Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Upaya preventif harus dilakukan pemerintah Indonesia agar tidak ada lagi kapal Indonesia yang dibajak perompak Somalia. Pasukan TNI pun sudah seharusnya diterjunkan untuk ikut mengawal kapal-kapal dagang yang melewati perairan berbahaya.
"Angkatan bersenjata kita harus mengawal kepentingan ekonomi kita di laut-laut yang berbahaya. Setiap kapal kita yang melintas di perairan berbahaya bisa dikawal dengan pasukan TNI satu peleton," ujar anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani kepada detikcom, Minggu (1/5/2011) malam.
Menurut Muzani, ongkos membayar pengawalan TNI tentunya jauh lebih murah daripada membayar tebusan. Apalagi jika kapal tersebut membawa muatan dengan nilai triliunan rupiah.
"Itu tidak ada artinya seperti Kapal Sinar Kudus yang membawa muatan feronikel Rp 1,7 triliun," ujar politisi Partai Gerindra ini.
Muzani menilai pengawalan ini mutlak diperlukan. Apalagi saat ini perompak Somalia tentunya mengincar kapal-kapal Indonesia yang diketahui memilih membayar tebusan daripada melawan.
"Sekali kapal bayar tebusan maka kapal Indonesia yang lewat Teluk Eden akan menjadi incaran pembajak karena kita lembek," jelasnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana dalam keterangan pers kepada detikcom, Minggu (1/5). Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan prosedur tetap yang harus dilakukan ketika peristiwa yang sama terjadi. Bagaimana prosedur kerja antara pemerintah dengan pemilik kapal dan bagaimana opsi militer dalam posisi siaga.
"Pemerintah juga bisa memikirkan kemungkinan TNI untuk berperan dalam mengawal kapal-kapal kargo yang penting bila melewati jalur laut ini. Bahkan memikirkan agar personel militer dapat berada dalam kapal," tambahnya.
Sebelumnya, PT Samudera Indonesia dalam keterangan pers mengkonfirmasi bebasnya kapal MV Sinar Kudus. Pembebasan ini adalah hasil dari proses kerja sama dan bahu membahu antara pemerintah dan PT Samudera Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar