INILAH.COM, Jakarta - Lebaran penuh takbiran menggema.
Mudik, tradisi yang berlangsung sejak pertengahan 1970-an, itu mewarnai
republik ini. Urbanisasi berbaur ruralisasi: tradisi mudik jadi bukti,
mewarnai hari-hari Ramadan dan Idul Fitri.
Mudik meluas ketika orang-orang yang berdatangan ke Ibu Kota meraih harapan mengubah kehidupan mereka jadi lebih baik. Harapan itu terbangun, Jakarta sebagai kota menyimpan 80% uang bangsa kita, sedang sisa selebihnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Arus urban dari daerah, utamanya pedesaan, terus melaju mengingat pembangunan berpusat di kota, dan desa kehilangan daya untuk menjaga dan mencukupi kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya pembukaan lahan-lahan baru di berbagai pulau, telah mendorong arus migrasi manusia.
Kendaraan pribadi, beberapa tahun terakhir menjadi pilihan angkutan yang dinilai murah dan membuat nyaman. Termasuk pula kendaraan roda dua. Jutaan angkutan bergerak sama. Diperkirakan 3.027.263 unit sepeda motor dan 1.756.755 unit mobil pribadi digunakan sebagai angkutan mudik, demikian laporan Menteri Perhubungan.
Seakan tak perduli hambatan, kecelakaan dan rintangan di jalan, arus mudik terus berjalan deras seperti arus Bengawan Solo. Mudik sendiri adalah kegiatan pulang ke udik, kembali ke kampung halaman. Kembali menemui keluarga asal. Kembali ke jati diri. Itulah sebabnya setiap setahun sekali orang Indonesia pulang dari tanah perjuangan dan rantaunya yakni kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, untuk pulang kembali menemui sanak saudara.
Maka, Pemerintah haruslah menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Itulah sebabnya di negara asal sistem hukum pemerintahan yang ada adalah civil service atau civil servant (pelayan sipil), dan Indonesia harus mengubah feodalisme pejabat dan birokrat menjadi pelayan sipil yang melayani. Agar Lebaran yang penuh Takbiran, menjadi bermakna dan berfungsi moral-etis bagi semangat baru bangsa ini menapak ke depan, dengan jiwa bersih, niat suci mengabdi, bukan untuk keserakahan, korupsi atau kolusi. [berbagai sumber]
Mudik meluas ketika orang-orang yang berdatangan ke Ibu Kota meraih harapan mengubah kehidupan mereka jadi lebih baik. Harapan itu terbangun, Jakarta sebagai kota menyimpan 80% uang bangsa kita, sedang sisa selebihnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Arus urban dari daerah, utamanya pedesaan, terus melaju mengingat pembangunan berpusat di kota, dan desa kehilangan daya untuk menjaga dan mencukupi kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya pembukaan lahan-lahan baru di berbagai pulau, telah mendorong arus migrasi manusia.
Kendaraan pribadi, beberapa tahun terakhir menjadi pilihan angkutan yang dinilai murah dan membuat nyaman. Termasuk pula kendaraan roda dua. Jutaan angkutan bergerak sama. Diperkirakan 3.027.263 unit sepeda motor dan 1.756.755 unit mobil pribadi digunakan sebagai angkutan mudik, demikian laporan Menteri Perhubungan.
Seakan tak perduli hambatan, kecelakaan dan rintangan di jalan, arus mudik terus berjalan deras seperti arus Bengawan Solo. Mudik sendiri adalah kegiatan pulang ke udik, kembali ke kampung halaman. Kembali menemui keluarga asal. Kembali ke jati diri. Itulah sebabnya setiap setahun sekali orang Indonesia pulang dari tanah perjuangan dan rantaunya yakni kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, untuk pulang kembali menemui sanak saudara.
Maka, Pemerintah haruslah menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Itulah sebabnya di negara asal sistem hukum pemerintahan yang ada adalah civil service atau civil servant (pelayan sipil), dan Indonesia harus mengubah feodalisme pejabat dan birokrat menjadi pelayan sipil yang melayani. Agar Lebaran yang penuh Takbiran, menjadi bermakna dan berfungsi moral-etis bagi semangat baru bangsa ini menapak ke depan, dengan jiwa bersih, niat suci mengabdi, bukan untuk keserakahan, korupsi atau kolusi. [berbagai sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar