dituturkan Hakam Naja, Hasan dipanggil Arsyad agar datang ke apartemennya, pada 16 Agustus. Panggilan itu disampaikan Nesha melalui telpon. "Ternyata disuruh ambil draft yang dibuat Arsyad. Isi surat ada kata penambahan," kata Hakam.
Draf surat itu disertai nota dinas Arsyad dibawa ke Zaenal dimintakan tanda tangannya sebagai panitera. "Zaenal tidak mau tanda tangan. Karena sudah ada perubahan tidak ada kata penambahan setelah ketemu ketua MK. Surat itu sama hasan di-keep (disimpan), surat itu kemudian dimusnahkan," kata Hakam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar