Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo
RMOL. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya warga miskin.
Agar
warga miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya terutama beras,
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan dapat mempertahankan
program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin).
"Masyarakat masih
menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM
pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera,"
ungkap anggota DPR Meutya Hafid dalam keterangannya kepada redaksi,
Senin malam (24/11).
Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar
masyarakat miskin tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terutama yang
berhubungan dengan pangan.
"Jadi, program Raskin perlu diteruskan. Sesuai dengan kehendak dari rakyat," beber Meutya.
Dia
memastikan bahwa kenaikan harga BBM menurunkan daya beli masyarakat,
sehingga pemerintah harus berpikir ulang sebelum menghapuskan program
Raskin.
"Kalau ada wacana penghapusan sebaiknya dipikir ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan," bebernya.
Lebih
jauh, tambah politisi Partai Golkar itu, program Raskin bukan sekedar
membagi-bagikan beras kepada masyarakat tidak mampu. Raskin juga menjadi
instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga agar petani
tidak dirugikan dari penurunan harga beras di saat masa panen
berlimpah.
"Untuk menyerap hasil produksi petani, Bulog membeli
dengan harga yang relatif stabil bahkan di atas harga pasar. Beras itu
kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Raskin. Program
Raskin merupakan instrumen yang paling cocok untuk ketahanan pangan,"
tegas Meutya yang juga anggota Komisi I DPR.[dem]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar