Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memprioritaskan kelangsungan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat daripada polemik mengenai formasi koalisi pascakeputusan PKS untuk berseberangan dengan koalisi, kata Heru Lelono.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi itu di Jakarta, Jumat, mengatakan hal tersebut disampaikan menanggapi pihak yang mengatakan konsentrasi Presiden Yudhoyono tersedot urusan koalisi daripada untuk pemerintahan/rakyat.

"Hari-hari ini, bahkan sejak Sabtu malam sesaat setelah APBNP 2012 diundangkan DPR, SBY langsung merapatkan kabinetnya," katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan konsolidasi sehubungan APBNP 2012 yang telah diputuskan, agar program pembangunan bisa terus dilakukan secara tepat.

"Hampir setiap hari dilakukan rapat terbatas, yang memutuskan satu-satu sektor pembangunan," katanya.

Oleh karena itu, menurut Heru, urusan yang terkait kelanjutan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi bukan merupakan prioritas Presiden saat ini.

"Urusan PKS bukan prioritas SBY hari ini. Pertanyaan tentang sikap PKS seharusnya harus dijawab PKS sendiri," katanya.

Presiden, kata dia, sedang berkonsentrasi pada pelaksanaan program pembangunan bagi kesejahteraan rakyat pascakeputusan DPR menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April.

"Urusan PKS jadi konsentrasi belakangan, mungkin 0,5 persen. Itupun sekedar untuk pendidikan politik bangsa di masa depan. Kesejahteraan rakyat jauh lebih penting daripada urusan politik sesaat," katanya.

Ketidakhadiran perwakilan PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi di kediaman Presiden Yudhoyono, Puri Cikeas, Selasa malam (3/4) memicu sejumlah spekulasi mengenai status partai tersebut di Setgab koalisi dan status para menteri PKS dalam kabinet Indonesia Bersatu II.