BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 24 Desember 2013

E-Budgeting, Jurus Wali Kota Surabaya Berantas Korupsi

VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya naik hingga 2 persen sejak kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Kenaikan itu bukan tanpa sebab.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Risma tak lagi menggunakan secarik kertas dalam menentukan kebijakan atau menjalankan proyek pembangunan.

"Uang (APBD) kami terbatas, tapi bagaimana kami bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kami mengelola itu semua dengan sistem e-budgeting. Jadi sudah melalui online semua," ujar Risma dalam diskusi Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi di Kementerian Hukum dan HAM, Senin, 23 Desember 2013.

Dengan sistem elektronik online tersebut, Risma mengaku lebih mudah mengontrol pengeluaran dinas-dinas. Sebab, ia menjalankannya pada seluruh sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai.

"Data orang miskin yang mau berobat, mereka cukup menekan sidik jari. Keluarlah data apa benar dia miskin dan bisa langsung diobati. Itu meningkatkan derajat mereka," katanya.

Sistem elektronik itu, kata dia, juga digunakan untuk mencegah praktik suap dan korupsi. Melalui sistem tersebut, ia acap kali memangkas oknum-oknum yang suka meminta biaya dalam proses tender proyek dan lainnya.

"Kalau pakai tender maka otomatis masuk ke sistem e-government kami," ucapnya.
Selanjutnya Risma menilai, perencanaan dengan kapala dinas penting karena masuk ke e-performance masing-masing dinas. Selain itu, kini dinas memiliki sistem standar kontrak yang tidak mungkin melanggar hukum.

"Karena sudah dikonsultasikan dengan ahli hukum," ujar Risma.

Untuk mengontrol proyek, lanjut dia, ada sistem e-controlling. Biasanya, warga akan melayangkan protes lewat SMS.

"Jadi gampang buat saya untuk melakukan pengawasan. Saya bisa segera minta cek ke lapangan, benar nggak laporan itu," ucapnya.

Setiap kinerja, ujar politisi PDI Perjuangan itu, harus dibuatkan laporan. Jika tidak maka tidak akan dapat insentif yang disebutnya uang kinerja.

"Kalau dia telat, harus bikin laporan. Jadi tidak ada lagi sama rata sama rasa. Tergantung dari kinerja mereka," katanya. (one)

Tidak ada komentar: