VIVAnews - Investor perusahaan minyak dan gas (migas)
asing mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar
minyak. Hal ini dikatakan Vice President International Handling Service
(IHS) Asia Pasific, Victor Shum, pada Rabu sore 15 Mei 2013.
Ia
pun menilai, subsidi yang dilakukan pemerintah sesungguhnya bukanlah
jalan satu-satunya untuk membantu masyarakat miskin. Menurut Shum,
banyak jalan yang bisa dilakukan untuk menolong masyarakat miskin selain
memberikan subsidi BBM.
"Misalnya ada penguatan jaring pengaman
sosial (JPS)," kata Shum memberi contoh saat ditemui di JCC Senayan,
Jakarta, Rabu, 15 Mei 2013.
Program JPS ini katanya, adalah
program Bank Dunia untuk membantu negara berkembang untuk memberantas
kemiskinan. Program ini meliputi perlindungan akses kesehatan,
pendidikan, dan jasa sosial lainnya.
Tidak hanya itu, Shum
berkata bahwa pemerintah seharusnya memberikan pemahaman yang baik
kepada masyarakat bahwa pemberian subsidi pada BBM berdampak buruk bagi
negara, yaitu memberatkan anggaran belanja pendapatan negara. Seperti
yang diketahui, APBN mengalokasikan dana yang sangat besar untuk BBM
bersubsidi pada tahun 2013, yaitu Rp300 triliun.
"Harus ada pencerdasan dari pemerintah untuk masyarakat bahwa subsidi ini justru memberatkan negara," kata dia.
Pemerintah
memang terkesan bimbang dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Pertama,
pemerintah mempersiapkan sistem dua harga dalam mengurangi subsidi BBM,
tapi tidak jadi.
Mereka berpendapat belum adanya kompensasi bagi
masyarakat miskin terkait kenaikan BBM. Akibat sikap pemerintah ini,
ada pihak-pihak yang mengkritiknya. Perusahaan rating dunia, Standard
& Poor (S&P), misalnya, yang menurunkan peringkat utang
Indonesia dari BBB dengan outlook positif menjadi BBB dengan outlook
stabil.
Melihat kondisi itu, Shum melihat para investor maklum
terhadap keadaan politik dan sosial yang akan terjadi apabila pemerintah
jadi mengurangi subsidi harga BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar