Indah Mutiara Kami - detikNews
Nusa Dua, - Kapolda Bali Irjen Pol Benny Mokalu
meninjau keadaan arena pelaksanaaan Munas IX Golkar. Benny memastikan
kondisi aman meski sempat ada kericuhan adu jotos di depan ruangan
pembukaan Munas.
Pantauan di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu
(30/11/2014) pukul 22.20 WITA, Benny berkeliling di arena Munas. Ia pun
menyapa sejumlah kader Golkar yang berada di luar ruang pembukaan.
"Tidak mempengaruhi (keamanan)," kata Benny saat dimintai tanggapan tentang adu jotos antar dua kader tersebut.
Benny
menyerahkan kejadian di dalam arena hotel ke pihak keamanan internal.
Bila kejadian tersebut sudah masuk ke ranah pidana, baru kepolisian
turun tangan.
"Di sini ada aturan, ada panitia. Diatur keamanan internal," ucapnya.
Sementara
itu, terkait massa anti Ical yang sempat hendak masuk ke Nusa Dua,
Benny memastikan bahwa ratusan massa itu sudah kembali ke daerah
asalnya.
"Itu 13 bus dari Surabaya sudah pulang. Kita beri pemahaman. Kalau mau wisata, silakan," ucapnya.
Minggu, 30 November 2014
Dirut Pertamina Minta Masukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas
VIVAnews - Manajemen baru
PT Pertamina kini memprioritaskan transparansi perusahaan. Maka, sebagai
langkah awal, perusahaan energi pelat merah ini akan bertemu dengan Tim
Reformasi Tata Kelola Migas pada minggu depan.
"Insya Allah (kami bertemu) mingga depan," kata Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, di Jakarta, Minggu 30 November 2014.
Dwi mengatakan bahwa BUMN migas ini memerlukan masukan dari tim yang diketuai oleh Faisal Basri. Tak hanya itu, mereka juga akan bekerja sama dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut.
"Kami sebagai manajemen Pertamina akan membutuhkan masukan. Kami akan bekerja sama dengan tim reformasi itu agar transparan," kata dia.
Seperti yang diketahui, Dwi memang punya beberapa prioritas di perusahaan tersebut setelah ditunjuk menjadi pimpinan Pertamina. Yang pertama, menjadikan Pertamina untuk turut berperan dalam kemandirian ekonomi bangsa.
"Kedua, efisiensi produktivitas. Efisiensi dalam bisnis dan produktivitas itu dalam kilang pengeboran. Harapannya, kami bisa meningkatkan kinerja Pertamina," kata dia.
Ketiga, transparansi bisnis Pertamina. "Seluruh pihak yang berkepentingan terhadap masalah pengelolaan energi dan kami junjung tinggi aspek tadi efisiensi dan produktivitas," kata dia. (ren)
"Insya Allah (kami bertemu) mingga depan," kata Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, di Jakarta, Minggu 30 November 2014.
Dwi mengatakan bahwa BUMN migas ini memerlukan masukan dari tim yang diketuai oleh Faisal Basri. Tak hanya itu, mereka juga akan bekerja sama dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut.
"Kami sebagai manajemen Pertamina akan membutuhkan masukan. Kami akan bekerja sama dengan tim reformasi itu agar transparan," kata dia.
Seperti yang diketahui, Dwi memang punya beberapa prioritas di perusahaan tersebut setelah ditunjuk menjadi pimpinan Pertamina. Yang pertama, menjadikan Pertamina untuk turut berperan dalam kemandirian ekonomi bangsa.
"Kedua, efisiensi produktivitas. Efisiensi dalam bisnis dan produktivitas itu dalam kilang pengeboran. Harapannya, kami bisa meningkatkan kinerja Pertamina," kata dia.
Ketiga, transparansi bisnis Pertamina. "Seluruh pihak yang berkepentingan terhadap masalah pengelolaan energi dan kami junjung tinggi aspek tadi efisiensi dan produktivitas," kata dia. (ren)
Dikeluhkan TKI, Jokowi Hapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
VIVAnews - Presiden Joko
Widodo mendengarkan langsung keluhan para Tenaga Kerja Indonesia di luar
negeri, Minggu 30 November 2014. Lewat siaran video jarak jauh
(telekonferensi) kepada Jokowi di kantornya, mereka rata-rata
mengeluhkan soal keberadaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Menurut para TKI, keberadaan KTKLN itu justru membebani mereka. Sebab, dengan kartu itu, para oknum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa leluasa memeras para TKI yang baru saja pulang ke Tanah Air.
"Kami juga mendukung agar dihapus KTKLN, KTKLN itu membebani kepada kami, mental dan materi. Dengan KTKLN kita mau balik ke dalam negeri takut, karena dijadikan oknum sapi perah, ingat pemerintaan kami dihapus bukan direvisi," kata Aldi Abdurahman TKI yang saat ini berasal dari Brunei Darussalam.
Aldi ingin agar keberadaan KTKLN itu segera dihapuskan setelah mendengar pernyataan dari Ketua BNP2TKI, Nusron Wahid, yang justru berencana hanya merevisi.
"Sekali lagi kalau kang Nusron mau diganti dengan lainnya KTKLN beserta perundangan harus dihapus dulu dalam tempo sesingkatnya," ujar dia.
Keluhan mengenai KTKLN itu tidak hanya dari TKI yang berada di Brunei Darussalam, tetapi juga TKI yang berada di Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Mesir, Korea Selatan dan lainnya juga kembali mengeluhkan soal KTKLN.
Mendengar hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan agar KTKLN segera dihapuskan.
"Masalah-masalah sudah disampaikan semua dan sudah kita catat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah KTKLN dihapus," ujar Jokowi yang disambut sorak sorai para TKI.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan bahwa dia akan segera menghapus KTKLN seperti yang diperintahkan oleh Jokowi.
"Kalau presiden sudah memerintahkan dihapus, ya kita hapus. Segala bentuk konsekuensi hukum apakah perppu, revisi UU di DPR, nanti kita akan rapat dengan pihak setneg, tadi kita rapat langsung, semua akan kita bahas dan nanti menuju perbaikan-perbaikan," kata Nusron.
Sebenarnya, kata Nusron KTKLN itu diberikan gratis kepada TKI. Namun, memang kerap ada oknum lapangan memungut dengan alasan macam-macam. Sementara yang membuat TKI mau membayar mahal untuk mendapat KTKLN karena dalam kondisi terdesak.
"Dia di bandara, memegang tiket, tapi nggak ada KTKLN, makanya daripada tiket pesawat Rp5 juta hangus, lebih baik mereka mengeluarkan uang Rp500 ribu untuk dapat KTKLN," kata dia.
Sebenarnya, kata Nusron, KTKLN itu digunakan untuk pendataan jumlah TKI yang berangkat ke Luar Negeri. (ren)
Menurut para TKI, keberadaan KTKLN itu justru membebani mereka. Sebab, dengan kartu itu, para oknum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa leluasa memeras para TKI yang baru saja pulang ke Tanah Air.
"Kami juga mendukung agar dihapus KTKLN, KTKLN itu membebani kepada kami, mental dan materi. Dengan KTKLN kita mau balik ke dalam negeri takut, karena dijadikan oknum sapi perah, ingat pemerintaan kami dihapus bukan direvisi," kata Aldi Abdurahman TKI yang saat ini berasal dari Brunei Darussalam.
Aldi ingin agar keberadaan KTKLN itu segera dihapuskan setelah mendengar pernyataan dari Ketua BNP2TKI, Nusron Wahid, yang justru berencana hanya merevisi.
"Sekali lagi kalau kang Nusron mau diganti dengan lainnya KTKLN beserta perundangan harus dihapus dulu dalam tempo sesingkatnya," ujar dia.
Keluhan mengenai KTKLN itu tidak hanya dari TKI yang berada di Brunei Darussalam, tetapi juga TKI yang berada di Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Mesir, Korea Selatan dan lainnya juga kembali mengeluhkan soal KTKLN.
Mendengar hal itu, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan agar KTKLN segera dihapuskan.
"Masalah-masalah sudah disampaikan semua dan sudah kita catat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah KTKLN dihapus," ujar Jokowi yang disambut sorak sorai para TKI.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan bahwa dia akan segera menghapus KTKLN seperti yang diperintahkan oleh Jokowi.
"Kalau presiden sudah memerintahkan dihapus, ya kita hapus. Segala bentuk konsekuensi hukum apakah perppu, revisi UU di DPR, nanti kita akan rapat dengan pihak setneg, tadi kita rapat langsung, semua akan kita bahas dan nanti menuju perbaikan-perbaikan," kata Nusron.
Sebenarnya, kata Nusron KTKLN itu diberikan gratis kepada TKI. Namun, memang kerap ada oknum lapangan memungut dengan alasan macam-macam. Sementara yang membuat TKI mau membayar mahal untuk mendapat KTKLN karena dalam kondisi terdesak.
"Dia di bandara, memegang tiket, tapi nggak ada KTKLN, makanya daripada tiket pesawat Rp5 juta hangus, lebih baik mereka mengeluarkan uang Rp500 ribu untuk dapat KTKLN," kata dia.
Sebenarnya, kata Nusron, KTKLN itu digunakan untuk pendataan jumlah TKI yang berangkat ke Luar Negeri. (ren)
Dari Rp 250 Ribu hingga Rp 5 Juta, Ini Denda Sampah di Bandung Mulai Besok
Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mulai memberlakukan denda sampah pada 1 Desember 2014 besok. Denda yang diberlakukan mulai dari tidak adanya tempat sampah di mobil, membakar sampah, sampai membuang sampah ke sungai.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung Hikmat Hidayat menyebutkan ada 6 pelanggaran yang akan mulai ditegakkan dan dikenai sanksi jika dilanggar. Apa saja?
1. Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan akan dikenai denda Rp 250 ribu
2. Tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, dikenakan denda Rp 250 ribu
3. Tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah dikenakan denda Rp 50 juta
4. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya dikenakan denda Rp 250 ribu
5. Mengotori jalan akibat suatu kegiatan proyek didenda Rp 5 juta
6. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dikenakan Rp 250 ribu
"Jadi nanti kami akan melakukan razia bersama dengan penyidik PNS supaya bisa langsung diberlakukan denda," ujar Hikmat di Balai Kota, Jalan Wastukencana, Minggu (30/11/2014).
Bagi warga yang menemukan pelanggaran tersebut, Hikmat mengatakan bisa melaporkan langsung. Namun, ia harus bersedia menjadi saksi.
"Misalnya ada tetangga yang membakar sampah, bisa laporkan, asal ada bukti misalnya foto, dan bersedia menjadi saksi," tuturnya.
Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mulai memberlakukan denda sampah pada 1 Desember 2014 besok. Denda yang diberlakukan mulai dari tidak adanya tempat sampah di mobil, membakar sampah, sampai membuang sampah ke sungai.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung Hikmat Hidayat menyebutkan ada 6 pelanggaran yang akan mulai ditegakkan dan dikenai sanksi jika dilanggar. Apa saja?
1. Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan akan dikenai denda Rp 250 ribu
2. Tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, dikenakan denda Rp 250 ribu
3. Tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah dikenakan denda Rp 50 juta
4. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya dikenakan denda Rp 250 ribu
5. Mengotori jalan akibat suatu kegiatan proyek didenda Rp 5 juta
6. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dikenakan Rp 250 ribu
"Jadi nanti kami akan melakukan razia bersama dengan penyidik PNS supaya bisa langsung diberlakukan denda," ujar Hikmat di Balai Kota, Jalan Wastukencana, Minggu (30/11/2014).
Bagi warga yang menemukan pelanggaran tersebut, Hikmat mengatakan bisa melaporkan langsung. Namun, ia harus bersedia menjadi saksi.
"Misalnya ada tetangga yang membakar sampah, bisa laporkan, asal ada bukti misalnya foto, dan bersedia menjadi saksi," tuturnya.
Presiden target dua tahun Gajah Mungkur bebas sedimen
Pewarta: GNC Aryani
Wonogiri (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembersihan sedimen Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, selesai dalam dua tahun.
"Target dua tahun sedimennya dikeluarkan setelah itu keluar mestinya kita tidak akan mengurus sedimen lagi," kata Presiden saat meninjau Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu siang.
Menurut Presiden, banyak waduk di Indonesia situasinya krisis seperti Gajah Mungkur. "Waduk dibangun tetapi DAS (daerah aliran sungai) tidak dijaga," katanya seraya mengatakan setiap tahunnya ada enam juta kubik sedimen lumpur di Gajah Mungkur.
Presiden menjelaskan bahwa sedimentasi di waduk tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
Ia berharap paskapembersihan sedimen pemeliharaan kapasitas waduk dapat dilakukan melalui penanaman di hulu dan pemeliharaan DAS.
Dengan didampingi Ibu Iriana, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto berada di titik terdalam Waduk Gajah Mungkur yang kering.
Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Wonogiri, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia serta Bulan Menanam Nasional 2014 yang mengusung tema "Hutan Lestari Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air dan Energi Terbarukan".
Dalam acara tersebut Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota pemenang lomba penanaman Satu Miliar Pohon 2013 tingkat nasional dan gubernur juara umum pemenang lomba Wana Lestari 2014.
Para gubernur yang menerima penghargaan antara lain Gubernur Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung dan Sumatra Utara. Sedangkan bupati yang menerima penghargaan adalah Bupati Minahasa Selatan, Deli Serdang dan Cilacap. Sementara itu walikota yang menerima penghargaan adalah Walikota Lhokseumawe, Jakarta Utara dan Tangerang Selatan.
Di sepanjang jalan dari kediaman pribadi Presiden Jokowi di Solo menuju Wonogiri dan sebaliknya ribuan warga berdiri di pinggi jalan untuk sekedar melihat iring-iringan rombongan Presiden. Di beberapa titik, Presiden Jokowi turun dari mobilnya untuk menyapa warga yang telah menantinya.
Wonogiri (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembersihan sedimen Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, selesai dalam dua tahun.
"Target dua tahun sedimennya dikeluarkan setelah itu keluar mestinya kita tidak akan mengurus sedimen lagi," kata Presiden saat meninjau Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu siang.
Menurut Presiden, banyak waduk di Indonesia situasinya krisis seperti Gajah Mungkur. "Waduk dibangun tetapi DAS (daerah aliran sungai) tidak dijaga," katanya seraya mengatakan setiap tahunnya ada enam juta kubik sedimen lumpur di Gajah Mungkur.
Presiden menjelaskan bahwa sedimentasi di waduk tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
Ia berharap paskapembersihan sedimen pemeliharaan kapasitas waduk dapat dilakukan melalui penanaman di hulu dan pemeliharaan DAS.
Dengan didampingi Ibu Iriana, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto berada di titik terdalam Waduk Gajah Mungkur yang kering.
Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Wonogiri, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia serta Bulan Menanam Nasional 2014 yang mengusung tema "Hutan Lestari Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air dan Energi Terbarukan".
Dalam acara tersebut Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota pemenang lomba penanaman Satu Miliar Pohon 2013 tingkat nasional dan gubernur juara umum pemenang lomba Wana Lestari 2014.
Para gubernur yang menerima penghargaan antara lain Gubernur Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung dan Sumatra Utara. Sedangkan bupati yang menerima penghargaan adalah Bupati Minahasa Selatan, Deli Serdang dan Cilacap. Sementara itu walikota yang menerima penghargaan adalah Walikota Lhokseumawe, Jakarta Utara dan Tangerang Selatan.
Di sepanjang jalan dari kediaman pribadi Presiden Jokowi di Solo menuju Wonogiri dan sebaliknya ribuan warga berdiri di pinggi jalan untuk sekedar melihat iring-iringan rombongan Presiden. Di beberapa titik, Presiden Jokowi turun dari mobilnya untuk menyapa warga yang telah menantinya.
Ahok: Rumah Sakit Kurang Ajar, Ku Tempeleng
VIVAnews - Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok,
mengungkapkan, banyak orang kaya yang menyiasati Jaminan Kesehatan
Nasional yang diberikan pemerintah. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta akan menyeleksi ketat pemberiannya.
"Orang-orang kaya masuk rumah sakit ke VIP dulu lalu ke kelas satu. Terus tidak ada duit, panik baru pindah ke BPJS," katanya di rumah dinas gubernur, Sabtu 29 November 2014 malam.
Ahok mengaku dapat menyeleksi dengan mudah perbedaan antara orang kaya dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan fasilitas itu. Menurut Ahok, orang kaya pasti tidak mau dirawat terlebih dahulu di Puskesmas.
"Kalau Anda masuk dari puskesmas dan masuk di kelas 3, saya pastikan Anda bukan orang yang mampu," katanya.
Ahok memastikan kesehatan seluruh warga DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Namun, itu harus dengan cara-cara yang benar dan sesuai aturan.
"Kalau Anda butuh tanggung jawab kami, saya tidak peduli kalian naik mercedes atau apa," tegasnya
Ahok juga menyoroti banyaknya pesan berantai (broadcast) tentang pelayanan kesehatan BPJS. Menurutnya, yang meyebarkan pesan itu harus bisa mempertanggungjawabkan isu yang dibuat.
"Sekali lagi saya katakan, jangan sok, sebarkan broadcast. Mending kamu langsung hubungi kita dong, kasih tau kita rumah sakit yang kurang ajar yang mana, kutempeleng. Di depan kau saya bilang," katanya. (one)
"Orang-orang kaya masuk rumah sakit ke VIP dulu lalu ke kelas satu. Terus tidak ada duit, panik baru pindah ke BPJS," katanya di rumah dinas gubernur, Sabtu 29 November 2014 malam.
Ahok mengaku dapat menyeleksi dengan mudah perbedaan antara orang kaya dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan fasilitas itu. Menurut Ahok, orang kaya pasti tidak mau dirawat terlebih dahulu di Puskesmas.
"Kalau Anda masuk dari puskesmas dan masuk di kelas 3, saya pastikan Anda bukan orang yang mampu," katanya.
Ahok memastikan kesehatan seluruh warga DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Namun, itu harus dengan cara-cara yang benar dan sesuai aturan.
"Kalau Anda butuh tanggung jawab kami, saya tidak peduli kalian naik mercedes atau apa," tegasnya
Ahok juga menyoroti banyaknya pesan berantai (broadcast) tentang pelayanan kesehatan BPJS. Menurutnya, yang meyebarkan pesan itu harus bisa mempertanggungjawabkan isu yang dibuat.
"Sekali lagi saya katakan, jangan sok, sebarkan broadcast. Mending kamu langsung hubungi kita dong, kasih tau kita rumah sakit yang kurang ajar yang mana, kutempeleng. Di depan kau saya bilang," katanya. (one)
Nilai minyak dunia anjlok, ini seharusnya besaran harga Premium
MERDEKA.COM. Harga minyak
dunia terus mengalami penurunan lantaran negara-negara yang tergabung
dalam OPEC enggan memangkas produksinya saat pasar kelebihan pasokan
minyak. Bahkan, harga minyak dunia mencapai titik terendah sejak tahun
2009 sebesar USD 66,15 per barel.
Dengan harga minyak yang anjlok tersebut, berapa besaran harga keekonomian premium atau RON 88 di pasaran?
Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kardaya Warnika mengatakan harga keekononomian BBM subsidi jenis premium atau RON 88 saat ini berada pada kisaran Rp 7.000 per liter. Dengan begitu, saat ini pemerintah mendapatkan keuntungan apabila harga jual BBM subsidi jenis Premium mencapai Rp 8.500 per liter.
"Kalau biaya atau harga premium di pasar internasional itu sekitar Rp 7.000. Kalau pengadaan biasanya sekitar 80 persen dari biaya produksi. Pemerintah untung dong, sekarang kan harga premium itu dijual Rp 8.500 per liter," ujar Kardaya kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (29/11).
Menurut Kardaya, saat ini sangat susah untuk menghitung harga keekonomian BBM jenis premium di pasaran. Lantaran, Premium atau RON 88 tidak tersedia di negara-negara lain.
"Jadi begini, kalau menghitung harga premium agak susah karena itu jenis RON 88. Sangat rendah, kualitasnya jelek karena di negara-negara luar itu tidak ada barang jenis premium atau RON 88," pungkas dia.
Dengan harga minyak yang anjlok tersebut, berapa besaran harga keekonomian premium atau RON 88 di pasaran?
Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kardaya Warnika mengatakan harga keekononomian BBM subsidi jenis premium atau RON 88 saat ini berada pada kisaran Rp 7.000 per liter. Dengan begitu, saat ini pemerintah mendapatkan keuntungan apabila harga jual BBM subsidi jenis Premium mencapai Rp 8.500 per liter.
"Kalau biaya atau harga premium di pasar internasional itu sekitar Rp 7.000. Kalau pengadaan biasanya sekitar 80 persen dari biaya produksi. Pemerintah untung dong, sekarang kan harga premium itu dijual Rp 8.500 per liter," ujar Kardaya kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (29/11).
Menurut Kardaya, saat ini sangat susah untuk menghitung harga keekonomian BBM jenis premium di pasaran. Lantaran, Premium atau RON 88 tidak tersedia di negara-negara lain.
"Jadi begini, kalau menghitung harga premium agak susah karena itu jenis RON 88. Sangat rendah, kualitasnya jelek karena di negara-negara luar itu tidak ada barang jenis premium atau RON 88," pungkas dia.
Dirut Pertamina Akan Kaji Kembali Pengambilalihan Blok Mahakam
VIVAnews - Direktur Utama
(Dirut) PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, mengatakan telah membahas
berbagai masalah, termasuk pengelolaan Blok Mahakam, dalam pertemuannya
dengan manajemen lama perusahaan plat merah itu.
"Sabtu malam, 29 November, kami bertemu dengan manajemen lama. Disampaikan isu-isu, salah satunya Blok Mahakam," kata Dwi di Jakarta, Minggu, 30 November 2014. Manajemen lama menyampaikan telah mengkaji pengambilalihan.
Oleh karena itu, kata Dwi, pihaknya akan meninjau kembali hasil kajian yang telah dilakukan. "Kawan-kawan sudah melakukan studi, sampai pada posisi bagaimana mengambil Blok Mahakam. Kami akan mengecek kembali, agae terencana lebih baik," ucapnya.
Blok Mahakam merupakan satu dari empat blok migas, yang akan habis masa kontraknya pada 2017. Pertamina kini bersiap untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam, yang saat ini masih dikuasai Total dan Inpex, dua raksasa minyak Prancis dan Jepang.
"Sabtu malam, 29 November, kami bertemu dengan manajemen lama. Disampaikan isu-isu, salah satunya Blok Mahakam," kata Dwi di Jakarta, Minggu, 30 November 2014. Manajemen lama menyampaikan telah mengkaji pengambilalihan.
Oleh karena itu, kata Dwi, pihaknya akan meninjau kembali hasil kajian yang telah dilakukan. "Kawan-kawan sudah melakukan studi, sampai pada posisi bagaimana mengambil Blok Mahakam. Kami akan mengecek kembali, agae terencana lebih baik," ucapnya.
Blok Mahakam merupakan satu dari empat blok migas, yang akan habis masa kontraknya pada 2017. Pertamina kini bersiap untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam, yang saat ini masih dikuasai Total dan Inpex, dua raksasa minyak Prancis dan Jepang.
Operasi Zebra Disiplinkan Pengendara
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono mengklaim bahwa kegiatan Operasi Zebra 2014 yang digelar berhasil meningkatkan angka kedisiplinan pengendara dalam berlalu lintas.
"Kalau saya sendiri melihat ada peningkatan disiplin, kita sudah dua hari melakukan kegiatan operasi," katanya di Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Ia menjelaskan, kegiatan operasi ini dititik beratkan kepada pengendara yang melawan arus, berhenti di sembarang tempat. Selain itu, yang terpenting mengurai kemacetan.
"Jadi ada peningkatan arus juga yang cepat dibandingkan dengan biasanya. Jadi kita fokuskan tiga kegiatan itu, berhenti disembarang tempat, melawan arus dan urai macet," jelas dia.
Menurut dia, untuk sementara ini pelanggaran terbanyak yaitu melawan arus lalu lintas dan diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih tertib lagi dalam berkendaraan.
"Kita akan mengerucut nanti dalam operasi lilin, makanya diharapkan lebih kondusif," tandasnya. [ton]
INILAHCOM, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono mengklaim bahwa kegiatan Operasi Zebra 2014 yang digelar berhasil meningkatkan angka kedisiplinan pengendara dalam berlalu lintas.
"Kalau saya sendiri melihat ada peningkatan disiplin, kita sudah dua hari melakukan kegiatan operasi," katanya di Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Ia menjelaskan, kegiatan operasi ini dititik beratkan kepada pengendara yang melawan arus, berhenti di sembarang tempat. Selain itu, yang terpenting mengurai kemacetan.
"Jadi ada peningkatan arus juga yang cepat dibandingkan dengan biasanya. Jadi kita fokuskan tiga kegiatan itu, berhenti disembarang tempat, melawan arus dan urai macet," jelas dia.
Menurut dia, untuk sementara ini pelanggaran terbanyak yaitu melawan arus lalu lintas dan diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih tertib lagi dalam berkendaraan.
"Kita akan mengerucut nanti dalam operasi lilin, makanya diharapkan lebih kondusif," tandasnya. [ton]
Dirut Pertamina Harus Tanggulangi Mafia Migas
Oleh: Ranto Rajagukguk
INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) resmi menunjuk Dwi Soetjipto menjadi orang nomor satu di PT Pertamina (Persero). Dwi Soetjipto siap tanggulangi mafia migas.
"Dulu saya juga sempat sampaikan yang berkaitan dengan pemilihan SKK Migas, bahwa harus ada satu visi untuk tanggulangi mafia. Harus bekerja dengan erat selesaikan masalah ini," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said di Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Sudirman menilai, adanya mafia migas bukan terjadi karena peran individu. Timbulnya mafia migas, ungkap dia, karena adanya suatu sistem terorganisir.
"Mafia itu sistem bukan orang perorangan. Semua itu harus dilihat setiap lembaganya. Kita harus kerja keras dalam tim dan satukan visi," ujar dia.
Kementerian ESDM telah membentuk komite khusus yang menangani persoalah mafia migas. Komite Tim Reformasi Tata Kelola Migas itudan diketuai Faisal Basri. [aji]
INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) resmi menunjuk Dwi Soetjipto menjadi orang nomor satu di PT Pertamina (Persero). Dwi Soetjipto siap tanggulangi mafia migas.
"Dulu saya juga sempat sampaikan yang berkaitan dengan pemilihan SKK Migas, bahwa harus ada satu visi untuk tanggulangi mafia. Harus bekerja dengan erat selesaikan masalah ini," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said di Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Sudirman menilai, adanya mafia migas bukan terjadi karena peran individu. Timbulnya mafia migas, ungkap dia, karena adanya suatu sistem terorganisir.
"Mafia itu sistem bukan orang perorangan. Semua itu harus dilihat setiap lembaganya. Kita harus kerja keras dalam tim dan satukan visi," ujar dia.
Kementerian ESDM telah membentuk komite khusus yang menangani persoalah mafia migas. Komite Tim Reformasi Tata Kelola Migas itudan diketuai Faisal Basri. [aji]
Ribuan alumnus IPB kampanye "Ayo Makan Ikan"
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Jakarta (ANTARA News) - Lima ribu alumni IPB dan masyarakat turun ke jalan mengkampanyekan gerakan "Ayo Kita Makan Ikan" pada acara Jalan dan Sepeda Santai di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu.
"Kampanye gerakan 'Ayo Makan Ikan' diselenggarakan untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat dan kecerdasan (IQ/intelligence quotient) secara nasional," kata Ketua Himpunan Alumni IPB Bambang Hendroyono di Jakarta, Minggu, dalam keterangan tertulis.
Jalan dan Sepeda Santai adalah bagian kampanye Ayo Makan Ikan dalam memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas). Berbagai acara telah digelar untuk meramaikan kampanye ini, antara lain Street Campaign, Festival Perikanan Nusantara, Gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Makan Ikan, festival kuliner ikan.
Untuk keberlangsungan kampanye Ayo Makan Ikan, HA-IPB bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (FPIK) juga menyerahkan roadmap gerakan Ayo Makan Ikan kepada Pemerintah.
Dekan FPIK IPB Indra Jaya, mengatakan, kandungan nutrisi ikan sangat lengkap dan berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak anak sehingga konsumsi ikan diyakini dapat meningkatkan kecerdasan.
Indra Jaya, menyatakan berdasarkan data internasional, IQ kumulatif rakyat Indonesia masih di bawah jika dibandingkan negara-negara lain di Asean. Hal ini ironis di tengah kekayaaan ikan di Indonesia. Oleh karena itu, konsumsi ikan untuk masyarakat perlu terus meningkat.
Roadmap
Kampanye dilaksanakan secara terstruktur dan masif menggunakan peta jalan (roadmap) yang dapat menjadi cara mengatasi hambatan-hambatan gerakan tersebut.
Indra Jaya mengatakan roadmap adalah strategi jangka menengah 2015-2019 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lintas industri swasta, dan kalangan akademisi. HA IPB akan mendorong agar dalam lima tahun ke depan dihasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.
Yaitu menempatkan nelayan sebagai aktor penting dari peningkatan kecerdasan generasi muda dan anak-anak, sistem perdagangan ikan yang berkeadilan, terjadinya sinergi antar industri, konsumsi ikan di masyarakat meningkat, dan IQ nasional bangsa Indonesia meningkat.
Peta Jalan ini dirumuskan dengan tiga pilar utama, yaitu meningkatnya IQ nasional Indonesia, terbangunnya budaya makan ikan di masyarakat dan terbangunnya industri perikanan nasional.
Dalam rangka Hari Ikan Nasional ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan didukung oleh Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), serta Organisasi Mitra Peningkatan Konsumsi Ikan, telah berhasil pula memecahkan rekor MURI berupa "250 Pepes Ikan a la Bumbu Nusantara" dan "Jumlah Pemelihara Ikan Cupang Hias Terbanyak di Kampus".
Ketua Panitia Ayo Makan Ikan, Tjipta Purwita, menambahkan kampanye dilaksanakan atas kerjasama berbagai pihak diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta mitra-kerjanya, IPB, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB, dan Pemda Kota Bogor.
Jakarta (ANTARA News) - Lima ribu alumni IPB dan masyarakat turun ke jalan mengkampanyekan gerakan "Ayo Kita Makan Ikan" pada acara Jalan dan Sepeda Santai di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu.
"Kampanye gerakan 'Ayo Makan Ikan' diselenggarakan untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat dan kecerdasan (IQ/intelligence quotient) secara nasional," kata Ketua Himpunan Alumni IPB Bambang Hendroyono di Jakarta, Minggu, dalam keterangan tertulis.
Jalan dan Sepeda Santai adalah bagian kampanye Ayo Makan Ikan dalam memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas). Berbagai acara telah digelar untuk meramaikan kampanye ini, antara lain Street Campaign, Festival Perikanan Nusantara, Gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Makan Ikan, festival kuliner ikan.
Untuk keberlangsungan kampanye Ayo Makan Ikan, HA-IPB bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (FPIK) juga menyerahkan roadmap gerakan Ayo Makan Ikan kepada Pemerintah.
Dekan FPIK IPB Indra Jaya, mengatakan, kandungan nutrisi ikan sangat lengkap dan berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak anak sehingga konsumsi ikan diyakini dapat meningkatkan kecerdasan.
Indra Jaya, menyatakan berdasarkan data internasional, IQ kumulatif rakyat Indonesia masih di bawah jika dibandingkan negara-negara lain di Asean. Hal ini ironis di tengah kekayaaan ikan di Indonesia. Oleh karena itu, konsumsi ikan untuk masyarakat perlu terus meningkat.
Roadmap
Kampanye dilaksanakan secara terstruktur dan masif menggunakan peta jalan (roadmap) yang dapat menjadi cara mengatasi hambatan-hambatan gerakan tersebut.
Indra Jaya mengatakan roadmap adalah strategi jangka menengah 2015-2019 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lintas industri swasta, dan kalangan akademisi. HA IPB akan mendorong agar dalam lima tahun ke depan dihasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.
Yaitu menempatkan nelayan sebagai aktor penting dari peningkatan kecerdasan generasi muda dan anak-anak, sistem perdagangan ikan yang berkeadilan, terjadinya sinergi antar industri, konsumsi ikan di masyarakat meningkat, dan IQ nasional bangsa Indonesia meningkat.
Peta Jalan ini dirumuskan dengan tiga pilar utama, yaitu meningkatnya IQ nasional Indonesia, terbangunnya budaya makan ikan di masyarakat dan terbangunnya industri perikanan nasional.
Dalam rangka Hari Ikan Nasional ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan didukung oleh Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), serta Organisasi Mitra Peningkatan Konsumsi Ikan, telah berhasil pula memecahkan rekor MURI berupa "250 Pepes Ikan a la Bumbu Nusantara" dan "Jumlah Pemelihara Ikan Cupang Hias Terbanyak di Kampus".
Ketua Panitia Ayo Makan Ikan, Tjipta Purwita, menambahkan kampanye dilaksanakan atas kerjasama berbagai pihak diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta mitra-kerjanya, IPB, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB, dan Pemda Kota Bogor.
Pemerintah kaji pindahkan operasi Petral ke Indonesia
Pewarta: Kelik Dewanto
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengkaji untuk memindahkan operasi anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dari Singapura ke Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno dalam jumpa pers pengumuman Direksi Pertamina yang baru di Jakarta, Jumat, mengatakan, pihaknya masih mengkaji secara menyeluruh keberadaan Petral.
"Terbaik adalah semua proses dilakukan di Indonesia. Namun, tentunya, memindahkan Petral ini tidak bisa langsung," katanya.
Hadir dalam jumpa pers Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina yang baru, Dwi Soetjipto.
Menurut Rini, pemerintah menginginkan semua sistem pengadaan dari hulu hingga ke hilir Pertamina termasuk Petral berjalan transparan.
"Memang ini tugas berat bagi direksi baru, namun kami yakin ke depan Pertamina bisa menglobal dan efisien," ujarnya.
Menurut dia, soal Petral dan sistem pengadaan secara keseluruhan menjadi pekerjaan rumah pertama bagi direksi baru Pertamina dalam tiga bulan.
Direksi baru Pertamina, lanjutnya, juga akan bekerja sama erat dengan Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri.
Sudirman menambahkan, Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen serius membenahi tata kelola migas termasuk Petral.
"Komite kaji menyeluruh mulai peran, kinerja, proses bisnis hingga kepemimpinan di Petral. Karena kadang kala sistem sudah baik, tapi pemimpinnya tidak, maka bisa tidak baik," katanya.
Menurut dia, dalam waktu dekat, Komite Reformasi akan bertemu Direksi Pertamina baru dan juga berkunjung ke Petral di Singapura.
Sesudah itu, lanjutnya, Komite akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang keberadaan Petral ke depan.
"Mau diapakan Petral ke depan. Tapi, kita tidak gegabah. Keputusan akan berdasarkan fakta dan bukan memutus secara serampangan," ujarnya.
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengkaji untuk memindahkan operasi anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dari Singapura ke Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno dalam jumpa pers pengumuman Direksi Pertamina yang baru di Jakarta, Jumat, mengatakan, pihaknya masih mengkaji secara menyeluruh keberadaan Petral.
"Terbaik adalah semua proses dilakukan di Indonesia. Namun, tentunya, memindahkan Petral ini tidak bisa langsung," katanya.
Hadir dalam jumpa pers Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina yang baru, Dwi Soetjipto.
Menurut Rini, pemerintah menginginkan semua sistem pengadaan dari hulu hingga ke hilir Pertamina termasuk Petral berjalan transparan.
"Memang ini tugas berat bagi direksi baru, namun kami yakin ke depan Pertamina bisa menglobal dan efisien," ujarnya.
Menurut dia, soal Petral dan sistem pengadaan secara keseluruhan menjadi pekerjaan rumah pertama bagi direksi baru Pertamina dalam tiga bulan.
Direksi baru Pertamina, lanjutnya, juga akan bekerja sama erat dengan Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri.
Sudirman menambahkan, Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen serius membenahi tata kelola migas termasuk Petral.
"Komite kaji menyeluruh mulai peran, kinerja, proses bisnis hingga kepemimpinan di Petral. Karena kadang kala sistem sudah baik, tapi pemimpinnya tidak, maka bisa tidak baik," katanya.
Menurut dia, dalam waktu dekat, Komite Reformasi akan bertemu Direksi Pertamina baru dan juga berkunjung ke Petral di Singapura.
Sesudah itu, lanjutnya, Komite akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang keberadaan Petral ke depan.
"Mau diapakan Petral ke depan. Tapi, kita tidak gegabah. Keputusan akan berdasarkan fakta dan bukan memutus secara serampangan," ujarnya.
Kopassus Hibur Warga Cijantung dengan Lomba Marching Band Pelajar
Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Kopassus menggelar lomba marching band yang diramaikan oleh para pelajar SMP untuk meramaikan car free day di Cijantung, Jakarta Timur. Acara ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga di sekitar ketika menikmati Minggu pagi.
"Sangat senang dengan adanya acara car free day, dan jarang sekali dilaksanakan acara seperti ini. Acara ini membuat kami semua merasa terhibur," kata salah satu warga bernama Tomy (40) di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (30/11/2014).
Sedikitnya ada 6 kelompok marching band yang terdiri dari SMP 103, SMP 179, SMP 102, SDN 07, SDN 05 dan SDN 02. Ada yang menggunakan seragam marching band sekolah mereka dan ada pula yang mengenakan seragam Pramuka.
Kelompok marching band tersebut menunjukkan kebolehannya di sebuah lapangan luas di markas pasukan elit tersebut. Setelah itu, mereka berarak-arakan menghibur warga yang menikmati car free day di wilayah Cijantung.
"Saya merasa bangga dan senang bisa melaksanakan acara seperti ini di Kopassus. Saya juga merasa terhibur, harapan saya ini terus berlanjut," kata Ketua Panitia, Yunita.
Acara ini diurus oleh para karang taruna di Cijantung dan dibantu oleh Kopassus. Alunan alat-alat musik yang dimainkan oleh para pelajar itu mendapatkan apresiasi dari warga sekitar termasuk prajurit Kopassus yang menyaksikan.
Jakarta - Kopassus menggelar lomba marching band yang diramaikan oleh para pelajar SMP untuk meramaikan car free day di Cijantung, Jakarta Timur. Acara ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga di sekitar ketika menikmati Minggu pagi.
"Sangat senang dengan adanya acara car free day, dan jarang sekali dilaksanakan acara seperti ini. Acara ini membuat kami semua merasa terhibur," kata salah satu warga bernama Tomy (40) di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (30/11/2014).
Sedikitnya ada 6 kelompok marching band yang terdiri dari SMP 103, SMP 179, SMP 102, SDN 07, SDN 05 dan SDN 02. Ada yang menggunakan seragam marching band sekolah mereka dan ada pula yang mengenakan seragam Pramuka.
Kelompok marching band tersebut menunjukkan kebolehannya di sebuah lapangan luas di markas pasukan elit tersebut. Setelah itu, mereka berarak-arakan menghibur warga yang menikmati car free day di wilayah Cijantung.
"Saya merasa bangga dan senang bisa melaksanakan acara seperti ini di Kopassus. Saya juga merasa terhibur, harapan saya ini terus berlanjut," kata Ketua Panitia, Yunita.
Acara ini diurus oleh para karang taruna di Cijantung dan dibantu oleh Kopassus. Alunan alat-alat musik yang dimainkan oleh para pelajar itu mendapatkan apresiasi dari warga sekitar termasuk prajurit Kopassus yang menyaksikan.
63.141 Penerima PSKS Bakal Dicoret
Jpnn
BENGKULU - Proses
pembayaran bantuan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtara (PSKS)
sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Pos
se Provinsi Bengkulu masih berlangsung hingga kemarin (28/11).
Namun dari tototal sebanyak 120.529
rumah tangga sasaran (RTS) penerima, hanya sebanyak 57.388 ribu RTS atau
warga penerima mencairkan. Sedangkan 63.141 RTS belum mencairkan dan
terancam dicoret.
"Kalau hingga 2 Desember (Selasa, red)
mereka tidak mengambil maka uangnya sebesar Rp 25.259.000.000 itu akan
dikembalikan ke kas negara. Mereka yang terlambat belum tentu bisa
mencairkan lagi di tahun ini (2014, red)," kata Kepala Kantor Pos Cabang
Bengkulu Sudirdjo melalui Manager Keuangan dan Jasa Agung Adrian
Saputra kepada Rakyat Bengkulu (Grup JPNN) kemarin (28/11).
Menurut Agung, dari 10 Kabupaten/kota di
Bengkulu yang masih banyak belum mencairkan adalah dari Kabupaten
Bengkulu Utara sebanyak 15.077 RTS lagi. Kemudian Seluma masih tersisa
10.704 RTS dan Mukomuko sebanyak 6.511 RTS lagi. Lalu untuk Kota
Bengkulu sebanyak 1.475 RTS dan Benteng 1.926 RTS serta di Kepahiang
sebanyak 3.681 RTS.
Sedangkan di Kabupaten lebong sebanyak
2.537 RTS lagi dan Rejang Lebong 8. 823 RTS serta BS sebanyak 6.177
RTS. Dari total 120.529 RTS itu baru 47, 61 persen teralisasikan dengan
total dana sebesar Rp 22,952 miliar.
"Mereka yang belum mengambil itu
mayoritas karena Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat
pencairan hilang. Selain itu ada juga yang sudah meninggal dan pindah
domisili. Untuk itu mereka hanya akan diberikan waktu tiga hari lagi.
jika tidak mengambil, maka peluang untuk mendapatkan tahun depan 2015,
red) sulit," terang Agung ditemui di ruangannya.
Selain itu Lanjut Agung, sejak pencairan
dilakukan, belum ada satupun warga yang mampu tetapi masih menerima
untuk mengembalikan bantuan tersebut. Kemudian untuk tahun 2015 nanti,
proses pencairan akan langsung dalam bentuk tabungan sesuai rekening
masing-masing yang sudah ada. Sehingga warga tidak perlu lagi antrian
panjang untuk mencairkannya.
"Kami akan membayarkan bagi yang belum
mengmbil jika memang ada petunjuk dari pusat. Sebab mulai 3 Desember
semua laporan pencairan atau pembayaran seluruhnya disampaikan ke
pusat," terangnya.
Sedangkan untuk jadwal pencairan Program
Keluarga Harapan (PKH) sambung Agung, akan dimulai pada 8 Desember
mendatang. Pencairan serentak di 40 unit kantor pos di 10 Kabupaten/kota
di Bengkulu.
Total penerima PKH itu sebanyak untuk
tahap IV gelombang I sebanyak 21.735 warga di 9 Kabupaten/kota selain
BS. Sedangkan untuk gelombang ke III hanya 6694 warga miskin di 8
Kabupaten kecuali Kota Bengkulu dan Benteng.
Rincian penerima di setiap
Kabupaten/kota untuk golongan I itu yakni Benteng sebanyak 224 warga,
Bengkulu Utara 3.946 warga, Kaur 1702 warga dan Kota Bengkulu 5.171
warga. Selain itu Mukomuko 2191 warga dan Seluma 2.358 warga. Khusus
wilayah Kepahiang 1971 warga, Lebong 541 warga dan Rejang Lebong 3.631
warga. Total dana untuk 9 Kabupaten/kota itu sebanyak Rp 7,5 miliar.
Sedangkan untuk gelombang ke III itu
hanya delapan Kabupaten yakni Bengkulu Selatan sebanyak 3139 warga, BU
sebanyak 508 warga, Kaur 701 warga, Mukomuko 642 warga dan Seluma 1074
warga. Selain itu Kepahiang 126 warga dan Lebong 436 warga serta Rejang
Lebong 68 warga. Untuk total anggaran disiapkan Rp 274,7 juta.
"Sistem hitungannya untuk penerima yang
memiliki tanggungan anak bayi Rp 250 ribu, anak sekolah dasar Rp 125
ribu dan anak SMP Rp 250 ribu. Jadi per RTS itu akan menerima besaran
sesuai jumlah tanggungan," tandas Agung.(che)
Subsidi BBM Dicabut, Omzet SPBU Asing Meningkat
Jpnn
TANGERANG –
Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
berdampak positif bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) modal
asing. Setidaknya, hal itu terlihat dari jumlah masyarakat yang mengisi
bahan bakar kendaraannya di SPBU Total (Perancis) di Jalan Jenderal
Sudirman, Kota Tangerang dan SPBU Shell (Belanda) di Jalan Raya Serpong
KM 7, Kota Tangsel, Banten
Ahmad Fuad (36), pemilik SPBU Total di
Jalan Jenderal Sudirman mengakui, sejak harga BBM bersubsidi naik, omzet
penjualan bisnisnya meningkat.
“Awalnya, kami hanya menjual 700 liter per
hari, setelah ada kenaikan harga BBM bersubsidi, menjual 1.500 sampai
2.000 liter per hari,” kata Fuad seperti yang dilansir Radar Banten
(Grup JPNN.com), Minggu (30/11).
Fuad mengatakan, BBM untuk diesel punya
pangsa pasar sendiri karena banyak yang beli untuk industri atau pabrik.
“Ya kami senang, penjualan meningkat. Dulu, masyarakat ragu mengisi ke
SPBU Total,” katanya.
Di tempat lain, pengelola SPBU Shell yang
tidak ingin disebutkan namanya juga mengaku, penjualannya mengalami
kenaikan meskipun tidak signifikan. Sebelumnya, SPBU Shell hanya menjual
6.000 liter per hari, tapi saat ini, bisa menjual 9.000 liter per hari.
“Meski tak banyak, tapi memang ada kenaikan sejak harga BBM bersubsidi dinaikkan pemerintah pusat,” katanya.
Fajar Ariyadi (33), warga Tangerang, yang
mengisi bahan bakar kendaraannya di SPU Shell, Jalan Raya Serpong KM 7,
mengakui jika dia beralih ke SPBU Shell karena selisih harga BBM
bersubsidi setelah dinaikkan dengan Shell sedikit. “Harganya tak beda
jauh. Sekarang, saya mah pake apa saja. Ke Shell juga oke,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SPBU Pertamina
Wilayah Tangerang Heri Herlambang mengakui penurunan konsumen untuk
bahan bakar jenis premium, “Yang mengisi di SPBU ini, banyak yang
memilih pertamax. Mungkin karena selisih harganya sedikit, tetapi
kualitasnya tidak perlu diragukan,” jelasnya.
Diketahui, di SPBU Pertamina, harga
premium Rp8.500 per liter, sedangkan pertamax Rp9.950 per liter.
Sementara, harga performance 92 di SPBU Total Rp10.200 per liter dan
harga super di SPBU Shell Rp9.950 per liter.
SPBU Pertamina yang biasanya menjual
premium 20 ton per hari, kini hanya 15 ton per hari. Sementara,
penjualan pertamax mengalami kenaikan. Sebelumnya, menjual dua ton per
hari, saat ini, bisa menjual lima sampai tujuh ton per hari. (mg17/dai/don)
Sabtu, 29 November 2014
Kopassus Tergerak Bantu Ibu Pengemis dan Anak Hidrosefalus di Cijantung
Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Kisah sedih ibu Fitriani (25) dan anaknya Oktavia Agustin (5) penderita hidrosefalus yang mengemis di Cijantung sampai di telinga Kopassus. Pasukan elit Indonesia ini pun tergerak untuk membantu keluarga ini agar hidupnya lebih baik.
Asintel Danjen Kopassus Kolonel Putu Dany mengaku mendengar kabar tentang Fitriani yang membutuhkan biaya untuk mengobati penyakit hidrosefalus yang dialami Oktavia. Putu lalu menugaskan anak buahnya untuk menjemput ibu dan anak itu hari ini.
"Saya suruh anggota cari tahu, rupanya memang dia orang miskin yang tidak tahu caranya berobat. Dari Kopassus lalu membawa ibu dan anak itu naik ambulans kopassus tadi pagi pukul 10.00 WIB, dibawa ke Satuan Kesehatan Kopassus Cijantung," kata Putu saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (29/11/2014).
Kondisi kesehatan keduanya kemudian diperiksa di Satuan Kesehatan Kopassus. Hanya saja, penyakit hidrosefalus yang diderita oleh Oktavia memang butuh penanganan khusus. Hydro berarti air dan cephalus artinya kepala. Penyakit itu adalah keadaan di mana terdapat banyak cairan di otak.
"Kita ada dokter tapi memang terbatas. Karena perlu penanganan ahli, kita akan merujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar. Ini butuh proses," ungkap Putu.
Sambil menunggu hujan reda, para anggota Kopassus yang sempat berbincang dengan ibu dan anak ini kemudian prihatin dengan keduanya. Oktavia dinilai santun dan tetap ceria meski menderita sakit. Mereka kemudian dibawakan uang saku yang bisa memenuhi kebutuhan mereka hari ini.
"Tapi memang kelanjutannya tidak bisa seperti itu terus. Apabila ada yang bisa peduli untuk kondisi anak tersebut, mungkin bisa mempercepat proses pengobatan," ujarnya.
Kopassus saat ini sudah mengantongi alamat keluarga mereka di Bekasi dan siap menjembatani pihak-pihak yang ingin turun tangan. Hal ini diakui Putu sebagai bentuk pengabdian Kopassus kepada negara meskipun bukan termasuk tugas utama mereka.
"Kalau kita ada waktu luang, kita bisa atasi kesulitan rakyat. Mari bantu dan jangan berpangku tangan," imbau Putu.
Jakarta - Kisah sedih ibu Fitriani (25) dan anaknya Oktavia Agustin (5) penderita hidrosefalus yang mengemis di Cijantung sampai di telinga Kopassus. Pasukan elit Indonesia ini pun tergerak untuk membantu keluarga ini agar hidupnya lebih baik.
Asintel Danjen Kopassus Kolonel Putu Dany mengaku mendengar kabar tentang Fitriani yang membutuhkan biaya untuk mengobati penyakit hidrosefalus yang dialami Oktavia. Putu lalu menugaskan anak buahnya untuk menjemput ibu dan anak itu hari ini.
"Saya suruh anggota cari tahu, rupanya memang dia orang miskin yang tidak tahu caranya berobat. Dari Kopassus lalu membawa ibu dan anak itu naik ambulans kopassus tadi pagi pukul 10.00 WIB, dibawa ke Satuan Kesehatan Kopassus Cijantung," kata Putu saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (29/11/2014).
Kondisi kesehatan keduanya kemudian diperiksa di Satuan Kesehatan Kopassus. Hanya saja, penyakit hidrosefalus yang diderita oleh Oktavia memang butuh penanganan khusus. Hydro berarti air dan cephalus artinya kepala. Penyakit itu adalah keadaan di mana terdapat banyak cairan di otak.
"Kita ada dokter tapi memang terbatas. Karena perlu penanganan ahli, kita akan merujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar. Ini butuh proses," ungkap Putu.
Sambil menunggu hujan reda, para anggota Kopassus yang sempat berbincang dengan ibu dan anak ini kemudian prihatin dengan keduanya. Oktavia dinilai santun dan tetap ceria meski menderita sakit. Mereka kemudian dibawakan uang saku yang bisa memenuhi kebutuhan mereka hari ini.
"Tapi memang kelanjutannya tidak bisa seperti itu terus. Apabila ada yang bisa peduli untuk kondisi anak tersebut, mungkin bisa mempercepat proses pengobatan," ujarnya.
Kopassus saat ini sudah mengantongi alamat keluarga mereka di Bekasi dan siap menjembatani pihak-pihak yang ingin turun tangan. Hal ini diakui Putu sebagai bentuk pengabdian Kopassus kepada negara meskipun bukan termasuk tugas utama mereka.
"Kalau kita ada waktu luang, kita bisa atasi kesulitan rakyat. Mari bantu dan jangan berpangku tangan," imbau Putu.
Direksi Pertamina Dirombak, Ini Komentar Tim Reformasi Migas
Elin Herlina - detikfinance
Jakarta -Jumlah direksi PT Pertamina (Persero) baru saja dipangkas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 9 direksi menjadi 4 direksi termasuk direktur utama (dirut). Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal pun ikut berkomentar.
"Bagus, dengan dirampingkannya direksi. Karena selama ini terjadi 'gemuk' di atas karena tidak sesuai dengan prinsip manajemen," kata Faisal saat dihubungi detikfinance, Sabtu (29/11/2014).
Ia menjelaskan, jumlah direksi di perusahaan plat merah itu selama ini dinilai terlalu banyak. Menurut ketua tim pemberantas mafia migas ini jumlah direksi Pertamina memang perlu dirampingkan agar sesuai dengan prinsip manajemen yang baik.
"Harus dilihat dan dibandingkan dengan perusahaan minyak lain juga," ujarnya.
Seperti diketahui, mantan dirut PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Dwi Soetjipto dipilih pemerintah untuk jadi dirut Pertamina. pemerintah juga mengangkat tiga direksi baru Pertamina
Tiga direksi baru ini adalah Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina), Ahmad Bambang (Sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental), dan Arif Budiman (sebelumnya dari McKinsey).
(ang/ang)
Jakarta -Jumlah direksi PT Pertamina (Persero) baru saja dipangkas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 9 direksi menjadi 4 direksi termasuk direktur utama (dirut). Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal pun ikut berkomentar.
"Bagus, dengan dirampingkannya direksi. Karena selama ini terjadi 'gemuk' di atas karena tidak sesuai dengan prinsip manajemen," kata Faisal saat dihubungi detikfinance, Sabtu (29/11/2014).
Ia menjelaskan, jumlah direksi di perusahaan plat merah itu selama ini dinilai terlalu banyak. Menurut ketua tim pemberantas mafia migas ini jumlah direksi Pertamina memang perlu dirampingkan agar sesuai dengan prinsip manajemen yang baik.
"Harus dilihat dan dibandingkan dengan perusahaan minyak lain juga," ujarnya.
Seperti diketahui, mantan dirut PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Dwi Soetjipto dipilih pemerintah untuk jadi dirut Pertamina. pemerintah juga mengangkat tiga direksi baru Pertamina
Tiga direksi baru ini adalah Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina), Ahmad Bambang (Sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental), dan Arif Budiman (sebelumnya dari McKinsey).
(ang/ang)
Jokowi Pangkas Jumlah Direksi Pertamina, Ini Komentar Dirutnya
Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta -Jumlah direksi PT Pertamina (Persero) baru saja dipangkas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari 9 direksi, kini Pertamina hanya punya 4 direksi termasuk direktur utama (dirut).
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto yang baru diangkat hari ini angkat bicara mengenai jajaran direksi yang jumlahnya lebih kecil dari sebelumnya itu.
"Awalnya kan kita diminta untuk efisiensi. Makanya dari delapan direksi (direktur) menjadi tiga (direktur)," ujar Dwi di kantor Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).
Menurut pandangan Dwi, Arif Budiman yang punya latar belakang bekerja di Mackenzie bisa jadi diminta untuk mengurus keuangan. Sementara dua direksi lain yang berasal dari internal Pertamina akan mengurus pemasaran dan distribusi.
"Karena ini baru, jadi untuk posisi Pak Arif Budiman karena dia sebelumnya di Mackenzie jadi lebih ke background keuangan. Nanti Pak Ahmad dan Bu Yenni lebih ke urus supply chain, mungkin lebih ke pemasaran dan distribusi dan lain-lain," ujarnya.
"Nanti masih akan dikalkulasi lagi, dipikirkan lagi posisi yang pas," jelasnya.
Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:
Dan ini jajaran direksi Pertamina yang diberhentikan hari ini:
Jakarta -Jumlah direksi PT Pertamina (Persero) baru saja dipangkas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari 9 direksi, kini Pertamina hanya punya 4 direksi termasuk direktur utama (dirut).
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto yang baru diangkat hari ini angkat bicara mengenai jajaran direksi yang jumlahnya lebih kecil dari sebelumnya itu.
"Awalnya kan kita diminta untuk efisiensi. Makanya dari delapan direksi (direktur) menjadi tiga (direktur)," ujar Dwi di kantor Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).
Menurut pandangan Dwi, Arif Budiman yang punya latar belakang bekerja di Mackenzie bisa jadi diminta untuk mengurus keuangan. Sementara dua direksi lain yang berasal dari internal Pertamina akan mengurus pemasaran dan distribusi.
"Karena ini baru, jadi untuk posisi Pak Arif Budiman karena dia sebelumnya di Mackenzie jadi lebih ke background keuangan. Nanti Pak Ahmad dan Bu Yenni lebih ke urus supply chain, mungkin lebih ke pemasaran dan distribusi dan lain-lain," ujarnya.
"Nanti masih akan dikalkulasi lagi, dipikirkan lagi posisi yang pas," jelasnya.
Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:
- Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
- Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
- Direktur Arief Budiman (Sebelumnya dari McKinsey)
Dan ini jajaran direksi Pertamina yang diberhentikan hari ini:
- Pelaksana Tugas Direktur Utama Muhamad Husen (merangkap Direktur Hulu)
- Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko M. Afdal Bahaudin
- Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto
- Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya
- Direktur Gas Hari Karyuliarto
- Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko
- Direktur Sumber Daya Manusia Evita M. Tagor
- Direktur Keuangan Andri T Hidayat
Soal BPJS Kesehatan, Apindo Minta Jokowi Revisi Perpres SBY
VIVAnews - Dewan
Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo)
mengungkapkan kelemahan penerapan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Khususnya bagi peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran yaitu
penerima upah.
Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Sabtu 29 November 2014, memaparkan, kelemahan itu antara lain, belum jelasnya mekanisme koordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB) antara perusahaan asuransi swasta dengan BPJS.
"Hal itu mengakibatkan perusahaan yang telah menyertakan pekerjanya dalam asuransi swasta menanggung biaya ganda untuk premi yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi swasta dan BPJS," ujarnya.
Ketidakjelasan COB menyebabkan ketidakpuasan pekerja terhadap pelayanan BPJS. Karena pekerja yang sebelumnya mendapatkan pelayanan prima langsung dari rumah sakit harus mengikuti sistem rujukan dari fasilitas kesehatan pertama ke rumah sakit rujukan.
"Sistem Rujukan tersebut potensial menurunkan produktivitas pekerja karena kehilangan waktu produktif," katanya.
Sukamdani menilai beberapa kelemahan terjadi akibat tidak adanya persiapan implementasi JKN dari pemerintahan sebelumnya. Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan revisi Perpres 111 tahun 2013 itu, setidaknya dalam hal-hal yang substansi.
Antara lain, penundaan batas waktu akhir kepesertaan BPJS Kesehatan dari tanggal 1 Januari 2015 menjadi awal tahun 2019. Hal itu mengacu pada peta jalan (roadmap) menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019 yang resmi dikeluarkan pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
"Selain itu, peserta BPJS yang mengalami kecelakaan agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan (yang dalam Perpres 111/2013 termasuk dalam pengecualian manfaat)," ujarnya.
Menurut Sukamdani untuk mendukung realisasi peta jalan JKN, Apindo juga menyarankan pemerintah serius melakukan beberapa langkah. Yaitu, sosialisasi BPJS Kesehatan secara menyeluruh yang efektif di kantong-kantong pekerja dengan cara memanfaatkan teknologi informasi termasuk media sosial, dengan tetap menjaga tingkat efektifitas sosialisasi yang menyentuh kepesertaan paling bawah.
Percepatan pemerataan fasilitas kesehatan serta peningkatan kendali mutu dalam bentuk pengawasan yang terukur dan konsisten menurutnya juga harus terus dilakukan.
Insentif bagi pihak swasta juga harus diberikan bagi yang membangun fasilitas kesehatan di kantong-kantong pekerja dan daerah-daerah pedalaman yang belum tersedia fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.
"Lalu mengakomodir klinik-klinik kesehatan dalam perusahaan sebagai fasilitas kesehatan pertama," katanya.
Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan JKN dapat tepat sasaran dan pada akhirnya tidak ada yang dirugikan. (one)
Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Sabtu 29 November 2014, memaparkan, kelemahan itu antara lain, belum jelasnya mekanisme koordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB) antara perusahaan asuransi swasta dengan BPJS.
"Hal itu mengakibatkan perusahaan yang telah menyertakan pekerjanya dalam asuransi swasta menanggung biaya ganda untuk premi yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi swasta dan BPJS," ujarnya.
Ketidakjelasan COB menyebabkan ketidakpuasan pekerja terhadap pelayanan BPJS. Karena pekerja yang sebelumnya mendapatkan pelayanan prima langsung dari rumah sakit harus mengikuti sistem rujukan dari fasilitas kesehatan pertama ke rumah sakit rujukan.
"Sistem Rujukan tersebut potensial menurunkan produktivitas pekerja karena kehilangan waktu produktif," katanya.
Sukamdani menilai beberapa kelemahan terjadi akibat tidak adanya persiapan implementasi JKN dari pemerintahan sebelumnya. Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan revisi Perpres 111 tahun 2013 itu, setidaknya dalam hal-hal yang substansi.
Antara lain, penundaan batas waktu akhir kepesertaan BPJS Kesehatan dari tanggal 1 Januari 2015 menjadi awal tahun 2019. Hal itu mengacu pada peta jalan (roadmap) menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019 yang resmi dikeluarkan pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
"Selain itu, peserta BPJS yang mengalami kecelakaan agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan (yang dalam Perpres 111/2013 termasuk dalam pengecualian manfaat)," ujarnya.
Menurut Sukamdani untuk mendukung realisasi peta jalan JKN, Apindo juga menyarankan pemerintah serius melakukan beberapa langkah. Yaitu, sosialisasi BPJS Kesehatan secara menyeluruh yang efektif di kantong-kantong pekerja dengan cara memanfaatkan teknologi informasi termasuk media sosial, dengan tetap menjaga tingkat efektifitas sosialisasi yang menyentuh kepesertaan paling bawah.
Percepatan pemerataan fasilitas kesehatan serta peningkatan kendali mutu dalam bentuk pengawasan yang terukur dan konsisten menurutnya juga harus terus dilakukan.
Insentif bagi pihak swasta juga harus diberikan bagi yang membangun fasilitas kesehatan di kantong-kantong pekerja dan daerah-daerah pedalaman yang belum tersedia fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.
"Lalu mengakomodir klinik-klinik kesehatan dalam perusahaan sebagai fasilitas kesehatan pertama," katanya.
Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan JKN dapat tepat sasaran dan pada akhirnya tidak ada yang dirugikan. (one)
Sejumlah Wilayah Ibukota Masih Terendam Banjir
Oleh: Anton Hartono
INILAHCOM, Jakarta - Hujan yang mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta sejak Jumat (28/11/2014) malam masih menyisakan genangan air di beberapa kawasan.
Seperti halnya di kawasan RW 07 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat banjir masih merendam pemukiman warga setinggi 1,5 meter. Bahkan pada Jumat (18/11/2014) sore kemarin, warga sempat mengungsi di Masjid Al Muhajirin. Dan sebagian warga bertahan di lantai dua rumahnya.
Kondisi yang sama juga terlihat di kawasan Pela Mampang, Jakarta Selatan yakni banjir masih merendam hingga 1 meter.
Meski hujan sudah tidak lagi mengguyur, namun para warga masih merasakan kecemasan karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hujan masih diperkirakan akan mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta.
INILAHCOM, Jakarta - Hujan yang mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta sejak Jumat (28/11/2014) malam masih menyisakan genangan air di beberapa kawasan.
Seperti halnya di kawasan RW 07 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat banjir masih merendam pemukiman warga setinggi 1,5 meter. Bahkan pada Jumat (18/11/2014) sore kemarin, warga sempat mengungsi di Masjid Al Muhajirin. Dan sebagian warga bertahan di lantai dua rumahnya.
Kondisi yang sama juga terlihat di kawasan Pela Mampang, Jakarta Selatan yakni banjir masih merendam hingga 1 meter.
Meski hujan sudah tidak lagi mengguyur, namun para warga masih merasakan kecemasan karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hujan masih diperkirakan akan mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta.
Jokowi Sudah Izinkan Menteri Raker ke DPR
INILAHCOM, Banjarmasin - Menteri kabinet pemerintahan Presiden
Jokowi telah dizinkan untuk menghadiri rapat kerja (Raker) dengan DPR.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyatakan, hubungan antara legislatif dengan eksekutif telah membaik.
"Karena itu, mengenai larangan bagi menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk menghadiri rapat-rapat di DPR-RI hal tersebut sudah tidak berlaku," kata Fahri, di Banjarmasin, Sabtu (29/11/2014).
Menurunya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menyadari pentingnya hubungan kerja yang baik dengan DPR.
"Apalagi tujuan kita bersama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, yang antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan," jelasnya.
Sebab, kata Fahri, jika melaksanakan APBN tanpa persetujuan atau disahkan DPR, maka bisa dianggap ilegal.
"Kan tahu sendiri, kalau ilegal akan berhadapan dengan hukum," tegasnya.
Untuk itu, larangan untuk menghadiri Raker bersama DPR telah dicabut dan tak dipermasalahkan lagi. "Hubungan kerja kita sudah berjalan," tandasnya. [ANT]
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyatakan, hubungan antara legislatif dengan eksekutif telah membaik.
"Karena itu, mengenai larangan bagi menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk menghadiri rapat-rapat di DPR-RI hal tersebut sudah tidak berlaku," kata Fahri, di Banjarmasin, Sabtu (29/11/2014).
Menurunya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menyadari pentingnya hubungan kerja yang baik dengan DPR.
"Apalagi tujuan kita bersama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, yang antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan," jelasnya.
Sebab, kata Fahri, jika melaksanakan APBN tanpa persetujuan atau disahkan DPR, maka bisa dianggap ilegal.
"Kan tahu sendiri, kalau ilegal akan berhadapan dengan hukum," tegasnya.
Untuk itu, larangan untuk menghadiri Raker bersama DPR telah dicabut dan tak dipermasalahkan lagi. "Hubungan kerja kita sudah berjalan," tandasnya. [ANT]
LSI : elektabilitas Presiden Jokowi menurun dalam sebulan
Jakarta (ANTARA News) - Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA
menyatakan elektabilitas (pamor) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
merosot drastis dalam sebulan masa kerjanya, atau sejak dilantik 20
Oktober 2014 silam, karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM).
"Belum genap 100 hari pemerintahannya, pascakenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis," kata peneliti LSI-Denny JA, Ade Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Ade mengatakan berdasarkan hasil survei "quick poll" yang dilakukan 18-19 November 2014, melalui "random sampling" terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia diketahui kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hanya sebesar 44,94 persen.
"Belum 100 hari, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dibawah 50 persen. Ini peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK pun cukup besar yaitu sebesar 43,82 persen," ujar Ade.
Dia menyatakan menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas.
"Menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi pun terjadi pada pemilih Jokowi-JK sendiri di pilpres lalu. Mereka yang mengaku pemilih Jokowi-JK, hanya 48,59 persen yang menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi, 42,58 persen tidak puas, sisanya tidak menjawab," ujar dia.
Sementara itu alasan menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain disebabkan empat alasan utama, antara lain kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain itu publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Jokowi yang terasa manfaatnya.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar masing-masing Rp2.000. Penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif.
"Belum genap 100 hari pemerintahannya, pascakenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis," kata peneliti LSI-Denny JA, Ade Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Ade mengatakan berdasarkan hasil survei "quick poll" yang dilakukan 18-19 November 2014, melalui "random sampling" terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia diketahui kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hanya sebesar 44,94 persen.
"Belum 100 hari, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dibawah 50 persen. Ini peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK pun cukup besar yaitu sebesar 43,82 persen," ujar Ade.
Dia menyatakan menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas.
"Menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi pun terjadi pada pemilih Jokowi-JK sendiri di pilpres lalu. Mereka yang mengaku pemilih Jokowi-JK, hanya 48,59 persen yang menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi, 42,58 persen tidak puas, sisanya tidak menjawab," ujar dia.
Sementara itu alasan menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain disebabkan empat alasan utama, antara lain kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Selain itu publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Jokowi yang terasa manfaatnya.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar masing-masing Rp2.000. Penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif.
Din Syamsuddin dukung imbauan Presiden hemat anggaran
Pewarta: Heru Suyitno
Magelang (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung imbauan Presiden Joko Widodo pada pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran.
"Hal itu merupakan ide yang bagus sekali maka kami dukung, tetapi coba kami ingatkan harus secara sejati, jangan semu atau basa-basi," katanya di Magelang, Jateng, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut usai membuka Rakernas Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Magelang.
Ia mengatakan tidak hanya rakyat yang disuruh "mengencangkan ikat pinggang", akan tetapi pemerintah juga harus demikan.
Presiden, wakil presiden, dan para menteri, katanya, harus memberi contoh tentang hal itu.
"Saya minta komitmen-komitmen semacam itu jangan hanya lips service, harus betul-betul dengan niat," katanya.
Ia mengatakan kalau imbauan itu hanya "lips service" untuk kepentingan politik maka tidak akan lama.
"Harus betul-betul dilakukan, jangan sampai suruh kencangkan ikat pinggang tetapi pemerintah boros, harus dilakukan seluruh komponen bangsa," katanya.
Ia mengingatkan tentang pentingnya imbauan hemat anggaran itu agar bukan basa-basi karena telah menangkap gejala "blusukan" para menteri itu demonstratif.
Ia berharap, setelah ada informasi dari bawah, kemudian diambil kebijakan, ditegaskan, ditegakkan.
"Itu tugas menteri, tetapi kalau blusukan terus akan habis waktu," katanya.
Magelang (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung imbauan Presiden Joko Widodo pada pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran.
"Hal itu merupakan ide yang bagus sekali maka kami dukung, tetapi coba kami ingatkan harus secara sejati, jangan semu atau basa-basi," katanya di Magelang, Jateng, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut usai membuka Rakernas Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Magelang.
Ia mengatakan tidak hanya rakyat yang disuruh "mengencangkan ikat pinggang", akan tetapi pemerintah juga harus demikan.
Presiden, wakil presiden, dan para menteri, katanya, harus memberi contoh tentang hal itu.
"Saya minta komitmen-komitmen semacam itu jangan hanya lips service, harus betul-betul dengan niat," katanya.
Ia mengatakan kalau imbauan itu hanya "lips service" untuk kepentingan politik maka tidak akan lama.
"Harus betul-betul dilakukan, jangan sampai suruh kencangkan ikat pinggang tetapi pemerintah boros, harus dilakukan seluruh komponen bangsa," katanya.
Ia mengingatkan tentang pentingnya imbauan hemat anggaran itu agar bukan basa-basi karena telah menangkap gejala "blusukan" para menteri itu demonstratif.
Ia berharap, setelah ada informasi dari bawah, kemudian diambil kebijakan, ditegaskan, ditegakkan.
"Itu tugas menteri, tetapi kalau blusukan terus akan habis waktu," katanya.
Mendagri Minta Malaysia Bercermin
BOGOR -
Sindiran media massa Malaysia terhadap Presiden Joko Widodo dengan
kebijakannya menenggelamkan kapal asing disoroti banyak pihak. Presiden
dianggap angkuh terhadap negara-negara tetangga.
Namun Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga
orang dekat Jokowi menyatakan, dibanding menyindir Jokowi, Negeri Jiran
itu sebaliknya berkaca terhadap berbagai hal yang terjadi di negaranya
sendiri.
"Kami kalau sampai ada negara sahabat
yang mengomentari itu, dia harusnya bercermin. Toh kapal-kapal dia
banyak yang masuk ke wilayah Indonesia. Kenapa dia marah. Sebagai
Mendagri saya wajib mengingatkan, kita kan boleh tegas," kata Tjahjo di
Bogor, Jabar, Jumat, (28/11).
Presiden dianggap tidak memperhatikan
hubungan baik dengan Malaysia atas rencana penenggelaman kapal tersebut.
Namun, Tjahjo mengganggap itu hak Presiden untuk menentukan kebijakan
dalam negeri. Apalagi itu menyangkut kedaulatan negara.
"Itu menyangkut kedaulatan, harga diri
dan kehormatan negara, untuk mengamankan wilayah, mempertahankan SDAnya.
Selama ini kapal asing seenaknya saja mengambil milik Indonesia,"
tandas Tjahjo. (flo/jpnn)
Operasi Zebra, Belasan Ribu Kendaraan Ditilang Polisi
VIVAnews - Direktorat Lalu
Lintas Polda Metro Jaya, menilang belasan ribu kendaraan yang melanggar
peraturan lalu lintas. Mereka terjaring dalam operasi Zebra Jaya yang
rencananya digelar pada 26 November hingga 9 Desember 2014.
Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono, mengatakan bahwa dari hasil operasi selama tiga hari ini, kendaraan paling banyak melanggar yakni sepeda motor.
"Sepeda motor yang ditilang sebanyak 9.574. Disusul kendaraan pribadi 1.171 kemudian mikrolet 1.049," ujar Hindarsono pada VIVAnews, Sabtu, 29 November 2014.
Hindarsono menambahkan, selama operasi itu juga terdapat kecelakaan lalu lintas dengaan jumlah yang meninggal enam orang, luka berat empat orang dan luka ringan 15 orang.
"Total kerugian akibat kecelakaan ini mencapai Rp84.300.000. Kecelakaan ini juga paling banyaak didominasi oleh sepeda motor," kata Hindarsono.
Hindarsono mengimbau pengendara untuk selalu melengkapi surat kendaraannya dan tidak melanggar peraturan yang ada.
Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono, mengatakan bahwa dari hasil operasi selama tiga hari ini, kendaraan paling banyak melanggar yakni sepeda motor.
"Sepeda motor yang ditilang sebanyak 9.574. Disusul kendaraan pribadi 1.171 kemudian mikrolet 1.049," ujar Hindarsono pada VIVAnews, Sabtu, 29 November 2014.
Hindarsono menambahkan, selama operasi itu juga terdapat kecelakaan lalu lintas dengaan jumlah yang meninggal enam orang, luka berat empat orang dan luka ringan 15 orang.
"Total kerugian akibat kecelakaan ini mencapai Rp84.300.000. Kecelakaan ini juga paling banyaak didominasi oleh sepeda motor," kata Hindarsono.
Hindarsono mengimbau pengendara untuk selalu melengkapi surat kendaraannya dan tidak melanggar peraturan yang ada.
LP Salemba Belum 100 Persen Bebas Narkoba
VIVAnews - Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Abdul Karim, mengakui bahwa
lapasnya belum 100 persen bebas dari peredaran narkoba. Menurut Abdul,
kurangnya personel pengawas dan penjaga warga binaan yang dimiliki oleh
lembaganya adalah penyebab utama tidak optimalnya pengawasan terhadap
lalu lintas barang haram itu di balik jeruji lembaga pemasyarakatan yang
dikelolanya.
"SDM kami terbatas, sedangkan kapasitas warga binaan sudah over 300 persen," ujar Abdul di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 November 2014.
Abdul menuturkan, 60 persen dari 6.636 warga binaan yang berada di lapasnya merupakan narapidana yang tersangkut kasus narkoba. Sehingga tak jarang beberapa narapidana masih berupaya mengendalikan bisnis narkoba yang digelutinya sebelum masuk penjara, atau bahkan mencoba menyelundupkan narkoba itu ke lapas untuk dikonsumsi atau diedarkan.
"Masih ada pengunjung yang atas instruksi dari warga binaan mencoba menyelundupkan lewat makanan atau barang-barang yang diberikan. Kebanyakan narkoba jenis sabu yang diselundupkan," kata Abdul.
Untuk menekan peredaran narkoba di dalam lapasnya, maka Abdul mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tindakan pengetatan pengawasan dengan melakukan penggeledahan, baik secara rutin maupun insidentil kepada warga binaan, maupun pengunjung yang melakukan besuk. Narkoba yang ditemukan, langsung disita dan dimusnahkan.
Selain itu, Abdul juga mengatakan bahwa lembaganya melakukan upaya peningkatan kualitas sipir yang bekerja dengan jalan memberikan pendidikan atau memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang kedapatan sengaja melonggarkan pengawasan.
"Terkadang masih saja ada sipir yang tergoda untuk membantu menyelundupkan narkoba," ucap Agus.
Agus menargetkan lapasnya bisa betul-betul bersih dari narkoba pada tahun 2015. Ia mengharapkan juga dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah sipir dan meningkatkan kualitas fasilitas pengawasan seperti CCTV atau alat pendeteksi.
"Berbarengan dengan target Indonesia bersih dari narkoba pada tahun 2015, tahun depan Insya Allah lapas kami juga bebas dari narkoba," ujar Agus. (one)
"SDM kami terbatas, sedangkan kapasitas warga binaan sudah over 300 persen," ujar Abdul di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 November 2014.
Abdul menuturkan, 60 persen dari 6.636 warga binaan yang berada di lapasnya merupakan narapidana yang tersangkut kasus narkoba. Sehingga tak jarang beberapa narapidana masih berupaya mengendalikan bisnis narkoba yang digelutinya sebelum masuk penjara, atau bahkan mencoba menyelundupkan narkoba itu ke lapas untuk dikonsumsi atau diedarkan.
"Masih ada pengunjung yang atas instruksi dari warga binaan mencoba menyelundupkan lewat makanan atau barang-barang yang diberikan. Kebanyakan narkoba jenis sabu yang diselundupkan," kata Abdul.
Untuk menekan peredaran narkoba di dalam lapasnya, maka Abdul mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tindakan pengetatan pengawasan dengan melakukan penggeledahan, baik secara rutin maupun insidentil kepada warga binaan, maupun pengunjung yang melakukan besuk. Narkoba yang ditemukan, langsung disita dan dimusnahkan.
Selain itu, Abdul juga mengatakan bahwa lembaganya melakukan upaya peningkatan kualitas sipir yang bekerja dengan jalan memberikan pendidikan atau memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang kedapatan sengaja melonggarkan pengawasan.
"Terkadang masih saja ada sipir yang tergoda untuk membantu menyelundupkan narkoba," ucap Agus.
Agus menargetkan lapasnya bisa betul-betul bersih dari narkoba pada tahun 2015. Ia mengharapkan juga dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah sipir dan meningkatkan kualitas fasilitas pengawasan seperti CCTV atau alat pendeteksi.
"Berbarengan dengan target Indonesia bersih dari narkoba pada tahun 2015, tahun depan Insya Allah lapas kami juga bebas dari narkoba," ujar Agus. (one)
Jumat, 28 November 2014
Dirut baru Pertamina siap gandeng KPK
Pewarta: Royke Sinaga
Jakarta (ANTARA News) - Dirut baru PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan siap bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka transparansi di BUMN.
"Saya menyambut baik apa yang akan dilakukan KPK, BPK maupun pihak-pihak terkait membuat BUMN ini (Pertamina) bisa berjalan lebih transparan dan menjunjung GCG (tata kelola perusahaan yang baik)," kata Dwi Soetjipto saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, sejauh seluruh jajaran direksi memiliki integritas dan transparan, maka tidak perlu khawatir dengan kerjasama itu.
"Kerjasama ini justru akan membuat manajemen bergerak lebih aman lagi dalam mengembangkan perusahaan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dwi mengatakan siap menjalankan tiga visi dalam tugasnya membenahi perusahaan untuk menjadi ujung tombak program Pemerintah menuju Indonesia berdaulat di bidang energi.
Pertama, dalam jangka pendek Pertamina harus melakukan efisiensi dan meningkatkan produksivitas di seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.
Kedua, menjalankan arahan Presiden RI agar Pertamina serius berbenah termasuk bagaimana mengatasi berbagai penyimpangan.
Ketiga, menekankan perlunya me-review supply-chain yang lebih baik, antara pasar spot dengan kontrak jangka panjang-menengah, termasuk storage capacity agar proses suppply-chain ini bisa dikelola lebih optimum ke depan.
"Kami percaya jika Pertamina dikelola dengan baik dan kerja keras seluruh pihak akan menjadi BUMN yang membanggakan," ujarnya.
Terhitung 28 November 2014, Dwi resmi menjadi orang nomor satu di Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri sejak 1 Oktober 2014.
Selain Dwi sebagai dirut, pemegang saham juga mengangkat tiga direktur baru Pertamina yaitu Ahmad Bambang (internal), Yenni Andayani (internal), dan Arif Budiman (profesional dari McKinsey).
Dengan begitu maka tujuh direksi Pertamina yang menjabat sebelumnya diberhentikan dengan hormat. *
Jakarta (ANTARA News) - Dirut baru PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan siap bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka transparansi di BUMN.
"Saya menyambut baik apa yang akan dilakukan KPK, BPK maupun pihak-pihak terkait membuat BUMN ini (Pertamina) bisa berjalan lebih transparan dan menjunjung GCG (tata kelola perusahaan yang baik)," kata Dwi Soetjipto saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, sejauh seluruh jajaran direksi memiliki integritas dan transparan, maka tidak perlu khawatir dengan kerjasama itu.
"Kerjasama ini justru akan membuat manajemen bergerak lebih aman lagi dalam mengembangkan perusahaan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dwi mengatakan siap menjalankan tiga visi dalam tugasnya membenahi perusahaan untuk menjadi ujung tombak program Pemerintah menuju Indonesia berdaulat di bidang energi.
Pertama, dalam jangka pendek Pertamina harus melakukan efisiensi dan meningkatkan produksivitas di seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.
Kedua, menjalankan arahan Presiden RI agar Pertamina serius berbenah termasuk bagaimana mengatasi berbagai penyimpangan.
Ketiga, menekankan perlunya me-review supply-chain yang lebih baik, antara pasar spot dengan kontrak jangka panjang-menengah, termasuk storage capacity agar proses suppply-chain ini bisa dikelola lebih optimum ke depan.
"Kami percaya jika Pertamina dikelola dengan baik dan kerja keras seluruh pihak akan menjadi BUMN yang membanggakan," ujarnya.
Terhitung 28 November 2014, Dwi resmi menjadi orang nomor satu di Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri sejak 1 Oktober 2014.
Selain Dwi sebagai dirut, pemegang saham juga mengangkat tiga direktur baru Pertamina yaitu Ahmad Bambang (internal), Yenni Andayani (internal), dan Arif Budiman (profesional dari McKinsey).
Dengan begitu maka tujuh direksi Pertamina yang menjabat sebelumnya diberhentikan dengan hormat. *
Ini Komposisi Baru Direksi Pertamina
VIVAnews - Selain
mengangkat Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengangkat tiga orang
untuk masuk ke jajaran direksi Pertamina, yaitu Arief Budiman, Yenny
Handayani, dan Ahmad Bambang.
Pemerintah menilai pengangkatan empat direksi ini sudah sesuai dengan keinginan pemerintah.
"Kalau dilihat, empat direktur yang ditunjuk adalah kombinasi dari dalam dan luar, artinya adalah kesinambungan dan sekaligus penyegaran," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 28 November 2014.
Sementara itu, Dwi mengatakan, bahwa tiga orang direksi yang ditunjuk sebagai direksi itu ada yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan.
Arief Budiman merupakan President Director McKinsey Indonesia, sementara Yenni Handayani dan Ahmad Bambang berasal dari internal Pertamina.
Yenni merupakan VP Strategic Planning and Business Direktorat Gas Pertamina dan Ahmad Bambang dari PT Pertamina Trans Kontinental.
"Karena ini baru, jadi untuk posisi Pak Arief--karena dia di McKinsey, jadi lebih ke background keuangan. Nanti Pak Ahmad dan Bu Yenni lebih mengurus supply chain," kata Dwi.
Lalu, dia juga belum tahu akan memberi posisi pasti kepada tiga rekannya itu. "Kami akan mempelajari nanti sudah masuk bagaimana situasi. Kami belum tahu betul. Beri kami waktu dalam beberapa hari ini untuk berbicara dengan kawan-kawan," kata dia.
Pemerintah menilai pengangkatan empat direksi ini sudah sesuai dengan keinginan pemerintah.
"Kalau dilihat, empat direktur yang ditunjuk adalah kombinasi dari dalam dan luar, artinya adalah kesinambungan dan sekaligus penyegaran," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 28 November 2014.
Sementara itu, Dwi mengatakan, bahwa tiga orang direksi yang ditunjuk sebagai direksi itu ada yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan.
Arief Budiman merupakan President Director McKinsey Indonesia, sementara Yenni Handayani dan Ahmad Bambang berasal dari internal Pertamina.
Yenni merupakan VP Strategic Planning and Business Direktorat Gas Pertamina dan Ahmad Bambang dari PT Pertamina Trans Kontinental.
"Karena ini baru, jadi untuk posisi Pak Arief--karena dia di McKinsey, jadi lebih ke background keuangan. Nanti Pak Ahmad dan Bu Yenni lebih mengurus supply chain," kata Dwi.
Lalu, dia juga belum tahu akan memberi posisi pasti kepada tiga rekannya itu. "Kami akan mempelajari nanti sudah masuk bagaimana situasi. Kami belum tahu betul. Beri kami waktu dalam beberapa hari ini untuk berbicara dengan kawan-kawan," kata dia.
Penunjukkan CEO Pertamina dari Eksternal Dianggap Terlalu Berani
Jpnn
JAKARTA - Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap melakukan terobosan baru jika
menunjuk Chief Executive Officer (CEO) Pertamina bila menunjuk dari
orang dari ekternal Pertamina sendiri. Langkah ini juga dianggap sebagai
sikap yang berani.
"Diharapkan (orang dari luar) bisa
secara jelas melihat persoalan di dalam tubuh pertamina sehingga bisa
memperbaikinya," kata Pengamat ekonomi dari Institute for Development
Economy and Finance (INDEF), Hendri Saparini saat dihubungi wartawan,
Jumat (28/11).
Saat ini ada dua kandidat dari luar
Pertamina yang digadang akan menduduki pejabat eksekutif tertinggi di
perusahaan pelat merah tersebut. Mereka adalah Dwi Sucipto atau Handry
Satriago.
Menurut Hendri, siapapun yang terpilih
menjadi CEO Pertamina akan didukung kalangan dalam yang menginginkan
perubahan secara menyeluruh ditubuh BUMN tersebut .
"Tentu ada juga yang enggak setuju tapi
jumlahnya minoritas. Ini saatnya memperbaiki kinerja Pertamina untuk
bisa menjadi pemain global. Untuk itu, CEO Pertamina yang baru harus
cepat belajar,"tambah Henri.
Nama Dwi Sucipto (Dirut PT Semen
Indonesia) dan Handry Satriago (CEO GE Indonesia) muncul setelah
pemerintah menjaring berbagai kalangan dan melibatkan pihak independen
dalam melakukan assesment. Mereka mengalahkan kandidat lainnya baik dari
internal Pertamina atau dari luar.
Lembaga yang dilibatkan dalam seleksi
tersebut adalah PPM dan DDI yang sudah berpengalaman menangangi
penilaian calon direksi di berbagai perusahaan besar di Indonesia dan
Internasional.
Lebih lanjut Henri berharap hasil
keduanya mampu menyelesaikan persoalan mafia migas di Indonesia bersama
tim tata kelola migas dibawah Faisal Basri. Sehingga apa yang harapkan
masyarakat selama ini mengenai tata kola migas bisa lebih baik.
"Saya kira mereka bisa berjalan bersama
dengan timnya pak Faisal asal arahannya jelas mau dibawa kemana migas
kita. Dan mereka jangan punya afiliasi partai politik sehingga tidak
punya konflik kepentingan," lanjutnya.
Ia juga mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah untuk bisa membenahi Pertamina dan Tata Kelola Migas.
Pendapat senada pernah disampaikan
aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Mouna Wasef. Dia menilai opini
Dirut Pertamina harus orang dalam perlu diwaspadai. Kesannya acak,
tapi dari beragam komentar terlihat bahwa ada upaya penggiringan opini
bahwa direksi pertamina sebaiknya berasal dari internal perusahaan.
Alasan teknis dengan memahami bisnis
migas jadi benang merah semua opini yang beredar selama. Opini ini
selintas masuk akal, tetapi adalah upaya menghadang pembaruan dan
penyegaran di pertamina. Ada orang dalam yang ingin maju jadi dirut
pertamina dan sepertinya dia jadi ‘favorit’-nya para mafia migas. (awa/jpnn)
Rini Titip Tugas buat Dirut Pertamina Baru
Jpnn
JAKARTA -
Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto langsung mendapat tugas
utama dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Dwi
sendiri baru Jumat (28/11) sore diumumkan menjadi Orang Nomor 1 di
Pertamina.
Salah satu pekerjaan rumah (PR) untuk
Dwi yakni menjadikan perseroan menjadi perusahaan mendunia. Rini
mengatakan, tugas tersebut selaras dengan instruksi Presiden Joko
Widodo, yang berkeinginan agar Pertamina bisa menorehkan sejarah panjang
menjadi perusahaan yang mendunia.
"Arahan presiden Jokowi, jelas
menginginkan transformasi Pertamina menjadi perusahaan yang mendunia
harus dipercepat. Karena itu harus dipastikan proses bisnis yang
dilakukan Pertamina dapat lebih efisien dan transparan dari hulu ke
hilir," ujar Rini saat mengelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat
(28/11).
Tugas lainnya Dwi juga harus menganalisa
secara mendalam kejelasan nasib anak usahanya, Pertamina Energy Trading
Ltd (Petral). Mengingat selama ini Petral berdomisili di Singapura.
Sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar
"Ini pekerjaan utama direksi baru dengan
tim tata kelola migas di ESDM, temasuk soal Petral. Itu yang kita lihat
bagaimana supaya transparan. Memang lebih baik bagaimana semuanya bisa
dilakukan di Indonesia," ujar Rini.
Petral merupakan anak perusahaan yang
didirikan pada 1976 berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, yang
99,83 persen sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Petral memfokuskan
kegiatan usaha untuk mendukung Pertamina memenuhi kewajiban untuk
memasok dan memenuhi permintaan (ekspor impor) minyak dan gas di
Indonesia.
Namun, beberapa pihak menginginkan
Petral dibubarkan saja. Sejumlah kalangan bahkan menilai Petral
merupakan perusahaan tempat korupsi para pejabat dan petinggi-petinggi
lama Pertamina. Belakangan isu Petral dijadikan sebagai ajang korupsi
semakin merebak.
Perusahaan ini diduga juga dijadikan
'mainan', guna mendapatkan komisi dari ekspor impor minyak bagi
orang-orang tertentu, karena berdomisili di Singapura sehingga sulit
untuk dikontrol. (chi/jpnn)
Kepala Polri bantah kematian warga Makassar karena "water cannon"
Pewarta: Kornelis Kaha
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Sutarman, di Jakarta, Jumat, membantah kematian seorang warga saat terjadi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di sana, karena terlindas kendaraan meriam air (water cannon).
"Bukan tertabrak tetapi dia jatuh," katanya, saat ditemui usai melaksanakan ibadah Shalat Jumat di Mesjid Markas Besar Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, korban yang meninggal itu dikarenakan terinjak-injak warga yang diusir polisi. Demonstrasi saat itu berujung pada kerusuhan massal.
"Itu masih 200 meter dari itu. Jadi mungkin itu terkena lemparan batu lalu jatuh dan terinjak-injak," ujarnya.
Kepolisian Indonesia, menurut Sutarman, masih melakukan serangkaian penyelidikan tentang itu. Pria yang diketahui bernama Muhammad Arif (20) itu, ditemukan meninggal dengan luka di kepalanya.
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Sutarman, di Jakarta, Jumat, membantah kematian seorang warga saat terjadi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di sana, karena terlindas kendaraan meriam air (water cannon).
"Bukan tertabrak tetapi dia jatuh," katanya, saat ditemui usai melaksanakan ibadah Shalat Jumat di Mesjid Markas Besar Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, korban yang meninggal itu dikarenakan terinjak-injak warga yang diusir polisi. Demonstrasi saat itu berujung pada kerusuhan massal.
"Itu masih 200 meter dari itu. Jadi mungkin itu terkena lemparan batu lalu jatuh dan terinjak-injak," ujarnya.
Kepolisian Indonesia, menurut Sutarman, masih melakukan serangkaian penyelidikan tentang itu. Pria yang diketahui bernama Muhammad Arif (20) itu, ditemukan meninggal dengan luka di kepalanya.
KSPI siap mogok nasional bersama buruh
Pewarta: Dewanto Samodro
Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan siap mengerahkan massa untuk mendukung aksi mogok nasional pada Desember 2014 yang diikuti tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja.
"Tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja nonfederasi telah bersepakat dan siap untuk melakukan aksi Mogok Nasional yang akan dilakukan pada 10 - 11 Desember 2014," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Tiga konfederasi yang akan bergabung dalam aksi mogok nasional adalah KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Rusdi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah menambah penderitaan kaum buruh dan rakyat kecil. Belum lagi kenaikan upah minimum yang diterima buruh sangat kecil.
"Ada dua isu utama dan lima isu lainnya yang menjadi tuntutan dalam mogok nasional kami," ujarnya.
Pertama, buruh menuntut adanya revisi upah minimum minimal Rp3,2 juta di DKI Jakarta dan Botabeka serta daerah padat industri lainnya serta Rp3 Juta di wilayah lainnya, dengan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak dari 60 butir menjadi 83 butir.
Kedua, buruh menyatakan menolak kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter karena efek bola salju yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan lainnya sehingga menurunkan daya beli dan menaikkan angka inflasi serta angka kemiskinan.
Selain itu, buruh juga menuntut perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan khususnya terkait fasilitas klinik/rumah sakit dan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa keterbatasan biaya.
Tuntutan buruh yang lain adalah pelaksanaan jaminan pensiun per 1 Juli 2014 untuk pekerja swasta, dengan manfaat bulanan yang diterima saat usia pensiun sebesar 75 persen dari gaji terakhir.
Terkait pekerja alih daya, buruh menuntut penghapusan cara kerja yang dinilai sebagai perbudakan modern terutama di badan usaha milik negara (BUMN). Buruh juga menuntut pegawai dan guru honorer diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai negeri sipil.
Terkait isu pekerja migran, buruh menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang tentang Tenaga Kerja Indonesia. Buruh juga menuntut Rancangan Undang-Undang tentang Pembantu Rumah Tangga segera disahkan.
Tuntutan terakhir adalah penghentian aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam setiap pengamanan aksi buruh, mahasiswa dan rakyat.
Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan siap mengerahkan massa untuk mendukung aksi mogok nasional pada Desember 2014 yang diikuti tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja.
"Tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja nonfederasi telah bersepakat dan siap untuk melakukan aksi Mogok Nasional yang akan dilakukan pada 10 - 11 Desember 2014," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Tiga konfederasi yang akan bergabung dalam aksi mogok nasional adalah KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Rusdi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah menambah penderitaan kaum buruh dan rakyat kecil. Belum lagi kenaikan upah minimum yang diterima buruh sangat kecil.
"Ada dua isu utama dan lima isu lainnya yang menjadi tuntutan dalam mogok nasional kami," ujarnya.
Pertama, buruh menuntut adanya revisi upah minimum minimal Rp3,2 juta di DKI Jakarta dan Botabeka serta daerah padat industri lainnya serta Rp3 Juta di wilayah lainnya, dengan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak dari 60 butir menjadi 83 butir.
Kedua, buruh menyatakan menolak kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter karena efek bola salju yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan lainnya sehingga menurunkan daya beli dan menaikkan angka inflasi serta angka kemiskinan.
Selain itu, buruh juga menuntut perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan khususnya terkait fasilitas klinik/rumah sakit dan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa keterbatasan biaya.
Tuntutan buruh yang lain adalah pelaksanaan jaminan pensiun per 1 Juli 2014 untuk pekerja swasta, dengan manfaat bulanan yang diterima saat usia pensiun sebesar 75 persen dari gaji terakhir.
Terkait pekerja alih daya, buruh menuntut penghapusan cara kerja yang dinilai sebagai perbudakan modern terutama di badan usaha milik negara (BUMN). Buruh juga menuntut pegawai dan guru honorer diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai negeri sipil.
Terkait isu pekerja migran, buruh menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang tentang Tenaga Kerja Indonesia. Buruh juga menuntut Rancangan Undang-Undang tentang Pembantu Rumah Tangga segera disahkan.
Tuntutan terakhir adalah penghentian aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam setiap pengamanan aksi buruh, mahasiswa dan rakyat.
Kapolri Jamin Tindak Anak Buahnya yang Kejar Pendemo Hingga Masuk ke Mushola
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman berjanji akan menindak tegas anggotanya yang membubarkan demonstran yang menolak kedatangan Presiden Jokowi di Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) lalu. Pasalnya, pembubaran dilakukan hingga memasuki mushala dimana aparat menggunakan sepatu.
"Kalau memang ada kita akan lakukan penindakan. Mungkin itu ekses dari satu kegiatan saya kira melanggar norma yang berlaku di lingkungan tempat suci dan ibadah. Saya kira itu kita lakukan penindakan," tegas Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto di tempat terpisah menyampaikan, peristiwa itu tejadi di Komplek RRI Pekanbaru. Menurut Agus, Polri meminta maaf atas insiden tersebut.
"Seluruh keluarga besar Polri mohon maaf pada saudara-saudara saya penganut agama Islam dalam hal ini terkait adanya beberapa rekan kami di wilayah Pekanbaru yang masuk musola untuk melakukan tindakan tegas pada mereka, masuk musola masih gunakan pakaian lengkap," kata Agus, Jumat (28/11/2014).
"Bukan maksud kami tidak menghormati atau tidak menghargai ketentuan dan kewajiban bagi kita semua, umat muslim harus lepas sepatu dan sandal. Situasi saat itu sedemikian rupa jadi mereka melakukan tindakan tegas, enggak mau keluar dari mushola di komplek RRI Pekan baru," imbuhnya.
Agus menjelaskan serangkaian kronologi aksi massa yang berakhir ricuh tersebut. Menurutnya, peristiwa bermula sekitar pukul 14.00 WIB dimana kelompok aksi yang berjumlah 150an orang hendak melakuka unjukrasa menuju DPRD dan kantor gubernur.
Namun dalam perjalanannya mereka mengalihkan tujuan ke RRI Pekanbaru. "Sempat ambil alih siaran RRI Pekanbaru sore hari itu," ujarnya.
Menurut Agus, dalam UU No 9 tahun 1998 sudah diatur, khususnya pada pasal 9, ada beberapa tempat yang tidak boleh untuk kegiatan demonstrasi ataupun penyampaian pendapat di muka umum, antara lain Istana Negara, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara, lalu objek vital nasional.
"RRI obyek vital, ini enggak boleh," kata Agus.
Polisi saat itu sudah berupaya meminta mereka keluar, namun tidak diindahkan. Namun demikian, Agus mengatakan, pihaknya menyadari melakukan tindakan tegas dengan cara pemukulan ke para demonstran. "Sudah dilaporkan ke Propam dan sudah ambil langkah," kata Agus
Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman berjanji akan menindak tegas anggotanya yang membubarkan demonstran yang menolak kedatangan Presiden Jokowi di Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) lalu. Pasalnya, pembubaran dilakukan hingga memasuki mushala dimana aparat menggunakan sepatu.
"Kalau memang ada kita akan lakukan penindakan. Mungkin itu ekses dari satu kegiatan saya kira melanggar norma yang berlaku di lingkungan tempat suci dan ibadah. Saya kira itu kita lakukan penindakan," tegas Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto di tempat terpisah menyampaikan, peristiwa itu tejadi di Komplek RRI Pekanbaru. Menurut Agus, Polri meminta maaf atas insiden tersebut.
"Seluruh keluarga besar Polri mohon maaf pada saudara-saudara saya penganut agama Islam dalam hal ini terkait adanya beberapa rekan kami di wilayah Pekanbaru yang masuk musola untuk melakukan tindakan tegas pada mereka, masuk musola masih gunakan pakaian lengkap," kata Agus, Jumat (28/11/2014).
"Bukan maksud kami tidak menghormati atau tidak menghargai ketentuan dan kewajiban bagi kita semua, umat muslim harus lepas sepatu dan sandal. Situasi saat itu sedemikian rupa jadi mereka melakukan tindakan tegas, enggak mau keluar dari mushola di komplek RRI Pekan baru," imbuhnya.
Agus menjelaskan serangkaian kronologi aksi massa yang berakhir ricuh tersebut. Menurutnya, peristiwa bermula sekitar pukul 14.00 WIB dimana kelompok aksi yang berjumlah 150an orang hendak melakuka unjukrasa menuju DPRD dan kantor gubernur.
Namun dalam perjalanannya mereka mengalihkan tujuan ke RRI Pekanbaru. "Sempat ambil alih siaran RRI Pekanbaru sore hari itu," ujarnya.
Menurut Agus, dalam UU No 9 tahun 1998 sudah diatur, khususnya pada pasal 9, ada beberapa tempat yang tidak boleh untuk kegiatan demonstrasi ataupun penyampaian pendapat di muka umum, antara lain Istana Negara, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara, lalu objek vital nasional.
"RRI obyek vital, ini enggak boleh," kata Agus.
Polisi saat itu sudah berupaya meminta mereka keluar, namun tidak diindahkan. Namun demikian, Agus mengatakan, pihaknya menyadari melakukan tindakan tegas dengan cara pemukulan ke para demonstran. "Sudah dilaporkan ke Propam dan sudah ambil langkah," kata Agus
Nasihat SBY: Pemimpin yang Selalu Dibenarkan Bisa Menjadi Diktator
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Hari ini SBY banyak berkicau seputar politik. Setelah berkicau tentang efek negatif pencitraan yang berlebihan, SBY berkicau tentang potensi pemimpin menjadi diktator. Untuk siapa nasihat SBY ini dialamatkan?
"Sesungguhnya hidup ini universitas yang abadi. Mari kita saling belajar, saling berbagi dan saling menasihati," nasihat SBY melalui akun twitter resminya @SBYudhoyono, Jumat (28/11/2014).
Tweet tersebut mengawali nasihat panjang SBY untuk pemimpin agar dekat dengan rakyat. Sayang SBY tak menyebutkan kepada nasihat itu dialamatkan. Bagian terpentingnya bahwa pemimpin bisa menjadi diktator kalau selalu dianggap benar.
"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yang selalu dibenarkan apapun perkataan dan tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran," kata SBY.
Berikut tweet SBY selengkapnya:
Sesungguhnya hidup ini universitas yang abadi. Mari kita saling belajar, saling berbagi dan saling menasihati.
Dalam dunia politik, kekuasaan menjadi yang utama. Raihlah kekuasaan itu dengan cara yang benar dan gunakan pula secara benar.
Kekuasaan juga menggoda. Karenanya, gunakanlah secara tepat & bijak. Jangan sewenang-wenang dan jangan melampaui kewenangannya.
Nenek moyang kita mengingatkan, hendaknya kekuasaan tidak digunakan bak: "Besar hendak melanda, panjang hendak melindih".
Tidakkah Allah SWT memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki.
Kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Karenanya, janganlah selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran.
Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yang selalu dibenarkan apapun perkataan dan tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran.
Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yang terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi.
Karenanya, dengan tetap menghormati pemimpin, rakyat bisa menyampaikan kritik dan sarannya. Pemimpin mesti sabar mendengarkan.
Kritik itu laksana obat. Jika dosis dan cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika dan patut.
Jakarta - Hari ini SBY banyak berkicau seputar politik. Setelah berkicau tentang efek negatif pencitraan yang berlebihan, SBY berkicau tentang potensi pemimpin menjadi diktator. Untuk siapa nasihat SBY ini dialamatkan?
"Sesungguhnya hidup ini universitas yang abadi. Mari kita saling belajar, saling berbagi dan saling menasihati," nasihat SBY melalui akun twitter resminya @SBYudhoyono, Jumat (28/11/2014).
Tweet tersebut mengawali nasihat panjang SBY untuk pemimpin agar dekat dengan rakyat. Sayang SBY tak menyebutkan kepada nasihat itu dialamatkan. Bagian terpentingnya bahwa pemimpin bisa menjadi diktator kalau selalu dianggap benar.
"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yang selalu dibenarkan apapun perkataan dan tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran," kata SBY.
Berikut tweet SBY selengkapnya:
Sesungguhnya hidup ini universitas yang abadi. Mari kita saling belajar, saling berbagi dan saling menasihati.
Dalam dunia politik, kekuasaan menjadi yang utama. Raihlah kekuasaan itu dengan cara yang benar dan gunakan pula secara benar.
Kekuasaan juga menggoda. Karenanya, gunakanlah secara tepat & bijak. Jangan sewenang-wenang dan jangan melampaui kewenangannya.
Nenek moyang kita mengingatkan, hendaknya kekuasaan tidak digunakan bak: "Besar hendak melanda, panjang hendak melindih".
Tidakkah Allah SWT memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki.
Kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Karenanya, janganlah selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran.
Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yang selalu dibenarkan apapun perkataan dan tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran.
Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yang terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi.
Karenanya, dengan tetap menghormati pemimpin, rakyat bisa menyampaikan kritik dan sarannya. Pemimpin mesti sabar mendengarkan.
Kritik itu laksana obat. Jika dosis dan cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika dan patut.
Puluhan Warga Murka karena Merasa Ditipu Anggota DPRD soal 'Kartu Sehat'
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Pada masa kampanye, anggota DPRD Pekanbaru Fikri Hamdani Wahyudi (27) memberikan kartu sehat dan kartu pintar kepada konstituen. Katanya, kartu itu bisa dipakai berobat di klinik dan mendapat beasiswa. Warga murka karena merasa kartu tersebut tidak seperti yang dijanjikan.
Puluhan warga yang sebagian besar kaum ibu, mendatangi Kantor DPW Nasdem di Jl Gajah Mada, Pekanbaru, Jumat (28/11/2014). Mereka marah dan mencari Fikri Hamdani Wahyudi.
"Kami ini adalah mantan tim sukses caleg pak Fikri. Dia dulu memberikan kartu sehat dan kartu pintar. Kartu sehat kalau berobat di kliniknya gratis. Kartu pintar untuk anak-anak kami yang berprestasi dikasih beasiswa," kata Deli Pakpahan (36) di Kantor Nasdem Riau kepada wartawan.
Deli menjelaskan, bahwa saat musim caleg lalu, Fikri yang maju sebagai calon DPRD Pekanbaru dari Nasdem, menyebar 1.000 kartu sehat dan 1.000 kartu pintar. Kartu sehat diklaim bisa digunakan berobat gratis di klinik milik Fikri dan berlaku di rumah sakit.
"Kami datangi kliniknya, ternyata sampai sekarang belum dibangun. Dicoba ke rumah sakit, pihak rumah sakit bilang tidak berlaku," kata Deli.
"Kartu pintar yang akan diberikan kepada anak-anak sekolah di wilayah pemilihannya, ternyata tidak pernah diberikan. Jadi ini kan penipuan yang menyengsarakan kami yang tim suksesnya ini. Warga marah sama kami, dan kami sendiri ternyata tertipu juga," kata Deli.
Deli menjelaskan, bahwa Fikri adalah Caleg dari Kecamatan Marpoya Damai dan Kecamatan Bukit Raya. Warga memilih dia karena menjanjikan dua kartu tadi. Dalam kartu sehat dan pintar itu terpampang lambang partai Nasdem dan foto Fikri.
"Begitu terpilih, nomor HP-nya ganti. Kami tidak bisa lagi berkomunikasi. Warga sudah banyak tertipu," cetus Deli.
Kedatangan warga diterima Sekretaris DPW Nasdem Riau, Pandapotan Sitindaon. Pandapotan menyatakan pihaknya akan segera mengklarfikasi kepada Fikri.
"Ini perlu kami jelaskan, bahwa kartu sehat dan kartu pintar itu, tidak dikeluarkan oleh partai. Mungkin kartu itu atas inisiatif dia sendiri (Fikri)," kata Pandapotan.
"Yang pasti partai NasDem tidak pernah mengeluarkan kartu tersebut. Dan kita minta Fikri untuk mempertanggungjawabkan janjinya kepada warga ini. Soal sanksi internal partai, kami belum bisa jelaskan," paparnya.
Fikri yang dihubungi terpisah, mengatakan, kartu sehat dan kartu pintar tersebut benar diberikan pada konstituennya.
"Kartu sehat dan pintar, itu inisiatif saya, bukan partai. Saya sudah bangun klinik dan baru diresmikan sebulan ini. Bagi konstituen datang ke kilik kami yakni Pekanbaru Sehat Madani yang baru diresmikan Walikota Pekanbaru dijamin gratis. Saya tidak pernah menjanjikan kartu sehat itu berlaku ke rumah sakit. Hanya berlaku di klinik saya saja," kata Fikri kepada detikcom.
Terkait kartu pintar, Fikri menyebutkan memang belum bisa memenuhi soal beasiswa itu. Ini karena dia sendiri baru dilantik. Apalagi, katanya, dalam anggaran APBD 2015 sudah ketuk palu sebelum dirinya duduk.
"Untuk beasiswa itu akan saya usahakan diplot dalam anggaran APBD tahun 2016 mendatang. Di sana nanti kita usahakan ada dana APBD untuk beasiswa sesuai janji saya ke konstituen," kata Fikri.
Pekanbaru - Pada masa kampanye, anggota DPRD Pekanbaru Fikri Hamdani Wahyudi (27) memberikan kartu sehat dan kartu pintar kepada konstituen. Katanya, kartu itu bisa dipakai berobat di klinik dan mendapat beasiswa. Warga murka karena merasa kartu tersebut tidak seperti yang dijanjikan.
Puluhan warga yang sebagian besar kaum ibu, mendatangi Kantor DPW Nasdem di Jl Gajah Mada, Pekanbaru, Jumat (28/11/2014). Mereka marah dan mencari Fikri Hamdani Wahyudi.
"Kami ini adalah mantan tim sukses caleg pak Fikri. Dia dulu memberikan kartu sehat dan kartu pintar. Kartu sehat kalau berobat di kliniknya gratis. Kartu pintar untuk anak-anak kami yang berprestasi dikasih beasiswa," kata Deli Pakpahan (36) di Kantor Nasdem Riau kepada wartawan.
Deli menjelaskan, bahwa saat musim caleg lalu, Fikri yang maju sebagai calon DPRD Pekanbaru dari Nasdem, menyebar 1.000 kartu sehat dan 1.000 kartu pintar. Kartu sehat diklaim bisa digunakan berobat gratis di klinik milik Fikri dan berlaku di rumah sakit.
"Kami datangi kliniknya, ternyata sampai sekarang belum dibangun. Dicoba ke rumah sakit, pihak rumah sakit bilang tidak berlaku," kata Deli.
"Kartu pintar yang akan diberikan kepada anak-anak sekolah di wilayah pemilihannya, ternyata tidak pernah diberikan. Jadi ini kan penipuan yang menyengsarakan kami yang tim suksesnya ini. Warga marah sama kami, dan kami sendiri ternyata tertipu juga," kata Deli.
Deli menjelaskan, bahwa Fikri adalah Caleg dari Kecamatan Marpoya Damai dan Kecamatan Bukit Raya. Warga memilih dia karena menjanjikan dua kartu tadi. Dalam kartu sehat dan pintar itu terpampang lambang partai Nasdem dan foto Fikri.
"Begitu terpilih, nomor HP-nya ganti. Kami tidak bisa lagi berkomunikasi. Warga sudah banyak tertipu," cetus Deli.
Kedatangan warga diterima Sekretaris DPW Nasdem Riau, Pandapotan Sitindaon. Pandapotan menyatakan pihaknya akan segera mengklarfikasi kepada Fikri.
"Ini perlu kami jelaskan, bahwa kartu sehat dan kartu pintar itu, tidak dikeluarkan oleh partai. Mungkin kartu itu atas inisiatif dia sendiri (Fikri)," kata Pandapotan.
"Yang pasti partai NasDem tidak pernah mengeluarkan kartu tersebut. Dan kita minta Fikri untuk mempertanggungjawabkan janjinya kepada warga ini. Soal sanksi internal partai, kami belum bisa jelaskan," paparnya.
Fikri yang dihubungi terpisah, mengatakan, kartu sehat dan kartu pintar tersebut benar diberikan pada konstituennya.
"Kartu sehat dan pintar, itu inisiatif saya, bukan partai. Saya sudah bangun klinik dan baru diresmikan sebulan ini. Bagi konstituen datang ke kilik kami yakni Pekanbaru Sehat Madani yang baru diresmikan Walikota Pekanbaru dijamin gratis. Saya tidak pernah menjanjikan kartu sehat itu berlaku ke rumah sakit. Hanya berlaku di klinik saya saja," kata Fikri kepada detikcom.
Terkait kartu pintar, Fikri menyebutkan memang belum bisa memenuhi soal beasiswa itu. Ini karena dia sendiri baru dilantik. Apalagi, katanya, dalam anggaran APBD 2015 sudah ketuk palu sebelum dirinya duduk.
"Untuk beasiswa itu akan saya usahakan diplot dalam anggaran APBD tahun 2016 mendatang. Di sana nanti kita usahakan ada dana APBD untuk beasiswa sesuai janji saya ke konstituen," kata Fikri.
Kejar Demonstran Tolak BBM Hingga Masuk Mushola di Pekanbaru, Polri Minta Maaf
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Polri meminta maaf ke warga Pekanbaru, Riau dan umat Islam. Permintaan maaf ini terkait insiden pengejaran demonstran hingga masuk ke dalam mushola di Pekanbaru.
"Polri menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dan kesalahanan ini," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie dalam keterangannya, Jumat (28/11/2014).
Insiden polisi masuk mushola mengejar mahasiswa hingga masuk ke mushola itu terjadi pada Selasa (25/11). Saat itu para mahasiswa berunjuk rasa di halaman RRI. Polisi membubarkan mahasiswa karena demo tak berizin.
Selain meminta maaf, Polri juga memberikan hukuman kepada anggotanya yang masuk ke mushola dengan tak melepas alas kaki itu karena memburu mahasiswa yang lari ke dalam.
"Kapolresta Pekanbaru telah melaksanakan perintah Kapolri melalui Kapolda Riau untuk melakukan penindakan terhadap anggota yang telah bersalah," tutur Ronny.
Bukan bermaksud mencari pembenaran, Ronny menuturkan, pengejaran anggota Polda Riau masuk ke gedung RRI tersebut hingga masuk ke Mushola karena sebelumnya tak menyangka ternyata ruangan itu mushola.
"Anggota tidak tahu bahwa ruangan tersebut digunakan sebagai ruangan mushola untuk salat. Jadi masuk ke ruangan tersebut secara tidak disengaja. Namun setelah diketahui bahwa ruang tersebut adalah ruang salat, maka Polresta Pekanbaru telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan juga pihak MUI melalui media setempat," tutup dia.
Jakarta - Polri meminta maaf ke warga Pekanbaru, Riau dan umat Islam. Permintaan maaf ini terkait insiden pengejaran demonstran hingga masuk ke dalam mushola di Pekanbaru.
"Polri menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dan kesalahanan ini," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie dalam keterangannya, Jumat (28/11/2014).
Insiden polisi masuk mushola mengejar mahasiswa hingga masuk ke mushola itu terjadi pada Selasa (25/11). Saat itu para mahasiswa berunjuk rasa di halaman RRI. Polisi membubarkan mahasiswa karena demo tak berizin.
Selain meminta maaf, Polri juga memberikan hukuman kepada anggotanya yang masuk ke mushola dengan tak melepas alas kaki itu karena memburu mahasiswa yang lari ke dalam.
"Kapolresta Pekanbaru telah melaksanakan perintah Kapolri melalui Kapolda Riau untuk melakukan penindakan terhadap anggota yang telah bersalah," tutur Ronny.
Bukan bermaksud mencari pembenaran, Ronny menuturkan, pengejaran anggota Polda Riau masuk ke gedung RRI tersebut hingga masuk ke Mushola karena sebelumnya tak menyangka ternyata ruangan itu mushola.
"Anggota tidak tahu bahwa ruangan tersebut digunakan sebagai ruangan mushola untuk salat. Jadi masuk ke ruangan tersebut secara tidak disengaja. Namun setelah diketahui bahwa ruang tersebut adalah ruang salat, maka Polresta Pekanbaru telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan juga pihak MUI melalui media setempat," tutup dia.
Pasang Stiker TNI, Motor ini Diberhentikan Polisi Militer
Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Polisi bersama TNI melakukan penertiban untuk menjaring pelanggar peraturan lalu lintas. Petugas Polisi Militer (PM) sempat mencopoti stiker TNI yang terpasang di salah satu motor warga yang melintas di Cianjur, Jawa Barat.
Petugas PM dari TNI AD ini ikut dalam operasi Zebra Lodaya 2014 yang digelar di Cianjur, Jawa Barat. Bersama polisi petugas PM ini melakukan pemeriksaan motor-motor yang melintas di kawasan tersebut. Selain di Jakarta, Operasi Zebra ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.
Satuan Lalu Lintas Cianjur, Jumat (28/11/2014), menyatakan stiker ini terpasang di pelat belakang nomor polisi motor yang dikemudikan warga sipil. Motor ini diminta menepi oleh petugas Polisi Militer.
Kemudian petugas PM dari TNI AD mencopot stiker kecil ini berlogo TNI yang terpasang di motor tersebut. Stiker kecil ini memang sering dipasang pengendara motor dan mobil di bawah nomor polisi kendaraan mereka.
Jakarta - Polisi bersama TNI melakukan penertiban untuk menjaring pelanggar peraturan lalu lintas. Petugas Polisi Militer (PM) sempat mencopoti stiker TNI yang terpasang di salah satu motor warga yang melintas di Cianjur, Jawa Barat.
Petugas PM dari TNI AD ini ikut dalam operasi Zebra Lodaya 2014 yang digelar di Cianjur, Jawa Barat. Bersama polisi petugas PM ini melakukan pemeriksaan motor-motor yang melintas di kawasan tersebut. Selain di Jakarta, Operasi Zebra ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.
Satuan Lalu Lintas Cianjur, Jumat (28/11/2014), menyatakan stiker ini terpasang di pelat belakang nomor polisi motor yang dikemudikan warga sipil. Motor ini diminta menepi oleh petugas Polisi Militer.
Kemudian petugas PM dari TNI AD mencopot stiker kecil ini berlogo TNI yang terpasang di motor tersebut. Stiker kecil ini memang sering dipasang pengendara motor dan mobil di bawah nomor polisi kendaraan mereka.
26 Eks Anggota DPRD Riau Belum Kembalikan Mobil Dinas
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Sebanyak 26 eks anggota DPRD Riau periode 2009-2014 belum mengembalikan mobil dinas (mobdin). Bila batas waktu yang diberikan tak dikembalikan, mereka akan dilaporkan ke Polda Riau.
Demikian disampaikan Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir kepada detikcom, Jumat (28/11/2014) di Pekanbaru. Zulkadir, begitu sapaan akrabnya Sekwa DPRD Riau ini, dari 55 mobdin yang dipinjam pakaikan kepada anggota dewan, ada 26 unit yang belum dikembalikan. Ada 29 unit mobdin yang sudah ditarik, termasuk jatah pimpinan yang biasanya duu unit jenis sedan dan jip.
"Untuk eks pimpinan dewan dan beberapa eks dewan maupun yang terpilih kembali sudah mengembalikan mobdin. Namun masih ada 26 mantan anggota dewan yang belum mengembalikan ke sekretariat," kata Zulkadir.
Menurut Zulkadir, secara administrasi sesuai instruksi Sekda Pemprov Riau, pihaknya sudah mengirim surat ke eks anggota dewan terkait pengembalian mobdin.
Surat perdana dikirim resmi pada 14 November 2014. Selanjutnya dikirim surat kedua 21 November. Batas terakhir diberikan kepada mantan anggota dewan itu pada 1 Desember 2014.
"Jika batas waktu yang diberikan tidak juga dikembalikan, ini akan diserahkan ke Satpol PP Pemprov Riau untuk dilakukan penarikan paksa," kata Zulkadir.
Masih menurut Zulkadir, bila nantinya penarikan paksa juga tidak berhasil, maka langkah terakhir akan dilakukan upaya hukum.
Pekanbaru - "Ini kan terkait aset milik Pemprov Riau alias milik negara. Kalau sudah dijemput Satpol PP juga tak berhasil, akan akan laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena ini sama mengambil aset milik negara secara ilegal," kata Zulkadir.
Pihaknya berharap, eks anggota dewan ini kiranya segera mengembalikan mobdin yang sebenarnya bukan milik pribadi. Mobdin yang masih dikuasi eks DPRD Riau itu merupakan mobil jenis Nisan X-Trail.
"Mobdin itu kan sifatnya pinjam pakai, untuk diberikan cuma-cuma. Sebaiknya mereka segera mengembalikan sebelum berhadapan dengan hukum," kata Zulkadir.
Pekanbaru - Sebanyak 26 eks anggota DPRD Riau periode 2009-2014 belum mengembalikan mobil dinas (mobdin). Bila batas waktu yang diberikan tak dikembalikan, mereka akan dilaporkan ke Polda Riau.
Demikian disampaikan Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir kepada detikcom, Jumat (28/11/2014) di Pekanbaru. Zulkadir, begitu sapaan akrabnya Sekwa DPRD Riau ini, dari 55 mobdin yang dipinjam pakaikan kepada anggota dewan, ada 26 unit yang belum dikembalikan. Ada 29 unit mobdin yang sudah ditarik, termasuk jatah pimpinan yang biasanya duu unit jenis sedan dan jip.
"Untuk eks pimpinan dewan dan beberapa eks dewan maupun yang terpilih kembali sudah mengembalikan mobdin. Namun masih ada 26 mantan anggota dewan yang belum mengembalikan ke sekretariat," kata Zulkadir.
Menurut Zulkadir, secara administrasi sesuai instruksi Sekda Pemprov Riau, pihaknya sudah mengirim surat ke eks anggota dewan terkait pengembalian mobdin.
Surat perdana dikirim resmi pada 14 November 2014. Selanjutnya dikirim surat kedua 21 November. Batas terakhir diberikan kepada mantan anggota dewan itu pada 1 Desember 2014.
"Jika batas waktu yang diberikan tidak juga dikembalikan, ini akan diserahkan ke Satpol PP Pemprov Riau untuk dilakukan penarikan paksa," kata Zulkadir.
Masih menurut Zulkadir, bila nantinya penarikan paksa juga tidak berhasil, maka langkah terakhir akan dilakukan upaya hukum.
Pekanbaru - "Ini kan terkait aset milik Pemprov Riau alias milik negara. Kalau sudah dijemput Satpol PP juga tak berhasil, akan akan laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena ini sama mengambil aset milik negara secara ilegal," kata Zulkadir.
Pihaknya berharap, eks anggota dewan ini kiranya segera mengembalikan mobdin yang sebenarnya bukan milik pribadi. Mobdin yang masih dikuasi eks DPRD Riau itu merupakan mobil jenis Nisan X-Trail.
"Mobdin itu kan sifatnya pinjam pakai, untuk diberikan cuma-cuma. Sebaiknya mereka segera mengembalikan sebelum berhadapan dengan hukum," kata Zulkadir.
Bentuk Peduli Ahok untuk Para Bikers
TEMPO.CO, Jakarta
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku peduli
dengan keselamatan pengendara sepeda motor. Kepeduliannya diwujudkan
dalam bentuk aturan pembatasan jalur bagi sepeda motor.
"Aturan ini tujuannya baik, khususnya bagi pekerja yang tinggal di kota satelit, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok," kata Ahok di Gedung Teknisi Abdul Muis, Jalan Abdul Muis Nomor 66, Jakarta Pusat, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Larangan Sepeda Motor Diuji Coba 17 Desember)
Menurut Ahok, para pengendara kelelahan jika berangkat dan pulang bekerja dengan sepeda motor, mereka bisa jatuh dan mengalami kecelakaan. Dengan pembatasan jalur sepeda motor, Ahok berharap angka kecelakaan lalu lintas bisa dikurangi. (Baca: Larangan Sepeda Motor, 11 Gedung Parkir Disiapkan)
Ahok berharap pembatasan jalur sepeda motor akan ditambah, jika angkutan jumlahnya telah memadai. "Nanti kedepannya pembatasan jalur bagi sepeda motor bisa mencapai wilayah Kuningan," tuturnya. (Baca: Dewan: Buat Jalur Khusus Motor, Bukan Dibatasi)
Menurut Ahok, dengan hanya lima unit bus yang tersedia, maka pembatasan jalur sepeda motor untuk saat ini hanya bisa diterapkan dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bunderan Hotel Indonesia pada 17 Desember 2014. (Baca; Transjakarta Siapkan Bus Tingkat Gratis di Thamrin)
Bagi pengendara sepeda motor yang melewati Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bunderan HI akan diangkut menggunakan bus tingkat tanpa dipungut biaya. Ahok menambahkan, bus tingkat tersebut akan dioperasikan selama 24 jam karena aturan pembatasan jalur bagi pengendara sepeda motor berlaku sepanjang hari. (Baca juga: DKI Akan Batasi Motor di Jam Sibuk)
GANGSAR PARIKESIT
"Aturan ini tujuannya baik, khususnya bagi pekerja yang tinggal di kota satelit, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok," kata Ahok di Gedung Teknisi Abdul Muis, Jalan Abdul Muis Nomor 66, Jakarta Pusat, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Larangan Sepeda Motor Diuji Coba 17 Desember)
Menurut Ahok, para pengendara kelelahan jika berangkat dan pulang bekerja dengan sepeda motor, mereka bisa jatuh dan mengalami kecelakaan. Dengan pembatasan jalur sepeda motor, Ahok berharap angka kecelakaan lalu lintas bisa dikurangi. (Baca: Larangan Sepeda Motor, 11 Gedung Parkir Disiapkan)
Ahok berharap pembatasan jalur sepeda motor akan ditambah, jika angkutan jumlahnya telah memadai. "Nanti kedepannya pembatasan jalur bagi sepeda motor bisa mencapai wilayah Kuningan," tuturnya. (Baca: Dewan: Buat Jalur Khusus Motor, Bukan Dibatasi)
Menurut Ahok, dengan hanya lima unit bus yang tersedia, maka pembatasan jalur sepeda motor untuk saat ini hanya bisa diterapkan dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bunderan Hotel Indonesia pada 17 Desember 2014. (Baca; Transjakarta Siapkan Bus Tingkat Gratis di Thamrin)
Bagi pengendara sepeda motor yang melewati Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bunderan HI akan diangkut menggunakan bus tingkat tanpa dipungut biaya. Ahok menambahkan, bus tingkat tersebut akan dioperasikan selama 24 jam karena aturan pembatasan jalur bagi pengendara sepeda motor berlaku sepanjang hari. (Baca juga: DKI Akan Batasi Motor di Jam Sibuk)
GANGSAR PARIKESIT
Menteri Agama: Indonesia Bukan Negara Ateis
VIVAnews - Pancasila
adalah pedoman bangsa Indonesia. Di sila pertama secara jelas
menyebutkan, Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sudah ada enam agama yang
disahkan pemerintah berdasarkan konstitusi.
Demikian tegas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Senin 10 November 2014.
Menurut Menteri Lukman, Indonesia adalah negara berlandaskan agama. Apabila pemerintah membiarkan pengosongan kolom agama, kata Menteri, sama saja akan membiarkan seorang ateis hidup di Indonesia.
"Kita kan negara Pancasila. Karenanya, apakah ateis itu dimungkinkan hidup di Indonesia? Menurut saya, ya bertolak belakang dengan kita, sebagai negara yang memiliki agama," ujar Lukman.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan agar warga negara yang di luar enam agama resmi, bisa mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lukman mengatakan, sebaiknya kolom agama yang ada di KTP tidak dikosongkan.
"Sebenarnya bukan pengosongan yang dikehendaki, tapi kolomnya tetap. Cuma kan enam agama yang diatur. Makanya, dalam RUU yang diatur itu kan intinya untuk mencari jalan keluar terhadap hal tersebut," kata Lukman Hakim.
Kata Lukman, Pemerintah masih mengkaji, apa yang seharusnya dilakukan atas pengosongan kolom agama agar tidak bertolak belakang dengan landasan Pancasila. (ren)
Astrid Lincyana/Jakarta
Demikian tegas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Senin 10 November 2014.
Menurut Menteri Lukman, Indonesia adalah negara berlandaskan agama. Apabila pemerintah membiarkan pengosongan kolom agama, kata Menteri, sama saja akan membiarkan seorang ateis hidup di Indonesia.
"Kita kan negara Pancasila. Karenanya, apakah ateis itu dimungkinkan hidup di Indonesia? Menurut saya, ya bertolak belakang dengan kita, sebagai negara yang memiliki agama," ujar Lukman.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan agar warga negara yang di luar enam agama resmi, bisa mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lukman mengatakan, sebaiknya kolom agama yang ada di KTP tidak dikosongkan.
"Sebenarnya bukan pengosongan yang dikehendaki, tapi kolomnya tetap. Cuma kan enam agama yang diatur. Makanya, dalam RUU yang diatur itu kan intinya untuk mencari jalan keluar terhadap hal tersebut," kata Lukman Hakim.
Kata Lukman, Pemerintah masih mengkaji, apa yang seharusnya dilakukan atas pengosongan kolom agama agar tidak bertolak belakang dengan landasan Pancasila. (ren)
Astrid Lincyana/Jakarta
Pemkab Purwakarta Tetap Masukkan Semua Aliran Agama di KTP
VIVAnews
- Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menolak usulan
Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan mengosongkan kolom agama pada kartu
tanda penduduk (KTP). Pemda justru akan mengakomodasi semua agama dan
aliran kepercayaan yang ada di masyarakat.
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengatakan, kolom agama tetap harus terisi. Bahkan, bukan saja agama yang diakui oleh pemerintah, melainkan semua agama, golongan hingga aliran kepercayaan.
Selain itu, menurut Dedi, organisasi keagamaan pun harus tercantum pada kolom di KTP tersebut.
"Terkait KTP, negara harusnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya. Termasuk, perlindungan agama, baik yang sudah diatur oleh UU maupun yang belum," ujar Dedi, kepada kepada VIVAnews, Kamis 27 November 2014.
Dia menjelaskan, dengan adanya KTP ini, maka pemerintah telah memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Akan tetapi, kalau kolom agama disoal, maka hak dasar warga negara ini tak dilindungi.
Bahkan, karena kasus tersebut, banyak warga negara yang memilih untuk tidak memiliki KTP mengingat kepercayaan yang mereka anut tak sesuai dengan yang diakui oleh pemerintah.
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengatakan, kolom agama tetap harus terisi. Bahkan, bukan saja agama yang diakui oleh pemerintah, melainkan semua agama, golongan hingga aliran kepercayaan.
Selain itu, menurut Dedi, organisasi keagamaan pun harus tercantum pada kolom di KTP tersebut.
"Terkait KTP, negara harusnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya. Termasuk, perlindungan agama, baik yang sudah diatur oleh UU maupun yang belum," ujar Dedi, kepada kepada VIVAnews, Kamis 27 November 2014.
Dia menjelaskan, dengan adanya KTP ini, maka pemerintah telah memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Akan tetapi, kalau kolom agama disoal, maka hak dasar warga negara ini tak dilindungi.
Bahkan, karena kasus tersebut, banyak warga negara yang memilih untuk tidak memiliki KTP mengingat kepercayaan yang mereka anut tak sesuai dengan yang diakui oleh pemerintah.
Dengan begitu, negara gagal memberikan pelayanan kepada rakyatnya, hanya gara-gara kolom agama yang tertera pada KTP.
"Ke depannya Pemkab Purwakarta akan mengakomodasi semua paham kepercayaan dan organisasi keagamaan yang ada. Semua, warga Purwakarta harus memiliki KTP serta mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama," lanjut Dedi.
"Ke depannya Pemkab Purwakarta akan mengakomodasi semua paham kepercayaan dan organisasi keagamaan yang ada. Semua, warga Purwakarta harus memiliki KTP serta mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama," lanjut Dedi.
Jay Ajang Bramena/Purwakarta
Ini Penyebab Bentrokan di Lampung Kamis Kemarin
VIVAnews -
Bentrokan antarwarga di Tanjungrejo, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan
Anah Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang menghanguskan
sedikitnya 50 rumah diduga hanya karena masalah sepele. Masyarakat hanya
menduga salah satu anggota di lingkungan mereka dibunuh kelompok
kampung sebelah.
Kepala Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, mengatakan warga Dusun I kehilangan nyawa dua orang, yaitu Angga Perwira Yudha dan Kurnia Jaya. "Sudah empat hari tidak pulang," katanya, Jumat 28 November 2014.
Kemudian, warga Dusun I mencari dan menemukan ada bercak darah di Dusun II. Bercak darah inilah yang diyakini oleh warga Dusun I sebagai darah Angga dan Kurnia.
Kepala Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, mengatakan warga Dusun I kehilangan nyawa dua orang, yaitu Angga Perwira Yudha dan Kurnia Jaya. "Sudah empat hari tidak pulang," katanya, Jumat 28 November 2014.
Kemudian, warga Dusun I mencari dan menemukan ada bercak darah di Dusun II. Bercak darah inilah yang diyakini oleh warga Dusun I sebagai darah Angga dan Kurnia.
Merasa dilecehkan, pada
Kamis kemarin, puluhan warga Dusun I kemudian menyerang Dusun II yang
hanya tepisah oleh jalan. Mereka membakar puluhan rumah milik wwarga
Dusun II.
Warga Dusun II pun tak mau kalah, mereka juga membakar puluhan rumah. Total rumah yang dibakar sekira lebih dari 50 unit. Rumah rusak terbanyak dari dusun dua.
Saat ini seribuan aparat gabungan dari polisi dan TNI masih menjaga lokasi. Beberapa akses menuju kampung itu juga ditutup. (ren)
Warga Dusun II pun tak mau kalah, mereka juga membakar puluhan rumah. Total rumah yang dibakar sekira lebih dari 50 unit. Rumah rusak terbanyak dari dusun dua.
Saat ini seribuan aparat gabungan dari polisi dan TNI masih menjaga lokasi. Beberapa akses menuju kampung itu juga ditutup. (ren)
Kronologis Tewasnya Warga Diduga Tergilas Water Cannon
MAKASSAR - Gelombang
protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi
Selatan, Kamis (27/11) harus dibayar mahal. Salah seorang yang
diidentifikasi bernama Ari atau Muhammad Arif (18), warga Pampang
Makassar dikabarkan meninggal dunia.
Rakyat Sulsel (Grup JPNN.com) melaporkan,
Ari meninggal dunia karena diduga digilas oleh mobil water canon milik
polisi saat mengamankan aksi mahasiswa. Pengamanan ini berujung pada
bentrok antara mahasiswa dan polisi.
Pihak kepolisian sudah membantah bahwa Ari
tewas bukan karena ditabrak mobil water canon. Tapi terinjak oleh warga
lainnya saat mencoba melarikan diri. Itu versi polisi.
Tapi mahasiswa juga punya cerita lain.
Korban diduga meninggal dunia akibat aksi brutal polisi. Hal itu
diperkuat dengan menyebarnya gambar yang memotret kejadian tersebut. (rakyat sulsel/awa/jpnn)
Dari laman resmi Pers Mahasiswa UMI di
http://cakrawalaide.com, juga punya cerita sendiri. Berikut kronologis
bentrok mahasiswa dan polisi di depan kampus UMI Makassar.
Sebelum bentrokan terjadi, awalnya kasus ini berangkat dari aksi demonstrasi mahasiswa UMI yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan kampus pukul 15.00 WITA.
Barisan massa mahasiswa ini, menamakan
diri mereka Aliansi Mahasiswa UMI Bersatu. Mereka menuntut agar
pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM, sekaligus mencopot
Kapolda Sulselbar agar turun dari jabatannya.
Mahasiswa yang bergerak dengan tuntutan
tersebut, kemudian ke Kantor Gubernur Sulsel dan mendesak agar gubernur
menandatangani petisi yang buat untuk tidak sepakat atas kebijakan
pemerintah pusat yang menaikan harga BBM.
Namun setelah mengetahui petisi tersebut
hanya ditanda tangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
bukan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mahasiswa akhirnya marah.
Mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh gubernur merupakan penghinaan terhadap aksi yang awalnya berjalan baik.
Satpol PP yang melihat massa yang tidak
kondusif, kemudian bergerak menuju kearah mahasiswa, kemudian ada yang
melempar batu. Batu tersebut berasal dari barisan Satpol PP.
Hal ini semakin memperkeruh suasana dan memancing kemarahan mahasiswa. Mahasiswa kemudian membalas, bentrokan pun tak terelakan.
Bentok yang semakin memanas, memaksa
satuan Brimob untuk bertindak dan mengejar mahasiswa. Warga yang
kebetulan ada dibarisan mahasiswa kemudian terkena tembakan dibagian
belakang kepala. Itulah Ari yang kemudian jatuh tak sadarkan diri.
Tak hanya di tembak, water cannon malah
menyambar warga yang tergeletak di atas aspal. Lalu beberapa waktu
kemudian, Ari dinyatakan telah meninggal dunia di RS Ibnu Sina Makassar.
Aksi ini pun akhirnya berlanjut hingga
masuk ke kampus UMI. Polisi menyisir seluruh UMI tak terkecuali Masjid
Umar Bin Khatab yang saat itu tengah ramai dikunjungi orang-orang yang
menanti shalat isya. Polisi juga menembakkan gas air mata kedalam
masjid.
Cerita Mantan Pegawai KFC yang Sukses Jadi Miliarder
Liputan 6
Saat lulus dan menjadi sarjana, bisnisnya juga harus kandas karena dia memprioritaskan lebih banyak waktunya untuk sekolah.
Dia lalu mulai mencari kerja setelah lulus sekolah. Saat itu mencari kerja sangat sulit mengingat pada 1998, krisis finansial melanda Filipina.
Nolledo akhirnya diterima menjadi karyawan KFC. Saat itu pula, orangtua menganggap remeh Nolledo mengingat prestasi keluarga yang sangat luar biasa.
"Ayah saya merasa sangat terluka karena saya tidak meneruskan jejak ayah di bidang hukum dan malah bekerja sebagai karyawan KFC," kisahnya.
Setelah mengalami pahit manisnya pekerjaan sebagai karyawan KFC. Nolledo mulai mendirikan bisnis sendiri dan sukses.
Kini Nolledo bukan lagi seorang karyawan biasa dan telah menjadi pengusaha handal. Salah satu calon miliarder terkaya dunia ini memiliki perusahaan penyedia konten mobile terbesar di negerinya, Xurpas Inc.
Di perusahaan tersebut, dia juga menjadi CEO dan pimpinan sekaligus. Melalui bisnisnya di bidang teknologi itu, Nolledo diprediksi dapat mendulang harta lebih dari US$ 1 miliar dan menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. (Sis/Ndw)
Berawal dari
menggeluti pekerjaan sederhana bukan berarti Anda tak bisa sukses.
Buktinya, seorang pemuda biasa, Nico Jose `Nix` Nolledo yang pernah
bekerja sebagai pegawai di KFC kini mampu menjadi seorang miliarder
setelah bisnis yang didirikannya sukses besar.
Mengutip laman inquirer.net, Jumat (27/11/2014), Nolledo berasal dari keluarga Filipina dengan pencapaian prestasi akademis mengagumkan. Ayahnya seorang pakar hukum yang bukunya digunakan di berbagai sekolah hukum.
Sedangkan ibunya, merupakan pengacara handal dan juga pebisnis Ayala Corp. Sementara sang kakak merupakan sorang dokter yang sekolah di Amerika Serikat.
Sementara Nolledo sejak kecil merasa dirinya sudah memiliki bakat berbisnis dan mampu menjadi seorang pengusaha. Saat masih baru masuk sekolah menengah pertama, dia sudah memulai menjalani bisnis.
Itu dirasakan saat dirinya bersaing dengan orang-orang cerdas di kelasnya.
"Sejak kecil, saya sudah merasa bahwa perusahaan dapat menjadi sekolah besar. Benar atau tidak, saya sangat tidak sabar memasuki dunia bisnis profesional," katanya.
Semasa kuliah, Nolledo bahkan sudah mendirikan sebuah bisnis kafetaria. Meski berjalan lancar, tapi dia kesulitan mengatur waktu kuliah dan bisnisnya.
Mengutip laman inquirer.net, Jumat (27/11/2014), Nolledo berasal dari keluarga Filipina dengan pencapaian prestasi akademis mengagumkan. Ayahnya seorang pakar hukum yang bukunya digunakan di berbagai sekolah hukum.
Sedangkan ibunya, merupakan pengacara handal dan juga pebisnis Ayala Corp. Sementara sang kakak merupakan sorang dokter yang sekolah di Amerika Serikat.
Sementara Nolledo sejak kecil merasa dirinya sudah memiliki bakat berbisnis dan mampu menjadi seorang pengusaha. Saat masih baru masuk sekolah menengah pertama, dia sudah memulai menjalani bisnis.
Itu dirasakan saat dirinya bersaing dengan orang-orang cerdas di kelasnya.
"Sejak kecil, saya sudah merasa bahwa perusahaan dapat menjadi sekolah besar. Benar atau tidak, saya sangat tidak sabar memasuki dunia bisnis profesional," katanya.
Semasa kuliah, Nolledo bahkan sudah mendirikan sebuah bisnis kafetaria. Meski berjalan lancar, tapi dia kesulitan mengatur waktu kuliah dan bisnisnya.
Saat lulus dan menjadi sarjana, bisnisnya juga harus kandas karena dia memprioritaskan lebih banyak waktunya untuk sekolah.
Dia lalu mulai mencari kerja setelah lulus sekolah. Saat itu mencari kerja sangat sulit mengingat pada 1998, krisis finansial melanda Filipina.
Nolledo akhirnya diterima menjadi karyawan KFC. Saat itu pula, orangtua menganggap remeh Nolledo mengingat prestasi keluarga yang sangat luar biasa.
"Ayah saya merasa sangat terluka karena saya tidak meneruskan jejak ayah di bidang hukum dan malah bekerja sebagai karyawan KFC," kisahnya.
Setelah mengalami pahit manisnya pekerjaan sebagai karyawan KFC. Nolledo mulai mendirikan bisnis sendiri dan sukses.
Kini Nolledo bukan lagi seorang karyawan biasa dan telah menjadi pengusaha handal. Salah satu calon miliarder terkaya dunia ini memiliki perusahaan penyedia konten mobile terbesar di negerinya, Xurpas Inc.
Di perusahaan tersebut, dia juga menjadi CEO dan pimpinan sekaligus. Melalui bisnisnya di bidang teknologi itu, Nolledo diprediksi dapat mendulang harta lebih dari US$ 1 miliar dan menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. (Sis/Ndw)
Keluhan Warga Perbatasan: Pejabat Datang Silih Berganti, Tapi Keadaan Tak Berubah
Nur Khafifah - detikNews
Entikong - Pimpinan MPR mengadakan dialog bersama para warga Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Dialog dimanfaatkan para warga untuk mengungkapkan berbagai keluhan mereka akan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut warga perbatasan RI-Malaysia ini, pemerintah tidak berpihak pada mereka. Utamanya menyangkut pemenuhan kebutuhan sembako yang tak dapat difasilitasi pemerintah.
Warga terpaksa harus selalu membeli sembako dari Malaysia karena harga di negara jiran tersebut lebih murah. Selain itu jarak menuju Malaysia jauh lebih dekat, sehingga dapat menghemat waktu dan ongkos kirim.
"Kalau barang dari Jawa lengkap, kami enggak akan beli dari Malaysia," ucap Ketua Adat Dayak untuk wilayah Entikong, Damianus Asiagidot di Entikong, Kalimantan Barat, Kamis (27/11/2014).
Selain persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, warga juga meminta agar Pos Pengelola Lintas Batas (PPLB) memberikan izin ekspor impor. Sebab selama ini barang-barang yang mereka beli dari Malaysia selalu ditahan di kantor bea cukai jika nilainya lebih dari RM 600.
"Kalau memang tidak bisa untuk izin ekspor impor ya ditutup saja. Kami kembali saja ke zaman semokil," ketusnya.
Damianto menjelaskan, zaman semokil yang ia maksud adalah zaman yang dialami kakek-neneknya dahulu. Saat itu warga Indonesia melintasi hutan membawa kayu ke Malaysia untuk ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka melintas ke Malaysia secara ilegal.
Masalah lainnya adalah mengenai kepemilikan tanah. Warga Entikong mengaku keberatan dengan penetapan hutan adat Dayak sebagai hutan lindung. Pasalnya, mereka menjadi tak dapat berkebun dan membangun rumah lebih banyak.
"Kita ini sekarang berdiri di hutan lindung. Kalau Malaysia, perbatasan dibangun jalan, kalau Indonesia dijadikan hutan lindung. Bagaimana kita bisa lebih unggul dari mereka," terangnya.
Diakui Damianus, Indonesia memang tak hanya mengimpor barang ke Malaysia. Beberapa hasil pertanian negeri kita juga diekspor ke Malaysia, seperti karet, jahe dan sayur-sayuran.
"Tapi harga karet turun sekali, tidak sebanding untuk beli beras," tuturnya.
Menurut Damianus, wilayah Entikong kerap mendapat kunjungan dari pemerintah maupun anggota DPR. Namun kunjungan tersebut tak pernah membuahkan hasil.
"Pejabat datang silih berganti, tapi keadaan tidak berubah. Tolonglah, kami hanya meminta 3 hal itu saja," ujarnya
Entikong - Pimpinan MPR mengadakan dialog bersama para warga Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Dialog dimanfaatkan para warga untuk mengungkapkan berbagai keluhan mereka akan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut warga perbatasan RI-Malaysia ini, pemerintah tidak berpihak pada mereka. Utamanya menyangkut pemenuhan kebutuhan sembako yang tak dapat difasilitasi pemerintah.
Warga terpaksa harus selalu membeli sembako dari Malaysia karena harga di negara jiran tersebut lebih murah. Selain itu jarak menuju Malaysia jauh lebih dekat, sehingga dapat menghemat waktu dan ongkos kirim.
"Kalau barang dari Jawa lengkap, kami enggak akan beli dari Malaysia," ucap Ketua Adat Dayak untuk wilayah Entikong, Damianus Asiagidot di Entikong, Kalimantan Barat, Kamis (27/11/2014).
Selain persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, warga juga meminta agar Pos Pengelola Lintas Batas (PPLB) memberikan izin ekspor impor. Sebab selama ini barang-barang yang mereka beli dari Malaysia selalu ditahan di kantor bea cukai jika nilainya lebih dari RM 600.
"Kalau memang tidak bisa untuk izin ekspor impor ya ditutup saja. Kami kembali saja ke zaman semokil," ketusnya.
Damianto menjelaskan, zaman semokil yang ia maksud adalah zaman yang dialami kakek-neneknya dahulu. Saat itu warga Indonesia melintasi hutan membawa kayu ke Malaysia untuk ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Mereka melintas ke Malaysia secara ilegal.
Masalah lainnya adalah mengenai kepemilikan tanah. Warga Entikong mengaku keberatan dengan penetapan hutan adat Dayak sebagai hutan lindung. Pasalnya, mereka menjadi tak dapat berkebun dan membangun rumah lebih banyak.
"Kita ini sekarang berdiri di hutan lindung. Kalau Malaysia, perbatasan dibangun jalan, kalau Indonesia dijadikan hutan lindung. Bagaimana kita bisa lebih unggul dari mereka," terangnya.
Diakui Damianus, Indonesia memang tak hanya mengimpor barang ke Malaysia. Beberapa hasil pertanian negeri kita juga diekspor ke Malaysia, seperti karet, jahe dan sayur-sayuran.
"Tapi harga karet turun sekali, tidak sebanding untuk beli beras," tuturnya.
Menurut Damianus, wilayah Entikong kerap mendapat kunjungan dari pemerintah maupun anggota DPR. Namun kunjungan tersebut tak pernah membuahkan hasil.
"Pejabat datang silih berganti, tapi keadaan tidak berubah. Tolonglah, kami hanya meminta 3 hal itu saja," ujarnya
Kamis, 27 November 2014
Jokowi: Siapa Bilang Melarang Menteri ke DPR
TEMPO.CO, Bengkulu - Presiden
Joko Widodo mengklarifikasi kabar pelarangan menteri ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Jokowi, dirinya tak pernah melarang
para menteri untuk bertemu dan memenuhi panggilan DPR. (Baca: Menteri Jokowi Nongol, Pimpinan DPR: Terima Kasih)
"Saya hanya meminta para menteri menunggu hingga perseteruan di Senayan selesai dulu," kata Jokowi saat dijumpai di Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. Jokowi menjelaskan arahan itu tertuang dalam surat tertanggal 4 November 2014. "Waktu itu kondisi di DPR sedang ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi." (Baca: Daftar Menteri Jokowi yang Boikot Rapat DPR)
Jokowi membantah jika surat tersebut dianggap sebagai larangan bagi para menteri untuk datang dan memenuhi panggilan DPR. Jokowi menegaskan hanya mengimbau agar menteri menunggu hingga DPR menyelesaikan konflik internal mereka terlebih dahulu. "Bukan dilarang, siapa bilang melarang. Menunggu hingga DPR selesai. Jika dipanggil silakan," ujar Jokowi melanjutkan. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)
Ketika membuat surat itu, Jokowi mengaku penjelasan dari pemerintah akan sia-sia karena jika datang pada kubu ini keliru, dan kubu satunya juga keliru. "Jika kami dipanggil ke kubu ini keliru, dan ke kubu satunya juga keliru. Jika hari ini (konflik di DPR) selesai, dipanggil silakan datang," kata Jokowi. (Baca juga: Menteri Tak ke DPR, Fadli Zon: Enggak Mau Anggaran?)
PHESI ESTER JULIKAWATI
"Saya hanya meminta para menteri menunggu hingga perseteruan di Senayan selesai dulu," kata Jokowi saat dijumpai di Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. Jokowi menjelaskan arahan itu tertuang dalam surat tertanggal 4 November 2014. "Waktu itu kondisi di DPR sedang ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi." (Baca: Daftar Menteri Jokowi yang Boikot Rapat DPR)
Jokowi membantah jika surat tersebut dianggap sebagai larangan bagi para menteri untuk datang dan memenuhi panggilan DPR. Jokowi menegaskan hanya mengimbau agar menteri menunggu hingga DPR menyelesaikan konflik internal mereka terlebih dahulu. "Bukan dilarang, siapa bilang melarang. Menunggu hingga DPR selesai. Jika dipanggil silakan," ujar Jokowi melanjutkan. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)
Ketika membuat surat itu, Jokowi mengaku penjelasan dari pemerintah akan sia-sia karena jika datang pada kubu ini keliru, dan kubu satunya juga keliru. "Jika kami dipanggil ke kubu ini keliru, dan ke kubu satunya juga keliru. Jika hari ini (konflik di DPR) selesai, dipanggil silakan datang," kata Jokowi. (Baca juga: Menteri Tak ke DPR, Fadli Zon: Enggak Mau Anggaran?)
PHESI ESTER JULIKAWATI
Menkopolhukam Bantah Larang Munas Golkar di Bali
TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto
membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya melarang Musyawarah
Nasional Golkar IX di Nusa Dua, Bali. (Ical Vs Presidium Golkar: Siapa Bakal Menang?)
"Kata-kata dilarang di mana? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Saya tidak melarang," katanya di sela perayaan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-69 Persatuan Guru Republik Indonesia di Istora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 27 November 2014. (Agung Laksono: Aburizal-Akbar Duet Maut)
Ia mengatakan pemerintah terus mengevaluasi bersama kepolisian dan Badan Intelijen Negara tentang kemungkinan terjadinya kerusuhan. Mereka akan mempertimbangkan penyelenggaraan munas. (Agung Laksono Heran DPD Provinsi Dukung Munas 2014)
"Sebab, saya khawatir melihat eskalasinya yang seperti ini. Senin kemarin sudah ramai, Selasa pukul-pukulan, kan, meningkat terus. Apalagi peserta di Bali nanti ribuan orang," ujarnya. (GP Ansor Minta Nusron Wahid Jauhi Ricuh Golkar)
Maka dari itu, Tedjo meminta jaminan keamanan dari Golkar. "Saya tidak mau hanya karena acara Golkar jadi rusak semua," katanya. (Munas Golkar Kubu Aburizal, 17 Hotel Dipesan)
Hingga hari ini, Tedjo belum mendapatkan laporan mengenai penyelenggaraan munas itu. "Saya belum dapat laporan penyelenggaraan dari internal mereka," ujarnya.
PAMELA SARNIA
"Kata-kata dilarang di mana? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Saya tidak melarang," katanya di sela perayaan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-69 Persatuan Guru Republik Indonesia di Istora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 27 November 2014. (Agung Laksono: Aburizal-Akbar Duet Maut)
Ia mengatakan pemerintah terus mengevaluasi bersama kepolisian dan Badan Intelijen Negara tentang kemungkinan terjadinya kerusuhan. Mereka akan mempertimbangkan penyelenggaraan munas. (Agung Laksono Heran DPD Provinsi Dukung Munas 2014)
"Sebab, saya khawatir melihat eskalasinya yang seperti ini. Senin kemarin sudah ramai, Selasa pukul-pukulan, kan, meningkat terus. Apalagi peserta di Bali nanti ribuan orang," ujarnya. (GP Ansor Minta Nusron Wahid Jauhi Ricuh Golkar)
Maka dari itu, Tedjo meminta jaminan keamanan dari Golkar. "Saya tidak mau hanya karena acara Golkar jadi rusak semua," katanya. (Munas Golkar Kubu Aburizal, 17 Hotel Dipesan)
Hingga hari ini, Tedjo belum mendapatkan laporan mengenai penyelenggaraan munas itu. "Saya belum dapat laporan penyelenggaraan dari internal mereka," ujarnya.
PAMELA SARNIA
Mabes Polri Beberkan Kronologis Penangkapan Ketua DPRD Kapuas
Jpnn
JAKARTA - Penyidik
Tindak Pidana Korupsi Polda Kalteng mengamankan Ketua DPRD Kapuas,
Mahmud Iif Syafrudin dan sejumlah anggota DPRD lain. Mereka ditangkap
terkait dugaan suap pembahasan penetapan RAPBD Kapuas 2015. Kasubagops
Tipidkor Bareskrim Polri AKBP Arief Adiharsa, membenarkan penangkapan
ini.
"Ada sejumlah penangkapan atas tindak
pidana korupsi berupa suap terhadap anggota DPRD Kapuas," ungkap Arief
dalam pesan singkatnya, Rabu (27/11).
Arief menceritakan, kronologis
penangkapan berawal pada Selasa (25/11) sekitar pukul 17.30. Suap diduga
diberikan oleh pejabat Pemkab Kapuas melalui Dinas PU Kapuas melalui
Kabid Bina Marga, Imanuah.
Menurut Arief, uang Rp 2,3 miliar itu diserahkan kepada Mahmud Iif Syafrudin.
"Kemudian uang tersebut dibawa ke rumah Wakil Ketua DPRD Timotius Mahar untuk dibagikan ke masing-masing fraksi," ungkap Arief.
"Kemudian uang tersebut dibawa ke rumah Wakil Ketua DPRD Timotius Mahar untuk dibagikan ke masing-masing fraksi," ungkap Arief.
Ia menjelaskan bahwa uang Rp 2,3 miliar
itu akan dibagi. Rinciannya, unsur pimpinan Rp 100 juta, ketua fraksi Rp
65 juta, dan anggota masing-masing Rp 50 juta.
"Saat di rumah Wakil Ketua DPRD di Jalan Tambun Bungai nomor 53 Kapuas itulah dilakukan penangkapan," kata Arief.
Dia menambahkan, saat ini sudah lima
orang yang dijadikan tersangka oleh Polda Kalteng. "Tersangkanya
sementara ada lima orang," ujarnya.
Tersangka itu adalah Mahmud Safrudin
dengan barang bukti uang Rp 346,9 juta dan mobil dinas Fortuner,
Timotius Mahar dengan bukti Rp 930 juta. Kemudian dua anggota DPRD,
Ronny S Rambang dengan barang bukti Rp 150 juta dan Epok Baharudin
barang bukti Rp 165 juta serta tersangka lainnya Imanuah. Selain itu, 11
unit telepon seluler dan lima mobil juga disita pihak kepolisian. (boy/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)