Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak tegas jika ada masyarakat yang memberikan fasilitas atau melindungi dua orang pelaku penembakan beberapa anggota Polri di wilayah Jakarta Selatan.
"Kita himbau kepada masyarakat umum, karena sudah dirilis sebagai DPO. Untuk masyarakat umum atau pihak mana pun, yang membantu menyembunyikan dapat dikenai undang-undang dengan ancaman penjara 9 bulan - 15 tahun," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, Jumat (30/8/2013).
Rikwanto menjelaskan, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan bulan dan Undang-Undang Terorisme Nomor 9 Tahun 2013 ancamannya selama 15 tahun.
"Siapa yang membantu, memfasilitasi, melindungi tindak pidana terorisme maka dikenakan pidana," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya telah mengeluarkan foto wajah dua pelaku penembakan anggota Polri di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kedua pelaku ini diduga kuat juga merupakan pelaku penembakan polisi di daerah Cirendeu dan Pamulang.
"Pertama yaitu Nurul Haq si pengendara dan Hendi Albar diduga sebagai penembak atau eksekusi," katanya.
Ia menjelaskan, Nurul Haq dan Hendi Albar pernah mendapatkan latihan dari jaringan teroris di Gunung Syawal serta ahli buat senjata api rakitan dan bom pipa.
''Untuk itu, bagi masyarakat yang mengetahui atau melihat keberadaan kedua orang itu harap hubungi kami dengan SMS 1717 atau telepon ke 110, atau 08873517351,'' ujarnya.
Berdasarkan sumber INILAH.COM, keduanya juga pernah terlibat dalam kasus penembakan anggota Polres Bekasi dan perampokan toko emas di Tambora. Selain itu, mereka memiliki kemampuan merakit bom dan masuk dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat.[bay]
Sabtu, 31 Agustus 2013
Pejabat Eselon II Pemprov DKI Siap Pensiun
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, ada 19 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang bakal memasuki masa pensiun pada tahun 2013.
Ia menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan assesment secara berkala kepada para pejabat eselon II dan eselon III. Sebab, ini untuk melakukan kinerja evaluasi para pejabat.
"Karena pada tahun 2014, akan ada banyak posisi jabatan yang kosong karena tahun ini banyak pejabat eselon II yang pensiun. Jadi, kami secara berkala memanggil pejabat eselon II dan III," terangnya kepada wartawan, Jumat (30/8/2013).
Dikatakan oleh Made, langkah ini diambil guna melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Menurut dia, pada tahun 2013 tercatat ada 19 orang pejabat eselon II yang memasuki usia pensiun.
Namun demikian, Made tidak mengungkap nama-nama pejabat eselon II yang bakal pensiun nanti. Yang jelas, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tidak ingin perpanjang pejabat yang sudah berusia 56 tahun memasuki masa pensiun. [mes]
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, ada 19 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang bakal memasuki masa pensiun pada tahun 2013.
Ia menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan assesment secara berkala kepada para pejabat eselon II dan eselon III. Sebab, ini untuk melakukan kinerja evaluasi para pejabat.
"Karena pada tahun 2014, akan ada banyak posisi jabatan yang kosong karena tahun ini banyak pejabat eselon II yang pensiun. Jadi, kami secara berkala memanggil pejabat eselon II dan III," terangnya kepada wartawan, Jumat (30/8/2013).
Dikatakan oleh Made, langkah ini diambil guna melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Menurut dia, pada tahun 2013 tercatat ada 19 orang pejabat eselon II yang memasuki usia pensiun.
Namun demikian, Made tidak mengungkap nama-nama pejabat eselon II yang bakal pensiun nanti. Yang jelas, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tidak ingin perpanjang pejabat yang sudah berusia 56 tahun memasuki masa pensiun. [mes]
Terlantar di Jakarta, Warga Gusuran Waduk Pluit Pulang Kampung
VIVAnews - Sedikitnya 1.200 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, rumahnya diratakan dengan tanah. Rumah mereka digusur akibat proyek normalisasi waduk.
Sebagian warga bersedia pindah ke rumah susun yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisanya pilih tinggal di rumah sanak saudara dan pulang ke kampung halaman.
Ubaidillah, petugas Satpol PP dari Kecamatan Penjaringan, mengaku sudah beberapa minggu ini ditugaskan untuk mengantar barang milik warga gusuran yang akan pindah. Selama bertugas di Waduk Pluit tidak jarang dia mendapati warga yang memilih pulang kampung.
"Kebanyakan warga pindah ke rusun. Tapi waktu penggusuran kemarin ada juga yang memilih pulang kampung ke Jawa. Mereka disewakan truk tapi tidak tahu siapa yang sewa," kata Ubaidillah saat berbincang dengan VIVAnews di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat 30 Agustus 2013.
Syamsudin, warga RT 19, RW 17 Penjaringan, mengatakan hal sama. Beberapa tetangganya yang sudah kena gusur memilih pulang kampung. Mereka terpaksa pulang karena di Jakarta sudah tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.
"Lapak rongsokan itu kan sudah digusur. Terus rumahnya digusur mau bagaimana lagi. Ya tetangga saya pada pulang kampung," kata Syamsudin.
Syamsudin menuturkan, sebagian besar penduduk di bantaran Waduk Pluit itu bekerja di lapak rongsokan sebagai pemulung. Ada juga yang bekerja di pelelangan ikan Muara Baru.
Setelah lapak rongsokan milik Ibu Kesih digusur dan dipindahkan ke Cengkareng, Jakarta Barat, mayoritas penduduk di bantaran Waduk Pluit menganggur. Lapak rongsokan itu merupakan salah satu andalan mata pencaharian warga di sana.
"Kalau saya sekarang menganggur. Karena lapaknya sudah digusur. Sekarang saya makan kemarin bawa bekal dari kampung ada beras ada sedikit uang juga. Mungkin nanti saya juga pindah ke Cengkareng. Supaya dekat dengan lapak Ibu Kesih," ujarnya.
Disampaikan Syamsudin, ada pun beberapa tetangganya yang masih muda. Kini mereka mencari nafkah di pelelangan ikan Muara Baru sebagai buruh panggul. "Kalau saya kan sudah tua. Saya pilih kumpulkan rongsokan saja," kata Syamsudin. (umi)
Ubaidillah, petugas Satpol PP dari Kecamatan Penjaringan, mengaku sudah beberapa minggu ini ditugaskan untuk mengantar barang milik warga gusuran yang akan pindah. Selama bertugas di Waduk Pluit tidak jarang dia mendapati warga yang memilih pulang kampung.
"Kebanyakan warga pindah ke rusun. Tapi waktu penggusuran kemarin ada juga yang memilih pulang kampung ke Jawa. Mereka disewakan truk tapi tidak tahu siapa yang sewa," kata Ubaidillah saat berbincang dengan VIVAnews di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat 30 Agustus 2013.
Syamsudin, warga RT 19, RW 17 Penjaringan, mengatakan hal sama. Beberapa tetangganya yang sudah kena gusur memilih pulang kampung. Mereka terpaksa pulang karena di Jakarta sudah tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.
"Lapak rongsokan itu kan sudah digusur. Terus rumahnya digusur mau bagaimana lagi. Ya tetangga saya pada pulang kampung," kata Syamsudin.
Syamsudin menuturkan, sebagian besar penduduk di bantaran Waduk Pluit itu bekerja di lapak rongsokan sebagai pemulung. Ada juga yang bekerja di pelelangan ikan Muara Baru.
Setelah lapak rongsokan milik Ibu Kesih digusur dan dipindahkan ke Cengkareng, Jakarta Barat, mayoritas penduduk di bantaran Waduk Pluit menganggur. Lapak rongsokan itu merupakan salah satu andalan mata pencaharian warga di sana.
"Kalau saya sekarang menganggur. Karena lapaknya sudah digusur. Sekarang saya makan kemarin bawa bekal dari kampung ada beras ada sedikit uang juga. Mungkin nanti saya juga pindah ke Cengkareng. Supaya dekat dengan lapak Ibu Kesih," ujarnya.
Disampaikan Syamsudin, ada pun beberapa tetangganya yang masih muda. Kini mereka mencari nafkah di pelelangan ikan Muara Baru sebagai buruh panggul. "Kalau saya kan sudah tua. Saya pilih kumpulkan rongsokan saja," kata Syamsudin. (umi)
Jokowi-Ahok Mau Monas jadi Tempat Lebaran Betawi
Oleh: Ajat M Fajar
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan Monas sebagai tempat perhelatan Lebaran Betawi yang tetap. Pasalnya selama ini perhelatan Lebaran Betawi selalu diadakan berpindah-pindah di wilayah DKI Jakarta.
"Lebaran Betawi jangan mutar-mutar lagi. Sekarang harus dipusatkan di Monas. Saya dan Pak Gubernur lebih suka yang begitu. Sehingga Lebaran Betawi yang diadakan setiap tahun dapat dimasukkan dalam kalender destinasi wisata Jakarta," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).
Dia mengatakan, meskipun yang menjadi tuan rumah atau panitia penyelenggara bergiliran diserahkan ke Wali Kota dan Bupati di enam wilayah DKI, namun tempat penyelenggaraannya harus dipusatkan di Monas.
Ahok menilai, penyelenggaraan Lebaran Betawi yang diselenggarakan di Monas sudah tepat dan sesuai dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya Jokowi juga ingin menjadikan Monas tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga dijadikan sebagai tempat berbagai acara kebudayaan dan kegiatan masyarakat DKI Jakarta.
"Pak Gubernur akan lebih suka kalau dipusatkan di Monas. Lagi pula Monas kan letaknya di tengah-tengah kota sehingga mudah dicapai oleh warga maupun turis. Pusatnya Jakarta dan Indonesia ya ada di Monas ini. Ditambah lagi kan ada ruang bawah tanahnya disini," ungkapnya.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terpilih menjadi panitia pelaksana sekaligus tuan rumah perhelatan Lebaran Betawi.
Dalam merayakan Lebaran Betawi, Ahok didampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sylviana Murni dan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono, Plt Sekda Pemprov DKI Jakarta Wiriatmoko, mengunjungi setiap stand yang didirikan oleh kecamatan dan kelurahan yang ada di DKI Jakarta.
Dengan mengenakan baju sadariah warna putih lengkap dengan kain sarung warna coklat yang diselempangkan di leher, Ahok langsung menyapa dan bersalaman dengan sejumlah warga. Kemudian dia menuju stand wilayah Jakarta Utara.
Lebaran Betawi ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan budaya khas Betawi, seperti tari Betawi, tanjidor, gambang kromong, keroncong Jakarta, wayang kulit Betawi, ondel-ondel, layar tancap, lenong Betawi, palang pintu, topeng, permainan tradisional Betawi. [mvi]
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan Monas sebagai tempat perhelatan Lebaran Betawi yang tetap. Pasalnya selama ini perhelatan Lebaran Betawi selalu diadakan berpindah-pindah di wilayah DKI Jakarta.
"Lebaran Betawi jangan mutar-mutar lagi. Sekarang harus dipusatkan di Monas. Saya dan Pak Gubernur lebih suka yang begitu. Sehingga Lebaran Betawi yang diadakan setiap tahun dapat dimasukkan dalam kalender destinasi wisata Jakarta," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).
Dia mengatakan, meskipun yang menjadi tuan rumah atau panitia penyelenggara bergiliran diserahkan ke Wali Kota dan Bupati di enam wilayah DKI, namun tempat penyelenggaraannya harus dipusatkan di Monas.
Ahok menilai, penyelenggaraan Lebaran Betawi yang diselenggarakan di Monas sudah tepat dan sesuai dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya Jokowi juga ingin menjadikan Monas tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga dijadikan sebagai tempat berbagai acara kebudayaan dan kegiatan masyarakat DKI Jakarta.
"Pak Gubernur akan lebih suka kalau dipusatkan di Monas. Lagi pula Monas kan letaknya di tengah-tengah kota sehingga mudah dicapai oleh warga maupun turis. Pusatnya Jakarta dan Indonesia ya ada di Monas ini. Ditambah lagi kan ada ruang bawah tanahnya disini," ungkapnya.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terpilih menjadi panitia pelaksana sekaligus tuan rumah perhelatan Lebaran Betawi.
Dalam merayakan Lebaran Betawi, Ahok didampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sylviana Murni dan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono, Plt Sekda Pemprov DKI Jakarta Wiriatmoko, mengunjungi setiap stand yang didirikan oleh kecamatan dan kelurahan yang ada di DKI Jakarta.
Dengan mengenakan baju sadariah warna putih lengkap dengan kain sarung warna coklat yang diselempangkan di leher, Ahok langsung menyapa dan bersalaman dengan sejumlah warga. Kemudian dia menuju stand wilayah Jakarta Utara.
Lebaran Betawi ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan budaya khas Betawi, seperti tari Betawi, tanjidor, gambang kromong, keroncong Jakarta, wayang kulit Betawi, ondel-ondel, layar tancap, lenong Betawi, palang pintu, topeng, permainan tradisional Betawi. [mvi]
Jumat, 30 Agustus 2013
Polisi Bekuk Otak Pengeroyokan Polantas di KBT
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Petugas Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur, Brigadir Cahyadi Firmansyah (29), saat melintas di Kanal Banjir Timur (KBT) pada Minggu 18 Agustus lalu."Kami kembali mengamankan empat tersangka pengeroyokan anggota polisi, termasuk otak dari pengeroyokan itu yang berinisial BD," ujar Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Didik Haryadi.
Otak pengeroyokan yang berinisial BD ditangkap bersama tiga orang rekannya yakni TT, AG dan CN di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, petugas juga sudah menangkap tiga pelaku lain yakni AP, EW dan DS. Saat ini ketujuh tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Timur.
Didik melanjutkan, motif BD dan teman-temannya melakukan pengeroyokan karena merasa kesal sering ditilang oleh Polantas.
"BD mengaku sakit hati, ia yang merupakan sopir angkot sering ditilang polisi. Saat kejadian, tersangka tahu korban adalah polisi. Sebab, saat itu korban mengenakan kaos dan celana polisi," katanya.
Sebelumnya pada 18 Agustus lalu, Brigadir Cahyadi Firmansyah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh BD dan enam rekannya. Saat itu korban tengah melintas dengan menggunakan mobil, dan langsung dihadang oleh BD Cs.
Salah seorang pelaku kemudian memukul mobil korban. Saat anggota Satlantas Polres Jakarta Timur itu keluar dari mobil, para pelaku langsung memukuli korban. Akibatnya, korban mengalami luka pada mata kiri dan tangan kanan. Karena luka yang diderita korban cukup parah, akhirnya Cahyadi dilarikan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mendapat perawatan.[bay]
INILAH.COM, Jakarta - Petugas Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur, Brigadir Cahyadi Firmansyah (29), saat melintas di Kanal Banjir Timur (KBT) pada Minggu 18 Agustus lalu."Kami kembali mengamankan empat tersangka pengeroyokan anggota polisi, termasuk otak dari pengeroyokan itu yang berinisial BD," ujar Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Didik Haryadi.
Otak pengeroyokan yang berinisial BD ditangkap bersama tiga orang rekannya yakni TT, AG dan CN di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, petugas juga sudah menangkap tiga pelaku lain yakni AP, EW dan DS. Saat ini ketujuh tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Timur.
Didik melanjutkan, motif BD dan teman-temannya melakukan pengeroyokan karena merasa kesal sering ditilang oleh Polantas.
"BD mengaku sakit hati, ia yang merupakan sopir angkot sering ditilang polisi. Saat kejadian, tersangka tahu korban adalah polisi. Sebab, saat itu korban mengenakan kaos dan celana polisi," katanya.
Sebelumnya pada 18 Agustus lalu, Brigadir Cahyadi Firmansyah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh BD dan enam rekannya. Saat itu korban tengah melintas dengan menggunakan mobil, dan langsung dihadang oleh BD Cs.
Salah seorang pelaku kemudian memukul mobil korban. Saat anggota Satlantas Polres Jakarta Timur itu keluar dari mobil, para pelaku langsung memukuli korban. Akibatnya, korban mengalami luka pada mata kiri dan tangan kanan. Karena luka yang diderita korban cukup parah, akhirnya Cahyadi dilarikan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mendapat perawatan.[bay]
Punya Bukti, Nazar tak Takut Pelaporan Mendagri
Oleh: Firman Qusnulyakin
INILAH.COM, Jakarta - Muhammad Nazaruddin menanggapi santai laporan yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pagi tadi ke Polda Metro Jaya karena merasa dituding menerima suap dalam proyek e-KTP yang laporannya tengah ditelaah KPK.
"Bagi saya haknya Pak Gamawan melaporkan, enggak ada larangannya itu," tandas pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, Jumat (30/8/2013).
Nazaruddin dilaporkan dengan tiga delik, yaitu pencemaran nama baik, memberi keterangan palsu dan perbuatan tidak menyenangkan. Elza menekankan pihaknya sama sekali tak takut dengan laporan itu. Sebab, Elza dan kliennya memiliki bukti kuat tentang adanya dugaan keterlibatan Gamawan Fauzi dalam proyek E-KTP.
"Klien saya tidak fitnah. KPK juga sudah memiliki data-data dengan lengkap. Jadi bukan hanya data-data klien saya," tegas Elza.
Seharusnya, lanjut dia, Mendagri Gamawan Fauzi tak perlu kebakaran jenggot karena namanya ikut tercantum dalam data yang diberikan kliennya ke KPK. Apalagi, proses pengusutan dan pengembangan perkara dugaan korupsi itu masih panjang.
"Kan harus dibuktikan dulu orang korupsi. Jangan serta merta melaporkan begitu," tandasnya.[yeh]
INILAH.COM, Jakarta - Muhammad Nazaruddin menanggapi santai laporan yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pagi tadi ke Polda Metro Jaya karena merasa dituding menerima suap dalam proyek e-KTP yang laporannya tengah ditelaah KPK.
"Bagi saya haknya Pak Gamawan melaporkan, enggak ada larangannya itu," tandas pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, Jumat (30/8/2013).
Nazaruddin dilaporkan dengan tiga delik, yaitu pencemaran nama baik, memberi keterangan palsu dan perbuatan tidak menyenangkan. Elza menekankan pihaknya sama sekali tak takut dengan laporan itu. Sebab, Elza dan kliennya memiliki bukti kuat tentang adanya dugaan keterlibatan Gamawan Fauzi dalam proyek E-KTP.
"Klien saya tidak fitnah. KPK juga sudah memiliki data-data dengan lengkap. Jadi bukan hanya data-data klien saya," tegas Elza.
Seharusnya, lanjut dia, Mendagri Gamawan Fauzi tak perlu kebakaran jenggot karena namanya ikut tercantum dalam data yang diberikan kliennya ke KPK. Apalagi, proses pengusutan dan pengembangan perkara dugaan korupsi itu masih panjang.
"Kan harus dibuktikan dulu orang korupsi. Jangan serta merta melaporkan begitu," tandasnya.[yeh]
BLSM Tahap II Dibagikan Mulai Senin
Bandung (Antara) - Pencairan dan pembagian bantuan
langsung sementara masyarakat atau BLSM tahap II akan dimulai serentak
pada Senin (2/9) di Kantor Pos di seluruh Indonesia.
"BLSM tahap II sudah siap dibayarkan mulai 2 September 2013 di Kantor
Pos di seluruh Indonesia, yang diatur berdasarkan penjadwalan di
masing-masing daerah," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)
Budi Setiawan di Bandung, Jumat. Budi menyebutkan PT Pos Indonesia sudah siap secara infrastruktur dan petugas di seluruh lokasi pembayaran di kantorpos dan menitik beratkan di komunitas-komunitas. Pengaturan tempat pembayawan 70 persen di komunitas dan 30 persen di Kantor Pos.
Menurut dia, penyaluran BLSM tahap II akan dilakukan di Kantor Pos dan komunitas yang menjadi lokasi pembagian, dengan memaksimalkan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki dan berdasarkan hasil evaluasi penyaluran BLSM tahap pertama.
Total dana BLSM tahap ke-2 sama seperti tahap pertama yakni senilai Rp4,7 triliun rupiah untuk 15.530.897 rumah tangga sasaran. Setiap RTS mendapat uang BLSM senilai Rp300 ribu untuk Bulan Agustus dan September 2013
Data penerima BLSM itu berdasarkan hasil perbaikann data dari BLSM tahap pertama. Pada tahap pertama ada kartu Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikembalikan karena tidak ada penerimanya yakni sebanyak 267.810 kartu.
"Kartu yang return itu sudah ada di PT Pos dan bersama TNP2K dan Kemensos akan mengeluarkan Kartu Pengganti berdasarkan data dari hasil musyawarah desa dan mengisi formulir rekapitulasi pengganti. Pengentrian terakhir tanggal 7 September 2013," kata Budi Setiawan.
Beberapa kendala seperti faktor lokasi atau daeraj yang sulit dijangkau oleh RTS, petugas Pos Indonesia akan mendatangi langsung warga.
"Untuk daerah yang sulit dijangkau, petugas kami akan langsung mendatangi warga guna menyalurkan BLSM tersebut mengingat kawasan yang sulit dijangkau dan membutuhkan biaya transportasi yang tinggi," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menyebutkan data RTS untuk tahap kedua. Pos Indonesia mendapatkan dari Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut dia, pihaknya tidak memiliki kewenangan terhadap pendataan atau nama-nama pengganti penerima yang dianggap tidak layak. Bila ada penggantian nama penerima Pos Indonesia tidak berhak memutuskan penggantinya," kata Budi.
Pencairan dilakukan oleh RTS dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas yang masih berlaku. Bila ada yang tidak mencairkan BLSM tahap pertama di lokasi yang ditetapkan masih dapat mengambil untuk tahap kedua bila tidak tercatat dalam daftar nominasi di lokasi kantor bayar terdekat. Pemegang KPS dapat dieskalasikan ke Kantor Pos untuk mendapat izin pembayaran.
Pemegang kartu Perlindungan Sosial tidak diperbolehkan mencairkan di lokasi selain kantor bayar yang ditetapkan.
"KPS dan identitas disetorkan kami langsung bayar dana hak mereka, Kartu Perlindungan Sosial juga berfungsi untuk penerimaan bantuan pemerintah lainnya seperti Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM)," kata Dirut PT Pos Indonesia itu menambahkan.(rr)
Jokowi: Tidak Ada Uang Kerohiman untuk Warga Ria Rio
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan
merelokasi para penghuni kawasan waduk Ria Rio, kawasan Pulo Mas,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Wilayah itu
akan dibangun penampungan air dan ruang terbuka hijau.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyebutkan dalam penggusuran itu tidak akan ada uang kerohiman berapa pun jumlahnya. Kata dia, ada pun uang Rp1 juta yang diberikan oleh PT Pulomas sebagai pemilik lahan adalah untuk biaya transportasi pemindahan barang-barang warga dari kawasan Waduk Ria Rio ke Rumah Susun Pinus Elok, yang menjadi hunian pengganti.
"Iya itu (uang kerohiman) sempat minta ke Camat. Uang kerohiman itu uang untuk angkut perabot. Pengangkutan itu butuh biaya. Kami mengerti itu butuh angkutan untuk pindah," kata Jokowi, panggilan akrab gubernur, di Rumah Susun Pinus Elok, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis 29 Agustus 2013.
Soal penyaluran uang angkut itu, Jokowi akan menayakan lebih detail kepada PT Pulomas sebagai penanggungjawab. PT Pulomas merupakan anak perusahaan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo.
"Sebenarnya saya belum mengerti masalah itu, makanya nanti saya akan tanya Dirut PT Pulomas. Tapi dari kita [uang] itu tidak ada," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyebutkan dalam penggusuran itu tidak akan ada uang kerohiman berapa pun jumlahnya. Kata dia, ada pun uang Rp1 juta yang diberikan oleh PT Pulomas sebagai pemilik lahan adalah untuk biaya transportasi pemindahan barang-barang warga dari kawasan Waduk Ria Rio ke Rumah Susun Pinus Elok, yang menjadi hunian pengganti.
"Iya itu (uang kerohiman) sempat minta ke Camat. Uang kerohiman itu uang untuk angkut perabot. Pengangkutan itu butuh biaya. Kami mengerti itu butuh angkutan untuk pindah," kata Jokowi, panggilan akrab gubernur, di Rumah Susun Pinus Elok, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis 29 Agustus 2013.
Soal penyaluran uang angkut itu, Jokowi akan menayakan lebih detail kepada PT Pulomas sebagai penanggungjawab. PT Pulomas merupakan anak perusahaan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo.
"Sebenarnya saya belum mengerti masalah itu, makanya nanti saya akan tanya Dirut PT Pulomas. Tapi dari kita [uang] itu tidak ada," kata Jokowi.
Walikota Jaktim: Komnas HAM Setuju Warga Ria Rio Digusur
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan
merelokasi warga sekitar waduk Ria Rio, kawasan Pulomas, Pedongkelan,
Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. Warga di sana akan dipindahkan ke
rumah susun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur.
Walikota Jakarta Timur, Krisdianto, Jumat 30 Agustus 2013 menyebut penggusuran terhadap warga Waduk Ria Rio akan dilakukan pada akhir September 2013 mendatang. Saat ini masih menunggu berbagai perbaikan di rusun Pinus Elok.
Menurut Krisdianto, sebelum dilakukan penggusuran, camat dan walikota sudah melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan warga. Dan kini sudah menjelang pada tahap eksekusi.
"Kalau sosialisasi sudah dari sebualan lalu. Lebih lebih mengerucut pada tahap pelaksanaan. Kemarin untuk sosilisasi sekarang masuk pada tahap pelaksanaan," kata Krisdianto di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur.
Krisdiyanto mengklaim, sebelum eksekusi penggusuran, instansinya sudah menggelar diskusi untuk menjaring berbagai masukan. Termasuk dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Menurutnya pada pembicaraan itu Komnas HAM juga sudah sepakat dengan langkah penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI, yakni dengan cara memindahkan warga Waduk Ria Rio ke rusun Pinus Elok.
"Kemarin waktu saya rapat di kantor Walikota saya undang Komnas HAM. Mereka juga geleng-geleng kepala, tahapannya sudah benar. Jadi ini memang harus dilaksanakan. Kami ini sudah sosialisasi sebelumnya, kami sediakan tempat. Segala macam ini sudah bagus. Komnas HAM komentarnya seperti itu," katanya.
Krisdianto menambahkan, selama ini warga sekitar Waduk Ria Rio itu menduduki lahan milik PT Pulomas. PT Pulomas merupakan salah satu anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rencananya Waduk Ria Rio akan segera dibenahi dan dinormalisasi. Ketika banjir datang waduk itu akan difungsikan sebagai penampungan air sekaligus sebagai ruang terbuka hijau.
"Kalau masalah tanah itu tidak ada masalah yang jelas itu tanah PT Pulomas, itu BUMD milik pemda. Gubernur ingin menciptakan situasi yang cantik di sana ada tempat rekerasi, pengendalian banjir, opera house dan hotel," ucap dia.
Walikota Jakarta Timur, Krisdianto, Jumat 30 Agustus 2013 menyebut penggusuran terhadap warga Waduk Ria Rio akan dilakukan pada akhir September 2013 mendatang. Saat ini masih menunggu berbagai perbaikan di rusun Pinus Elok.
Menurut Krisdianto, sebelum dilakukan penggusuran, camat dan walikota sudah melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan warga. Dan kini sudah menjelang pada tahap eksekusi.
"Kalau sosialisasi sudah dari sebualan lalu. Lebih lebih mengerucut pada tahap pelaksanaan. Kemarin untuk sosilisasi sekarang masuk pada tahap pelaksanaan," kata Krisdianto di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur.
Krisdiyanto mengklaim, sebelum eksekusi penggusuran, instansinya sudah menggelar diskusi untuk menjaring berbagai masukan. Termasuk dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Menurutnya pada pembicaraan itu Komnas HAM juga sudah sepakat dengan langkah penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI, yakni dengan cara memindahkan warga Waduk Ria Rio ke rusun Pinus Elok.
"Kemarin waktu saya rapat di kantor Walikota saya undang Komnas HAM. Mereka juga geleng-geleng kepala, tahapannya sudah benar. Jadi ini memang harus dilaksanakan. Kami ini sudah sosialisasi sebelumnya, kami sediakan tempat. Segala macam ini sudah bagus. Komnas HAM komentarnya seperti itu," katanya.
Krisdianto menambahkan, selama ini warga sekitar Waduk Ria Rio itu menduduki lahan milik PT Pulomas. PT Pulomas merupakan salah satu anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rencananya Waduk Ria Rio akan segera dibenahi dan dinormalisasi. Ketika banjir datang waduk itu akan difungsikan sebagai penampungan air sekaligus sebagai ruang terbuka hijau.
"Kalau masalah tanah itu tidak ada masalah yang jelas itu tanah PT Pulomas, itu BUMD milik pemda. Gubernur ingin menciptakan situasi yang cantik di sana ada tempat rekerasi, pengendalian banjir, opera house dan hotel," ucap dia.
Cegah Kriminalitas, Polisi akan Gelar Razia di Flyover Jakarta
Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Jalan layang di Jakarta jadi lokasi yang juga rawan aksi kriminalitas. Guna menegahnya polisi berencana mengadakan razia besar-besaran di beberapa jalan layang di Jakarta.
"Kita akan lakukan razia, saat ini kita sedang mengumpulkan datanya. Mana saja flyover yang tadinya hanya menjadi tempat nongkrong tapi tiba-tiba nanti ada tawuran atau rawan kriminal," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Rikwanto saat dihubungi, Jumat (30/8/2013).
Rikwanto menjelaskan terdapat beberapa jalan layang di Jakarta yang memang rawan kejahatan dan kegiatan-kegiatan meresahkan warga lainnya. Di antaranya adalah flyover Roxy dan Kampung Rambutan.
"Kalau preman itu kambuhan ya, kadang mereka baik-baik aja lalu kalau ada kesempatan, mereka beraksi," lanjutnya.
Semakin malam, flyover di Jakarta akan menjelma menjadi tempat nongkrong dan rawan kejahatan. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Mirza A Soelarso sebelumnya sempat mengakui kesulitan membersihkan flyover dari kegiatan-kegiatan yang meresahkan warga tersebut.
"Mereka kayak lalat, sudah kita peringatkan jangan di situ (flyover), mereka selalu jawab 'iya Pak iya Pak', tapi kalau petugas sudah pergi, mereka balik lagi," kata Mirza kepada detikcom, Selasa (27/8) lalu.
Jakarta - Jalan layang di Jakarta jadi lokasi yang juga rawan aksi kriminalitas. Guna menegahnya polisi berencana mengadakan razia besar-besaran di beberapa jalan layang di Jakarta.
"Kita akan lakukan razia, saat ini kita sedang mengumpulkan datanya. Mana saja flyover yang tadinya hanya menjadi tempat nongkrong tapi tiba-tiba nanti ada tawuran atau rawan kriminal," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Rikwanto saat dihubungi, Jumat (30/8/2013).
Rikwanto menjelaskan terdapat beberapa jalan layang di Jakarta yang memang rawan kejahatan dan kegiatan-kegiatan meresahkan warga lainnya. Di antaranya adalah flyover Roxy dan Kampung Rambutan.
"Kalau preman itu kambuhan ya, kadang mereka baik-baik aja lalu kalau ada kesempatan, mereka beraksi," lanjutnya.
Semakin malam, flyover di Jakarta akan menjelma menjadi tempat nongkrong dan rawan kejahatan. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Mirza A Soelarso sebelumnya sempat mengakui kesulitan membersihkan flyover dari kegiatan-kegiatan yang meresahkan warga tersebut.
"Mereka kayak lalat, sudah kita peringatkan jangan di situ (flyover), mereka selalu jawab 'iya Pak iya Pak', tapi kalau petugas sudah pergi, mereka balik lagi," kata Mirza kepada detikcom, Selasa (27/8) lalu.
Korban Gusuran Tidak Tahu Jokowi-Ahok Dilaporkan ke Polisi
Idham Khalid - detikNews
Jakarta - Agus memasukkan barang dagangannya yang masih tersisa ke dalam beberapa kardus di sebuah rumah kontrakan di bantaran Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/8) menjelang siang. Lanjutan program normalisasi Waduk Pluit yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (22/8) lalu telah meluluhlantakkan warung sembako miliknya.
Akibat penggusuran tersebut, Agus menyewa sebuah rumah kontrakan bersifat sementara tak jauh dari batas penggusuran untuk menyimpan barang-barang miliknya sembari mencari kontrakan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai warung.
“Ini saya kontrak cuma seminggu, sekarang mau pindah ke tengah (masih di Muara Baru yang belum kena gusuran),” ujar Agus yang ditemui detikcom, Rabu lalu.
Bagi Agus menyewa rumah kontrakan merupakan pilihan yang lebih realistis dari pada harus direlokasi ke rumah susun sewa sederhana Marunda. Sulitnya lapangan pekerjaan menjadi alasannya untuk memilih tidak menerima direlokasi ke rusun Marunda. “Di sana mau kerja apa, yang kemarin pada pindah ke sana (rusun Marunda) aja banyak yang balik lagi,” kata dia.
Pascapenggusuran tersebut, warga yang mengatasnamakan warga RT 19/17 Muara Baru dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Selasa (27/8) melaporkan Kesatuan Polisi Pamong Praja beserta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T. Purnama (Ahok) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya menyusul adanya pembongkaran rumah warga secara paksa dalam laporan resmi nomor TB/2914/VIII/2013.
Namun, pria asal Madura, Jawa Timur, ini mengaku sama sekali tidak merasa dan tidak mengetahui ada laporan yang mengatasnamakan warga melaporkan Satpol PP, Jokowi dan Ahok tersebut. “Saya tidak tahu ada laporan itu, emang dilaporkan ya?” ujarnya.
Jakarta - Agus memasukkan barang dagangannya yang masih tersisa ke dalam beberapa kardus di sebuah rumah kontrakan di bantaran Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/8) menjelang siang. Lanjutan program normalisasi Waduk Pluit yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (22/8) lalu telah meluluhlantakkan warung sembako miliknya.
Akibat penggusuran tersebut, Agus menyewa sebuah rumah kontrakan bersifat sementara tak jauh dari batas penggusuran untuk menyimpan barang-barang miliknya sembari mencari kontrakan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai warung.
“Ini saya kontrak cuma seminggu, sekarang mau pindah ke tengah (masih di Muara Baru yang belum kena gusuran),” ujar Agus yang ditemui detikcom, Rabu lalu.
Bagi Agus menyewa rumah kontrakan merupakan pilihan yang lebih realistis dari pada harus direlokasi ke rumah susun sewa sederhana Marunda. Sulitnya lapangan pekerjaan menjadi alasannya untuk memilih tidak menerima direlokasi ke rusun Marunda. “Di sana mau kerja apa, yang kemarin pada pindah ke sana (rusun Marunda) aja banyak yang balik lagi,” kata dia.
Pascapenggusuran tersebut, warga yang mengatasnamakan warga RT 19/17 Muara Baru dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Selasa (27/8) melaporkan Kesatuan Polisi Pamong Praja beserta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T. Purnama (Ahok) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya menyusul adanya pembongkaran rumah warga secara paksa dalam laporan resmi nomor TB/2914/VIII/2013.
Namun, pria asal Madura, Jawa Timur, ini mengaku sama sekali tidak merasa dan tidak mengetahui ada laporan yang mengatasnamakan warga melaporkan Satpol PP, Jokowi dan Ahok tersebut. “Saya tidak tahu ada laporan itu, emang dilaporkan ya?” ujarnya.
Ini Rekaman Telepon Ridwan, Luthfi dan Bunda Putri
Oleh: Firman Qusnul Yakin
INILAH.COM, Jakarta - Nama "Bunda Puteri" muncul dalam
sidang perkara dugaan suap pengurusan kuota impor sapi di Kementerian
dan pencucian uang terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Nama itu, diduga sebagai orang yang bisa menggerakkan desicion maker atau pengambil kebijakan di negara ini. Anehnya, Bunda Putri juga akrab dengan Ridwan Hakim, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
Hal itu sebagaimana terungkap dari hasil sadapan yang diputar tim Jaksa di persidangan. Awalnya, dalam sadapan itu Luthfi Hasan Ishaaq berbicara dengan Ridwan, namun dipertengahan pembicaraan, Ridwan memberikan ponselnya kepada "Bunda Putri".
Ini Percakapan ketiganya yang berhasil disadap KPK :
L : Lutfhi
R : Ridwan
B : Bunda Puteri
L : masih di kompleks DPR?
R : di rumah bunda, bunda marah-marah.
L : katanya waktu di Lembang, saya langsung telepon, kata Bunda jangan diberitahukan dulu. Saya takut terlambat, makanya saya telepon langsung. Karena bakal disepakati sebentar lagi. Supaya jangan terlambat diberi tahunya. Saya tak perlu kasih tau dl. Krn setau saya prosesnya masih jauh.
R: tadi malam menteri di sini, sampai jam 1 pagi, katanya. Pernyataanya kan hari Jumat, malam jumatnya dia di sini. Sambil ngomongin rapat.
L: kalau gitu gini aja, nanti kita coba dua arah. Siapa yang terbaiknya, Widhinya yang kita pegang 100 persen, biar satu komando.
R: Bentar bunda mau bicara dulu.
B: Assalamualaikum, ustaz.
L: bunda saya minta maaf baru bangun tidur.
B: bunda juga baru pulang jam 8, karena bosen di rumah sakit dari hari jumat, pengen merokok. Ini lagi ngobrol sama Iwan (sapaan Ridwan). Kalau bangun. Bakbuk-bakbuk, jangan senen. Kalau bangun. Iwan bisa cover zakat di istana. Jangankan orang dekat siapa nanti. Ini alternatif saja hilang.
L: waktu itu di depan bunda, memberi tahu segera. Karena prosesnya sudah panjang supaya dihentikan prosesnya untuk memperjuangkan yang namanya ... Udah hentikan nanti sampe arah yang...
B: ...itu kan sahabatnya si manyun.
L: siapa, si Widhi itu?
B: iya, orang dari DPD, kalau dari DPP sih nggak apa apa
L: mungkin begini, memang mereka berbicara soal itu. Dia nanya yang tidak ada alternatif untuk gantikan yang lama itu. Langsung saya telepon
B: itu 31 itu. Sekarang saya bilang ke Iwan, bunda tak akan lagi bicara pada pak haji susu, bunda gak akan negor lagi, gak akan minta lagi, kalau sampe, harusnya kan hari ini, Fathan sudah duduk. Menurut pak haji. Kalau sampe ia dikabulkan, bunda berhenti semuanya. Wan bunda tak mau dimainin. Apa yang pak haji susu minta sama bunda, bilang pak lurah kembali, semua bunda kembali, masa bunda seorang fathan, bunda dihianati. Kalau fathannya sudah.Kita yang butuh dia. Sudah jangan bicara lagi wan, bunda capek.
L: kita sudah. Saya khawatir mereka jalan terus.
B: sampe dianter ke pintu jam 1 malam. Bunda bilang jangan dikasih alternatif, nanti alternatifnya yang dibesarin. Besok gak ada namanya Fathan.
L: saya tadi pagi ketemu sama dia, sama menteri-menteri lain.
B: sekarang ini, bunda ini jam 10 ditunggu dipo kan? Sebelum dia ke JCC. Katanya kan, bun jadi nanti kita ketemu sama mas boed jam 2.45. Nggak bunda di grand hyyat saja, supaya gak ke mana2. Nah kalau sudah begini, males kita urusin TPA-nya. Nanti kalau Maret ada reshuffle, ya sudah saja, nanti saya gnmomong sama pak lurah bener apa yang kamu bilang tentang haji susu itu, sudah babat saja. Bunda gituin aja, aman. Bunda disuruh ngurus beliau emang diatas satu orang, ini diatasnya Fatan.
L: bukan, maksud saya, dia kan decission maker, bunda kan mengkondisikan para dicission maker. Kerjaan lebih berat mengkondisikan pada decission maker dari pada yang pengambil keputusan sendiri.
B : jadi kalo si Fatan itu kita minta tempatkan atau kita barterlah dengan Dirjen, itu masih beratlah. Ini cuma untuk pintu masuk. Beratnya dimana? Dan bunda kan gak ngerti untuk satu ini sAja deh, ntar juga penuh, ngapain diatas bunda gag kenal orang, kenapa bunda harus milih, karena bunda tahu kapasitas orang ini. Kalo gag tau waaah gag berani kita, mau ngejodoh-jodohin orang. Ini dunia akherat bunda, gag berani.
Kembali pada perbincangan LHI dan Ridwan.
L : siapapun yang di prospek pasti marah besar bunda, itu gimana ceritanya kok bisa begitu dia,
R: saya gak faham, yang jelas bunda keki beneran,
L: siapapun yang diposisi dia pasti akan marah besar
L: diakan dicission maker, itu otoritas dia. Sementara yang diminta dia bukan otoritas bunda, bunda hanya mengkondisikan orang-orang pengambil keputusAn agar keputusannya sesuai apa yang dia mau dan lebih berat pekerjaan dia dari pada pekerjaan Menteri. Yang menentukan ya kewenangan dia sendiri
R: iya ini sampai dibatalin, harusnya selesai hari ini sama Dipo
L: ya Allah siapapun yang dibilang pasti akan. Tidak menetukan hasil, tapi prosesnya ini sudah jalan. Kamu ngapain bawa Dippo?
L: Pokoknya kita atur belakangan. Dan kita sudah sepakat. Coba nanti telusuri apa dan bagaimana. Nanti penggantinya ini kita brain washing,
R: nanti kita coba.
Nama itu, diduga sebagai orang yang bisa menggerakkan desicion maker atau pengambil kebijakan di negara ini. Anehnya, Bunda Putri juga akrab dengan Ridwan Hakim, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
Hal itu sebagaimana terungkap dari hasil sadapan yang diputar tim Jaksa di persidangan. Awalnya, dalam sadapan itu Luthfi Hasan Ishaaq berbicara dengan Ridwan, namun dipertengahan pembicaraan, Ridwan memberikan ponselnya kepada "Bunda Putri".
Ini Percakapan ketiganya yang berhasil disadap KPK :
L : Lutfhi
R : Ridwan
B : Bunda Puteri
L : masih di kompleks DPR?
R : di rumah bunda, bunda marah-marah.
L : katanya waktu di Lembang, saya langsung telepon, kata Bunda jangan diberitahukan dulu. Saya takut terlambat, makanya saya telepon langsung. Karena bakal disepakati sebentar lagi. Supaya jangan terlambat diberi tahunya. Saya tak perlu kasih tau dl. Krn setau saya prosesnya masih jauh.
R: tadi malam menteri di sini, sampai jam 1 pagi, katanya. Pernyataanya kan hari Jumat, malam jumatnya dia di sini. Sambil ngomongin rapat.
L: kalau gitu gini aja, nanti kita coba dua arah. Siapa yang terbaiknya, Widhinya yang kita pegang 100 persen, biar satu komando.
R: Bentar bunda mau bicara dulu.
B: Assalamualaikum, ustaz.
L: bunda saya minta maaf baru bangun tidur.
B: bunda juga baru pulang jam 8, karena bosen di rumah sakit dari hari jumat, pengen merokok. Ini lagi ngobrol sama Iwan (sapaan Ridwan). Kalau bangun. Bakbuk-bakbuk, jangan senen. Kalau bangun. Iwan bisa cover zakat di istana. Jangankan orang dekat siapa nanti. Ini alternatif saja hilang.
L: waktu itu di depan bunda, memberi tahu segera. Karena prosesnya sudah panjang supaya dihentikan prosesnya untuk memperjuangkan yang namanya ... Udah hentikan nanti sampe arah yang...
B: ...itu kan sahabatnya si manyun.
L: siapa, si Widhi itu?
B: iya, orang dari DPD, kalau dari DPP sih nggak apa apa
L: mungkin begini, memang mereka berbicara soal itu. Dia nanya yang tidak ada alternatif untuk gantikan yang lama itu. Langsung saya telepon
B: itu 31 itu. Sekarang saya bilang ke Iwan, bunda tak akan lagi bicara pada pak haji susu, bunda gak akan negor lagi, gak akan minta lagi, kalau sampe, harusnya kan hari ini, Fathan sudah duduk. Menurut pak haji. Kalau sampe ia dikabulkan, bunda berhenti semuanya. Wan bunda tak mau dimainin. Apa yang pak haji susu minta sama bunda, bilang pak lurah kembali, semua bunda kembali, masa bunda seorang fathan, bunda dihianati. Kalau fathannya sudah.Kita yang butuh dia. Sudah jangan bicara lagi wan, bunda capek.
L: kita sudah. Saya khawatir mereka jalan terus.
B: sampe dianter ke pintu jam 1 malam. Bunda bilang jangan dikasih alternatif, nanti alternatifnya yang dibesarin. Besok gak ada namanya Fathan.
L: saya tadi pagi ketemu sama dia, sama menteri-menteri lain.
B: sekarang ini, bunda ini jam 10 ditunggu dipo kan? Sebelum dia ke JCC. Katanya kan, bun jadi nanti kita ketemu sama mas boed jam 2.45. Nggak bunda di grand hyyat saja, supaya gak ke mana2. Nah kalau sudah begini, males kita urusin TPA-nya. Nanti kalau Maret ada reshuffle, ya sudah saja, nanti saya gnmomong sama pak lurah bener apa yang kamu bilang tentang haji susu itu, sudah babat saja. Bunda gituin aja, aman. Bunda disuruh ngurus beliau emang diatas satu orang, ini diatasnya Fatan.
L: bukan, maksud saya, dia kan decission maker, bunda kan mengkondisikan para dicission maker. Kerjaan lebih berat mengkondisikan pada decission maker dari pada yang pengambil keputusan sendiri.
B : jadi kalo si Fatan itu kita minta tempatkan atau kita barterlah dengan Dirjen, itu masih beratlah. Ini cuma untuk pintu masuk. Beratnya dimana? Dan bunda kan gak ngerti untuk satu ini sAja deh, ntar juga penuh, ngapain diatas bunda gag kenal orang, kenapa bunda harus milih, karena bunda tahu kapasitas orang ini. Kalo gag tau waaah gag berani kita, mau ngejodoh-jodohin orang. Ini dunia akherat bunda, gag berani.
Kembali pada perbincangan LHI dan Ridwan.
L : siapapun yang di prospek pasti marah besar bunda, itu gimana ceritanya kok bisa begitu dia,
R: saya gak faham, yang jelas bunda keki beneran,
L: siapapun yang diposisi dia pasti akan marah besar
L: diakan dicission maker, itu otoritas dia. Sementara yang diminta dia bukan otoritas bunda, bunda hanya mengkondisikan orang-orang pengambil keputusAn agar keputusannya sesuai apa yang dia mau dan lebih berat pekerjaan dia dari pada pekerjaan Menteri. Yang menentukan ya kewenangan dia sendiri
R: iya ini sampai dibatalin, harusnya selesai hari ini sama Dipo
L: ya Allah siapapun yang dibilang pasti akan. Tidak menetukan hasil, tapi prosesnya ini sudah jalan. Kamu ngapain bawa Dippo?
L: Pokoknya kita atur belakangan. Dan kita sudah sepakat. Coba nanti telusuri apa dan bagaimana. Nanti penggantinya ini kita brain washing,
R: nanti kita coba.
Pagi Ini Gamawan Fauzi Laporkan Nazaruddin ke Polisi
Ferdinan - detikNews
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi rencananya melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya. Nazaruddin dilaporkan terkait tudingannya terkait dugaan korupsi di proyek KTP elektronik.
"Rencananya melapor jam 9 pagi," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud dalam pesan singkatnya, Jumat (30/8/2013).
Tapi Daud tidak merinci pasal sangkaan yang akan dilaporkan Mendagri bersama pengacaranya.
Nazaruddin terpidana kasus Wisma Atlet pernah bicara soal pengadaan e-KTP. Dia menyatakan ada dugaan permainan dalam proyek ini dan menyebut sejumlah nama, mulai dari tingkat eksekutif hingga legislatif.
Nazar menyebut dirinya sebagai pelaksana. Sedang nama yang dia tuding mulai dari Mendagri Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum sampai Setya Novanto.
Beberapa waktu lalu dalam berbagai kesempatan baik Anas dan Setya sudah membantah tudingan Nazar itu. Demikian juga Gamawan.
"Itu kan bukan sekarang saja itu, udah lama nyanyiannya itu. Itu bukan ke kita memang, itu bukan ke pemerintah," kata Gamawan, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (2/8).
Selain itu pernyataan Nazaruddin juga dianggap kurang jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik periodenya. Sedangkan proyek e-KTP telah dimulai tahapannya pada 2008 dan mulai dilaksanakan pada 2011.
"E-KTP itu kan ada uji coba 2008, 2009 dan 2010, ada yang proyek 2011 ini. Kita kan enggak tahu yang mana? Tapi kalau yang dia (Nazaruddin) katakan yang 2011 ini, Nazaruddin sudah tertangkap, ini belum selesai tender. Yang waktu sama saya ya, jadi saya enggak tahu yang mana itu," terangnya.
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi rencananya melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya. Nazaruddin dilaporkan terkait tudingannya terkait dugaan korupsi di proyek KTP elektronik.
"Rencananya melapor jam 9 pagi," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud dalam pesan singkatnya, Jumat (30/8/2013).
Tapi Daud tidak merinci pasal sangkaan yang akan dilaporkan Mendagri bersama pengacaranya.
Nazaruddin terpidana kasus Wisma Atlet pernah bicara soal pengadaan e-KTP. Dia menyatakan ada dugaan permainan dalam proyek ini dan menyebut sejumlah nama, mulai dari tingkat eksekutif hingga legislatif.
Nazar menyebut dirinya sebagai pelaksana. Sedang nama yang dia tuding mulai dari Mendagri Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum sampai Setya Novanto.
Beberapa waktu lalu dalam berbagai kesempatan baik Anas dan Setya sudah membantah tudingan Nazar itu. Demikian juga Gamawan.
"Itu kan bukan sekarang saja itu, udah lama nyanyiannya itu. Itu bukan ke kita memang, itu bukan ke pemerintah," kata Gamawan, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (2/8).
Selain itu pernyataan Nazaruddin juga dianggap kurang jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik periodenya. Sedangkan proyek e-KTP telah dimulai tahapannya pada 2008 dan mulai dilaksanakan pada 2011.
"E-KTP itu kan ada uji coba 2008, 2009 dan 2010, ada yang proyek 2011 ini. Kita kan enggak tahu yang mana? Tapi kalau yang dia (Nazaruddin) katakan yang 2011 ini, Nazaruddin sudah tertangkap, ini belum selesai tender. Yang waktu sama saya ya, jadi saya enggak tahu yang mana itu," terangnya.
Kasasi Ditolak, Nenek Kurir Narkoba Asal Inggris Divonis Mati
Rivki - detikNews
Jakarta - Lindsay June Sandifor, nenek terpidana mati kasus narkoba asal Inggris yang ditangkap di Bali, kembali dijatuhi hukuman mati di tingkat kasasi. Upaya Lindsay untuk membebaskan dirinya dari hukuman mati ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung (MA).
Putusan kasasi ini diambil dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkotsar dan anggota majelis hakim agung Sri Murwahyuni dan hakim agung Suryajaya.
Putusan ini menguatkan putusan di tingkat pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi Bali yang juga memvonis mati nenek Lindsay.
"Dia dikenakan pasal 113 ayat (1) dan (2) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," kata Artidjo saat dihubungi wartawan, Jumat (30/8/2013).
Dalam pertimbangannya, nenek yang kedapatan membawa narkoba dengan berat sekitar 3,8 kg itu dihukum karena dia mencoba mengimpor narkoba dari negara lain ke Indonesia.
"Alasan penolakan kasasi karena judexfactie (PN Denpasar dan PT Denpasar) sudah mempertimbangkan hal-hal secara yuridis, diantaranya bahwa dia sudah mengimpor narkotika," ujarnya.
Pengadilan Tinggi Denpasar pada 2 April 2013, memutuskan menolak banding Lindsay sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang juga memvonis hukuman mati
Jakarta - Lindsay June Sandifor, nenek terpidana mati kasus narkoba asal Inggris yang ditangkap di Bali, kembali dijatuhi hukuman mati di tingkat kasasi. Upaya Lindsay untuk membebaskan dirinya dari hukuman mati ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung (MA).
Putusan kasasi ini diambil dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkotsar dan anggota majelis hakim agung Sri Murwahyuni dan hakim agung Suryajaya.
Putusan ini menguatkan putusan di tingkat pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi Bali yang juga memvonis mati nenek Lindsay.
"Dia dikenakan pasal 113 ayat (1) dan (2) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," kata Artidjo saat dihubungi wartawan, Jumat (30/8/2013).
Dalam pertimbangannya, nenek yang kedapatan membawa narkoba dengan berat sekitar 3,8 kg itu dihukum karena dia mencoba mengimpor narkoba dari negara lain ke Indonesia.
"Alasan penolakan kasasi karena judexfactie (PN Denpasar dan PT Denpasar) sudah mempertimbangkan hal-hal secara yuridis, diantaranya bahwa dia sudah mengimpor narkotika," ujarnya.
Pengadilan Tinggi Denpasar pada 2 April 2013, memutuskan menolak banding Lindsay sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang juga memvonis hukuman mati
Kamis, 29 Agustus 2013
Jokowi: Warga Waduk Ria Rio Bersedia Pindah, Jangan Dikompori
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi warga di sekitar Waduk Ria Rio di kawasan Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur. Camat Pulogadung sudah memberikan Surat Peringatan kesatu (SP-1) kepada warga sekitar Waduk Ria Rio yang akan digusur.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Kamis 29 Agustus 2013, menyebut surat peringatan tersebut hanya sebagai prosedur saja. Menurutnya surat itu untuk memberitahu warga bahwa rumahnya akan digusur. Rencananya warga di sana akan dipindahkan ke rumah susun Pinus Elok, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Jokowi mengklaim sebagian besar warga sudah bersedia untuk dipindahkan. Karena sudah bersedia dipindahkan, Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada yang mengompor-ngompori warga supaya tidak jadi pindah bahkan berbuat anarkis.
"Itu kan prosedur, sudah ada pemberitahuan, sekarang ini saya melihat masyarakat sudah bisa diajak bicara enak. Karena mereka diberi solusi, sudah diberi jalan keluar. Jadi jangan ada yang ngompor-ngomporin jadinya rame," kata Jokowi di rumah susun Pinus Elok, Jakarta Timur.
Menurut Jokowi, yang jadi permasalahan adalah rusun yang akan menampung warga itu sudah bertahun-tahun kosong. Sehingga, kata dia, perlu banyak perbaikan yang akhirnya membuat relokasi harus diundur satu bulan. Perbaikan di antaranya masalah saluran air, listrik, air bersih dan pengecatan.
"Ini rusunnya sudah bertahun, rusun ada rusak ini perlu diperbaiki untuk airnya, untuk listrik. Septik tanknya untuk catnya kalau tidak baik kan banyak yang komplain sehingga harus diperbaiki dulu. Tapi memperbaiki itu butuh waktu," ucapnya. (eh)
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Kamis 29 Agustus 2013, menyebut surat peringatan tersebut hanya sebagai prosedur saja. Menurutnya surat itu untuk memberitahu warga bahwa rumahnya akan digusur. Rencananya warga di sana akan dipindahkan ke rumah susun Pinus Elok, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Jokowi mengklaim sebagian besar warga sudah bersedia untuk dipindahkan. Karena sudah bersedia dipindahkan, Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada yang mengompor-ngompori warga supaya tidak jadi pindah bahkan berbuat anarkis.
"Itu kan prosedur, sudah ada pemberitahuan, sekarang ini saya melihat masyarakat sudah bisa diajak bicara enak. Karena mereka diberi solusi, sudah diberi jalan keluar. Jadi jangan ada yang ngompor-ngomporin jadinya rame," kata Jokowi di rumah susun Pinus Elok, Jakarta Timur.
Menurut Jokowi, yang jadi permasalahan adalah rusun yang akan menampung warga itu sudah bertahun-tahun kosong. Sehingga, kata dia, perlu banyak perbaikan yang akhirnya membuat relokasi harus diundur satu bulan. Perbaikan di antaranya masalah saluran air, listrik, air bersih dan pengecatan.
"Ini rusunnya sudah bertahun, rusun ada rusak ini perlu diperbaiki untuk airnya, untuk listrik. Septik tanknya untuk catnya kalau tidak baik kan banyak yang komplain sehingga harus diperbaiki dulu. Tapi memperbaiki itu butuh waktu," ucapnya. (eh)
Polisi Gagalkan Penyelundupan Ratusan Amunisi Asal Malaysia
VIVAnews - Polres Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menggagalkan penyelundupan ratusan selonsong amunisi buatan asal Malaysia. Sebanyak 250 buah selonsong amunisi buatan negeri Jiran ini, masing-masing selongsong amunisi tersebut ber kaliber 12 dan memiliki panjang 70 milimeter.
Menurut Kapolsek Batang Lupar, IPDA Edhi Trisno T, kronologis penyergapan upaya penyelendupan amunisi asal Malaysia tersebut ke Putussibau dilakukan sekitar Pukul 12.30 WIB di kawasan Bukit Genting Lanjak pada Jalur Lintas Utara Putussibau-Badau pada Rabu 28 Agustus 2013.
"Tersangka yang membawa amunisi tersebut berinisial Ahmad Jais (AJ) (43). Saat ditangkap dia menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah maron dengan KB 3192 FF. Saat digerebek AJ tidak melakukan perlawanan dan langsung digiring ke kantor Polsek Batang Lupar," ujar dia saat dihubungi wartawan dari Kota Pontianak, hari ini Kamis, 29 Agustus 2013.
Menurut Kapolsek Batang Lupar, IPDA Edhi Trisno T, kronologis penyergapan upaya penyelendupan amunisi asal Malaysia tersebut ke Putussibau dilakukan sekitar Pukul 12.30 WIB di kawasan Bukit Genting Lanjak pada Jalur Lintas Utara Putussibau-Badau pada Rabu 28 Agustus 2013.
"Tersangka yang membawa amunisi tersebut berinisial Ahmad Jais (AJ) (43). Saat ditangkap dia menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah maron dengan KB 3192 FF. Saat digerebek AJ tidak melakukan perlawanan dan langsung digiring ke kantor Polsek Batang Lupar," ujar dia saat dihubungi wartawan dari Kota Pontianak, hari ini Kamis, 29 Agustus 2013.
Menurutnya, AJ sudah menjadi incaran sejak sebulan terakhir. Pada saat penangkapannya kali ini adalah yang ketiga kalinya tersangka membeli amunisi dari Malaysia.
Polisi kini menyelidiki secara rinci asal muasal amunisi dan target pasarnya.
"AJ lagi kita dalami untuk mengetahui dijual kepada siapa dan dapat dari siapa amunisi tersebut. Sebab saat ini tersangka belum mau memberi tahu kepastian akan dua hal tersebut. Tersangka hanya mengakui dari dua kali transaksi yang dilakukannya dijual di Putussibau," jelasnya.
Ia mengatakan, AJ dalam kesehariannya adalah tukang ojek di kawasan Putussibau kota dan berdomisili di Jalan Kapten Tandean, Komplek Kodim. Guna mempertangung jawabkan kesalahannya tersebut, AJ diancam dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ayat 1 yang menyatakan barang siapa dengan tanpa hak memasukan sesuatu ke indonesia berupa amunisi, memiliki, menguasai dan menyimpan mendapat sangsi pidana maksimal penjara 20 tahun, semur hidup dan paling berat hukuman mati.
"Dari kejadian ini untuk kedepannya razia barang, orang, roda dua dan empat akan kami perketat. Agar hal-hal seperti ini tidak terulang," katanya. (ren)
"AJ lagi kita dalami untuk mengetahui dijual kepada siapa dan dapat dari siapa amunisi tersebut. Sebab saat ini tersangka belum mau memberi tahu kepastian akan dua hal tersebut. Tersangka hanya mengakui dari dua kali transaksi yang dilakukannya dijual di Putussibau," jelasnya.
Ia mengatakan, AJ dalam kesehariannya adalah tukang ojek di kawasan Putussibau kota dan berdomisili di Jalan Kapten Tandean, Komplek Kodim. Guna mempertangung jawabkan kesalahannya tersebut, AJ diancam dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ayat 1 yang menyatakan barang siapa dengan tanpa hak memasukan sesuatu ke indonesia berupa amunisi, memiliki, menguasai dan menyimpan mendapat sangsi pidana maksimal penjara 20 tahun, semur hidup dan paling berat hukuman mati.
"Dari kejadian ini untuk kedepannya razia barang, orang, roda dua dan empat akan kami perketat. Agar hal-hal seperti ini tidak terulang," katanya. (ren)
Jaksa Agung Heran PK Sudjiono Timan Dikabulkan MA
Rivki - detikNews
Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief heran Mahkamah Agung (MA) kabulkan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan. Sudjiono yang kini buron, mengajukan PK lewat istrinya yang berstatus sebagai ahli waris.
"Kalau ahli waris tentu ada pewaris, kalau ahli waris itu kan tentunya bagaimana? Kan tidak ada yang diwariskan," kata Basrief di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Menurutnya, untuk menjadikan seseorang berstatus ahli waris harus ada ketentuan. Selain itu, ahli waris bisa mengajukan PK ketika terpidana sudah berstatus meninggal.
"Justru itulah, berkaitan dengan prosedurnya kalau di dalam KUHAP, itu dinyatakan terpidana atau ahli waris. Nah ahli waris ini kan di tentukan. Siapa yang disebutkan ahli waris," ujarnya.
Basrief juga menjelaskan pihaknya sudah mengeksekusi sebagian kerugian negara yang terdapat di perkara Sudjiono Timan. Tetapi dia tidak tahu berapa nominalnya.
Pihak kejaksaan juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada MA. "Apalagi yang kita pantau, kita ngajukan memori PK sudah dilaksanakan. Itu di MA dong urusannya," jawab Basrief.
Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief heran Mahkamah Agung (MA) kabulkan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan. Sudjiono yang kini buron, mengajukan PK lewat istrinya yang berstatus sebagai ahli waris.
"Kalau ahli waris tentu ada pewaris, kalau ahli waris itu kan tentunya bagaimana? Kan tidak ada yang diwariskan," kata Basrief di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Menurutnya, untuk menjadikan seseorang berstatus ahli waris harus ada ketentuan. Selain itu, ahli waris bisa mengajukan PK ketika terpidana sudah berstatus meninggal.
"Justru itulah, berkaitan dengan prosedurnya kalau di dalam KUHAP, itu dinyatakan terpidana atau ahli waris. Nah ahli waris ini kan di tentukan. Siapa yang disebutkan ahli waris," ujarnya.
Basrief juga menjelaskan pihaknya sudah mengeksekusi sebagian kerugian negara yang terdapat di perkara Sudjiono Timan. Tetapi dia tidak tahu berapa nominalnya.
Pihak kejaksaan juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada MA. "Apalagi yang kita pantau, kita ngajukan memori PK sudah dilaksanakan. Itu di MA dong urusannya," jawab Basrief.
Tilang Ferrari Kuning di Jalur TransJ, Bripka Farid Diberi Penghargaan
Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pudji Hartanto memberikan penghargaan terhadap anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, Bripka Farid Fudin yang berani menilang mobil Ferrari kuning saat melintas di jalur Trans Jakarta Permata Hijau, Jakarta Selatan, Rabu (28/8) kemarin.
"Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Kakorlantas terhadap Bripka Farid karena dia sudah melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar, tanpa pandang bulu," jelas Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, Kamis (29/8/2013).
Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis 28 Agustus pagi, bertempat di Gedung Korlantas Polri, Cawang, Jakarta Timur.
"Kami diundang Kakorlantas untuk ke sana, untuk pemberian penghargaan tersebut," kata Sambodo.
Usai memberikan penghargaan, Pudji mengamanatkan kepada Bripka Farid untuk selalu melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar. Ia juga meminta agar Bripka Farid tegas terhadap pelanggar, tanpa memandang jabatan atau kedudukan si pelanggar.
"Pak Kakorlantas beramanat agar penilangan tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum atau yang biasa-biasa saja, tetapi juga terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan mewah," jelasnya.
Sementara itu, Sambodo mengungkapkan, selain dari Korlantas, Bripka Farid juga mendapatkan reward dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tidak hanya kepada Farid, reward itu diberikan secara rutin terhadap setiap anggota lalu lintas yang sudah melakukan tindakan tegas
Jakarta - Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pudji Hartanto memberikan penghargaan terhadap anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, Bripka Farid Fudin yang berani menilang mobil Ferrari kuning saat melintas di jalur Trans Jakarta Permata Hijau, Jakarta Selatan, Rabu (28/8) kemarin.
"Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Kakorlantas terhadap Bripka Farid karena dia sudah melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar, tanpa pandang bulu," jelas Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo, Kamis (29/8/2013).
Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis 28 Agustus pagi, bertempat di Gedung Korlantas Polri, Cawang, Jakarta Timur.
"Kami diundang Kakorlantas untuk ke sana, untuk pemberian penghargaan tersebut," kata Sambodo.
Usai memberikan penghargaan, Pudji mengamanatkan kepada Bripka Farid untuk selalu melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar. Ia juga meminta agar Bripka Farid tegas terhadap pelanggar, tanpa memandang jabatan atau kedudukan si pelanggar.
"Pak Kakorlantas beramanat agar penilangan tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum atau yang biasa-biasa saja, tetapi juga terhadap pelanggar yang menggunakan kendaraan mewah," jelasnya.
Sementara itu, Sambodo mengungkapkan, selain dari Korlantas, Bripka Farid juga mendapatkan reward dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tidak hanya kepada Farid, reward itu diberikan secara rutin terhadap setiap anggota lalu lintas yang sudah melakukan tindakan tegas
MenPAN: PNS Boleh Main Golf, Saya Juga Main
Taufan Noor Ismailian - detikNews
Jakarta - KPK mengimbau para pejabat negara menghindari golf seiring terkuaknya kasus suap terhadap mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Lembaga antikorupsi itu menemukan korelasi antara olahraga lux tersebut dengan korupsi. Bagaimana dengan golf bagi PNS?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Azwar Abubakar menilai imbauan tak berlaku buat PNS. Sebagai menteri yang menangani sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, dia memperbolehkan para PNS bermain golf.
"Ya bolehlah PNS main golf," kata Azwar di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2013).
Secara pribadi, politisi PAN ini mengaku juga sering bermain golf. "Saya main golf...saya main golf," ujarnya sambil berlalu.
Golf di kalangan pejabat menjadi perbincangan hangat setelah KPK menangkap Rudi Rubiandini dan pelatih golfnya, Deviardi. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap dari Kernel Oil.
Saat ditemui wartawan di tahanan KPK, mantan Kepala SKK Migas ini mengaku kasusnya dimulai karena golf.
Jakarta - KPK mengimbau para pejabat negara menghindari golf seiring terkuaknya kasus suap terhadap mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Lembaga antikorupsi itu menemukan korelasi antara olahraga lux tersebut dengan korupsi. Bagaimana dengan golf bagi PNS?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Azwar Abubakar menilai imbauan tak berlaku buat PNS. Sebagai menteri yang menangani sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, dia memperbolehkan para PNS bermain golf.
"Ya bolehlah PNS main golf," kata Azwar di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2013).
Secara pribadi, politisi PAN ini mengaku juga sering bermain golf. "Saya main golf...saya main golf," ujarnya sambil berlalu.
Golf di kalangan pejabat menjadi perbincangan hangat setelah KPK menangkap Rudi Rubiandini dan pelatih golfnya, Deviardi. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap dari Kernel Oil.
Saat ditemui wartawan di tahanan KPK, mantan Kepala SKK Migas ini mengaku kasusnya dimulai karena golf.
Alutsista made in Indonesia Tetap Jadi Prioritas
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY mengingatkan kembali kebijakan pemerintah dalam modernisiasi alat utama sistem persenjataan bagi TNI dan Polri. Prioritas utama tetap alutsista hasil karya anak bangsa.
"Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, wajib hukumnya untuk menggunakan produksi kita sendiri. Kalau tidak bisa, dimungkinkan dari luar negeri, tapi harus dengan skema yang baik," ujar Presiden SBY.
Hal itu dikatakan dalam acara peresmian Pameran Research, Innovation, and Technology (RITech) 2013 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (29/8/2013). Pameran ini diselenggarakan pada 29 Agustus-1 September 2013, dalam rangka Hari Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-18.
Presiden SBY mendukung penuh tema Hakteknas kali ini, yaitu 'Inovasi untuk Kemajuan Bangsa'. Kalau bicara inovasi, maka akan mengarah kepada cara berpikir yang baru, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Itu sumber dan daya dorong bagi kemajuan dan pertumbuhan. Mari kita aplikasikan dalam upaya pengembagan teknologi di Indonesia," jelas SBY.
Selain itu, SBY mengingatkan Bangsa Indonesia harus terus meningkatkan kecukupan dan produktivitas pangan, serta meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan. Di sisi lain, Indonesia juga harus belajar menjadi bangsa yang hemat dan efisien.
Mengenai pangan, saat ini proses stabilisasi harga pangan tidaklah semudah dulu ketika harga standar internasional masih stabil. "Ini artinya, solusi apa yang diperlukan Indonesia untuk atasi keadaan ini. Lantas, dimana inovasi dan teknologi dapat memberikan kontribusinya," kata SBY.
Solusinya, bangsa Indonesia harus terus meningkatkan kecukupan dan produktivitas pangan nasional, meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan. "Kalau kita serius, maka akan mengubah total peta minyak sedunia," ujar SBY
Jakarta - Presiden SBY mengingatkan kembali kebijakan pemerintah dalam modernisiasi alat utama sistem persenjataan bagi TNI dan Polri. Prioritas utama tetap alutsista hasil karya anak bangsa.
"Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, wajib hukumnya untuk menggunakan produksi kita sendiri. Kalau tidak bisa, dimungkinkan dari luar negeri, tapi harus dengan skema yang baik," ujar Presiden SBY.
Hal itu dikatakan dalam acara peresmian Pameran Research, Innovation, and Technology (RITech) 2013 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (29/8/2013). Pameran ini diselenggarakan pada 29 Agustus-1 September 2013, dalam rangka Hari Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-18.
Presiden SBY mendukung penuh tema Hakteknas kali ini, yaitu 'Inovasi untuk Kemajuan Bangsa'. Kalau bicara inovasi, maka akan mengarah kepada cara berpikir yang baru, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Itu sumber dan daya dorong bagi kemajuan dan pertumbuhan. Mari kita aplikasikan dalam upaya pengembagan teknologi di Indonesia," jelas SBY.
Selain itu, SBY mengingatkan Bangsa Indonesia harus terus meningkatkan kecukupan dan produktivitas pangan, serta meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan. Di sisi lain, Indonesia juga harus belajar menjadi bangsa yang hemat dan efisien.
Mengenai pangan, saat ini proses stabilisasi harga pangan tidaklah semudah dulu ketika harga standar internasional masih stabil. "Ini artinya, solusi apa yang diperlukan Indonesia untuk atasi keadaan ini. Lantas, dimana inovasi dan teknologi dapat memberikan kontribusinya," kata SBY.
Solusinya, bangsa Indonesia harus terus meningkatkan kecukupan dan produktivitas pangan nasional, meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan. "Kalau kita serius, maka akan mengubah total peta minyak sedunia," ujar SBY
Ridwan Hakim Ungkap Sosok Misterius 'Bunda Putri' di Kasus Impor Daging
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Sidang lanjutan kasus dugaan suap penambahan impor daging sapi menguak sosok baru bernama 'Bunda Putri'. Nama itu diungkap oleh putera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim. Siapa sosok misterius tersebut?
Fakta ini terungkap saat pemeriksaan saksi Ridwan Hakim untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (29/8/2013).
Ridwan mengaku Bunda Putri itu adalah mentor bisnisnya. Yang Ridwan kenal, wanita itu bernama Putri.
"Rumahnya di Pondok Indah," jelas Ridwan.
Di malam tepat saat Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK, kebetulan sekali Ridwan sedang ada di rumah Bunda Putri.
"Kebetulan saya jadwal di sana," jelas Ridwan.
Yang menarik, Bunda Putri saat itu meminta Ridwan agar segera menghubungi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bunda Putri ingin meminta penjelasan dari Luthfi soal penangkapan itu.
Meski bukan anggota PKS, seorang Bunda Putri mampu memerintahkan Luthfi untuk datang ke rumahnya.
"Dia (Luthfi) mampir 15 menit, saya ada di percakapan itu," tandasnya.
Jakarta - Sidang lanjutan kasus dugaan suap penambahan impor daging sapi menguak sosok baru bernama 'Bunda Putri'. Nama itu diungkap oleh putera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim. Siapa sosok misterius tersebut?
Fakta ini terungkap saat pemeriksaan saksi Ridwan Hakim untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (29/8/2013).
Ridwan mengaku Bunda Putri itu adalah mentor bisnisnya. Yang Ridwan kenal, wanita itu bernama Putri.
"Rumahnya di Pondok Indah," jelas Ridwan.
Di malam tepat saat Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK, kebetulan sekali Ridwan sedang ada di rumah Bunda Putri.
"Kebetulan saya jadwal di sana," jelas Ridwan.
Yang menarik, Bunda Putri saat itu meminta Ridwan agar segera menghubungi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bunda Putri ingin meminta penjelasan dari Luthfi soal penangkapan itu.
Meski bukan anggota PKS, seorang Bunda Putri mampu memerintahkan Luthfi untuk datang ke rumahnya.
"Dia (Luthfi) mampir 15 menit, saya ada di percakapan itu," tandasnya.
KPK: Irjen Djoko yang Bertanggung Jawab dalam Kasus US$ 100
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas angkat bicara mengenai temuan US$ 100 dalam lampiran nota pembelaan Irjen Djoko Susilo. Karena buku itu diserahkan oleh Djoko Susilo, maka terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang itu yang harus bertanggungjawab.
"Yang menyerahkan bukti itu Pak Djoko, maka Pak Djoko lah yang bertanggung jawab," ujar Busyro di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (29/8/2013).
Sedangkan Irjen Djoko pada persidangan Selasa kemarin mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya dolar tersebut. Padahal dialah yang memberikan tujuh buku -- lima untuk hakim dan dua untuk jaksa -- di dalam persidangan.
Terkait adanya dolar ini, KPK akan meminta konfirmasi majelis hakim mengenai keberadaan sehelai uang US$ 100 dalam buku yang merupakan bagian nota pembelaan Irjen Djoko. Lembaga antikorupsi tersebut juga akan berkoodinasi dengan MA.
"KPK merencanakan untuk meminta konfirmasi soal tersebut kepada Majelis Hakim dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung," ujar Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK lainnya, Rabu kemarin.
Bambang mengatakan kasus adanya uang US$ 100 di buku yang menjadi lampiran pledoi itu, tidak boleh dipandang remeh. Oleh karena itulah pihaknya tidak tinggal diam.
"Kasus ini kali pertama dalam sejarah peradilan di Indonesia. Di mana dalam proses pembacaan pledoi di pengadilan, ada uang US$100 dalam salah satu bagian dari nota pembelaan," kata Bambang.
Jakarta - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas angkat bicara mengenai temuan US$ 100 dalam lampiran nota pembelaan Irjen Djoko Susilo. Karena buku itu diserahkan oleh Djoko Susilo, maka terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang itu yang harus bertanggungjawab.
"Yang menyerahkan bukti itu Pak Djoko, maka Pak Djoko lah yang bertanggung jawab," ujar Busyro di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (29/8/2013).
Sedangkan Irjen Djoko pada persidangan Selasa kemarin mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya dolar tersebut. Padahal dialah yang memberikan tujuh buku -- lima untuk hakim dan dua untuk jaksa -- di dalam persidangan.
Terkait adanya dolar ini, KPK akan meminta konfirmasi majelis hakim mengenai keberadaan sehelai uang US$ 100 dalam buku yang merupakan bagian nota pembelaan Irjen Djoko. Lembaga antikorupsi tersebut juga akan berkoodinasi dengan MA.
"KPK merencanakan untuk meminta konfirmasi soal tersebut kepada Majelis Hakim dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung," ujar Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK lainnya, Rabu kemarin.
Bambang mengatakan kasus adanya uang US$ 100 di buku yang menjadi lampiran pledoi itu, tidak boleh dipandang remeh. Oleh karena itulah pihaknya tidak tinggal diam.
"Kasus ini kali pertama dalam sejarah peradilan di Indonesia. Di mana dalam proses pembacaan pledoi di pengadilan, ada uang US$100 dalam salah satu bagian dari nota pembelaan," kata Bambang.
Rabu, 28 Agustus 2013
Pewarta Tempo Jadi Korban Tabrak Lari, Tak Ada Polisi di Lokasi Kejadian
Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta -
Seorang wartawan Tempo, Dimas Siregar (25) menjadi korban tabrak lari. Dimas ditabrak di Jl Hayam Wuruk, Jakarta Barat tepatnya di depan restoran cepat saji Burger King, sekitar pukul 15.30 WIB,
"Tadi kita jalan bareng ke arah Palmerah, Dimas jalan duluan. Saya dan beberapa teman sampai duluan di Palmerah, sekitar jam empat kita dapat kabar kalau dia kecelakaan," ujar salah seorang teman Dimas, Sadad saat dihubungi, Rabu (28/8/2013).
Menurut Sadad, setelah mendengar kabar itu, dia dan beberapa temannya langsung bergegas ke RS Husada, tempat Dimas dirawat. Saat mereka sampai, Dimas sudah dirawat di ruang ICU.
Menurut seorang satpam RS Husada yang tidak mau disebutkan namanya, Dimas tiba di rumah sakit seitar pukul 15.55 WIB. Dia datang diantarkan oleh seorang pria. Keadaan Dimas saat itu masih sadar, tapi darah terlihat mengucur di mukanya.
"Kata tadi bapak yang ngantar di sini, dia (Dimas) lama dibiarkan di tengah jalan, nggak ada polisi yang terlihat di situ," kata satpam RS Husada itu.
Satpam itu mengungkapkan, saat datang ke RS Dimas meminta tolong kepada satpam itu untuk menghubungi kantornya. Satpam itu pun langsung menghubungi kantor Dimas.
Hingga saat ini belum diketahui jenis kendaraan apa yang telah menabrak Dimas. Pihak kepolisian pun ketika dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan informasi tentang kejadian tabrak lari itu.
Jakarta -
Seorang wartawan Tempo, Dimas Siregar (25) menjadi korban tabrak lari. Dimas ditabrak di Jl Hayam Wuruk, Jakarta Barat tepatnya di depan restoran cepat saji Burger King, sekitar pukul 15.30 WIB,
"Tadi kita jalan bareng ke arah Palmerah, Dimas jalan duluan. Saya dan beberapa teman sampai duluan di Palmerah, sekitar jam empat kita dapat kabar kalau dia kecelakaan," ujar salah seorang teman Dimas, Sadad saat dihubungi, Rabu (28/8/2013).
Menurut Sadad, setelah mendengar kabar itu, dia dan beberapa temannya langsung bergegas ke RS Husada, tempat Dimas dirawat. Saat mereka sampai, Dimas sudah dirawat di ruang ICU.
Menurut seorang satpam RS Husada yang tidak mau disebutkan namanya, Dimas tiba di rumah sakit seitar pukul 15.55 WIB. Dia datang diantarkan oleh seorang pria. Keadaan Dimas saat itu masih sadar, tapi darah terlihat mengucur di mukanya.
"Kata tadi bapak yang ngantar di sini, dia (Dimas) lama dibiarkan di tengah jalan, nggak ada polisi yang terlihat di situ," kata satpam RS Husada itu.
Satpam itu mengungkapkan, saat datang ke RS Dimas meminta tolong kepada satpam itu untuk menghubungi kantornya. Satpam itu pun langsung menghubungi kantor Dimas.
Hingga saat ini belum diketahui jenis kendaraan apa yang telah menabrak Dimas. Pihak kepolisian pun ketika dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan informasi tentang kejadian tabrak lari itu.
KPK Perketat Izin Besuk Tahanan di Rutan
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK mengambil langkah tegas terkait masuknya rombongan wartawan ke dalam rutan untuk membesuk Rudi Rubiandini. Izin untuk membesuk di rutan KPK diperketat.
"Kami mengambil langkah yakni menerapkan apa yang seharusnya sudah ada tapi belum ditegakkan secara kuat," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (28/8/2013).
Bambang mengatakan pihak KPK kini akan sangat teliti dalam mengecek pihak yang hendak membesuk di rutan. Hubungan si calon pembesuk dengan tahanan akan diklarifikasi.
"Setiap pengunjung harus terkonfirmasi sebagai keluarga atau penasihat hukum. Kalau orang-orang di luar itu harus memberitahukan secara jelas apa maksud kunjungannya," kata Bambang.
Bagaimana jika ada pelanggaran?
"Kalau ada pelanggaran maka pihak yang dikunjungi akan diberikan sanksi tidak dikunjungi untuk periode waktu tertentu," kata Bambang.
Mulai siang ini di resepsionis KPK, diletakkan papan pengumuman mengenai peraturan membesuk tahanan. Di dalam papan itu disebutkan bahwa setiap pihak yang membesuk harus mengantongi izin dari pihak yang menahan.
Jakarta - KPK mengambil langkah tegas terkait masuknya rombongan wartawan ke dalam rutan untuk membesuk Rudi Rubiandini. Izin untuk membesuk di rutan KPK diperketat.
"Kami mengambil langkah yakni menerapkan apa yang seharusnya sudah ada tapi belum ditegakkan secara kuat," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (28/8/2013).
Bambang mengatakan pihak KPK kini akan sangat teliti dalam mengecek pihak yang hendak membesuk di rutan. Hubungan si calon pembesuk dengan tahanan akan diklarifikasi.
"Setiap pengunjung harus terkonfirmasi sebagai keluarga atau penasihat hukum. Kalau orang-orang di luar itu harus memberitahukan secara jelas apa maksud kunjungannya," kata Bambang.
Bagaimana jika ada pelanggaran?
"Kalau ada pelanggaran maka pihak yang dikunjungi akan diberikan sanksi tidak dikunjungi untuk periode waktu tertentu," kata Bambang.
Mulai siang ini di resepsionis KPK, diletakkan papan pengumuman mengenai peraturan membesuk tahanan. Di dalam papan itu disebutkan bahwa setiap pihak yang membesuk harus mengantongi izin dari pihak yang menahan.
Polda Gelar Razia Angkutan Umum Tak Laik Jalan
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Petugas Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum (Subdit Bin Gakkum) Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi penertiban terhadap angkutan umum di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2013).
Kasubdit Bin Gakkum Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono menjelaskan, kegiatan hari ini sudah dilakukan sejak kemarin dimana pagi hari tadi juga digelar razia di terminal Lebak Bulus dan Pasar Minggu.
"Kita sudah dua bus besar di Pasar Minggu dan 7 metromini, kalau di sini (Blok M) kita kandangkan 8 dan Manggarai 4," katanya di Terminal Blok M.
Hindarsono mengatakan, delapan angkutan umum yang dikandangkan itu karena tidak memiliki surat-surat baik surat kendaraan maupun surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, untuk lampu depan belakang yang mati pihaknya memberikan sanksi tilang.
"Jadi kita sekarang tindak tegas tidak main-main dengan angkot, karena sudah banyak korban kecelakaan yang disebabkan bus metromini," ujarnya.
Sementara, Filia (24) salah satu penumpang mendukung digelarnya kegiatan razia terhadap sopir-sopir bus supaya sadar karena sering ugal-ugalan.
"Setuju dengan adanya ini (razia) agar pengemudinya sadar, karena yang dia bawa itu manusia bukan barang. Dulu teman saya pernah meninggal naik metro mini, jadi pas bus itu mau tebalik supirnya malah pergi," tandasnya.[bay]
INILAH.COM, Jakarta - Petugas Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum (Subdit Bin Gakkum) Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi penertiban terhadap angkutan umum di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2013).
Kasubdit Bin Gakkum Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono menjelaskan, kegiatan hari ini sudah dilakukan sejak kemarin dimana pagi hari tadi juga digelar razia di terminal Lebak Bulus dan Pasar Minggu.
"Kita sudah dua bus besar di Pasar Minggu dan 7 metromini, kalau di sini (Blok M) kita kandangkan 8 dan Manggarai 4," katanya di Terminal Blok M.
Hindarsono mengatakan, delapan angkutan umum yang dikandangkan itu karena tidak memiliki surat-surat baik surat kendaraan maupun surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, untuk lampu depan belakang yang mati pihaknya memberikan sanksi tilang.
"Jadi kita sekarang tindak tegas tidak main-main dengan angkot, karena sudah banyak korban kecelakaan yang disebabkan bus metromini," ujarnya.
Sementara, Filia (24) salah satu penumpang mendukung digelarnya kegiatan razia terhadap sopir-sopir bus supaya sadar karena sering ugal-ugalan.
"Setuju dengan adanya ini (razia) agar pengemudinya sadar, karena yang dia bawa itu manusia bukan barang. Dulu teman saya pernah meninggal naik metro mini, jadi pas bus itu mau tebalik supirnya malah pergi," tandasnya.[bay]
Raja Surakarta Paku Buwono XIII Diperiksa Polisi
VIVAnews - Sejumlah kerabat yang terlibat dalam konflik Keraton Kasunanan Surakarta diperiksa penyidik Polresta Surakarta untuk dimintai keterangannya terkait bentrok yang terjadi Senin 26 Agustus 2013. Bahkan, Raja Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi juga ikut dimintai keterangan untuk penyelidikan.
Seperti diketahui, Polresta Surakarta dalam peristiwa konflik internal keraton ini menangani dua kasus yakni, dugaan pengrusakan benda cagar budaya dengan melakukan pendobrakan pintu masuk Sasono Putro, dan laporan penyekapan Paku Buwono XIII.
Ketua Lembaga Dewan Adat, GRAy, Koes Murtiyah, Rabu, 28 Agustus 2013, mengatakan pemeriksaan polisi telah dilakukan sejak hari Selasa kemarin. Sedangkan pada hari ini ada dua orang dari kubu Lembaga Dewan Adat yang dimintai keterangan.
"Ada Dimas dan Putri Putraningrum. Mereka telah dimintai keterangan oleh polisi," kata GRAy Koes Murtiyah.
Pemeriksaan kepada dua kerabat keraton itu terkait laporan penyekapan terhadap sang raja pada saat terjadi bentrok.
"Saya tidak tahu materi apa yang ditanyakan penyidik. Tanya penasihat hukumnya saja, mungkin lebih tahu," kata dia.
Sementara itu, juru bicara Paku Buwono XIII, Bambang Pradotonagoro mengatakan bahwa polisi juga memeriksa beberapa kerabat dan Abdi Dalem dari raja. Termasuk sang Raja. "Paku Buwono XIII juga ditanya, tapi tidak masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP)," ucapnya.
Konflik yang terjadi pada hari Senin kemarin bermula dari dibubarkannya acara halal bihalal oleh Lembaga Dewan Adat Keraton. Padahal acara yang diinisiasi oleh Paku Buwono XIII Hangabehi bertujuan untuk mengumpulkan para adik-adiknya supaya bisa bersatu dan rukun kembali.
Selain itu, acara halal bihalal juga diisi dengan acara penobatan KGPH PA Tedjowulan sebagai Maha Patih. Rupanya rencana itu ditolak keras oleh Lembawa Dewan Adat, sehingga acara tersebut pun dibubarkan secara paksa.
Keributan pun terjadi. Bahkan hingga malam. Sekitar pukul 19.45 WIB, warga Baluwarti mendobrak pintu Sasono Putro. Pintu gerbang dijebol dengan menabrakkan sebuah mobil Toyota Hardtop warna putih. Setelah gerbang jebol, warga merangsek masuk. Sekitar 300 warga masuk ke dalam keraton yang diduduki massa Lembaga Adat. (eh)
Seperti diketahui, Polresta Surakarta dalam peristiwa konflik internal keraton ini menangani dua kasus yakni, dugaan pengrusakan benda cagar budaya dengan melakukan pendobrakan pintu masuk Sasono Putro, dan laporan penyekapan Paku Buwono XIII.
Ketua Lembaga Dewan Adat, GRAy, Koes Murtiyah, Rabu, 28 Agustus 2013, mengatakan pemeriksaan polisi telah dilakukan sejak hari Selasa kemarin. Sedangkan pada hari ini ada dua orang dari kubu Lembaga Dewan Adat yang dimintai keterangan.
"Ada Dimas dan Putri Putraningrum. Mereka telah dimintai keterangan oleh polisi," kata GRAy Koes Murtiyah.
Pemeriksaan kepada dua kerabat keraton itu terkait laporan penyekapan terhadap sang raja pada saat terjadi bentrok.
"Saya tidak tahu materi apa yang ditanyakan penyidik. Tanya penasihat hukumnya saja, mungkin lebih tahu," kata dia.
Sementara itu, juru bicara Paku Buwono XIII, Bambang Pradotonagoro mengatakan bahwa polisi juga memeriksa beberapa kerabat dan Abdi Dalem dari raja. Termasuk sang Raja. "Paku Buwono XIII juga ditanya, tapi tidak masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP)," ucapnya.
Konflik yang terjadi pada hari Senin kemarin bermula dari dibubarkannya acara halal bihalal oleh Lembaga Dewan Adat Keraton. Padahal acara yang diinisiasi oleh Paku Buwono XIII Hangabehi bertujuan untuk mengumpulkan para adik-adiknya supaya bisa bersatu dan rukun kembali.
Selain itu, acara halal bihalal juga diisi dengan acara penobatan KGPH PA Tedjowulan sebagai Maha Patih. Rupanya rencana itu ditolak keras oleh Lembawa Dewan Adat, sehingga acara tersebut pun dibubarkan secara paksa.
Keributan pun terjadi. Bahkan hingga malam. Sekitar pukul 19.45 WIB, warga Baluwarti mendobrak pintu Sasono Putro. Pintu gerbang dijebol dengan menabrakkan sebuah mobil Toyota Hardtop warna putih. Setelah gerbang jebol, warga merangsek masuk. Sekitar 300 warga masuk ke dalam keraton yang diduduki massa Lembaga Adat. (eh)
Dahlan Iskan: Direksi BUMN Main Golf di Hari Kerja akan Diberhentikan
Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Golf sedang menjadi sorotan setelah tersangka dugaan suap SKK Migas Rudi Rubiandini mengakui lobi-lobi dilakukan ketika bermain golf. Berkaca dari kasus tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan tegas melarang Direksi BUMN bermain golf pada hari kerja.
"BUMN sudah melakukan itu (melarang bermain golf). Artinya main golf pada hari kerja tidak boleh. (Larangan) itu sudah berlangsung," ujar Dahlan kepada wartawan usai menghadiri Seminar Kewirausahaan Bagi Guru dan Pelajar Madrasah dan Pesantren di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. Rabu (28/8/2013).
Secara tegas, mantan Dirut PLN tersebut tak segan memberhentikan bawahannya jika terbukti bermain golf saat hari kerja.
"Kalau ada yang menemukan direksi BUMN main golf di luar hari libur, kita berhentikan. Itu semenjak kepemimpinan saya. Alasannya itu hari kerja dan tidak ada hubungan main golf dengan BUMN," tegas Dahlan.
Bandung - Golf sedang menjadi sorotan setelah tersangka dugaan suap SKK Migas Rudi Rubiandini mengakui lobi-lobi dilakukan ketika bermain golf. Berkaca dari kasus tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan tegas melarang Direksi BUMN bermain golf pada hari kerja.
"BUMN sudah melakukan itu (melarang bermain golf). Artinya main golf pada hari kerja tidak boleh. (Larangan) itu sudah berlangsung," ujar Dahlan kepada wartawan usai menghadiri Seminar Kewirausahaan Bagi Guru dan Pelajar Madrasah dan Pesantren di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. Rabu (28/8/2013).
Secara tegas, mantan Dirut PLN tersebut tak segan memberhentikan bawahannya jika terbukti bermain golf saat hari kerja.
"Kalau ada yang menemukan direksi BUMN main golf di luar hari libur, kita berhentikan. Itu semenjak kepemimpinan saya. Alasannya itu hari kerja dan tidak ada hubungan main golf dengan BUMN," tegas Dahlan.
Penonton Berulah, Laga Persija vs Persib Untuk Sementara Dihentikan
Jpnn
SLEMAN - Kekhawatiran
panasnya Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo
Sleman Yogyakarta, Rabu (28/8) terbukti. Untuk sementara pertandingan
dihentikan Wasit Prasetyo Hadi karena penonton kembali berulah.
Persija Jakarta tampil dominan di awal
babak pertama melalui lima gelandangnya, Amarzuki, Ferry Komul, M Ilham,
Defri Rizky dan Robertino Pugliara. Ismed Sofyan yang dimainkan di
posisi full back kanan selalu beroperasi di pertahanan kiri Persib.
Amarzukih nyaris membuat Persija unggul
di menit 10. Sayang tendangan yang menyambar bola liar di luar kotak
penalti menghantam mistar gawang.
Di tengah jual beli serangan kedua
kesebelasan, wasit menghentikan pertandingan di menit 17. Dari atas
tribun rerdengar suara petasan saling susul menyusul.
Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar
sempat turun tangan untuk menenangkan bobotoh. Namun penonton tetap tak
terkendali, penonton malah berlarian di atas tribun.
Sejak kemarin, dikabarkan, sudah ada
sekitar lima ribu pendukung Persib yang akan datang ke Stadion
Maguwoharjo. Panglima Viking Ayi Beutik menyatakan, Bobotoh yang
berangkat dari Bandung menggunakan 15 bus, kereta api, dan kendaraan
pribadi serta moda transportasi lainnya.
Menurut dia, antusiasme Bobotoh untuk menonton langsung pertandingan jauh besar karena lawan yang dihadapi "Pangeran Biru" adalah pesaing bebuyutan "Macan Kemayoran".
Dia menegaskan, lebih dari 5.000 Bobotoh yang tergabung dalalam anggota Viking dari semua distrik se-Indonesia bakal "membirukan" isi stadion milik klub PSS Sleman itu. Ayi mengimbau, selama dalam perjalanan, semua Bobotoh diharapkan bisa bertindak kooperatif. (abu/mas)
Menurut dia, antusiasme Bobotoh untuk menonton langsung pertandingan jauh besar karena lawan yang dihadapi "Pangeran Biru" adalah pesaing bebuyutan "Macan Kemayoran".
Dia menegaskan, lebih dari 5.000 Bobotoh yang tergabung dalalam anggota Viking dari semua distrik se-Indonesia bakal "membirukan" isi stadion milik klub PSS Sleman itu. Ayi mengimbau, selama dalam perjalanan, semua Bobotoh diharapkan bisa bertindak kooperatif. (abu/mas)
Pertandingan Dilanjutkan, M Ilham Bawa Persija Ungguli Persib
YOGYAKARTA - Persija
Jakarta untuk sementara unggul 1-0 dalam lanjutan Indonesia Super League
(ISL) di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Rabu (28/8). Gol
Persija dicetak oleh gelandangnya M Ilham.
Setelah sempat tertunda, Persib mendapat
peluang di menit 19. Sergio van Dijk memberikan umpan lambung ke mulut
gawang Persija yang disambut sundulan kepala Kenji Adachihara. Sayang
sundulan Kenji tidak terarah. Gawang Andritany masih aman.
M Ilham membuat penonton Persija
bersorak di menit 22. Mendapat ruang tembak di luar kotak penalti,
pemain asal Majene Sulawesi Barat itu melakukan syuting dari luar kotak
penalti.
Bola sempat membentur pemain belakang
Persib, namun bola tetap meluncur deras ke gawang Persib yang tak mampu
diselamatkan I Made Wirawan. 1-0 Persija memimpin. (abu/jpnn)
Seleksi CPNS Pelamar Umum: Pendaftaran 1-28 September, Tes Kemampuan Dasar 3 November
Oleh : DESK INFORMASI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Nomor:
SE/10/M.PAN-RB/08/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, mengirimkan jadwal
pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga
Honorer Kategori II dan Pelamar Umum.
Surat
Edaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah itu di antaranya berisi: 1. Jadwal
pelaksanaan seleksi CPNS dari tenaga honorer K-II (gaji/pendapatan tidak
bersumber dari APBN/APBD; 2. Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dari
Pelamar Umum dengan sistem Lembar Jawaban Komputet (LJK); 3. Jadwal
pelaksanaan seleksi CPNS dari Pelamar Umum dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT); dan 4. Spesifikasi materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dari
Pelamar Umum sebagai bahan untuk melaksanakan proses pelelangan dalam
rangka penggandaan oleh instansi pelaksana (K/L, Provinsi,
Kabupaten/Kota).
Pelamar Umum
Sebagaimana
diketahui, dalam seleksi CPNS tahun 2013 ini digunakan dua sistem,
yaitu untuk Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat dan daerah-daerah yang sudah
ada Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni 12
daerah, menggunakan sistem Computer Assisted Test
(CAT), sedangkan instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak
ada Kanreg BKN menggunakan sistem Lembar Jawabak Komputer (LJK).
Sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB itu, maka pengumuman penerimaan, pendaftaran pelamar dan seleksi administrasi CPNS
dari Pelamar Umum yang menggunakan LJK dan CAT adalah tanggal 1-28
September; Pelaksanaan TKD Pelamar Umum dengan sistem CAT adalah 29
September – November, sedangkan Pelaksanaan TKD Pelamar Umum dengan
sistem LJK adalah 3 November.
Hasil TKD CPNS
Pelamar Umum dengan sistem CAT akan diumumkan pada November, selanjutnya
Tes Kemampuan Bidang (TKB) oleh masing-masing instansi (K/L,
Provinsi/Kabupaten/Kota akan dilaksanakan bulan November itu juga.
“Pengumuman
Kelulusan CPNS dengan CAT dilakukan bulan November sampai dengan minggu
kedua Desember, selanjutnya Pemberkasan dan Penetapan NIP dilakukan
mulai Minggu ketiga Desember sampai selesai,” bunyi Lampiran II Surat
Edaran Menteri PAN-RB Azwar Abubakar itu.
Adapun seleksi CPNS yang menggunakan sistem LJK, pengumuman hasil TKD dilakukan
pada 25 November sampai dengan 5 Desember, selanjutnya pelaksanaan TKI
oleh masing-masing Instansi (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota) dilaksanakan
pada 27 November sampai dengan 13 Desember.
“Pengumuman
Hasil Seleksi CPNS bagi instansi yang hanya melakukan TKD dengan sistem
LJK dilakukan pada Minggu keempat November sampai dengan Minggu Kesatu
Desember. Sedang bagi instansi yang melaksanakan TKB, pengumuman Hasil
Seleksi CPNS dilakukan Minggu ketiga Desember,” bunyi lampiran II Surat
Edaran Menteri Pan-RB itu.
Adapun pemberkasan
dan penetapan NIP untuk peserta seleksi CPNS dari Pelamar Umum yang
menggunakan sistem LJK akan dilakukan mulai Minggu ketiga Desember
sampai selesai.
(Humas Kementerian PAN-RB/WID/ES)
Belum Ada Pemda yang Siap Gelar Tes CPNS Model CAT
Jpnn
JAKARTA--Hingga Rabu
(28/8) belum ada satupun pemda yang mengajukan kesediaan mengikuti
program computer assisted test (CAT) dalam pelaksanaan tes CPNS pelamar
umum. Padahal, pelaksanaan tes CPNS lewat metode CAT dimulai 29
September mendatang.
"Sampai hari ini belum satupun pemda
yang meminta untuk pengadaan CPNS lewat CAT. Kalau secara lisan sudah
ada seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta, tapi secara resminya belum ada,"
kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja di kantornya,
Rabu (28/8).
Data KemenPAN-RB menyebutkan, formasi
CPNS kategori pelamar umum untuk daerah sebanyak 260 (23 provinsi, 237
kab/kota) dan 69 kementerian/lembaga. Dari 69 K/L yang sudah mengajukan
untuk CAT baru 25. Sedangkan pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota
belum ada satupun.
"Kita masih memberikan waktu hingga 10
September kepada pemda maupun K/L. Ini agar pemerintah pusat punya waktu
cukup untuk mempetakan daerah mana saya yang pakai CAT dan lembar
jawaban komputer (LJK)," tandasnya.
Bagi instansi yang tidak melaporkan apakah akan gunakan CAT atau LJK, lanjut Setiawan, dinilai tidak mengadakan seleksi CPNS.
Ditanya kendala apa hingga daerah belum
satupun yang melapor, mantan petinggi di Pemprov Jawa Barat ini
mengatakan, masalahnya didominasi ketidaksiapana infrastruktur.
Pemda beralasan fasilitas komputernya
sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menguji ribuan
pelamar. Selain itu banyak daerah yang menganggap, CAT tidak wajib tahun
ini.
"Memang di surat edaran MenPAN-RB
kewajiban CAT untuk seluruh instansi pusat/daerah nanti 2014. Namun,
alangkah baiknya bila tahun ini banyak pemda yang mau mengadakan seleksi
CPNS dengan sistem CAT agar lebih transparan," pungkasnya. (esy/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)