anpa terasa kita sudah akan memasuki masa-masa menjelang
pesta demokrasi 2014. Ya, Pemilu yang akan menentukan siapa pemimpin
bangsa ini lima tahun mendatang.
Di masa-masa ini
biasanya akan banyak peristiwa menarik yang terjadi. Suasana hebohnya
sudah terasa. Iklan capres sering nongol di teve. Iklan Partai yang
kerap mewarnai siaran televisi di tanah air sering kita jumpai Semuanya
adalah iklan per lima tahunan, munculnya menjelang pemilu saja.
KPU
telah menyebutkan beberapa partai politik yang lolos dalam pemilu 2014,
dianranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani
Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
Dari beberapa partai yang dinyatakan lolos
dalam pemilu 2014 sebagaiannya adalah partai pendukung pemerintah yang
saat ini menjabat, banyak kader partai politik yang sekarang menjabat
sebagai menteri di pemerintahan SBY. Sebut saja beberapa partai yang
mengkontribusikan kadernya sebagai menteri seperti Golkar, PPP, PKB,
PAN, PKS, dan partai induk SBY yakni Partai Demokrat.
Yang menjadi
masalah sekarang adalah menjelang Pemilu 2014 banyak para menteri yang
melakukan sosialisasi diri bahkan partainya dengan menggunakan fasilitas
pemerintah, seharusnya prilaku tersebut tidak layak di lakukan, karena
ketika mereka sudah masuk dalam kabinet pemerintahan SBY mereka harusnya
bekerja untuk pemerintah dan rakyat.
Menjadi pertanyaan juga hari
ini ketika para menteri tersebut melakukan sosialisasi diri dengan nama
partai dan menggunakan fasilitas mentri apa ada kemungkinan mereka
menggunakan anggaran pemerintah yang seharusnya untuk program program
kerja kementerian malah beralih fungsi sebagai anggaranya untuk kader
partai.
Harus ada yang mengawasi APBN yang di pergunakan oleh para
menteri, aling aling sosialisasi bidang tau tau malah untuk kampanye
partai dan sosok pribadi lagi, menteri harus fokus bekerja selama masih
menanggung beban amanah kabinet.
Kalau pun dia mau mencalon atau
pun mau memsosialisasikan keberadaan dirinya dan partainya harus tegas,
minta cuti atau berhenti. Agar nantinya tidak ada penyelewengan
penyelewengan yang akan membuat para menteri merauk uang rakyat, korupsi
uang rakyat.
Ratna Sugiarti
Jl.Kali Bata Timur V No 10
Jakarta 12740
Ratnasugiarti88@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar