Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Jelang lebaran, jutaan masyarakat akan
melakukan mudik. Masyarakat yang melakukan mudik diminta mengawasi
penggunaan kendaraan dinas yang dipakai untuk pulang kampung.
"Para
aparatur negara maupun daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk
kepentingan pribadinya, seperti untuk mudik, jelas tidak menghiraukan
rasa keadilan dan kepatutan. Jika mudik, seharusnya gunakan miliknya
sendiri, bukan memanfaatkan fasilitas negara," ujar Koordinator Advokasi
Fitra, Maulana lewat rilis kepada detikcom, Sabtu (3/8/2013).
Menurut
Maulana, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik adalah tindakan yang
tidak etis dan tidak patut. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas tidak
sesuai dengan peruntukan diadakannya kendaraan dinas tersebut.
"Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi," ucapnya.
Pejabat
negara dinilai hendak ingin ambil untung dengan menggunakan kendaraan
dinas. Kendaraan dinas seharusnya bukan untuk dipamerkan di kampung
halaman.
"Menuntut DPR RI seharusnya tidak hanya diam menyaksikan
penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Sebagai lembaga negara yang
memiliki fungsi pengawasan, DPR RI harus angkat bicara dan memanggil
mitra kerjanya yang tidak konsisten mengelola aset kendaraan dinas,"
jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar