DPR & Pemilik SPBU Tolak Pasokan Bensin Dikurangi

RMOL.Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, ke­bijakan mengurangi pasokan BBM subsidi ke daerah akan menyebabkan ke­langkaan.
“Kebijakan itu harus diba­tal­kan. Saat ini saja beberapa dae­rah sudah mengalami ke­lang­kaan BBM,” ujarnya kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.
Terkait jebolnya kuota BBM subsidi, menurut Rilyadi, masih bi­sa dibicarakan. Pemerintah bi­sa me­nutup anggaran kelebi­han kuota itu melalui anggaran lain, misalnya dengan Sisa Ang­garan Lebih (SAL).
Apalagi banyak kementerian dan lembaga yang penyerapan ang­garannya rendah. Namun, itu ha­rus dibicarakan dulu de­ngan DPR. “Intinya, DPR tidak mau rak­yat yang dikorbankan dan dirugikan,” tegasnya.
Dia melihat, rencana pengu­ra­ngan pasokan itu tidak lepas dari ter­lambatnya pemerintah mem­ba­yar kelebihan subsidi tahun la­lu ke Pertamina.
“Kon­disi ini mem­buat Per­tamina tidak berani un­tuk terus menyuplai BBM soal­nya takut tidak dibayar,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Na­sional Minyak dan Gas (His­wa­na Migas) Eri Purnomohadi. Me­nurutnya, pengurangan paso­kan BBM ke daerah akan me­nye­babkan kelangkaan karena pa­sokan yang ada tidak akan me­menuhi permintaan.
“Kelebihan kuota merupakan konsekuensi dari tidak maksi­mal­nya pemerintah menekan per­tum­buhan kendaraan bermo­tor,” kata Eri.
Selain itu, para pengusaha SPBU keuntungannnya juga akan berkurang karena BBM yang di­jualnya berkurang. Me­nu­rut Eri, yang harus dilakukan adalan menekan pertumbuhan kenda­raan bermotor dan mem­perketat pe­ngawasan.
Namun, Kepala Badan Pe­ngatur Hilir Minyak dan Gas Bu­mi (BPH Migas) Tubagus Haryo­no mengatakan, pihaknya akan me­nggandeng Pertamina untuk mem­batasi pemakaian BBM sub­sidi dengan mengurangi pa­sokan BBM tersebut di semua daerah yang ada di Indonesia.
“Soal over kuota, saya kira apa­pun yang terjadi, kuncinya pe­me­rintah wajib menyediakan BBM pada masyarakat. Seka­rang kita kan dibatasi kuota APBN, tetapi kebutuhan masya­rakat cukup tinggi,” jelasnya.
Menurut Tubagus, pengaturan itu akan dilakukan dengan cara me­ngurangi pasokan BBM ter­sebut kepada semua daerah se­hingga kuota untuk Desember nanti tidak over terlalu tinggi.
“Pengurangan itu dengan pem­batasan di beberapa daerah. Kan sebenarnya kita menghitung, mi­salnya kebutuhannya 15 tapi kok permintaannya 20, lalu kita dis­tri­busikan hanya 15 saja,” ucapnya.
Dia mengatakan, untuk per­min­taan Pertamina soal penam­ba­han kuota sebanyak 500 ribu ki­loliter masih akan dikaji dengan pe­merintah. Tetapi, kata Tubagus, itu tidak memungkinkan ditam­bah karena sesuai dengan APBN-P 2011 sebesar 40,49 kiloliter.
Tubagus mengaku, sebenarnya pe­ngurangan kuota itu telah dila­kukan sejak September 2011 ke daerah-daerah yang dekat dengan in­dustri. “Sebetulnya sudah dila­kukan tiga bulan terakhir ini. Ha­silnya ada, lumayanlah,” cetusnya.
Untuk diketahui, saat ini terjadi ke­langkaan BBM di beberapa daerah. Misalnya, yang terjadi di Riau.
Sebelumnya, Dirut Pertamina Ka­ren Agustiawan mengatakan, kuota BBM bersubsidi sudah over kuota menjadi 41,68 kilo­liter.
Namun, sampai saat ini Perta­mina belum mendapat kepastian dari pemerintah apakah kelebihan itu akan dibayar atau tidak. Pe­merintah sendiri, sampai saat ini masih mempunyai utang Rp 2,5 tri­liun akibat kelebihan kuota BBM tahun lalu. [Harian Rakyat Merdeka]