VIVAnews - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyatakan bahwa transaksi
mencurigakan meningkat menjelang pemilihan umum. Tren ini meningkat
sekitar 20-25 persen.
"Kami masih mengkaji. Yang jelas tren
transaksi mencurigakan meningkat satu tahun sebelum tahun H, pada saat
tahun H, dan satu tahun setelah itu. Meningkat," kata Yusuf di gedung
DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.
Yusuf mengungkapkan hingga
saat ini MoU dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dana kampanye belum
juga diteken. Dia berharap perjanjian ini diteken sehingga pemilu bisa
terselenggara lebih baik.
Yusuf menjelaskan MoU itu sangat
diperlukan agar pemilu berintegritas, tidak didukung oleh pengusaha
gelap dan memperoleh kader yang berkualitas.
Yusuf juga mengimbau
agar penyelenggara Pemilu mensponsori penyerahan rekening partai
politik dan calon legislatif tersebut. "Karena kita pernah baca di
media, Bawaslu mau disogok dengan Camry. Itu yang perlu kita antisipasi
terlepas benar atau tidak. Kalau kita temukan bisa kita kirim ke penegak
hukum," kata dia. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar