Pemerintah Diminta Tegas dan Ketat Soal Izin Penerbangan

Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Komisi V DPR sudah membentuk panitia kerja (Panja) terkait jatuhnya Air Asia QZ 8501 tujuan Surabaya-Singapura. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta masyarakat bisa sabar menunggu hasil rekomendasi Panja.

Agus menyebut sejauh ini Panja Komisi V terus bekerja. Namun, memerlukan waktu yang tak sebentar.

"Untuk kinerja Panja dalam investigasi (AirAsia QZ-8501) butuh waktu lama. Tapi, Panja komisi V terus bekerja untuk selanjutnya membuat rekomendasi,” kata Agus di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Terkait itu, Agus pun meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri BUMN Rini Soemarno bisa tegas terhadap pihak pemberi izin terbang Air Asia QZ 8501. Kedua menteri ini diharapkan bisa saling pro aktif untuk mengkaji dan mendalami persoalan ini.

“Informasinya dulu izin terbang AirAsia QZ 8501 itu hanya 4 kali (seminggu). Apa benar seperti itu? Kemenhub dan Menteri BUMN harusnya bisa proaktif lakukan investigasi. Perlu diselidiki mengapa izin hanya 4 kali sepekan tidak diteruskan ke bawah,” tuturnya.

Lanjutnya, kata Agus, masyarakat saat ini butuh keamanan serta kenyamanan dalam penggunaan transportasi udara. Izin penerbangan harus diperketat dan bukannya diperlonggar.

"Izin harus diperketat agar masyarakat merasa aman untuk terbang. Jangan sampai pengelola lalu-lintas udara permainkan izin," sebutnya

- Adapun Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP, Sukur Nababan mengatakan selama ini belum ada kebijakan tegas terhadap pelanggar. Faktor ini yang menjadi kelemahan dalam sektor transportasi udara. Acuan ini juga melihat berdasarkan kunjungan kerja Komisi V ke sejumlah daerah.

"Kami cek aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Undang-undang penerbangan yang ada sudah baik namun kelemahannya tidak ada tidakan tegas menerapkan aturan," sebutnya.

Kemudian, Sukur berjanji jika Panja Komisi V bakal meminta keterangan terkait soal masalah penerbangan terutama izinnya. Ia memberikan sinyal sejumlah stakeholder terkait seperti AirNav dan Angkasa Pura akan dipanggil Panja untuk diminta penjelasan.

"Kami bisa panggil semua stake holder penerbangan. Bisa saja termasuk Angkasa Pura dan AirNav untuk diminta penjelasan," sebutnya.