Oleh :
Eka Permadi
VIVA.co.id - Ketua Komisi
IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dede Yusuf, menyesalkan
pernyataan Presiden Joko Widodo tentang tidak adanya Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) di Indonesia saat ini. Rasa heran Dede justru mengacu pada
data pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang jelas-jelas
menyatakan hampir 45.000 pekerja mengalami PHK.
"Saya khawatir
Presiden tidak mendapatkan laporan yang benar dari para pembantunya
terkait jumlah PHK. Jangan sampai laporan yang diberikan hanya sekadar
Asal Bapak Senang (ABS)," katanya saat dihubungi, Kamis 8 Oktober 2015.
Politisi
partai Demokrat ini menambahkan data Kemenaker yang dirilis diperkuat
dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Di mana ratusan ribu pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Ini bisa dijadikan indikasi. Maka dari itu saya mempertanyakan apa dasar Presiden Jokowi berkata demikian," katanya.
Mantan
Wakil Gubernur Jawa Barat ini menegaskan yang paling utama saat ini
adalah bagaimana pemerintah mampu menghentikan dan mencegah gelombang
PHK. Jangan sampai para pekerja kehilangan penghasilannya, karena daya
beli pekerja harus dijaga agar roda perekonomian tetap berjalan.
"Mari
kita saling bergandeng tangan membenahi kondisi yang ada, seluruh
elemen bangsa baik pemerintah, kalangan usaha, pekerja dan masyarakat
harus bersatu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi," kata Dede.
(ren)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar