Pembatasan BBM Masih Dikaji Dampak Sudah Ada

VIVAnews -  Sesudah gagal menaikkan harga, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus membengkak. Pemerintah lalu mencoba jalan lain yakni mengendalikan konsumsi minyak bersubsidi itu, terutama premium. Semula pengendalian itu direncanakan berlaku lusa, Selasa 1 Mei 2012, tapi tampaknya mundur lagi. Sebab konsep mekanisme pengendalian itu belum tuntas disusun.
Semua konsep pengendalian itu akan selesai satu dua pekan ke depan. Karena itu pemerintah berencana bahwa pengendalian akan dimulai 15 Mei 2012. Lima belas hari dari rencana semula. Meski keputusan pemerintah itu akan menerbitkan kontroversi dan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, pengendalian itu tetap dilakukan. "Kalau tidak, subsidi malah bisa membengkak," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 29 April 2012.
Hatta menjelaskan bahwa proses penggodokan konsep pengendalian BBM saat ini terus dikebut. Dan konsep yang sedang dikebut itu  diharapkan bisa menyelamatkan anggaran negara dari pembengkakan subsidi BBM yang belakangan kian besar.( Selengkapnya soal subsidi itu baca di sini). Semua konsep dan tahap-tahap pengendalian BBM itu, katanya, harus disusun dengan tepat dan matang.
Repotnya, sembari mempersiapkan semua konsep itu, beban pemerintah juga makin berat. Baik beban subsidi maupun beban sosialisasi. Dan sosialisasi kepada publik itu harus dilakukan secara tepat dan cepat. "Tujuannya, agar masyarakat tidak panik terkait rencana pengendalian ini," tegas Hatta.
Lalu bagaimana bentuk pengendalian BBM bersubsidi ini? Berbagai kemungkinan, kata Hatta, sedang dibahas dengan matang oleh pemerintah. Dan Hatta berjanji bahwa pemerintah akan memilih opsi yang resiko beban untuk publiknya paling kecil. Sejumlah opsi itu antara lain: larangan pengunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah, mobil pribadi dengan kapasitas mesin 1500 cc ke atas, juga pembatasan penjualan BBM di sejumlah kawasan elit.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa pemerintah telah merumuskan tiga solusi pengendalian BBM yang segera diumumkan dalam waktu dekat.  Pengendalian itu penting, katanya, sebab tidak banyak opsi yang tersedia untuk menjaga APBN-P tetap sehat.
Salah satu opsinya adalah mengurangi secara signifikan penggunaan BBM bersubsidi. "Dalam keadaan tidak ada kenaikan harga BBM, volume penggunaan BBM bersubsidi harus dikurangi secara signifikan," kata Presiden SBY.

Dampak Sudah Terjadi

Meski hingga kini pengendalian BBM bersubsidi itu sedang disusun, sejumlah sektor bisnis sudah kena dampaknya. Salah satunya adalah industri otomotif. Harga sejumlah mobil bekas, dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc sudah mulai turun. Ada yang turun Rp 2 juta, Rp 5 juta dan bahkan memotong harga hingga Rp 10 juta. Dengan dikson sebesar itu jumlah penjualan tetap saja turun. (Harga mobil apa saja yang turun baca di sini).
Turunnya harga mobil bekas itu terjadi di hampir semua kota di Indonesia.  Tommi, pemilik Show Room Mobil, Sun Motor di Jalan Ring Road Selatan Yogyakarta mengungkapkan bahwa saat ini hampir seluruh show room penjual mobil bekas dengan kapasitas mesin diatas 1.500 menderita kerugian. “Jika beruntung, harga yang kami jual sama dengan harga saat mobil dibeli oleh show room. Impas saja kami sudah untung,” keluhnya.

Sebelum rencana pembatasan BBM itu ramai dibicarakan, para penjual mobil bekas di Yogyakarta bisa menjual sedikitnya 4-5 unit dalam sepekan. Namun saat ini paling banyak hanya laku 2 unit.

Tak hanya iklim usaha di sektor riil, ketidakpastian kebijakan BBM juga berimbas pada pasar modal di tanah air. Bahkan, ketidakpastian itu telah mempengaruhi transaksi saham di Bursa Efek Indonesia selama beberapa hari terakhir.

Pengamat pasar modal, David Cornelis, menegaskan bahwa  pembatasan BBM yang belum jelas -- dari rencana semula 1 Mei 2012 dan terus mundur lagi -- turut mempengaruhi minat para investor terhadap sejumlah saham di lantai bursa. "Pengaruh itu terutama untuk saham-saham unggulan, meski tidak berdampak langsung terhadap performa perseroan," kata David kepada VIVAnews.com. ( Soal pengaruh terhadap bursa itu selengkapnya baca di sini).

Rencana yang tidak pasti itu memang membuat sejumlah pelaku usaha menjadi gerah. Terutama sektor-sektor industri yang terkena dampak. Para pengusaha  otomotif yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akhirnya mendesak pemerintah untuk segera memastikan rencana pengendalian (BBM) bersubsidi.

Para pengusaha, kata mereka, membutuhkan kepastian soal rencana pembatasan itu. Agar bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan itu.
"Pemerintah mengharapkan investasi, tapi ada banyak peraturan aneh. Saya jadi bingung karena petunjuk pelaksanaan uang muka dan BBM itu hingga kini belum jelas, "kata Ketua Umum Gaikondo, Jhoni Darmawan. (Selengkapnya baca di sini)
Ketidakpastian recana pembatasan itu, yang kemudian diikuti ketidakpastian di sejumlah sektor industri, membuat sejumlah kalangan cemas. Itu sebabnya mereka mendesak agar pemerintah segera bersikap tegas. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak pemerintah  tegas dalam menentukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini agar tidak terus-terusan menjadi polemik.
Polemik yang terus bergulir dan tak menentu itu berdampak terhadap sektor yang rentan dengan isu BBM. "Dalam banyak hal seringkali rencana kebijakan yang belum dibahas di rapat kabinet, tapi sudah jadi perbincangan publik. Malah jadi kontraproduktif," kata Pramono. (selengkapnya baca di sini)

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Sri Adiningsih, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com menilai bahwa dengan rencana yang tidak menentu itu, sejumlah kalangan akan menduga bahwa pemerintah sebetulnya belum mempunyai konsep yang jelas mengenai pengendalian BBM bersubsidi. "Makanya kebijakannya mundur-mundur terus,"katanya. 

Wacana pembatasan BBM bersubsidi itu, katanya, sudah muncul sejak lama, bahkan berkali-kali pula sudah disampaikan ke khayalak ramai. Namun, hingga saat ini, belum pernah ada yang bisa diimplementasikan.

Ketidakpastian rencana pemerintah itu akan menimbulkan ketidakpastian di sejumlah sektor ekonomi. Menerbitkan pro kontra, dan spekulasi di tengah masyarakat. Lihat saja, kata Sri, harga barang-barang sudah merangkak naik. Jadi ketidakpastian itu menimbulkan spekulasi, yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat. Apalagi tidak ada jaminan bahwa semua konsep itu akan mulus di lapangan.

Agar tidak terus-terusan menimbulkan spekulasi, Sri menganjurkan kepada pemerintah untuk menahan diri dalam memberikan pernyataan mengenai kebijakan pembatasan BBM yang masih dalam pembahasan ini. Kalau konsepnya sudah selesai dan mau diberlakukan, "Silahkan bicara dan umumkan," katanya.