Bank Dunia Dukung Revolusi Transparansi Perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Bank Dunia mendukung adanya revolusi transparansi data perpajakan dan perdagangan di bidang perekonomian yang dinilai akan dapat membantu pertumbuhan, khususnya di negara-negara berkembang.

"Revolusi transparansi dapat menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan negara-negara," kata Direktur Pengelola Bank Dunia Caroline Anstey dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Caroline, informasi dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, LSM, maupun sektor swasta, terhadap revolusi transparansi adalah inti dari efektivitas pembangunan.
Untuk itu, Bank Dunia juga telah meluncurkan "Kemitraan Kontrak Terbuka" yang akan memastikan keterbukaan dan partisipasi yang efektif di dalam berbagai kontrak publik.
Lembaga keuangan multilateral itu juga mendukung peluncuran situs Indeks Data Perusahaan Terbuka di http://registries.opencorporates.com yang berisi data dari bagaimana negara-negara memberdayakan transparansi informasi mengenai berbagai perusahaan yang terdaftar.
Data dalam situs tersebut juga dinilai bermanfaat sebagai perangkat set data transnasional yang dapat menolong untuk menghambat korupsi serta memperdalam analisis mengenai tingkat daya saing sehingga transparansi diharapkan juga akan bermanfaat bagi perusahaan sektor swasta.
Caroline menegaskan, untuk mengatasi isu kompleks, seperti perdagangan dan perpajakan, maka penting untuk dipastikan bahwa pembangunan di suatu negara akan berlangsung secara terbuka, transparan, dan fokus kepada anggota masyarakat yang paling rentan dan benar-benar membutuhkan manfaat pembangunan.
Di Indonesia, nota kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Asosiasi Open Source Indonesia diharapkan mampu mendorong proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan. "Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bisa mengakali," kata Kepala LKPP Agus Raharjo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (20/5).
Dia mengatakan LKPP akan mempublikasikan secara luas rancangan desain dan modul-modul dari aplikasi Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga seluruh programmer di Indonesia dapat mengembangkan sistem tersebut.
Menurut Agus, SPSE versi 5 lebih sederhana daripada SPSE versi sebelumnya dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih terjaga sehingga nantinya bisa merekam semua pengadaan di Indonesia," katanya.
Agus menambahkan dalam sistem baru tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam mengembangkan aplikasi SPSE sehingga pengawasan dan pengendalian akan lebih ketat.
Selain meningkatkan pengawasan keamanan, menurut dia, kinerja sistem SPSE akan lebih kaya secara fitur karena akan banyak ide yang masuk sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.(tp)