SBY minta pemerintah jangan lengah hadapi krisis

Pewarta: Imam Budilaksono
Jakarta (ANTARA News) - Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak lengah dalam menghadapi kondisi saat ini, terutama di bidang perekonomian yang sedang tidak baik.

"Kondisi saat ini berbeda dengan tahun 2008 dan 1998 dari sisi fundamental ekonomi, pertumbuhan, dan kondisi sosial-politik. Namun, pemerintah jangan lengah karena bisa berbahaya," kata SBY usai pertemuannya dengan para pimpinan media massa di kediamannya, Puri Cikeas, Kamis (27/8) malam.

Ia mengutarakan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan dan melakukan kerja untuk merumuskan kebijakan terbaik.

Menurut SBY, pemerintah pasti memiliki kebijakan yang baik untuk mengatasi krisis dan meminimalisir dampaknya bagi rakyat.

"Pada tahun 2008 saat negara lain pertumbuhannya negatif namun Indonesia 4,5 persen. Saat ini kita bisa meminimalkan dampak krisis, lebih baik sedia payung sebelum hujan," ujarnya.

Ia menilai saat ini ada dua hal yang nyata, yaitu pertama, ekonomi di tingkat dunia dan kawasan mengalami gejolak dan tekanan; kedua, ekonomi Indonesia mengalami tekanan dan gejolak, dan itu semua harus diakui secara terbuka dan jujur.

"Kita harus jernih dan rasional serta tidak boleh melihat secara hitam putih kondisi ekonomi saat ini. Kita lebih baik aware dan peduli terhadap apa yang terjadi," katanya.

Menurut dia, pemerintah harus mengantisipasi tiga hal saat ini, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal terakhir, inflasi, dan mulai munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan optimistis pemerintahan Jokowi-JK mampu mengatasi gejolak ekonomi saat ini, dan menemukan solusinya.

"Pertumbuhan ekonomi harus dijaga dan jangan meluncur ke bawah. Namun, diharapkan naik, kalau pertumbuhan ekonomi dari 6 menjadi 5, lalu 4 maka berpengaruh pada semua kehidupan," katanya.