Jpnn
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR,
Dewi Aryani menilai gagasan Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo tentang rencana pemerintah
mengeluarkan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) baru dengan merek Premix
adalah gagasan yang baik. Meski begitu, Dewi ARyani menilai bahwa
gagasan itu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang kalau pemerintah
tidak membenahi sektor hulu energi minyak dan gas, penerimaan negara dan
renegosiasi bagi hasil, serta bisa mengelola penerimaan dan pengeluaran
negara dari sektor lain yang bisa lebih dihemat.
"Ide jenis produk baru bisa saja asal pemerintah secara komprehensif melakukan kajian dulu. Sehingga tidak menjadikan pasar makin tak menentu, melainkan masyarakat bisa mendapatkan alternatif pilihan produk sesuai spec dan harga ekonomis pro rakyat, tetap di subsidi oleh pemerintah," tegas Dewi Aryani kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/4).
Menurut dia, produk premix tidak boleh asal campuran pertamax dan premium. "Jelas cara salah dalam rencana pengelolaan produk mix terkait BBM," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, mengeluarkan produk baru baru premix hanya solusi jangka pendek. Tapi, harus secara cerdas melihat peluang pasarnya dan juga kaitan dengan distribusi dan pengawasan oleh BPH Migas harus benar-benar ketat.
"Tidak bisa lagi ditoleransi apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi ini hanya untuk keuntungan pribadi. Mafia harus diberantas tuntas dan serius," katanya.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini BPH Migas punya peran vital, mengelola empat penyalur, dan yang paling sulit pasti mengatur Pertamina sebagai penerima kuota terbesar yaitu hampir 95 persen.
"Menurut saya jangan sampai posisi BPH hanya mediator saja tapi kekuasaan tetap di Pertamina. Ini tidak fair," ungkap dia. (boy/jpnn)
"Ide jenis produk baru bisa saja asal pemerintah secara komprehensif melakukan kajian dulu. Sehingga tidak menjadikan pasar makin tak menentu, melainkan masyarakat bisa mendapatkan alternatif pilihan produk sesuai spec dan harga ekonomis pro rakyat, tetap di subsidi oleh pemerintah," tegas Dewi Aryani kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/4).
Menurut dia, produk premix tidak boleh asal campuran pertamax dan premium. "Jelas cara salah dalam rencana pengelolaan produk mix terkait BBM," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, mengeluarkan produk baru baru premix hanya solusi jangka pendek. Tapi, harus secara cerdas melihat peluang pasarnya dan juga kaitan dengan distribusi dan pengawasan oleh BPH Migas harus benar-benar ketat.
"Tidak bisa lagi ditoleransi apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi ini hanya untuk keuntungan pribadi. Mafia harus diberantas tuntas dan serius," katanya.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini BPH Migas punya peran vital, mengelola empat penyalur, dan yang paling sulit pasti mengatur Pertamina sebagai penerima kuota terbesar yaitu hampir 95 persen.
"Menurut saya jangan sampai posisi BPH hanya mediator saja tapi kekuasaan tetap di Pertamina. Ini tidak fair," ungkap dia. (boy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar