JAKARTA - Rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai menemukan titik terang. Kali ini, pemerintah sudah memutuskan untuk melarang seluruh mobil pribadi mengonsumsi BBM subsidi.
Wakil Menteri (Wamen) ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, pembatasan konsumsi harus segera dilakukan untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi. "Jadi, mulai 1 April (2012) nanti, mobil pribadi tidak boleh lagi pakai Premium," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam (15/12).
Bagaimana dengan opsi pembatasan konsumsi BBM untuk mobil pribadi berdasarkan tahun produksi dan kapasitas mesin (cc)? Menurut Widjajono, saat ini pemerintah sudah tidak membahas opsi-opsi tersebut. "Opsi-opsi itu sudah dihilangkan, jadi nanti semua mobil pribadi harus ikut aturan ini," katanya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah memang membahas beberapa skema pembatasan BBM subsidi. Di antaranya, pertama, hanya melarang mobil tahun keluaran di atas 2000 sedangkan mobil di bawah 2000 tetap boleh membeli BBM subsidi. Ke dua, melarang mobil tahun keluaran di atas 2005, sehingga mobil di bawah 2005 tetap boleh membeli BBM bersubsidi.
Ke tiga, melarang mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.300 cc, sehingga mobil kecil di bawah 1.300 cc boleh membeli BBM bersubsidi. Opsi ini sudah lama disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ke empat, melarang mobil dengan kapasitas mesin di atas 2.500 cc, sehingga mobil di bawah 2.500 cc tetap boleh membeli BBM subsidi.
Terkait kesiapan pembatasan tersebut, Widjajono mengatakan, pemerintah akan terus mengkoordinasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina. "Karena itu, untuk tahap awal, 1 April 2012 itu akan dicoba dulu di Jakarta. Ini untuk Premium dulu ya, kalau Solar nanti menyusul. Setelah Jakarta, baru nanti diperluas ke Jabodetabek, lalu Jawa-Bali dan nantinya seluruh Indonesia," terangnya.
Widjajono menyebut, BBM subsidi harus fokus didistribusikan untuk masyarakat atau golongan kurang mampu, termasuk transportasi publik. Sedangkan pemilik mobil pribadi dinilai sudah termasuk golongan mampu. "Jadi, nanti pemilik mobil pribadi ya pakai Pertamax saja," katanya.
Bagaimana jika pemilik mobil pribadi keberatan dengan tingginya harga Pertamax? Menurut Widjajono, pemerintah akan memberikan alternatif berupa penyediaan bahan bakar gas (BBG). "Kan BBG ini relatif lebih murah dibandingkan Pertamax. Nanti angkutan umum juga akan kita arahkan ke BBG," ucapnya.
Dalam skema pembatasan BBM subsidi, angkutan umum masih akan berhak membeli BBM subsidi, namun dibatasi. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo mengatakan, menjelang rencana pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM subsidi pada April 2012 mendatang, target kendaraan umum yang masuk uji coba akan diperluas. "Tahun depan kami targetkan bisa menjangkau 20 ribu kendaraan," ujarnya.
Saat ini, pemerintah sudah melakukan uji coba pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan alat radio frequency identification (RFId) yang dipasang pada 254 unit angkutan umum trayek Kampung Melayu - Senen, di Jakarta. Dengan RFId ini, petugas SPBU bisa mengetahui berapa banyak pembelian "BBM subsidi oleh angkutan umum tiap harinya.
Evita mengatakan, untuk mematangkan sistem IT (information technology), proses uji coba akan diperluas. Di Jakarta, ditargetkan minimal ada 2.500 angkutan umum yang masuk uji coba pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. (owi/kim)
Wakil Menteri (Wamen) ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, pembatasan konsumsi harus segera dilakukan untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi. "Jadi, mulai 1 April (2012) nanti, mobil pribadi tidak boleh lagi pakai Premium," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam (15/12).
Bagaimana dengan opsi pembatasan konsumsi BBM untuk mobil pribadi berdasarkan tahun produksi dan kapasitas mesin (cc)? Menurut Widjajono, saat ini pemerintah sudah tidak membahas opsi-opsi tersebut. "Opsi-opsi itu sudah dihilangkan, jadi nanti semua mobil pribadi harus ikut aturan ini," katanya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah memang membahas beberapa skema pembatasan BBM subsidi. Di antaranya, pertama, hanya melarang mobil tahun keluaran di atas 2000 sedangkan mobil di bawah 2000 tetap boleh membeli BBM subsidi. Ke dua, melarang mobil tahun keluaran di atas 2005, sehingga mobil di bawah 2005 tetap boleh membeli BBM bersubsidi.
Ke tiga, melarang mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.300 cc, sehingga mobil kecil di bawah 1.300 cc boleh membeli BBM bersubsidi. Opsi ini sudah lama disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ke empat, melarang mobil dengan kapasitas mesin di atas 2.500 cc, sehingga mobil di bawah 2.500 cc tetap boleh membeli BBM subsidi.
Terkait kesiapan pembatasan tersebut, Widjajono mengatakan, pemerintah akan terus mengkoordinasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina. "Karena itu, untuk tahap awal, 1 April 2012 itu akan dicoba dulu di Jakarta. Ini untuk Premium dulu ya, kalau Solar nanti menyusul. Setelah Jakarta, baru nanti diperluas ke Jabodetabek, lalu Jawa-Bali dan nantinya seluruh Indonesia," terangnya.
Widjajono menyebut, BBM subsidi harus fokus didistribusikan untuk masyarakat atau golongan kurang mampu, termasuk transportasi publik. Sedangkan pemilik mobil pribadi dinilai sudah termasuk golongan mampu. "Jadi, nanti pemilik mobil pribadi ya pakai Pertamax saja," katanya.
Bagaimana jika pemilik mobil pribadi keberatan dengan tingginya harga Pertamax? Menurut Widjajono, pemerintah akan memberikan alternatif berupa penyediaan bahan bakar gas (BBG). "Kan BBG ini relatif lebih murah dibandingkan Pertamax. Nanti angkutan umum juga akan kita arahkan ke BBG," ucapnya.
Dalam skema pembatasan BBM subsidi, angkutan umum masih akan berhak membeli BBM subsidi, namun dibatasi. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo mengatakan, menjelang rencana pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM subsidi pada April 2012 mendatang, target kendaraan umum yang masuk uji coba akan diperluas. "Tahun depan kami targetkan bisa menjangkau 20 ribu kendaraan," ujarnya.
Saat ini, pemerintah sudah melakukan uji coba pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan alat radio frequency identification (RFId) yang dipasang pada 254 unit angkutan umum trayek Kampung Melayu - Senen, di Jakarta. Dengan RFId ini, petugas SPBU bisa mengetahui berapa banyak pembelian "BBM subsidi oleh angkutan umum tiap harinya.
Evita mengatakan, untuk mematangkan sistem IT (information technology), proses uji coba akan diperluas. Di Jakarta, ditargetkan minimal ada 2.500 angkutan umum yang masuk uji coba pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. (owi/kim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar