BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Rabu, 25 Desember 2013

Seskab: Tidak Dapat Presiden Atau Menteri, Eselon I, II, III Pun Disasar

Oleh : DESK INFORMASI

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mewanti-wanti para pejabat di jajaran Sekretariat Kabinet agar ekstra hati-hati terhadap berbagai hal di tahun 2014, yang menjadi Tahun Politik, dimana ada kecenderungan untuk menjadikan lingkungan di sekitar Istana (termasuk Sekretariat Kabinet) sebagai sasaran dalam serangan yang terkait dengan kasus-kasus hukum.
“Yang disasar itu Bapak Presiden, Pak Boediono, masalah Bank Century lah dan sebagainya, kemudian turun ke lingkaran Istana, Presiden, Ibu Negara, anak beliau, Keluarga Cikeas dan sebagainya. Tidak dapat ke situ larinya kelingkaran Istana, Pak Sudi pernah kena, saya kena, Bunda Putri lah, jadi dicari-cari. Kemudian dibantah hilang, terus saya juga begitu katanya Bunda Putri yang bisa ngatur-ngatur reshuffle segala macam dan dekat dengan  Presiden. Nah jadi saya minta kepada Eselon I, II, III dan semua, pesan saya termasuk ke diri saya, kita saling mengingatkan jangan sampai tertangkap tangan, karena kalau sampai ketangkap tangan nggak ampun lagi, tidak dapat Presiden, tidak dapat saya, Eselon I II III, pun disasar,” tegas Seskab Dipo Alam saat memberikan arahan pada penyerahan DIPA Tahun 2014 dan POK kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (24/12).  
Dalam acara yang dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, para deputi Seskab, dan pejabat eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Kabinet itu, Seskab DIpo Alam juga mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap jebakan-jebakan yang dilakukan para pelanggar hukum atau lawan politik.
Ia menyebutkan, ada tamu yang sengaja dating menjebak dengan membawa alat rekaman, atau melalui sadapan, atau bahkan handphone sekalipun untuk mengambil gambar yang bisa disebarkan dalam perspektif yang keliru. “Jadi, kalau bisa kalau terima tamu minta jangan bawa hp atau hpnya dimatikan,” pinta Dipo.
Seskab juga meminta agar para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet tidak menerima tamu yang membawa tas atau membawa map yang besar-besar. Karena boleh jadi andaikata dalam rapat, dimana datang gubernur atau bupati, dia bawa uang mungkin uangnya untuk yang lain, tapi rapatnya di Setkab, kemudian  ternyata, dia dicokok dan dibawa lagi sebagai saksi. “Nah jadi jaman sekarang ini bisa jadi seperti itu,” papar Dipo.
Pada kesempatan itu, Seskab Dipo Alam juga mengingatkan adanya kecenderungan penyidikan-penyidikan sekarang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan atau Kepolisian yang tmelebar-lebar dan arahnya kalau bisa melibatkan Istana, Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono), Dipo Alam. “Istana ikut dalam SKK Migas, terus dibantah oleh Widodo, sudah dibantah selesai, Pak Sudi bantah selesai, tapi begitu terus,” ungkap Dipo Alam.
Karena itu, Seskab secara tegas mengingatkan para pejabat di jajaran Sekretariat Kabinet agar berhati-hati, termasuk dalam masalah sekecil apapun yang bisa dibesar-besarkan. “Kalau ada masalah selesaikan, bawahan dengan atasan, jangan ada dendam-dendaman,” pinta Seskab.
Jangan Merasa Uang Sendiri
Terkait dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang diserahkannya, Seskab Dipo Alam mengingatkan, agar dimanfaatkan secara optimal, jadi harus secara tepat, transparan, dan akuntabel, kita cegah terjadinya penyimpangan, jika ada keraguan dalam menggunakan anggaran carikan solusi lakukan konsultasi kepada pihak terkait termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jangan ada bawahan andaikata Asisten Deputi (Asdep) terhadap deputinya, engga ini pokoknya milik saya tidak boleh dipakai dikeremin terus jangan, karena itu juga tidak baik, jadi mari kita mantapkan supaya bisa sampai 80% keatas (penyerapan), syukur-syukur bisa 90%,” tutur Dipo Alam.
Dalam mengoptimalkan penyerapan tersebut, Seskab Dipo Alam mengingatkan pentingnya pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat peraturan perundang-undangan sesuai prinsip pengelolan uang negara.
 (Humas Setkab/ES)

Tidak ada komentar: