Save UI Serahkan Temuan BPK Terkait Dugaan Korupsi di UI ke KPK

 Anes Saputra - detikNews
Jakarta - Sejumlah civitas akademika Universitas Indonesia (UI) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyerahkan data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembangunan perpustakaan Universitas Indonesia (UI) sebesar Rp 2 miliar.

"Kita mendapatkan laporan dari BPK bahwa ada indikasi korupsi. Inilah yang jadi triger buat kita," kata Koordinator Perempuan Lintas Fakultas untuk Reformasi UI (Pelita UI), Gadis Arivia.

Hal itu disampaikan Gadis usai pertemuan Save UI dengan KPK di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (05/12/2011).

Ketika ditanya soal jumlah penyelewengan, Dosen Ilmu Budaya itu mengatakan cukup besar. Tetapi Gadis enggan menyebutkan angkanya. "Sampai saya juga tercengang karena begitu banyaknya datanya," ungkapnya.

Menurut Gadis, dalam pertemuan itu KPK sangat responsif dan positif. Dalam waktu satu bulan KPK akan memberikan tanggapan soal temuan BPK itu.

"Dalam waktu 1 bulan KPK akan beri tanggapan, temuan ini akan ditindaklanjuti atau tidak," tandasnya.

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut turut dihadiri oleh Ratna Sitompul (Dekan FK UI), Pratiwi Pujilestari Sudarmono (Wakil Dekan FK UI), Effendi Gazali, Fadjroel Rachman, Ketua BEM UI, Ketua BEM FE UI, unsur MWA Mahasiswa, dan berbagai kalangan UI lainnya.

Sebelumnya, hasil audit BPK ditemukan kelebihan pembangunan perpustakaan UI senilai Rp 2 miliar tersebut sampai akhir Desember 2011. BPK menunggu penjelasan dari Rektor UI Gumilar R Somantri atas temuan BPK. Jika tak ada respons, maka BPK akan menyerahkan temuan ini pada penegak hukum.

"BPK telah melakukan audit laporan keuangan UI. Salah satu temuannya, terkait kelebihan pembangunan perpustaakaan yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar lebih. Jadi pembangunan perpustakaan UI ini sangat bermasalah," ungakap Anggota VI BPK Rizal Djalil pada Jumat 2 November lalu.

Menanggapi temuan BPK, Rektor UI Gumilar R Somantri menilai kelebihan pembayaran itu bukan urusan UI. "Saya tidak dalam kapasitas untuk menanggapi itu. Yang kelebihan pembayaran itu urusan kontraktor yang BUMN dengan kas negara. Tidak ada hubungannya dengan UI," ujar Gumilar.