Jpnn
JAKARTA - Keputusan Pertamina dan pemerintah untuk
menghentikan pengendalian BBM subsidi harus dibayar mahal. Untuk
mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun, pemerintah berencana menambah
pasokan hingga 1,2 juta kiloliter (KL).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan,
tambahan tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan BBM
bersubsidi yang kuotanya diperkirakan akan habis pada pertengahan
Desember mendatang. "Itu menghabiskan (dana) Rp 6 triliun," ujarnya saat
ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (28/11).
Sebagaimana diketahui, tahun ini kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 40
juta KL dengan dana subsidi Rp 137,4 triliun. Namun, tingginya konsumsi
membuat kuota tersebut tidak cukup.
Pemerintah lalu memperbesar kuota menjadi 44 juta KL, sehingga dana
subsidi harus ditambah Rp 79,4 triliun. Kini, dengan tambahan lagi
sebesar 1,2 juta KL, maka kuota BBM subsidi tahun ini akan menjadi 45,2
juta KL dengan total dana subsidi mencapai kisaran Rp 222 triliun.
Menurut Jero, usulan tambahan tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke
DPR untuk dimintakan persetujuan. Karena itu, bulan depan dirinya akan
bertemu Komisi VII DPR yang membidangi sektor energi untuk membahas
usulan tersebut. Dia optimistis proses persetujuan dengan DPR bisa
segera didapatkan. "DPR kan bisa sidang dalam satu hari," katanya.
Bagaimana dengan kesiapan tambahan dana subsidi? Untuk hal ini, Jero
menyerahkannya pada Kementerian Keuangan. Sebab, sebagai menteri teknis,
dirinya hanya mengurusi kuota dan distribusi BBM. "Untuk dana subsidi,
itu (urusan) Menteri Keuangan," ucapnya.
Meski kemarin Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa
pemerintah memiliki cukup dana di kas negara untuk membiayai tambahan
subsidi BBM, namun kekhawatiran tidak langsung berakhir. Menko
Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya akan mengadakan pertemuan
dengan menteri keuangan untuk membahas detil pembiayaan tambahan
subsidi.
Yang jelas, lanjut dia, pemerintah tidak ingin dana tambahan subsidi
tersebut ditutup dengan pembiayaan atau utang luar negeri. "Saya kurang
setuju kalau kita harus menambah utang luar negeri untuk tambahan kuota
BBM subsidi ini," tegasnya.
Hatta menyebut, agak sulit juga untuk mengambil dana lain di APBN yang
sudah dialokasikan dengan baik pada pos-pos tertentu. Karena itu, harus
dicari pos-pos yang bisa dikurangi dananya untuk menambal subsidi BBM.
"Itu nanti dibahas dengan menteri keuangan," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah kembali terlihat tidak matang dalam menyusun
program pengendalian BBM bersubsidi. Rencana hari bebas BBM subsidi yang
sebelumnya diusulkan Kementerian ESDM, pada Selasa lalu (27/11) sempat
dimentahkan sendiri oleh Jero Wacik. Namun, kemarin Jero Wacik
mengatakan jika program tersebut akan tetap dijalankan. "Nanti dimulai
tahun depan," katanya.
Menurut Jero, hari tanpa BBM subsidi tersebut akan diberlakukan pada
Hari Minggu atau hari libur, sehingga dibarengkan dengan kegiatan car
free day yang diselenggarakan di beberapa kota. "Biasanya (hari) Minggu
ada car free day, nanti ada juga car day off BBM subsidi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, untuk
mengerem konsumsi BBM subsidi bisa dengan menghilangkan penjualan
premium dan solar di SPBU kawasan elit. "Di tempat-tempat rumah mewah,
di tempat yang sekelilingnya banyak orang yang cukup, cukup Pertamax
saja," ujarnya
Menurut Rudi, untuk kompleks perumahan elit seharusnya premium dan solar
subsidi ditiadakan. Sebab, mereka rata-rata memiliki kemampuan untuk
membeli BBM non-subsidi. "Untuk komplek rumah elit pantaslah BBM subsidi
ditadakan selama bulan Desember. Nanti kalau berhasil, selamanya bisa
diberlakukan," tegasnya
Untuk itu, Rudi meminta Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi (BPH Migas) memilih SPBU yang bisa dihilangkan BBM subsidinya.
"Mana saja yang bisa dilakukan dengan versi A, dengan versi B, mana
versi C. A misalnya, full tidak ada premium, B ada premium tapi dikasih
jam-jam tertentu, yang C yang premiumnya tidak boleh dihilangkan,"
tuturnya
Di samping itu, dia menghimbau agar masyarakat yang mampu tidak membeli
BBM subsidi. "Orang yang mobilnya bagus, CC-nya besar, sudah harus
menggunakan BBM non-subsidi, apalagi mobil yang injection itu,
seharusnya menggunakan oktan tinggi yang non subsidi," jelasnya. (owi/wir/nw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar