Pewarta: Royke Sinaga
Jakarta (ANTARA News) - Dirut baru PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto
mengatakan siap bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka transparansi di BUMN.
"Saya menyambut baik apa yang akan dilakukan KPK, BPK maupun
pihak-pihak terkait membuat BUMN ini (Pertamina) bisa berjalan lebih
transparan dan menjunjung GCG (tata kelola perusahaan yang baik)," kata
Dwi Soetjipto saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta,
Jumat.
Menurutnya, sejauh seluruh jajaran direksi memiliki integritas dan
transparan, maka tidak perlu khawatir dengan kerjasama itu.
"Kerjasama ini justru akan membuat manajemen bergerak lebih aman lagi dalam mengembangkan perusahaan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dwi mengatakan siap menjalankan tiga visi
dalam tugasnya membenahi perusahaan untuk menjadi ujung tombak program
Pemerintah menuju Indonesia berdaulat di bidang energi.
Pertama, dalam jangka pendek Pertamina harus melakukan efisiensi
dan meningkatkan produksivitas di seluruh proses bisnis dari hulu hingga
hilir.
Kedua, menjalankan arahan Presiden RI agar Pertamina serius berbenah termasuk bagaimana mengatasi berbagai penyimpangan.
Ketiga, menekankan perlunya me-review supply-chain yang lebih baik, antara pasar spot dengan kontrak jangka panjang-menengah, termasuk storage capacity agar proses suppply-chain ini bisa dikelola lebih optimum ke depan.
"Kami percaya jika Pertamina dikelola dengan baik dan kerja keras
seluruh pihak akan menjadi BUMN yang membanggakan," ujarnya.
Terhitung 28 November 2014, Dwi resmi menjadi orang nomor satu di
Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri sejak 1
Oktober 2014.
Selain Dwi sebagai dirut, pemegang saham juga mengangkat tiga
direktur baru Pertamina yaitu Ahmad Bambang (internal), Yenni Andayani
(internal), dan Arif Budiman (profesional dari McKinsey).
Dengan begitu maka tujuh direksi Pertamina yang menjabat sebelumnya diberhentikan dengan hormat. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar