Demo Buruh Berjalan Damai, Rupiah & Indeks Terkendali

RMOL.Ribuan buruh Indonesia memenuhi jalan-jalan protokol Ibukota dan beberapa kota besar. Mereka melakukan aksi turun ke jalan. Pengusaha sudah mengamankan produksi agar tidak merugi.
Dengan begitu, dalam satu hari kemarin buruh banyak yang tidak bekerja dan perusahaan tempat mereka. Kondisi seperti ini dikha­watirkan akan merugikan pihak pengusaha.
Seker­taris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Siba­rani mengatakan, ren­cana aksi demo ini sudah di­persiapkan selama satu bulan ter­akhir. Untuk meng­an­tisipasi, pi­haknya sudah meliburkan bebe­­rapa peru­sahaan.
“Di beberapa kawasan sudah kami infokan sebelumnya. Kalau dilihat dari perencanaannya su­dah jauh lebih baik dari sebe­lum­nya. Artinya, komunikasi antara pengusaha dan pekerja sudah jauh lebih tertib,” ujarnya saat dikon­tak Rakyat Merdeka, kemarin.
Franky mengharapkan, aksi bu­ruh ini tidak mengganggu bu­ruh yang memilih bekerja. Yang be­kerja atau pun yang libur, kata Franky, tetap menyatakan duku­ngan atas gerakan rekannya ter­sebut. Mengenai kerugian yang diakibatkan aksi buruh ini, Franky menjawab, “Aksi mereka (buruh) tidak menyebabkan kerugian kepada anggota kami.”
Franky pun mengaku mendu­kung aksi yang dilakukan oleh buruh dalam memperingati hari buruh sedunia. “Selama hal itu masih dalam hal yang positif, ti­dak anarkis dan tidak merugikan orang lain,”  ujarnya.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika menuturkan, aksi buruh hari ke­marin secara umum tidak mem­pengaruhi perekonomian di Indo­nesia. Menurutnya, jumlah buruh yang ikut berdemo tidak seban­ding dengan jumlah buruh di seluruh Indonesia.
“Hal itu tidak signifikan, jadi tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi Indo­ne­sia. Sekalipun ada, jumlahnya tidak terlalu besar. Karena me­reka cuma tidak bekerja satu hari. Tidak ada artinya jika dibanding waktu kerja mereka selama 280 hari dalam setahun,” terangnya kepada Rakyat Merdeka.
Ia memaklumi tuntutan buruh mengenai upah yang selama ini diberikan masih kurang dan tidak mencukupi. Hal yang seperti ini, kata dia, merupakan hal yang wajar dilakukan oleh buruh.
“Akan tetapi, juga harus dilihat dari kondisi perusahaan yang bersangkutan. Kalau besar maka bisa saja dinaikkan, tapi kalau yang kecil, malahan buruh bisa dipecat karena perusahaan tidak mampu memenuhi tuntutan itu,” tukasnya.
Namun ekonom yang juga guru besar dari Universitas Bra­wijaya Malang ini meminta pe­me­rintah bisa menekan biaya pengeluaran perusahaan seperti pungutan liar, income suku bunga yang tinggi dibanding dengan negara lain.
“Itu tugas pokok dari pemerin­tah. Agar perusahaan mempunyai uang yang lebih besar supaya bisa digunakan untuk mensejahtera­kan buruh dan untuk kepentingan hidup buruh,” sarannya.
Sementara menurut anggota Komisi VI DPR, Muhammad So­hibul Iman, aksi buruh mem­peri­ngati ‘May Day’, tidak akan men­jadi masalah bagi industri mau­pun pemerintah jika dilaku­kan secara tertib. 
Ia menjelaskan, meskipun buruh melakukan aksinya secara besar-besaran di Jakarta, tidak mem­pe­ngaruhi sektor industri maupun kinerja pemerintahan, karena terjadi dalam satu hari.
Seperti diketahui, ribuan buruh di Indonesia setiap tahunnya me­lakukan aksi demonstrasi untuk memperingati hari buruh Inter­nasional Berbagai desakan di­sam­paikan dalam aksi tersebut. Mulai perbaikan kesejahteraan hingga penghapusan total sistem outsourcing.
Sementara itu, kalangan pelaku pasar memandang positif aksi demo buruh yang berjalan damai. Hal ini terlihat dari indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indo­nesia (BEI) yang terkendali alias menguat tipis. Indeks menguat 15,25 poin dan ditutup di level 4195,98. Semen­tara rupiah juga stabil di level Rp 9.193 per dolar AS. [Harian  Rakyat Merdeka]