Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Pemilihan Ketua MA direncanakan akan berlangsung pada 8 Februari 2012 mendatang. Menjelang pemilihan, beredar isu penyebaran uang untuk memenangkan salah satu hakim agung untuk menakhodai Mahkamah Agung. Yang jadi Ketua MA, haruslah benar-benar orang terbaik.
"Kita berharap Ketua MA yang terbaik, the best one. Apa yang dimaksud the best one? Kecerdasannya, integritasnya, the best keterampilannya, tapi itu harapan. Kita juga harus realistis, tidak selalu harus semua dipenuhi baru ada," kata mantan Ketua MA, Prof Dr Bagir Manan.
Berikut ini wawancara wartawan dengan Bagir yang kini Ketua Dewan Pers, usai rapat soal Hari Pers Nasional di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/2/2012):
Harapan Anda terhadap Ketua MA baru?
Harapan saya agar mereka memilih yang terbaik, saya kan sudah nggak pernah ikut-ikutan lagi.
Soal isu uang Rp 5 miliar satu suara di MA, Bapak pernah mengalami juga nggak dulu?
Kaya betul orang yang mau ngasih Rp 5 miliar. Rasanya dulu orang nggak pernah ngomong kan seperti itu, saya juga yakin sekarang juga nggak begitu.
Sosok ketua MA seperti apa yang dibutuhkan sekarang?
Sebenarnya perbaikan birokrasi organisasi fasilitas dan sebagainya sudah dilakukan. Cuma saya selalu berpendapat, penegakan hukum di Indonesia itu bukan hanya soal hukum, tapi ada juga ada persoalan politik, persoalan sosial yang mempengaruhi semua itu. Karena itu, upaya kita memperbaiki penegakan hukum itu nggak bisa dilepaskan dari lingkungan itu.
Kita berharap Ketua MA yang terbaik, the best one. Apa yang dimaksud the best one? Kecerdasannya, integritasnya, the best keterampilannya, tapi itu harapan. Kita juga harus realistis, tidak selalu harus semua dipenuhi baru ada.
Mana yang lebih baik, orang cerdas atau berintegritas?
Tapi kalau Anda tanya, Pak Bagir milih orang cerdas apa orang berintegritas, kita butuh orang integritas. Kalau kecerdasan kan kita bisa gotong royong.
Tadi Anda bilang, hukum tidak bisa dilepaskan dari sosial dan politik. Apa ada tekanan politik ke MA?
Oh, no, no. Bukan itu pengertiannya. Tapi seluruh suasana politik kita, sebab masalah yang dihadapi penegak hukum itu sejauh mana UU yang akan ditegakkan itu baik. Sejauh mana pengertian masyarakat soal penegakan hukum itu, sehingga orang mengapresiasi atau tidak mengapresiasi berdasarkan hal yang wajar. Bukan sekadar pendapat.
Soal transparansi MA masih dipertanyakan anggota DPR?
Kalau mereka menanyakan kasus tentu akan ditolak.
Kalau karier atau nonkarier, Anda setuju mana?
Cari yang terbaik. Tapi kan saya dulu nonkarier.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar