INILAH.COM, Jakarta - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini mendapat sambutan positif masyarakat. Namun, KPK juga diminta tidak selalu menerima kedatangan anggota DPR yang belakangan sering ke KPK.
Sejumlah politisi Senayan, beberapa waktu lalu sempat mendatangi KPK. Mereka diantaranya berasal dari komisi III (hukum) DPR, seperti Bambang Soesatyo dan Ahmad Yani.
Bahkan, politisi partai Gerindra, Permadi, juga sempat mendatangi KPK. Permadi, datang ke KPK dengan alasan ingin menanyakan ke pimpinan KPK terkait rumor pimpinan KPK terpecah.
Namun, kehadiran para politisi ini ditanggapi dengan kritikan oleh anggota DPR fraksi Hanura, Syarifuddin Suding. Anggota komisi III DPR ini menilai, aneh jika banyak politisi terus mendatangi KPK. Walau itu adalah hak setiap warga negara, namun Suding khawatir akan ada persepsi negatif masyarakat terhadap KPK yang selama ini sudah mulai membaik.
"Kita berharap kedatangan pihak tersebut tidak ada agenda untuk intervensi terhadap KPK dalam penanganan kasus korupsi," katanya.
Hal senada diutarakan oleh pengamat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nurkholis. Menurutnya, tidak seharusnya anggota DPR dan politisi mendatangi KPK. Walau, dengan alasan untuk mendorong KPK menuntaskan segala kasus hukum yang kini masih ditangani.
"Kalau orangnya benar-benar bersih, pasti dia tak merasa perlu ke KPK, katanya saat dihubungi.
Menurutnya, di tengah penanganan kasus korupsi yang kini ditangani KPK, kedatangan para politisi dan anggota DPR justru akan membawa image adanya intervensi politik. Apalagi, hingga kini banyak politisi senayan yang terus terjerat dan diseret oleh KPK.
"Faktanya, mulai dari kasus Bibit-Chandra, revisi UU Tipikor yang memperlemah KPK. Publik lebih tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi," pungkasnya.
Sejumlah politisi Senayan, beberapa waktu lalu sempat mendatangi KPK. Mereka diantaranya berasal dari komisi III (hukum) DPR, seperti Bambang Soesatyo dan Ahmad Yani.
Bahkan, politisi partai Gerindra, Permadi, juga sempat mendatangi KPK. Permadi, datang ke KPK dengan alasan ingin menanyakan ke pimpinan KPK terkait rumor pimpinan KPK terpecah.
Namun, kehadiran para politisi ini ditanggapi dengan kritikan oleh anggota DPR fraksi Hanura, Syarifuddin Suding. Anggota komisi III DPR ini menilai, aneh jika banyak politisi terus mendatangi KPK. Walau itu adalah hak setiap warga negara, namun Suding khawatir akan ada persepsi negatif masyarakat terhadap KPK yang selama ini sudah mulai membaik.
"Kita berharap kedatangan pihak tersebut tidak ada agenda untuk intervensi terhadap KPK dalam penanganan kasus korupsi," katanya.
Hal senada diutarakan oleh pengamat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nurkholis. Menurutnya, tidak seharusnya anggota DPR dan politisi mendatangi KPK. Walau, dengan alasan untuk mendorong KPK menuntaskan segala kasus hukum yang kini masih ditangani.
"Kalau orangnya benar-benar bersih, pasti dia tak merasa perlu ke KPK, katanya saat dihubungi.
Menurutnya, di tengah penanganan kasus korupsi yang kini ditangani KPK, kedatangan para politisi dan anggota DPR justru akan membawa image adanya intervensi politik. Apalagi, hingga kini banyak politisi senayan yang terus terjerat dan diseret oleh KPK.
"Faktanya, mulai dari kasus Bibit-Chandra, revisi UU Tipikor yang memperlemah KPK. Publik lebih tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar