Polri Imbau Anggotanya Abaikan Permintaan Uang yang Catut Nama Pimpinan

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Aksi penipuan seperti yang dilakukan seorang napi Lapas Salemba, Ony, kepada seorang perwira menengah (Pamen) berpangkat komisaris besar, rupanya bukan pertama kali terjadi. Beberapa aksi serupa juga terjadi. Para pelaku nekat menggunakan nama atasan korban untuk memuluskan aksinya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Frangki Sompie menampik bila fenomena itu terjadi karena adanya faktor budaya 'setor bawahan ke atasan'.

"Tidak ada budaya setoran (bawahan ke atasan), itu sangat keliru," kata Ronny saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (30/8/2014).

Pria kelahiran Sulawesi Utara ini mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk tidak melayani telepon yang mengatasnamakan pejabat Polri dan meminta sejumlah uang melalui transfer. "Jangan lagi melayani permintaan seperti melalui telepon, karena itu pasti bohong," katanya.

Kalau pun anggota tersebut melayani, maka ada dua risiko yang akan dihadapinya. Yakni pidana korupsi bila anggota tersebut terbukti menyetor sejumlah uang kepada atasannya, dan korban penipuan.

"Dua-duanya akan kena, tidak ada pimpinan yang meminta ke anak buah," tegas Ronny.

Dia menambahkan, Polri sendiri saat ini tengah gencar melakukan pembersihan bagi oknum-oknum yang berbuat 'nakal'. Salah satu jalan penjeraan adalah dengan mempidanakan praktik korup yang melibatkan setiap anggota Polri. Contohnya adalah suap bandar judi online kepada Kasubdit Jatanras Polda Jabar AKBP MB.

 Ronny mengatakan, kasus yang menimpa seorang Pamen di Polda DIY sebenarnya serintg terjadi. Bahkan dirinya pernah mendapatkan laporan ada beberapa perwira menengah yang tertipu oleh ulah penipu yang mencatut namanya.

"Nama saya dipakai sering, pejabat lain juga sering," katanya.

Modus penipuan dengan menggunakan telepon, kata Ronny, terjadi karena mudahnya akses medapatkan kartu provider telepon dan aktivasinya. Ronny mencontohkan di negara-negara lain seperti India, aktivasi telepon akan sangat ketat dan harus melalui verifikasi data si pemohon.

Akibat mudahnya mendapatkan dan mengaktifkan kartu telepon itulah para pelaku leluasa menghilangkan jejaknya dengan membuang kartu telpon dan mengganti dengan yang baru. "Kalau hidup bisa dicari, tapi kalau dicabut dan dibuang, misalnya, bisa kehilangan jejaknya," kata Ronny.