Pertamina Jangan Cuma Gertak Sambal Doang... Ancam Tutup SPBU Nakal Yang Selundupkan BBM Subsidi

RMOL.Pertamina akan menutup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti menyimpang dan melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Tindakan tegas tersebut di­lakukan untuk menjaga kuota BBM bersubsidi supaya tidak terus membengkak.
Direktur Niaga dan Pemasa­ran PT Pertamina Djaelani Sutomo menegaskan, pihaknya akan me­nindak tegas SPBU na­kal dengan menghentikan pe­ngi­riman BBM.
“SPBU nakal sementara kami stop dulu. Kalau hanya ada satu SPBU, kami akan mengambil alih operasinya. Tapi jika banyak, SPBU kita akan tutup,” tegasnya.
Untuk itu, Djaelani me­nya­ta­kan, Pertamina bekerja sama de­ngan Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas (BPH Migas) un­tuk mengatasi penjualan pe­nge­cer BBM bersubsidi.
“Bisa jadi ada kongkali­kong antara SPBU dan pengecer. Tapi, ada juga SPBU yang di­pak­sa untuk melayani penge­cer, ini kami belum dapat ja­wa­b­an pasti apakah dilarang atau di­hi­dup­kan,” tutur Djaelani.
Selain itu, menurutnya, ma­sih ada kecenderungan di wi­layah tambang atau industri yang me­ngisi BBM di SPBU. Itu me­nye­babkan antrean men­jadi pan­jang. Padahal, industri tidak diperbo­lehkan menggu­nakan BBM sub­sidi.
“Sekarang banyak kebutuhan untuk industri yang meng­gu­nakan premium. Mereka meng­i­sinya di SPBU,” katanya.
Terjadinya kelangkaan stok premium di beberapa wilayah, menurut Djaelani, juga di­aki­batkan kemungkinan penye­lun­dupan atau penyelewengan.
Direktur Utama Pertamina Ka­­ren Agustiawan mengatakan, jika terjadi kelangkaan BBM subsidi, pihaknya akan mengge­lontorkan tam­bahan. Namun, penambah­an kuota itu harus ada landasan hu­kumnya. Oleh ka­rena itu, dia me­­minta duku­ngan dari DPR.
Vice President Corporate Co­m­munication Pertamina M Harun menambahkan, stok BBM yang dimiliki Pertamina adalah 3,3 juta kiloliter. “Jadi tidak perlu terjadi kelangkaan,” tukasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mendukung Pertamina menindak tegas SPBU yang melakukan penyim­pangan. Namun, menurutnya, over kuo­ta sekarang disebab­kan pe­me­rintah menetapkan kuota BBM ber­sub­sidi tidak sesuai dengan realisasi.
“Pemerintah selalu meng­aju­kan kuota BBM di bawah reali­sasi, sehingga selama dua tahun berturut-turut pemerintah sendiri yang harus membayar kelebihan kuota tersebut,” paparnya.
Ia juga menyayangkan Perta­miuna yang hanya mengiyakan saja. “Harusnya Pertamina bisa memberi masukan kepada pe­merintah soal kuota BBM yang tepat,” ujar Effendi.
Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldy menyatakan, Per­tamina harus lebih transpa­ran melaporkan penggunaan sub­sidi dalam triwulan I-2011.
“Kita tidak ingin subsidi yang diberikan untuk BBM bagi kha­layak yang kurang mampu, di­gu­nakan untuk membiayai aksi korporasi Pertamina yang tidak menguntungkan,” tegasnya.
Data itu diperlukan agar DPR bisa menentukan besaran subsidi yang efektif. Pasalnya, saat ini ter­jadi antrean dan ke­langkaan BBM di Bangka dan Pontianak.
Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Center Supriansa meminta Pertamina mem­buk­tikan ancamannya tersebut. Me­nurutnya, jangan sampai an­ca­man penutupan SPBU be­r­ma­sa­lah hanya sekadar gertakan.
“Jika SPBU itu terbukti mela­kukan pelanggaran, Pertamina harus berani menindaknya, sia­papun pemiliknya. Jangan cuma gertak sambal,” katanya.
Menurut Supriansa, penyim­pangan BBM bersubsidi paling banyak terjadi di wilayah tam­bang dan di industri. Hal itu ter­bukti dengan banyak ter­jadinya ke­langkaan BBM di daerah ter­sebut.
Untuk diketahui, saat ini rea­lisasi penggunaan premium se­lama kuartal I sudah mencapai 101,6 persen atau 5,8 juta ki­loliter dari kuota kuartal I sebe­sar 5,7 juta kiloliter.
Sedangkan penggunaan solar kuartal I sudah mencapai 102,4 persen atau 3,3 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan sebesar 3,2 juta kiloliter. [RM]